cara meminjam di kredivo

Penyihir terhebat di dunia sihir

Agar Terdorong Rawat Lingkungan, Siswa SMP Muh PK Solo Tanam Bibit Mangrove******

SOLO—Sebanyak 126 siswa SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Solo mengikuti kegiatan penanaman bibit pohon mangrove.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari edukasi proses dan budi daya bibit mangrove saat outing classdi Maerokoco Semarang, Kamis (4/1/2024).

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

Dipilihnya destinasi Taman Maerokoco karena sesuai dengan tema gaya hidup berkelanjutan proyek penguatan profil pelajar pancasila atau P5.

Tiba di Maerokoco Semarang, siswa-siswi disambut oleh pemandu wisata, Topo dan tim. Para siswa mendapatkan penjelasan tentang budi daya dan proses penamanan mangrove di Anjung Solo. Menurut Topo, penanaman pohon mangrove memiliki banyak fungsi dalam menjaga ekosistem alam.

“Hutan mangrove bisa berfungsi melindungi garis pantai, sebagai penghalang alam terhadap badai dan banjir, melindungi garis pantai dari erosi dan membantu mengurangi dampak bencana alam,” jelas dia.

Setelah diberikan penjelasan pentingnya pohon mangrove, para siswa diajak mengenal pohon mangrove lebih dekat. Menariknya, mereka diajak menanam pohon mangrove bersama dengan tim Maerokoco. Terlihat para siswa cukup antusias karena baru kali pertama menanam pohon mangrove.

Salah seorang siswa, Akhdan Zhafif Abadi, mengaku senang dan mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan tersebut. Ia menyampaikan menanam pohon mangrove di pesisir laut sangat diperlukan agar menguraingi dampak abrasi yang terjadi akibat gerakan air laut.

Selain itu, hutan mangrove menjadi tempat tumbuh berkembang habitat berupa tumbuhan dan hewan.

Guru Pendamping, Hermawan Adi Saputra, menekankan pentingnya kegiatan outing classdi kawasan hutan mangrove karena memberikan pesan edukasi kepada para siswa untuk menjaga keberlangsungan kehidupan yang berkelanjutan.

“Dengan ini siswa bisa mengamati secara langsung budi daya penanaman mangrove dan meningkatkan rasa cinta terhadap lingkungan,” kata dia dalam rilis diterima Solopos.com, Selasa (9/1/2024)

Para siswa berkeliling di hutan mangrove dan miniatur kota atau kabupaten Jawa Tengah. Mereka melihat bangunan yang berfungsi sebagai ruang publik seperti Anjungan Suci dan salinan Masjid Agung Demak.

Selain itu, hal yang membuat para siswa tertarik adalah berjalan-jalan menyusuri hutan mangrove dan menyusuri jalan setapak. Jalan ini terbuat dari papan kayu dan terletak di atas danau yang mengelilingi kawasan Grand Maerokoco. Terlihat beberapa armada kapal dan kereta kelinci dari sana. Meski suasana panas, para siswa merasa senang dan menikmati.

Meng Po punya janji

Demo di Depan Gedung MPR/DPR, Massa Apdesi Blokade Tol Dalam Kota Jakarta******

JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menertibkan massa aksi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) karena sempat terjadi kesalahpahaman dan memblokade Tol Dalam Kota dan jalan arteri depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi M. Latif Usman menjelaskan blokade jalan tol yang dilakukan massa lantaran adanya kesalahpahaman.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

“Tadi sedikit ada salah paham, perwakilan sudah diterima, mereka tadi berusaha menutup pintu tol tapi alhamdulilah mereka sudah keluar dari tol,” katanya, dilansir Antara.

Latif menyebutkan arus lalu lintas sempat lumpuh imbas penutupan jalan, namun hanya beberapa menit saja.

Tampak, arus lalu lintas di ruas Tol Dalam Kota sudah mulai kembali mengalir. Mobil bisa melaju dengan kecepatan 30 sampai 40 kilometer (km) per jam. “Iya padat sebentar saja. Paling lima menit,” kata Latif.

Sebelumnya, Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Karosekali, mengatakan dua jalur Tol Dalam Kota itu sempat ditutup sehingga pihaknya tadi meminta kepada masyarakat mencari alternatif jalan lain.

“Kami mohon, mengimbau kepada warga masyarakat yang ke bandara agar menggunakan Tol Lingkar Luar atau ke arah Tanjung Priok. Demikian juga yang datang dari arah bandara yang akan melintas ke depan DPR/MPR agar menggunakan akses Tol Lingkar Lar atau Tol Tanjung Priok, demikian yang kami sampaikan pukul 12.24 WIB,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu.

Sebelumnya Asosiasi Kepala Desa (APDESI) melakukan Aksi Bersama Desa Jilid III di depan kawasan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu ini.

Akun instagram @tmcpoldametromengimbau kepada para pengendara untuk menghindari Jalan Gatot Subroto.

“Pukul 08.00-18.00 WIB diimbau bagi pengendara untuk menghindari ruas Jl. Gatot Subroto depan DPR/MPR dan seputar GBK karena ada penyampaian pendapat oleh kelompok masyarakat. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih,” demikian seperti dikutip dalam akun tersebut.

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

Akademi Pelayaran Nasional Surakarta Siap Lepas 87 Taruna******

SOLO—Akademi Pelayaran Nasional (APN) Surakarta bakal menggelar wisuda untuk 87 taruna-taruni di Hotel Adhiwangsa Surakarta pada Sabtu (27/1/2024) pagi. 

Para taruna yang mengikuti prosesi wisuda berasal dari Program studi Manajemen Logistik  jumlah 18 taruna dan Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan jumlah 69 taruna.

Promosi BRI Kembali Buka BRILiaN Future Leader Program General dan IT

Para taruna yang mengikuti proses wisuda tersebut juga berasal tidak hanya dari Solo raya,  namun dari berbagai daerah di luar Jawa seperti dari Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lain di Indonesia.

Ketua program studi  Manajemen Logistik, Supriyanta, mengatakan inti dari wisuda adalah kesakralan dari prosesi Pedang Pora. Dia mengatakan para taruna terbaik akan diperlihatkan kepada para tamu undangan dan orang tua yang hadir.

“Nanti pada saat prosesi, wisudawan terbaik itu nanti dipanggil kemudian ada prosesi yang mana Direktur APN memberikan selamat, dan memberikan semacam hadiah pedang yang diiringi dengan pembacaan puisi,” kata dia kepada Solopos.com, Jumat (26/1/2024).

Para taruna sudah dibekali dengan berbagai kemampuan, seperti moto APN Surakarta yakni  berkompeten, mandiri, dan berkarakter. Supriyanta mengatakan tiga hal tersebut menjadi bekal penting. Dia mengatakan karakter yang diajarkan selama kuliah adalah disiplin.

“Karakter disiplin, rasa tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinannya sudah dibina sejak memasuki kampus, sejak diterima dari kampus sudah didik seperti itu. Jadi di tempat APN Surakarta ada apel pagi, apel siang, ini ciri khas dari APN Surakarta . 

Dia mengatakan karakter tersebut penting sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Menurutnya para pimpinan perusahaan selalu melihat karakter terlebih dahulu sebelum kemampuan lain.

“Kita punya karakter yang kuat, sehingga mereka ketika magang, setelah selesai pasti dipanggil lagi [untuk bekerja]. Ya melalui karakter yang bertanggungjawab dan disiplin itu jadi taruna taruni APN Surakarta punya keseriusan ketika magang sampai nanti ketika kerja,” kata dia.

Pihaknya menekankan setelah para taruna setelah dinyatakan lulus bisa menerapkan nilai-nilai dan keterampilan di dunia kerja. Dengan begitu, dia berharap agar taruna bisa segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan minat.

“Karena memang pendidikan vokasi lebih mengutamakan siap kerja, bukan teoritis, karena hampir 90% praktik.  Jadi setelah lulus tentu siap kerja, apalagi selama kuliah para taruna ini diajari berbagai pemahaman tentang pelayaran dan pelabuhan,” kata dia. 

Acara tersebut akan dihadiri oleh Aptisi Wilayah 6 Jawa Tengah, Aptisi Komisariat 2 Solo, Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Kapolres Sukoharjo, Ketua MKKS Soloraya, orang tua/wali wisudawan, dan tamu undangan lain.

Yulingzhenxian

MK Respons Gugatan Anwar Usman******

Dengan menunjuk penasihat hukum, hakim konstitusi berharap perkara di PTUN bisa diputus dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas.

“Sebagaimana prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48/2009,” pungkas Enny.

Seperti diketahui, isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo akhirnya terungkap ke publik. Dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan pada November 2023 itu, Anwar Usman ingin agar kedudukannya sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN. MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman. Gugatan tersebut dilayangkan usai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “MK Respons Gugatan Anwar Usman yang Ingin Tetap Jadi Ketua” 

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

Kalah Praperadilan, KPK Punya 2 Alat Bukti Kuat Kasus Eks******

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki dua alat bukti untuk menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan KPK seusai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Eddy Hiariej dan menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, Selasa (30/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim. Selanjutnya, lembaga antirasuah akan menunggu risalah putusan lengkap PN Jakarta Selatan untuk dipelajari guna menentukan langkah hukum berikutnya.

“Dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Di sisi lain, Ali mengatakan bahwa objek sidang praperadilan hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya.

Adapun dalam pertimbangan hakim, penetapan tersangka terhadap Eddy sebagai pihak Pemohon praperadilan dinyatakan tidak memenuhi minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal Pasal 184  ayat (1)  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Oleh sebab itu, Hakim menyatakan bahwa sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yakni KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan Temohon tidak dapat diterima dan menyatakan penetapan Pemohon dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.   

“Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,  terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian ujar Hakim Estiono.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kalah Praperadilan, KPK Tegaskan Punya 2 Alat Bukti Kasus Eddy Hiariej

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

Polemik Bayar UKT Pakai Pinjol Danacita di ITB, Kampus Pertahankan Kerja Sama******

“Danacita juga mengacu kepada pedoman perilaku yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi yang mewadahi seluruh perusahaan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang ditunjuk oleh OJK,” kata Alfonsus dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (31/1/2024), dilansir Antara.

Alfonsus menjelaskan sebagai salah satu perusahaan fintech peer to peer lending (P2P Lending), Danacita sudah menaati aturan dengan mencantumkan seluruh biaya yang timbul dari setiap pengajuan biaya pendidikan, termasuk biaya yang timbul di depan.

Adapun biaya tersebut termasuk biaya persetujuan, biaya bulanan atau disebut juga sebagai “bunga”, biaya keterlambatan, dan lainnya, yang dapat diakses dan dilihat secara transparan oleh para mahasiswa saat pengajuan.

Menurut Alfonsus, hal itu diharapkan dapat memberdayakan pelajar untuk menerima pendanaan secara bertanggung jawab dan dapat meminimalkan risiko penipuan ataupun praktik tidak etis.

“Pada dasarnya, semangat dari layanan pendanaan pendidikan yang Danacita berikan adalah untuk tidak memberikan masalah baru kepada pelajar dan/atau wali,” ujarnya.

Bukan Pinjol

Danacita memastikan bahwa pendanaan diberikan sesuai dengan kemampuan dari penerima dana atau wali, dengan tidak menyalurkan pinjaman yang melampaui kapabilitas peminjam.

Proses analisis dan verifikasi yang mendalam untuk menilai kesanggupan mahasiswa atau wali untuk melunasi pendanaan yang diberikan selalu dikedepankan.

Untuk itu, mahasiswa atau penerima dana yang masih berusia kurang dari 21 tahun atau belum memiliki penghasilan yang cukup, wajib melakukan pengajuan di Danacita bersama orang tua atau wali.

Sejak berdiri, Danacita memastikan bahwa 100 persen pendanaan disalurkan langsung kepada rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan dari mahasiswa atau wali.

Hal itu, kata Alfonsus, diterapkan dengan tujuan guna menjamin bahwa dana yang disalurkan digunakan hanya untuk pembayaran kebutuhan pendidikan.

Selain itu, dalam penanganan data pribadi, Danacita telah menerapkan standard atau penilaian keamanan siber terpopuler di dunia yakni ISO 27001, yang memverifikasi kemampuan Danacita dalam memitigasi risiko dan melindungi informasi maupun data pribadi setiap pelajar.

Lebih lanjut, Alfonsus menjelaskan proses penagihan Danacita juga memastikan bahwa tim yang berkomunikasi langsung dengan pelajar telah tersertifikasi dan mendapatkan pelatihan dari asosiasi resmi yang ditunjuk OJK.

Hal ini memastikan operasional Danacita mulai dari proses pengajuan hingga proses penagihan dilakukan dengan prinsip dan etika yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ia menambahkan Danacita menerapkan program pelunasan lebih awal tanpa biaya apapun maupun penalti pelunasan.

Di beberapa institusi pendidikan yang telah bekerja sama dengan Danacita, program ini dikenal sebagai “Dana Talangan” di mana setiap pelunasan lebih awal yang dilakukan.

Bisa dilakukan tanpa menghitung biaya-biaya yang belum jatuh tempo, tanpa adanya biaya tambahan atau penalti pelunasan.

MoU Danacita dan ITB

Adapun Danacita sudah mengantongi izin dan diawasi oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.05/2021 tanggal 02 Agustus 2021. Memorandum of Understanding (MoU) antara Danacita dan ITB juga telah ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2023.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak menyepakati bahwa Danacita hadir sebagai salah satu solusi alternatif bagi mahasiswa ITB. MOU tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa yang belum dapat membayar langsung biaya kuliah (UKT).

Sementara, ITB menyatakan akan terus mempertahankan kerja sama kerja sama antara Danacita sebagai pilihan pembayaran UKT bagi mahasiswa.

“Tidak (akan putus kerja sama) karena memang tidak ada masalah dengan praktik yang dilakukan karena memang pasarnya,” kata Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB, Muhammad Abduh di Bandung, Rabu.

Abduh menambahkan pihaknya membuka peluang pada lembaga financial technology (fintech) lainnya di Indonesia untuk bekerja sama dengan ITB sebagai pilihan mahasiswa untuk membayar UKT.

“Kalau kami melihatnya begini, fintech ini adalah sebuah inovasi dan kita harus menguasai juga Indonesia, jangan sampai nanti malah fintech dari luar yang masuk ke Indonesia dan itu sangat mungkin sekali,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kerja sama yang terjalin dengan Danacita bertujuan untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT serta ITB tidak sama sekali mengambil keuntungan dari kerja sama tersebut.

“Jangan mencoba memutarbalikkan kata-kata, Danacita itu kerja sama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang memiliki masalah keuangan, tidak ada hubungannya dengan pemasukan untuk ITB, pemasukan untuk ITB ya ketika mahasiswa itu membayar,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Keuangan ITB Anas Ma’ruf menjelaskan pada pelaksanaannya, Danacita terlebih dahulu melakukan seleksi ketat terhadap para mahasiswa yang akan melakukan peminjaman terhadap lembaga finansial tersebut.

“Dari total yang mengajukan dan lebih banyak yang ditolak daripada yang diterima karena apa? Karena sistem peminjaman ini tanpa agunan, sehingga pasti Danacita akan melakukan penyaringan secara ketat,” kata Anas.

Anas memastikan dana yang dipinjam mahasiswa dari Danacita akan disalurkan langsung kepada rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan dari mahasiswa atau wali.

“Dana yang disetujui untuk dipinjam itu langsung ditransfer ke ITB dan tidak melalui mahasiswa. Sehingga ketika telah melakukan transfer, mahasiswa itu bisa langsung cek status akademik bahwa mahasiswa tersebut telah melunasi UKT,” katanya.