gacor abis slot

Fantasi Menunggang Naga

KADIN Imbau Larangan Ekspor Bauksit Diimbangi Peta Jalan Hilirisasi******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksitharus diimbangi dengan peta jalan hilirisasi yang jelas. Artinya, bukan sekadar membangun smelter sebanyak-banyaknya tanpa punya arah dan tujuan.

Ia menuturkan saat ini smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit terdapat di Sulawesi Tengah-Tenggara, Halmahera Timur-Selatan, Galang Batang Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat.

Arsjad membeberkan potensi sumber daya alam (SDA) dalam program hilirisasi industri yang digaungkan pemerintah. Ia melihat upaya pemerintah dalam hilirisasi industri ini juga mendorong peningkatan dalam pengolahan SDA lain dalam negeri.

Oleh karena itu, Arsjad berharap hilirisasi bauksit akan berjalan seperti nikel yang terintegrasi dari hulu ke hilir hingga benar-benar menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan bukan sekadar barang setengah jadi.

Menurutnya, hilirisasi ini akan dapat mengakselerasi pengolahan bauksit itu sampai menjadi produk aluminium ingot pada 2025. Sehingga memberikan dampak bagi ekonomi nasional melalui hilirisasi bauksit, industri ringan, dan logistik modern yang ramah lingkungan.

"Aluminium ingot sangat diperlukan industri dalam negeri, seperti pelat, billet, scrap, dan bentuk profil yang diperlukan dalam proses di industri seperti pesawat terbang, kapal, otomotif, dan konstruksi," ujarnya.

Dalam beberapa tahun ke depan, imbuhnya, diharapkan seluruhnya bisa diisi dari industri aluminium dalam negeri. Dengan cadangan bauksit yang ada, Indonesia punya potensi memenuhi kebutuhan aluminium sampai beberapa puluh tahun ke depan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan smelter terpasang untuk bijih bauksit di RI saat ini sudah sebanyak empat unit dengan kapasitas olahan alumina mencapai 4,3 juta ton setiap tahunnya.

"Selain itu pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan itu kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Gadis ini akan menentang surga

Harga Naik, Warga AS Bayar Lebih Mahal untuk Belanja Natal******

Pengeluaran belanja warga Amerika Serikat (AS) naik selama libur natal tahun ini. Kenaikan ini dipicu mahalnya harga-harga akibat inflasi yang tinggi. Selama musim liburan, konsumen terpaksa membayar lebih mahal untuk barang kebutuhan sehari-hari maupun kuliner.

Mastercard Spending Pulse melaporkan pada periode 1 November hingga 24 Desember, penjualan ritel AS tercatat meningkat 7,6 persen, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Data diperoleh dengan melacak penjualan ritel di toko-toko maupun penjualan daring, dengan berbagai metode pembayaran, tanpa memasukkan penjualan otomotif.

Jumat lalu, Kementerian Perdagangan melaporkan indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) naik 5,5 persen pada November, dibanding tahun sebelumnya.

"Konsumen dan retailermenjalani musim dengan baik, ini menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi," ujar Kepala Ekonom Mastercard Economics Institute, Michelle Meyer, dikutip CNN Business, Rabu (28/12).

[Gambas:Video CNN]

Temuan Mastercard, konsumen mendiversifikasi pengeluaran mereka untuk mengatasi mahalnya harga-harga dan memprioritaskan makan di luar. Penjualan di restoran tumbuh lebih dari 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Konsumen AS juga menunjukkan preferensi yang meningkat untuk berbelanja online. Penjualan onlinetumbuh 10,6 persen dari tahun ke tahun.E-commercemenyumbang 21,6 persen dari total penjualan ritel, naik dari 20,9 persen pada tahun 2021.

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Remaja Perokok Naik 10 Persen, YLKI Dukung Larangan Jual Rokok Eceran******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung wacana presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melarang penjualan rokokketengan. Pasalnya, jumlah perokok pemulaterus mengalami kenaikan. Pada 2020, perokok baru berusia remaja naik 10 persen.

Jumlah tersebut mengacu pada data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan.

"Riskesdas mencatat hingga 2020 sebanyak 10,61 persen remaja mulai merokok," kata Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/12).

Menurutnya, industri rokok akan menentang wacana ini. Meski begitu, Agus meminta pemerintah tidak mengendorkan sikap terkait kebijakan ini.

"Penjualan ketengan adalah shortcutmeremajakan konsumennya. Mereka menggaet perokok baru menggantikan perokok lama yang sudah sakit-sakitan," katanya.

Tak cuma melarang penjualan rokok ketengan, Agus menyebut kebijakan pengendalian rokok lainnya perlu dilakukan demi efektivitas kebijakan.

"Contohnya pelarangan iklan rokok secara total, penerapan kawasan tanpa rokok, kenaikan cukai dan perluasan peringatan kesehatan bergambar," imbuh Agus.

Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023.

Ini diketahui dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Larangan penjualan rokok ketengan itu menjadi satu dari tujuh pokok materi muatan dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik.

"Pelarangan penjualan rokok batangan," bunyi Keppres yang diunggah di situs Kementerian Sekretariat Negara.

Selain memuat larangan menjual rokok batangan, ada enam poin yang diatur antara lain ketentuan rokok elektronik, pembesaran ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.

Lalu penegakan dan penindakan, serta pengaturan kawasan tanpa rokok juga akan diatur. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.

"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari keppres itu.

Aturan baru rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Regulasi ini merupakan turunan dari Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

[Gambas:Video CNN]

Warisan langit berbintang di kota

Lion Group Nilai Cuaca Saat Ini Masih Cukup Aman untuk Terbang******

Cuaca ekstrem di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi perhatian khusus Lion Air Group dalam mengoperasikan beberapa maskapai, seperti Lion Air, Wings Air, Batik Air, hingga Super Air Jet.

Presiden Direktur Lion Air Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan pihaknya sangat memperhatikan keamanan penumpang di tengah kondisi cuaca ekstrem.

"Terkait sama cuaca memang kami selalu dari awal sampai akhir monitor dan sekarang memang kondisinya seperti saat ini, sedang hujan, tetapi masih dalam kategori aman untuk terbang," ungkapnya kepada awak media di Posbloc, Jakarta, Rabu (28/12).

Selain itu, Daniel menekankan pihaknya secara intensif berkomunikasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait informasi dan prediksi prakiraan cuaca.

"Pasti (keputusan terbang). Semua tergantung di decisions pilotnya, tetap prioritas adalah keselamatan," pungkas Daniel.

Cuaca ekstrem memang menjadi sandungan angkutan penerbangan, baik darat, laut, dan udara. Bahkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksi badai dahsyat di Jabodetabek pada hari ini.

"Potensi Banjir Besar Jabodetabek," kicau Peneliti Klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Erma Yulihastin, Senin (26/12).

"Siapapun Anda yg tinggal di Jabodetabek dan khususnya Tangerang atau Banten, mohon bersiap dengan hujan ekstrem dan badai dahsyat pada 28 Desember 2022," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan ada 14 provinsi yang ditetapkan siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem pada periode 27-28 Desember 2022.

14 provinsi itu di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Potensi wilayah yang perlu siaga itu diambil berdasarkan platform informasi Prakiraan Berbasis Dampak BMKG.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura I melaporkan satu pesawat gagal terbang di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Maluku, Selasa (27/12).

Humas PT Angkasa Pura I Bandara Pattimura Ambon Aditya Narendra mengatakan pesawat yang sempat gagal terbang adalah Lion Air dengan nomor penerbangan JT881

Pesawat ini akan terbang dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (UPG).

[Gambas:Video CNN]

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

Tahun Depan, Mancing Ikan di Laut Dikuota******

Mulai Januari 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kuota memancingikan di laut.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menekankan program kuota penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi ikan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Penangkapannya harus diatur. Di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya.

Ia mengatakan ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda).

KKP hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau. Nantinya, KKP membagi kuota berdasarkan tiga kategori.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Pertama, adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Ke depan, KKP akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal dan menggantinya dengan sistem kuota. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat. Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Ketiga, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal. Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

[Gambas:Video CNN]

Percaya pada Kerajaan Allah

Kemenhub Akan Basmi Truk 'Obesitas' di 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan segera menerapkan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) di 2023.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang dipertegas oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023.

"ODOL itu kami cukup intensif bagaimana secara antisipatif dan detail melakukan (pengawasan), memang ini tantangan," kata Budi di Kantor Kemenhub, Selasa (27/12).

Hendro mengamini bahwa kalangan pengusaha sudah berkali-kali meminta penundaan dari awal dikenalkan kebijakan zero ODOL pada 2017, berujung pelaksanaan yang molor sampai sekarang.

Namun, permintaan penundaan tidak diikuti dengan pengurangan jumlah truk obesitas, malah semakin bertambah. Padahal, Hendro mengatakan ODOL menyumbang 20 persen kecelakaan lalu lintas atau kedua terbesar setelah sepeda motor sebesar 73 persen.

"Sampai hari ini belum ada kebijakan penundaan atau pencabutan zero ODOL di 2023. Kami akan tetap berlakukan zero ODOL dengan tahapan-tahapan yang akan kami rumuskan, bagaimana bisa terlaksana dengan baik, tapi situasi bisa di-manage tanpa ada gejolak," tegas Hendro.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero ODOL) berjalan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.

"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Kebijakan zero ODOL diterapkan untuk menghapus truk yang biasanya membawa muatan yang berlebih. Namun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pengusaha cukup besar untuk investasi truk baru.

Hariyadi mengatakan pemerintah bisa melakukan intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.

[Gambas:Video CNN]