cara mengajukan limit di akulaku

Dewa Binatang Misterius

Industri RI Alami Langka Bahan Baku Impor, Alarm PHK Berbunyi Keras******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengklaim industri dalam negeri tengah mengalami kelangkaan bahan baku impor.

Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar mengatakan hal tersebut pun berimbas pada penurunan hasil produksi.

Lihat saja, data S&P Global mencatat Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke posisi 51,5 pada Oktober 2023. PMI manufaktur RI melambat 0,8 poin dibanding September 2023 yang mencapai 52,3.

"Kelangkaan tersedianya bahan baku/penolong (khususnya yg masih harus diimpor) bagi para industri manufaktur, mengakibatkan menurunnya jumlah hasil produksi," kata Sanny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/11).

Menurut Sanny, kelangkaan itu juga seiring dengan pelaku industri yang masih menunggu pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

Sanny juga menyebut apabila penurunan produksi industri Indonesia terus menurun, maka gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terhindarkan.

Dengan kata lain, penurunan PMI manufaktur juga menjadi sinyal gelombang PHK segera datang.

"Kalau (penurunan produksi industri) berlarut-larut masalahnya, tentunya bisa juga terjadi (PHK)," kata Sanny.

S&P Global mencatat penurunan PMI manufaktur Indonesia terutama disebabkan oleh pertumbuhan penjualan yang lebih lambat pada Oktober.

Lembaga itu menilai produsen mengalami kondisi permintaan yang lebih lemah. Selain itu, permintaan luar negeri juga memburuk.

Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence Jingyi Pan mengatakan perlambatan laju PMI manufaktur Indonesia masih bisa berlanjut.

[Gambas:Video CNN]

"Tingkat kepercayaan bisnis di kalangan produsen juga merosot jauh di bawah rata-rata yang menandakan berkurangnya optimisme terhadap produksi selama 12 bulan ke depan," katanya melalui keterangan resmi.

Sama seperti Sanny, Pan juga memproyeksi perlambatan produksi bakal berbuntut pada gelombang PHK atau setidaknya membatasi lapangan kerja.

"Sebagai akibat dari pertumbuhan penjualan yang lebih lambat, perusahaan-perusahaan sedikit menurunkan tingkat lapangan kerja mereka," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Sutra Kaisar Prasejarah

Diskon Aneka Varian Buah Jeruk di Transmart Full Day Sale Hari Ini******

Aneka buah jeruk segar varian murcot citrus, navel, shantang daun, sampai lemon diskon di Transmart Full Day Sale. Harganya mulai dari Rp2 ribu aja per 100 gram.

Mumpung diskon, jangan sampai stok buah-buahan di rumah menipis. Yuk, belanja ke Transmart sekarang karena hari ini, Minggu (12/11) lagi berlangsung Transmart Full Day Sale mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Bikin Kalap Belanja, Transmart Full Day Sale Diskonnya Gak Main-main

Masih bingung cara mendapatkan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah? Pertama, download Allo Bank dari Play Store atau App Store.

Lalu registrasi untuk buka akun seperti cara pada umumnya. Setelah itu upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Cara kedua, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa diperoleh dengan mengajukan pembukaan kartu kredit ke kantor cabang terdekat atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan di booth Bank Mega yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Mudah kan caranya? Jadi tunggu apalagi, jangan sampai menyesal karena terlewat diskonnya. Yuk segera merapat ke Transmart terdekat sekarang juga.

Daftar keahlian saya

Perlukah Kereta Cepat Dilanjutkan ke Surabaya, Apa Untung Ruginya?******

Pemerintah di era PresidenJokowi masih berambisi untuk melaksanakan pembangunan kereta cepat.

Lihat saja, setelah Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh diresmikan Oktober kemarin, pemerintahannya berencana melanjutkan proyek tersebut menuju Surabaya.

Jokowi bahkan menyebut proses studi kereta cepat dari DKI ke Kota Pahlawan itu sudah bergulir. Ia mengatakan jika proses studi sudah rampung dan kalkulasi sudah matang, maka kelanjutan proyek itu akan diputuskan.

Usut punya usut, Jokowi ternyata telah membuat komitmen dengan China untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut pun membocorkan motif Jokowi kembali memilih Negeri Tirai Bambu. Menurutnya, bunga yang ditawarkan China lebih murah dibanding negara lain.

"Pak Jokowi mau kereta cepat Jakarta-Surabaya diterusin. Tadi saya dengar perjanjian dengan China sudah jalan, malah bunganya lebih murah daripada yang ditawarkan negara lain," kata Luhut dalam tayangan video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, dikutip Minggu (29/10).

Luhut yakin pemerintah bisa melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dengan bermodal pengalaman mengerjakan Whoosh. Namun, ia mengakui masih ada permasalahan dalam proyek transportasi publik yakni pembebasan lahan.

"Kunci utamanya pembebasan lahan yang memang enggak jelas. Sekarang dengan kita punya pengalaman we don't have problem anymore," kata Luhut.

Teranyar, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Kartika Wirjoatmodjo memastikan Indonesia bekerja sama dengan China untuk studi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan saat ini pemerintah tengah menjalankan studi pembangunan proyek tersebut. Dalam proses ini, kata dia, Indonesia menggandeng China Railway Group Limited (CREC).

"Lagi bikin studinya. Kemarin dengan China kami tanda tangan untuk joint studydengan China Railway," ucapnya di Kantor Kemenko Merves, Jakarta, Selasa (31/10).

Lantas, sebenarnya perlukah kereta cepat dibangun lagi dan dilanjutkan dari Bandung ke Surabaya?

Ketua Institusi Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menolak pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Ia mengingatkan pemerintah sebaiknya meninjau ulang urgensi proyek tersebut.

Apalagi, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tentu membutuhkan dana yang fantastis. Darmaningtyas memperkirakan biayanya bakal lebih dari Rp150 triliun.

Maklum, pembangunan Whoosh saja biayanya membengkak dari Rp76,95 triliun menjadi Rp131 triliun. Selain itu, jika proyek kereta kilat itu benar dilaksanakan, hal tersebut kian mempertebal narasi Jawa sentris.

"Dana lebih dari Rp150 triliun lebih baik untuk membangun jaringan kereta api di Merauke dan Kalimantan agar mereka juga memiliki jaringan kereta api," kata Darmaningtyas kepada CNNIndonesia.com.

Ia menyebut bukan hanya orang Jawa yang perlu difasilitasi dengan beragam infrastruktur transportasi yang aman dan nyaman. Tapi, masyarakat di luar Jawa juga memerlukan fasilitas yang sama.

Darmaningtyas menilai sangat tidak etis bila anggaran infrastruktur yang begitu besar hanya dialokasikan di Jawa. Padahal, Pulau Padi itu sudah surplus infrastruktur transportasi.

"Sedangkan luar Jawa yang masih minus infrastruktur transportasi justru terabaikan," imbuh Darmaningtyas.

Selain itu, ia juga curiga pemerintah bakal kembali memberikan jaminan seperti APBN agar pengembang dari luar mau menggarap proyek tersebut.

Belajar dari proses pembangunan Whoosh, Darmaningtyas tidak percaya kalau swasta akan mampu dan rela membiayai pembangunan kereta cepat tersebut.

Di dunia manapun, kata dia, swasta itu akan investasi di tempat yang menguntungkan. Oleh karena itu, jaminan dari pemerintah tetap mereka perlukan, sehingga mereka tidak khawatir akan rugi.

Hal lain yang perlu diperhatikan kalau pemerintah akan membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung-Surabaya adalah keberadaan bisnis penerbangan, jalan tol, dan layanan KAI yang ada saat ini.

Karenanya, jangan sampai nanti setelah ada kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya lantas bisnis penerbangan Jakarta-Surabaya sepi dan Bandung-Surabaya tutup.

"Demikian pula trafficjalan Tol Trans Jawa bisa sepi sehingga operator jalan tol dirugikan. Ini akan menyebabkan permintaan perpanjangan konsesi karena traffictidak tercapai," ucap Darmaningtyas.

Boleh Lanjut Asal Tak Pakai APBN

Dewa perang terkuat

Profil Dharmaji Suradika, Pengusaha yang Jadi Ketua TPM Ganjar******

Tim Pemenangan Muda (TPM) pasangan bakal capres dan bakal cawapres Ganjar Pranowodan Mahfud MD resmi dibentuk. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid mengumumkan TPM bakal dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Dharmaji Suradika.

Arsjad mengungkapkan Dharmaji, atau yang biasa disapa Aji, memiliki latar belakang sebagai profesional muda, pengusaha, konsultan, dan juga aktivis.

Arsjad juga mengatakan TPM berkomitmen dalam membantu mewujudkan Indonesia yang lebih baik untuk generasi muda dan generasi selanjutnya.

Lantas siapa sebenarnya Dharmaji Suradika sehingga ia bisa dipercaya jadi Ketua TPM Ganjar-Mahfud itu?

Dharmaji saat ini menjabat sebagai co-founder sekaligus CEO dari start-up nonprofit Pemimpin.id. Ia mendirikan start-up tersebut pada Juli 2019. Usaha tersebut bertujuan untuk memberdayakan para pemuda Indonesia.

Pada tahun yang sama, ia juga sempat bekerja sebagai Executive Director di DeepTech Foundation.

Sebelum mendirikan Pemimpin.id, Dharmaji bekerja di Siemens Indonesia sebagai Sales Manager. Ia bertanggung jawab pada penjualan turbin uap dengan target customer seperti Pertamina, PLN, pabrik gula, pabrik kelapa sawit, hingga perkebunan.

Dharmaji sebelumnya menuntut ilmu S2 ke Jerman pada 2012. Di sana, ia meraih gelar Master of Engineering dari University of Applied Sciences Emden/Leer.

Sebelumnya ia meraih gelar sarjana teknik mesin dengan penjurusan konversi energi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Saat kuliah, Dharmaji juga menyibukkan dirinya dengan berorganisasi. Pada 2008, ia menjadi ketua divisi organisasi mahasiswa Mesin ITS Autosport (MAUTS). Saat itu ia pernah bertindak sebagai ketua panitia event terbesar Teknik Mesin ITS bernama Indonesia Mechanical Innovation Challenge.

Saat kuliah S2 di Jerman, Dharmaji pun menjadi anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman. Di sana, ia bertanggung jawab sebagai ketua international conference PPI Jerman pertama yang bernama ICONIC.

[Gambas:Video CNN]

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

UMP Sulawesi Barat 2024 Jadi Rp2,9 Juta, Cuma Naik Rp43 Ribu******

Upah minimum provinsi (UMP) Sulawesi Barat(Sulbar) 2024 resmi naik Rp43.163 dari Rp2.871.795 ke Rp2.914.958.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri mengatakan kenaikan upah 1,5 persen ini sudah sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Pemerintah menaikkan UMP Sulbar karena harga kebutuhan rumah tangga yang juga meningkat. Hal itu telah menjadi bahan pertimbangan kenaikan di Sulbar," ucap Andi, dikutip dari Antara, Selasa (21/11).

Andi mengungkapkan keputusan ini juga sudah melalui rapat yang melibatkan berbagai pihak terkait. Ada Dewan Pengupahan Sulbar yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, serta perwakilan serikat buruh dan pekerja.

Andi berterima kasih kepada stakeholder terkait, baik dari pengusaha, akademisi, hingga serikat buruh dan pekerja. Menurutnya, seluruh elemen ini bersama-sama merumuskan UMP Sulbar 2024 demi kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan pembangunan daerah tersebut.

Harapannya, UMP yang baru ini bisa dijalankan oleh setiap perusahaan di Sulawesi Barat. Andi menegaskan pekerja juga adalah aset perusahaan sehingga penting memikirkan kesejahteraannya dan memberikan kehidupan yang layak.

[Gambas:Video CNN]

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

Kemenperin Tak Mau Perdagangan Karbon sesuai Aturan Lingkungan Hidup******

Kementerian Perindustrian tak setuju perdagangan karbondiatur berdasarkan ketetapan di bidang lingkungan hidup.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menegaskan pihaknya tak setuju dengan usul pasal 7b RUU EBT dari pemerintah. Usul ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Akan tetapi, Kemenperin belum sepenuhnya menyetujui usulan ini terutama di dalam (pasal 7b) ayat 3 yang berbunyi 'Pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup'. Ini berpotensi terutama terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan produk dalam negeri," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Kemenperin menyebut proyek EBT memakan dana cukup besar. Oleh karena itu, Andi mendesak seluruh pendanaan transisi energi harus memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Berbeda, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengapresiasi apa yang disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia menilai penggunaan energi baru terbarukan (EBT) memang perlu dimasukkan dalam nilai ekonomi karbon.

Alue menyebut Indonesia sudah berkomitmen menjalankan transisi energi dalam Paris Agreement. Ini dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

"Kita sampaikan akan kurangi emisi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri atau ekuivalen 915 juta ton CO2. Kalau adanya dukungan internasional, komitmen kita 43,20 persen atau 1,24 miliar ton pada 2030," jelas Alue.

Ia mengatakan sektor kehutanan dan energi menjadi tulang punggung utama mencapai target NDC. Alue menyebut 31,89 persen emisi itu ada 12,5 persen atau 358 juta ton dari sektor energi.

Kemudian, dari 358 juta ton emisi tersebut perlu ditekan sebesar 181,45 juta ton dari sektor EBT.

"Jadi, dengan masuknya ini ke dalam RUU EBT maka insentif karbonnya bisa kita manfaatkan. Di samping kita memperoleh energi bersih yang tidak kotor, kita juga bisa memperoleh additional financial lewat perdagangan karbon. Bisa lewat perdagangan emisi, offset emisi, atau pungutan atas karbon," tuturnya.

Komisi VII DPR RI pun tampak heran dengan sikap pemerintah yang belum satu suara. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berkelakar dan mengira yang tidak harmonis hanyalah DPR.

Akan tetapi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menepis bahwa pemerintah tidak kompak. Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi sebelum raker ini.

"Kami mohon maaf. Sebetulnya kami menganggap bahwa harmonisasi sudah selesai sehingga dari pihak pemerintah sudah satu suara. Jadi, kita selalu mengikuti semua mekanisme yang ada. Kalau memang ada masalah di antara kita, diselesaikan internal," jawab Arifin.

"Niat kami baik sekali untuk TKDN. Cuma kita harus mengukur kapasitas dan kemampuan sendiri, jangan sampai TKDN menjadi hambatan dan high cost. Perlu kita roadmapmasing-masing industri untuk TKDN kapan saja. Itu yang perlu kami ingatkan," sambungnya soal TKDN yang dikeluhkan Kemenperin.

[Gambas:Video CNN]