pinjam uang bank syariah

Raksasa zaman

Menaker Wajibkan Perusahaan Bentuk Satgas Kekerasan Seksual******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mewajibkan pengusaha untuk membuat Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual imbas kasus staycation dengan bos sebagai syaratkontrak kerja, yang viral beberapa waktu lalu.

Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, yang diteken 29 Mei 2023.

"Iya (wajib), semua perusahaan harus membuat Satgas," katanya, dikutip Detikcom, Kamis (1/6).

Sanksi tersebut antara lain mulai dari pemberian surat peringatan (SP), pemindahan penugasan ke unit kerja lain, pengurangan atau bahkan menghapus sebagian atau keseluruhan dari kewenangannya di perusahaan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Melalui Satgas ini, perusahaan, satgas bisa merekomendasikan sanksi-sanksi yang saya sebutkan tadi," imbuhnya.

Selain membentuk satgas, Kemnaker juga mendorong pengusaha membentuk satu kanal pengaduan demi memastikan para korban terjaga kerahasiaanya. Kanal ini dapat membuat para korban yang ingin melapor jauh dari rasa takut serta malu yang kebanyakan menghantui para korban kekerasan seksual.

[Gambas:Video CNN]

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Pemkot Setujui Operasional Terminal Petikemas Jayapura Seminggu Penuh******

Pemerintah Kota Jayapura mendukung langkah Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan waktu operasional pelabuhan 24 jam 7 hari di Terminal Petikemas Jayapura (TPK Jayapura). Penyesuaian waktu operasional penuh selama seminggu ini untuk kelancaran arus logistik di wilayah Indonesia Timur.

Dukungan waktu operasional tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Perhubungan Kota Jayapura nomor: 550/324 tanggal 25 Mei 2023 perihal persetujuan pelaksanaan kegiatan 24 jam/7hari di Pelabuhan Jayapura.

Dalam surat tersebut, Pemkot Jayapura menyesuaikan waktu kerja di pelabuhan pada hari minggu yang sebelumnya dimulai pukul 13:00 WIT menjadi pukul 08:00 WIT.

"Pemerintah Kota Jayapura c.q. Dinas Perhubungan Kota Jayapura menyetujui pelaksanaan operasional bongkar muat pada hari minggu yang selama ini dimulai pukul 13:00 WIT dimajukan menjadi pukul 08:00 WIT," demikian kutipan surat Dinas Perhubungan Kota Jayapura yang ditandatangani oleh Plt. Dinas Perhubungan Nikanor Andit.

Sementara itu, menindaklanjuti penetapan tersebut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura menerbitkan surat edaran nomor:UM.006/6/16/KSOP.JRA/2023 tentang pelaksanaan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal 24 jam/7 hari di Pelabuhan Jayapura.

Karena itu, dengan penyesuaian waktu kerja, menurut Slamet, bongkar muat dapat diselesaikan lebih cepat dan kapal dapat langsung berlayar menuju tujuan selanjutnya.

"Selama ini ada waktu untuk menunggu kurang lebih 8-9 jam dimana kegiatan bongkar muat benar-benar terhenti pada hari minggu, biasanya kegiatan berhenti minggu dini hari pada pukul 04:00 WIT dan baru mulai lagi pukul 13:00 WIT," terang Slamet.

Slamet menambahkan seluruh asosiasi dan pengguna jasa di pelabuhan mendukung langkah penyesuaian waktu operasional di pelabuhan. Bahkan, pemerintah kota juga mengapresiasi kinerja pelabuhan yang semakin meningkat.

Slamet menyebut kinerja bongkar muat pada 2021 berkisar 26 boks setiap jam (B/S/H), kini berkisar rata-rata 32 boks setiap jam. Salah satu kapal yang dikelola pelayaran SPIL bahkan menyelesaikan bongkar muat peti kemas sebanyak 650 boks dalam waktu kurang lebih 11 jam.

"Kinerja operasional sudah semakin baik, kapal SPIL rata-rata 5 kali kedatangan di TPK Jayapura dengan rata-rata muatan 600-800 boks," tambahnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Indonesian National Shipowners' Association atau INSA Jayapura itu berharap iklim kerja dan kolaborasi yang sudah berjalan dengan baik di lingkungan Pelabuhan Jayapura dapat terus berlangsung dengan baik. Dengan demikian dapat berdampak pada kegiatan operasional yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas di Jayapura dan sekitarnya.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengapresiasi keputusan pemerintah Kota dalam mendukungan langkah penyesuaian jam kerja di TPK Jayapura.

Menurutnya hal tersebut adalah wujud kolaborasi dan koordinasi yang baik antar pihak untuk kebermanfatan bersama. Pihaknya akan menjaga amanah tersebut dengan terus melakukan transformasi untuk meningkatkan kinerja operasional dan pelayanan TPK Jayapura.

"Kami meyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak khususnya Pemerintah Kota Jayapura dan KSOP Kelas II Jayapura yang telah mendukung penyesuaian waktu kerja di TPK Jayapura," pungkasnya.

Yutian

Erick Thohir Tunjuk Shadiq Akasya Jadi Dirut Baru Bio Farma******

Menteri BUMNErick Thohir menunjuk Shadiq Akasya sebagai direktur utama PT Bio Farma(Persero). Shadiq menggantikan posisi Honesti Basyir, yang diangkat menjadi direktur PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk beberapa waktu lalu.

Mengutip Detik, pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor SK-110/MBU/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma.

Selain menunjuk Shadiq Akasya, Erick juga mendapuk Kamelia Faisal sebagai direktur pemasaran, serta Iin Susanti sebagai direktur produksi dan supply chain.

Ia mengangkat Didik Kusnaini sebagai anggota dewan komisaris perusahaan.

Shadiq Akasya sebelumnya merupakan direktur direktur utama BNI Life. Sementara, Kamelia Faisal sebelumnya direktur sales & marketing PT Indofarma Tbk dan Iin Susanti sebelumnya menjabat vice president perencanaan strategis dan pengendalian kinerja korporasi.

Kemudian, Didik Kusnaini sendiri saat ini adalah Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan.

Berikut susunan direksi dan komisaris Bio Farma:

Komisaris

1. Komisaris Utama : Tanri Abeng
2. Komisaris Independen : Nizar Yamanie
3. Anggota Dewan Komisaris : Arianti Anaya
4. Anggota Dewan Komisaris : Roni Dwi Susanto
5. Anggota Dewan Komisaris : Ahmad Ramli
6. Anggota Dewan Komisaris : Didik Kusnaini

[Gambas:Video CNN]

Direksi

1. Direktur Utama : Shadiq Akasya
2. Wakil Direktur Utama : Soleh Udin Al Ayubi
3. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : IGN Suharta Wijaya
4. Direktur Medis dan Hubungan Kelembagaan : Sri Harsi Teteki
5. Direktur Pengembangan Usaha : Yuliana Indriati
6. Direktur Human Capital : Endang Suraningsih
7. Direktur Produksi dan Supply Chain : Iin Susanti
8. Direktur Pemasaran : Kamelia Faisal

salib suci

PUPR Buka Suara soal Batal Uji Coba Tol Tanpa Setop di Bali******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal batalnya uji coba sistem bayar tol tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Tol Bali Mandara.

Uji coba sistem MLFF itu sedianya dilakukan pada Kamis (1/6) kemarin. Namun, hal itu batal karena kisruh internal PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) selaku operator. RITS merupakan anak usaha dari perusahaan asal Hungaria, Roatex Ltd. Zrt.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi menyangkut permasalahan internal ini dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Meski begitu, Endra menyebut kerja sama bilateral antara Indonesia-Hungaria dalam menggarap proyek MLFF ini masih akan terus berlanjut.

Saat ditanya mengenai timeline uji coba dari sistem tersebut, ia belum dapat memastikannya. Pendalaman masih terus dilakukan dalam penyusunan timeline terbaru dari penerapan sistem bayar tol tanpa setop ini.

"Kami akan pelajari dulu penyesuaian rencana kerjanya ke depan," ucap Endra.

Lihat Juga : 5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit

Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System Musfihin Dahlan mengatakan uji coba sistem MLFF yang rencananya mulai digelar di Bali harus ditunda karena kisruh internal.

"Kenapa tidak bisa? Karena sampai tenggat waktu yang disediakan, kami belum dapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor, belum bisa men-deliver ke kami," katanya di kantor Roatex, Selasa (30/5) lalu.

Ia menjelaskan kronologi sampai permasalahan itu bisa terjadi. Ia menjelaskan manajemen Roatex Indonesia dengan kontraktor dan jajaran manajemen dari Hungaria berbeda pandangan. Pihak Hungaria bersikeras agar teknologi bayar tol tanpa setop yang diterapkan di negaranya diterapkan bulat-bulat di RI.

"Tapi kami menginginkan teknologi ini diterapkan di Indonesia dengan kondisi Indonesia. Jadi teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara," katanya.

Selain soal teknologi, ia menjelaskan perbedaan pandangan juga menyangkut pengelolaan tol. Menurutnya, semua tol di Hungaria dikelola oleh pemerintah. Sementara di Indonesia, tol dikelola oleh swasta.

"Swasta yang memungut pengembalian modal dari tarif tol. Itu membuat mereka khawatir karena saat merancang sistem ini yang kami janjikan akan menjamin pendapatan badan usaha jalan tol 100 persen. Tapi, sampai saat ini dari teknologi yang kita coba belum bisa memenuhi KPI pemerintah," katanya.

"Masalah itu yang membuat ada potensial lost 20 persen sehingga kita belum bisa menerapkan teknologinya," tambahnya.

Ia mengatakan manajemen perusahaan sebenarnya sudah berupaya menyelesaikan perbedaan pandangan itu sejak Agustus tahun lalu. Tapi sayang, upaya itu gagal. Yang terjadi katanya, jajaran direksi dari PT Rotex indonesia khususnya yang dari Indonesia sejak 22 Mei malah diberhentikan.

"Kita diberhentikan. Jadi saya ini sudah tidak lagi secara legal sebagai dirut, diganti sama orang Hungaria. Jadi sekarang direksi PT Rotex Tol system dua-duanya dari Hungaria," katanya.

Informasi pemberhentian itu dibenarkan oleh Direktur PT Roatex Indonesia Gyula Orosz. Gyula menegaskan Musfihin sudah tidak lagi memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi terkait dari proyek MLFF sejak 22 Mei 2023.

"Berdasarkan hasil keputusan rapat pemegang saham Musfihin sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO PT Roatex Indonesia Toll System. Jadi Musfihin tidak lagi memiliki kapasitas untuk bicara mengatasnamakan PT Roatex Indonesia Toll System," tegasnya.

Meski ada masalah, ia mengatakan proyek tetap berjalan. Ia membuka kemungkinan nantinya teknologi yang diterapkan sesuai dengan kondisi Indonesia.

"Kami mempertimbangkan kondisi lokal, tetapi itu adalah salah satu masalah di mana ada beberapa individu yang tidak mau menerima pengalaman Hongaria dalam bidang ini, dan dalam teknologi ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem jangkar super

Produsen Bimoli Buka Suara soal Denda KPPU Rp40 M Imbas Timbun Migor******

PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli buka suara soal denda Rp40,88 miliar dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) imbas terbukti menimbun minyak goreng pada 2022 lalu.

Corporate Secretary PT Salim Ivomas Pratama Tbk Meyke Ayuningrum mengatakan pihaknya belum membayar denda tersebut. Perusahaan berkode SIMP ini masih menunggu salinan putusan KPPU tersebut.

"Sampai dengan saat ini, perseroan belum menerima salinan putusan KPPU tersebut sehingga belum mengetahui dasar pertimbangan dan alasan pengenaan denda oleh KPPU," ujar Meyke dalam keterangan resmi, Selasa (30/5).

Meyke mengatakan pihaknya berhak mengajukan upaya hukum untuk merespons putusan denda KPPU tersebut dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga. Namun, ia menyebut perusahaan masih perlu mempelajari terlebih dahulu putusan KPPU tersebut.

Di masa mendatang, Meyke menjamin PT Salim Ivomas Pratama Tbk akan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Ia lantas menepis soal kabar bahwa putusan denda tersebut mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan. Meyke juga menegaskan tidak ada fakta bahwa putusan denda tersebut yang mengganggu harga saham SIMP.

"Tidak terdapat dampak yang signifikan dan material terhadap operasional dan keuangan perseroan," tutupnya.

Lihat Juga : Hartono Bersaudara Kembali Jadi Orang Terkaya Nomor Wahid di RI

Nama PT Salim Ivomas Pratama Tbk masuk dalam daftar 7 perusahaan yang diputuskan bersalah karena menimbun minyak goreng pada 2022 lalu. Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia yang diumumkan Jumat (26/5).

Majelis Komisi menemukan bahwa para pelapor tidak patuh kepada kebijakan pemerintah terkait harga eceran tertinggi (HET). Ketujuh perusahaan itu juga melakukan penurunan volume produksi dan/atau volume penjualan selama periode pelanggaran.

Selain itu, mereka menyimpulkan struktur pasar dalam industri minyak goreng adalah oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi, yakni konsentrasi rasio empat grup pelaku usaha sebesar 71,52 persen.

"Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para terlapor," jelas Majelis Komisi dalam keterangan resmi KPPU, Sabtu (27/5).

"Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan (deadweight loss) masyarakat," sambungnya.

Kasus ini adalah inisiatif KPPU yang sudah bergulir sejak 2021. Pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini dilakukan Majelis Komisi sejak 20 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sejak 25 November 2022, serta perpanjangan pemeriksaan lanjutan hingga 4 April 2023.

Berikut 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar

[Gambas:Video CNN]

kemabukan

PODCAST: Cuan Dolar Desa Devisa******

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sedikitnya menggelontorkan puluhan triliun untuk pembiayaan ekspor sepanjang tahun ini.

Pembiayaan ekspor sendiri dikucurkan untuk pasar ke pelbagai negara macam Uni Eropa, AS hingga Timur Tengah dan Afrika.

Tak hanya pembiayaan, LPEI juga memberikan pendampingan kepada ratusan Desa Devisa yang memiliki komoditas unggulan, macam kopi, teh, rumput laut, hingga kayu yang dimakan rayap.

Saksikan Streaming Podcast Money Honey bisa disaksikan di laman CNNIndonesia.com, YouTube CNN Indonesia atau bisa disaksikan di laman ini, pada Senin (5/6) jam 19.00 WIB.

Bagi yang ingin tahu bagaimana peranan LPEI bagi pengusaha ekspor pemula serta warga yang memiliki komoditas unggulan tak tersentuh, bisa mendapatkan jawaban dari perbincangan di sini