bantuan kredivo

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Sandiaga: KTT ASEAN 2023 Momentum Bangkitkan Ekonomi Labuan Bajo******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, memastikan bahwa KTT ke-42 ASEAN 2023 akan menjadi momentum penting untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Labuan Bajo.

Tiba dengan penuh semangat di Bandara Internasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (9/5), Sandiaga langsung memeriksa kesiapan bandara dan Tourist Information Centeruntuk menyambut para delegasi dari 9 negara yang akan hadir di KTT ASEAN.

"Dalam Kemenparekraf, kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari penyambutan hingga rangkaian acara. Kami memohon dukungan dan doa dari masyarakat seluruh Indonesia agar KTT ASEAN 2023 ini dapat berjalan lancar," ujar dia melalui keterangan resmi, Selasa (9/5).

Foto: Kemenparekraf

Tidak hanya itu, Sandiaga juga menambahkan bahwa acara KTT ini akan menjadi momen yang sangat positif bagi tren pariwisata di Labuan Bajo. Destinasi ini akan semakin diminati oleh wisatawan karena sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai serta didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan rantai pasok yang kuat di bidang pariwisata.

"Kami berharap total kunjungan sesuai dengan kapasitas Bandara Internasional Komodo 1,1 juta dapat tercapai. Namun, yang harus diperhatikan adalah dampak dari ekonomi lokalnya, kepada lapangan kerja masyarakat dan UMKM setempat, ini yang harus kita utamakan dan perkuat," tegasnya.

Di samping itu, ia juga mengapresiasi inisiatif Live on Board (LOB) yang dirintis oleh para pelaku pariwisata di Indonesia. Menurutnya langkah tersebut menunjukkan sisi terbaik dari pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

"Kalau dulu yang dijual resort dan hotel yang megah, sekarang dengan konsep personalized, customized, localized, dan smaller in size.Phinisi-phinisi ini harus menjadi unggulan dan memberikan dampak bagi geliat ekonomi masyarakat dan menambah kesejahteraan masyarakat Labuan Bajo," pungkas Sandiaga.

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Pedang dan Lan

Erick Thohir Buka Suara soal Korupsi Dana Pensiun di Pelindo: Tak Adil******

MenteriBUMNErick Thohir buka suara soal langkah Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pensiun di PT Pelindo (Persero).

Erick menyebut terkuaknya kasus korupsi dana pensiun Pelindo menjadi pintu masuk bagi Kementerian BUMN untuk terus memperbaiki sistem tata kelola dana pensiun BUMN sehingga hak karyawan, keluarga, dan hak hidup sejahtera di hari tua pegawai BUMN tetap bisa dijaga.

"Ini (korupsi) kan tidak adil. Hak mereka akan berusaha saya jaga dengan sekuat tenaga," ucap Erick seperti dikutip dari Antara, Rabu (10/5).

Keenam tersangka itu yakni Direktur Utama DP4 periode 2011 s/d 2016 bernama Edi Winoto, Direktur Keuangan DP4 periode 2008 s/d 2014 Khamidin Suwarjo, dan Manager Investasi DP4 periode 2005 s/d 2019 Umar Samiaji.

Selanjutnya Imam Syafingi selaku Staf Investasi Sektor Riil periode 2012 s/d 2017, kemudian Chiefy Adi Kusmargono selaku Dewan Pengawas DP4 periode 2012 s/d 2017, dan Ahmad Adhi Aristo selaku makelar tanah.

Kuntadi menjelaskan penyelewengan dana tersebut dilakukan keenam tersangka dengan cara melakukan investasi pada pembelian tanah, pembelian saham dan reksadana, serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam menjalankan aksinya, Kuntadi mengatakan para pelaku juga melakukan mark upharga tanah serta ada makelar pengadaan tanah tersebut.

"Ada feemakelar. Harga tanah di-markupsehingga terdapat kelebihan dana yang diterima oleh tim pengadaan tanah pada pembelian tanah di Salatiga, Palembang, Tangerang, Tigaraksa, dan Depok," jelasnya.

Selain itu investasi juga tidak disertai analisa teknikal dan fundamental pembelian saham dan reksadana yang memadai. Investasi juga dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Erick menambahkan sebelum proses hukum terjadi di Kejaksaan Agung, pihaknya telah membuat roadmap untuk melakukan konsolidasi terhadap dana pensiun sejak dua tahun lalu.

Dari konsolidasi, pihaknya mendapatkan fakta bahwa dari 48 dana pensiun di BUMN, 31 di antaranya berada dalam kondisi memprihatinkan.

"Khususnya hari ini, seperti apa yang saya jabarkan beberapa bulan lalu. Bahwa dari 48 dana pensiun BUMN, ini ada 31 yang prihatin. Artinya bukan semua korupsi tapi prihatin," ujar Erick.

Ia menambahkan dari 31 perusahaan yang memprihatinkan, pihaknya akan memisahkan lagi antara yang mengalami salah pengelolaan (tidak mengandung unsur tindak pidana korupsi) ataupun yang terindikasi terjadi kasus korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Dunia pedang pertama

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

Harga Kripto Bervariasi, Bitcoin Naik Tipis******

Harga asetkripto dengan kapitalisasi pasar terbesar bergerak bervariasi padaperdaganganRabu (10/5) pagi. Bitcoin menguat tipis, tetapi sebagian besar koin lain masih loyo.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin berhasil bangkit 0,1 persen ke harga US.688 per keping. Sementara Ethereum turun tipis 0,1 persen ke US.843 per koin.

BNB pun merosot 0,5 persen ke US2 per koin pada perdagangan 24 jam, serta anjlok 3,5 persen dalam sepekan.

Cardano juga menguat 0,1 persen ke USBeda Sikap Anies vs Anak Buah Luhut soal Subsidi Mobil Listrik******

Bakal calon presiden Anies Baswedan dan anak buah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memiliki pandangan yang berbeda terkait subsidi mobil listrik yang diberikan pemerintah.

Anies mengatakan subsidi mobil listrik bukanlah solusi untuk mengatasi polusi udara. Menurutnya, pemilik mobil listrik tidak membutuhkan subsidi.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

"Kalau kita hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," kata Anies.

"Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit, ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," lanjutnya.

Menanggapi pernyataan Anies, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi meminta Anies melihat jauh ke depan soal subsidi mobil listrik.

Menurut anak buah Luhut itu, ekosistem industri kendaraan listrik bisa bermanfaat bagi ekonomi Indonesia, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja baru.

"Melihatnya harus jauh ke depan. Selain memberikan peluang bisnis baru dan menciptakan lapangan kerja, industri kendaraan listrik juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (8/5).

Jodi menekankan pentingnya program subsidi kendaraan listrik yang digalakkan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini. Menurutnya, langkah ini turut mendorong adopsi kendaraan listrik di Tanah Air.

"Selain membantu mengurangi harga kendaraan listrik yang masih relatif tinggi, subsidi kendaraan listrik juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat kendaraan listrik dan mengurangi beban lingkungan," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Dogecoin terangkat 0,9 persen ke US<句子>,073 per keping. Tren sepekan, koin meme ini anjlok 6,4 persen.

Polygon loyo di harga US<句子>,87 per keping imbas pelemahan 2,6 persen, sedangkan Solana naik tipis 0,1 persen ke US per koin.

Tether dan USD Coin yang merupakan stable coin, masih setia di harga US per keping. Keduanya berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Pencerahan Hunyuan

<句子>