winsgoal

game tergacor hari ini 86Jutaan kata 776863Orang-orang telah membaca serialisasi

《winsgoal》

Musbes Nahdliyin Nusantara sepakat kembalikan netralitas NU di politik******

Bantul (ANTARA) - Musyawarah Besar (Musbes) Nahdliyin Nusantara yang diselenggarakan di Kampung Mataraman Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyepakati untuk bersama mengembalikan netralitas Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik yang sebenar benarnya sesuai khittah jamiyah.

Koordinator Mubes Nahdliyin Nusantara Hasan Basri Marwa dalam konferensi pers usai musyawarah di Bantul, Minggu, mengatakan, kesepakatan-kesepakatan dalam upaya mengembalikan netralitas NU dalam politik tersebut dituangkan dalam keputusan bersama yang dibacakan para kiai yang hadir di kegiatan.

"Memohon kepada semua unsur di dalam jamiyah NU, baik Nahdliyin, pengurus NU, dan politisi dari lingkungan NU, agar mentaati Khittah NU dan tidak melakukan pengkhianatan kepada para sesepuh dan para pendiri NU," kata Hasan.

Dia mengatakan, Hari Lahir (Harlah) NU dalam waktu dekat ini hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai amanah AD RT NU sebagai kewajiban pengurus pada setiap periode, sebagai bentuk khidmah Jamiyah NU, bukan menjadi alat mengorganisasi dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Sehingga Jamiyah membicarakan masalah-masalah penting dan mendasar yang diamanatkan pada pendiri dalam AD RT, seperti kemandirian jamiyah, independensi ulama, diversifikasi generasi muda NU, pembenahan organisasi secara berkelanjutan dan lain-lain," tuturnya.

Baca juga: PBNU tegaskan independensi dan netralitas NU tidak berubah sejak 1926

Baca juga: Said Aqil tegaskan netralitas NU dalam Pilpres

Dia juga mengatakan, kepada pengurus NU di semua tingkatan untuk memberi kesempatan kepada semua calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi agar dapat menyampaikan visi misi, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon sebagai amanah dari Khittah NU.

"Pemihakan kepada salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh Jamiyah NU merupakan pelanggaran atas Khittah NU," ujarnya.

Pihaknya juga memohon kepada pengurus NU agar mengembalikan kewibawaan para ulama dan kiai untuk tidak jatuh kepada politik praktis, sehingga para ulama di dalam jamiyah seyogyanya berkhidmah untuk kepentingan bangsa, umat dan Jamiyah untuk jangka panjang.

"Memohon kepada pengurus NU agar tidak terjebak pada politik transaksional yang akan menghancurkan marwah dan nilai nilai keulamaan, dan sebaliknya mengedepankan politik keumatan, kebangsaan dan kerakyatan," ucapnya.

Menurut dia, sesuai dengan prinsip asas politik Ahlussunnah wal Jamaah(Aswaja) karakter kepemimpinan Jamiyah NU adalah kepemimpinan keulamaan yang mengedepankan musyawarah dan mendengarkan poros-poros kyai-kyai di daerah.

Pihaknya memohon kepada semua elemen di dalam Nahdlatul Ulama untuk terbiasa dengan amaliah saling mengingatkan satu sama lain dalam rangka menegakkan kultur keterbukaan dalam perbedaan pendapat dan saling menghargai dengan sesama pengurus dan warga NU.

"Menyerukan kepada seluruh warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan kebijakan hati nurani dan dilandasi oleh Khittah NU, Qonun Asasi, AD ART dan politik kemaslahatan aswaja an nahdliyah," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Garuda benarkan insiden keterlambatan pesawat Surakarta******

Irfan memastikan bahwa pesawat GA 227 kini telah diberangkatkan ke Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra membenarkan adanya insiden keterlambatan pesawat GA 227 tujuan Surakarta-Jakarta karena masalah teknis.

"Iya, ada masalah teknis tadi pagi," ujar Irfan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Pesawat GA 227 dijadwalkan melakukan pemberangkatan pada pukul 10.00 WIB dari Bandar Udara Internasional Adisumarmo, Surakarta, Jawa Tengah.

Masalah teknis ini, membuat pemberangkatan tersebut terpaksa mundur beberapa jam.

Namun demikian, Irfan memastikan bahwa pesawat GA 227 kini telah diberangkatkan ke Jakarta.

"Sudah boarding kok," katanya.

Irfan memastikan bahwa penumpang GA 227 juga telah mendapatkan kompensasi atas keterlambatan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 89 Tahun 2015.

"Pasti (pemberian kompensasi)," ucap Irfan.

Baca juga: Garuda Indonesia tambah frekuensi Haneda-Jakarta PP setiap hari
Baca juga: Garuda berikan kompensasi penumpang akibat keterlambatan pesawat
Baca juga: Penerbangan Garuda Lombok-Jakarta tertunda hampir empat jam

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (delay management), jika ada keterlambatan pesawat, bahwa maskapai penerbangan wajib memberikan kompensasi sesuai dengan kategori keterlambatan.

Adapun beberapa kompensasinya antara lain, keterlambatan 30 menit sampai 60 menit diberi minuman ringan, keterlambatan 61-120 menit, penumpang mendapat minuman dan makanan ringan, keterlambatan 121-180 menit minuman dan makanan berat, serta keterlambatan 181-240 menit mendapat minuman dan makanan ringan dan makanan berat.

Sementara, keterlambatan lebih dari 240 menit, kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp300 ribu. Jika ada pembatalan penerbangan, maskapai wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund ticket).

Baca juga: Peringati HUT ke-75, Garuda Indonesia berbagi produk UMKM lokal Maluku
Baca juga: Garuda Indonesia Travel Fair 2024 hadir di Jepang

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Label：kredit hp apk、istanaslot365、erek erek preman

Terkait：slot gacor freebet、naga cuan slot、duit gampang slot、88 plus slot、erek erek 39、pinjaman tunai kredivo hanya sekali、kencana88、gambar kakek zeus slot、depo 15 bonus 15、cara dapat uang dari hp android

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：kredit hp tanpa dp dan bunga 0（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

server thailand demo slot

cara meningkatkan limit shopee pinjam

momoslots

pokerasia

PercintaanBacaan TerkaitMore+

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

bonus new member png

KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari******

Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

toto togel 4d

Jaleswari Pramodhawardani umumkan undur diri dari KSP******

Melalui siaran pers ini, saya Jaleswari Pramodhawardani menginformasikan pengunduran diri saya dari jabatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan terhitung 1 Februari 2024

Jakarta (ANTARA) - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya di Kantor Staf Presiden (KSP), terhitung mulai Kamis, 1 Februari 2024.

"Melalui siaran pers ini, saya Jaleswari Pramodhawardani menginformasikan pengunduran diri saya dari jabatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan terhitung 1 Februari 2024," kata Jaleswari dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Jaleswari menyampaikan secara formal proses permohonan pengunduran dirinya sudah diajukan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Jaleswari yang diketahui masuk dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md sejak November 2023, menyatakan mundur karena tidak ingin dipersepsikan sebagai beban politik Presiden Joko Widodo.

Baca juga: KSP: Penyelenggaraan Pemilu 2024 harus miliki perspektif HAM

Baca juga: KSP harap DPR segera bahas RUU Perampasan Aset

Baca juga: KSP dorong KPU ciptakan Pemilu 2024 ramah disabilitas

"Alasan pengunduran diri saya didasari pada etika dan keyakinan yang saya harus pegang. Dalam hal ini, saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi dimana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya," tutur Jaleswari.

Dia juga menyatakan memahami dan menangkap kebutuhan publik atas netralitas dan profesionalisme pemerintah terutama di tahun politik.

"Saya pribadi memohon maaf apabila dalam mengemban jabatan sebagai Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, terdapat ruang penyempurnaan yang belum saya isi secara maksimal," ujar Jaleswari.

Dia mendoakan Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik dan senantiasa diterangi jalannya oleh Allah SWT.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pertempuran pencuri

ternatetoto

Amnesty: Israel harus patuhi putusan ICJ atas kasus genosida di Gaza******

London (ANTARA) - Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) atas gugatan kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel menjadi upaya penting untuk melindungi rakyat Palestina di Gaza, kata Amnesty International dalam pernyataannya pada Jumat (26/1).

Putusan itu memerintahkan enam tindakan sementara, termasuk mendesak Israel untuk menahan diri dari tindakan yang melanggar Konvensi Genosida, mencegah hasutan untuk melakukan genosida dan menghukum penghasutnya, serta mengambil langkah cepat dan efektif untuk memastikan penyediaan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza.

Mahkamah itu juga memerintahkan Israel untuk menyimpan bukti-bukti genosida dan menyerahkan laporan terkait semua langkah yang diambil sesuai perintah dalam putusan dalam waktu satu bulan.

"Keputusan hari ini merupakan pengingat akan pentingnya peran hukum internasional dalam mencegah genosida dan melindungi semua korban kejahatan yang kejam," kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard, dalam pernyataan tersebut.

"Ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa dunia tidak akan diam ketika Israel melancarkan serangan militer yang kejam untuk memusnahkan penduduk Jalur Gaza dan menyebabkan kematian, ketakutan dan penderitaan warga Palestina."

"Namun, keputusan ICJ saja tidak dapat mengakhiri aksi kekejaman tersebut dan kehancuran yang dialami warga Gaza," katanya, menambahkan.

Menurut Callamard, tanda-tanda terjadinya genosida di Gaza dan pengabaian Israel terhadap hukum internasional menegaskan perlunya tekanan secara efektif dan terpadu terhadap Israel untuk menghentikan serangan mereka terhadap warga Palestina.

Gencatan senjata segera tetap penting karena menjadi cara paling efektif untuk menerapkan langkah-langkah sementara dan mengakhiri penderitaan warga sipil, katanya.

"Pertaruhannya sangat besar; langkah-langkah sementara ICJ mengindikasikan bahwa dalam pandangan mahkamah itu, kelangsungan hidup warga Palestina di Gaza berada dalam bahaya. Pemerintah Israel harus segera mematuhi keputusan ICJ tersebut," kata Callamard.

Dia mengatakan bahwa semua negara, termasuk yang menentang pengajuan kasus genosida oleh Afsel, berkewajiban untuk memastikan langkah-langkah ICJ itu dilaksanakan.

"Para pemimpin dunia dari AS, Inggris, Jerman, dan negara-negara Uni Eropa lainnya harus menunjukkan rasa hormat mereka pada keputusan Mahkamah, yang mengikat secara hukum, dan melakukan segala upaya untuk melakukan kewajiban mereka dalam mencegah genosida."

"Pengabaian terhadap kewajiban itu akan menjadi pukulan besar bagi kredibilitas dan kepercayaan terhadap tatanan hukum internasional," katanya, menegaskan.

Amnesty International juga mendesak negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang mencegah kejahatan internasional, termasuk memberlakukan embargo senjata terhadap Israel dan kelompok bersenjata Palestina.

Organisasi itu memperingatkan adanya risiko genosida di Gaza karena tingginya angka kematian warga Palestina, kehancuran akibat pengeboman tanpa henti oleh Israel, dan penolakan bantuan kemanusiaan ke Gaza secara disengaja.

Amnesty International menyerukan kepada Israel, Hamas, dan kelompok bersenjata Palestina lainnya untuk segera menghentikan semua operasi militer di Gaza.

Israel harus menghentikan aksi blokadenya yang ilegal dan tidak manusiawi terhadap Gaza, serta mengizinkan pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan warga Palestina.

Amnesty International juga mendesak Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya untuk membebaskan semua warga sipil yang masih disandera.

Baca juga: Inggris didesak hentikan ekspor senjata ke Israel pascaputusan ICJ
Baca juga: Warga Palestina di Tepi Barat puji keputusan sementara ICJ

Bumi ini agak jahat

mamen 4d slot

Menkes: RI bagian program regulasi vaksin di Asia Pasifik******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut terlibat dalam program regulasi vaksin Asian Development Bank (ADB Vaccine Regulation Project) di kawasan Asia Pasifik.

Menkes Budi melalui Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes di Jakarta, Sabtu, mengatakan program regulasi vaksin ini bertujuan untuk mendapatkan akses produk vaksin yang aman, berkhasiat, dan berkualitas.

"Sistem regulasi farmasi memainkan peran penting dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat," katanya.

ADB Vaccine Regulation Project diinisiasi oleh Duke-NUS Center of Regulatory Excellence (CoRE) yang berkolaborasi dengan Health Sector Group dari Asian Development Bank (ADB).

Program ini fokus pada penguatan sistem regulasi dan faktor regulasi dalam pembuatan vaksin yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan ilmiah serta kebijakan yang diterapkan sepanjang siklus produk.

Budi mengatakan penilaian, perizinan, pengendalian, dan pengawasan obat-obatan merupakan tantangan besar bagi tata kelola nasional. Sebab, pesatnya perkembangan industri farmasi berimbas pada peningkatan jumlah produk baru, permasalahan kualitas yang kompleks, dan permasalahan teknis baru.

“Kita harus mengambil langkah terobosan untuk mencapai ketahanan vaksin, termasuk berkolaborasi, menghubungkan, mengintegrasikan, dan meningkatkan seluruh sumber daya dalam pengembangan, produksi, dan kapasitas pengiriman vaksin,” ujarnya.

Sementara itu, Executive Director of the Centre of Regulatory Excellence (CoRE) at the Duke-National University of Singapore Medical School (Duke-NUS) Prof John CW Lim dalam agenda pertemuan stakeholdersprodusen vaksin Indonesia dengan Duke-NUS di Hotel Westin, Jakarta, Jumat (26/1), mengapresiasi upaya Indonesia menjamin keberlanjutan ekosistem vaksin.

“Kami kembali untuk bertemu dengan pemangku kepentingan di bidang manufaktur vaksin di Indonesia untuk lebih memahami peluang dan tantangan dalam pengembangan manufaktur vaksin dan penguatan sistem regulasi di Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan misi CoRE adalah mempromosikan secara efektif keunggulan regulasi melalui peningkatan kapasitas regulasi dan inovasi kebijakan produk kesehatan dan sistem kesehatan di Asia Pasifik dan di tingkat global.

“Saya ingin menegaskan kembali betapa senangnya kami bisa kembali berada di Jakarta untuk membangun kemitraan yang sudah ada dan menjajaki kolaborasi baru untuk memperkuat sistem peraturan tingkat lanjut dan untuk mempromosikan inovasi kebijakan kesehatan,” katanya.

Lim menilai sangat penting untuk membentuk cara-cara yang berkelanjutan dan praktis dalam memajukan strategi dan kebijakan sistem kesehatan. Hal ini baik untuk mempersiapkan diri menghadapi krisis kesehatan di masa depan.

Director Human and Social Development Sector Office Sectors Group (SG) Asian Development Bank Dr Patrick L. Osewe mengatakan dalam produksi terkait vaksin, pihaknya harus fokus pada penguatan regulasi agar mencapai tingkat kemandirian. Karena itu, ADB berinvestasi membentuk kelompok penasihat vaksin regional, yang terdiri atas 12 regulator.

“Kami menyadari bahwa inilah keadaan perekonomian kami saat ini. Kami tidak ingin mengalami apa yang kami alami sebelumnya pada saat pandemi COVID-19, dan kami di sini untuk bekerja sama dengan Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Menkes kunjungi tiga rumah sakit Makassar pastikan layanan berkualitas

Baca juga: Menkes apresiasi RSU Haji Surabaya, sukses integrasikan SATUSEHAT

Baca juga: Menkes targetkan RS Vertikal Surabaya jadi "super hub" layanan kanker

Tuan Pertarungan

promo bank shopee

Menaker mengingatkan perusahaan lakukan PHK sebagai jalan terakhir******

Jika ternyata tidak bisa dihindarkan, maka PHK harus sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian, di antaranya ada kesepakatan.

Cikarang (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan menjadi jalan terakhir yang dilakukan perusahaan saat menghadapi permasalahan.

"Yang dilakukan oleh kementerian (Kementerian Ketenagakerjaan, Red) itu mengupayakan bahwa PHK itu adalah jalan terakhir," kata Ida saat ditemui di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

Ida menyampaikan hal tersebut saat menanggapi maraknya kasus PHK. Salah satunya yang dilakukan oleh pabrik ban asal Korea Selatan, PT Hung-A Indonesia di Kawasan Hyundai Cikarang.

Menurut Ida, pemangkasan karyawan dilakukan setelah perusahaan berusaha menempuh berbagai upaya penyelesaian masalah, tetapi masih belum mendapat solusi. Ida juga mengingatkan PHK harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

"Jika ternyata tidak bisa dihindarkan, maka PHK harus sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian, di antaranya ada kesepakatan," ujar Ida.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat untuk memberikan pendampingan kepada para pekerja yang terdampak PHK.

Indah juga menyampaikan, Kemnaker siap untuk mendampingi dan memantau proses pendampingan yang dilakukan Disnaker.

"Kami tetap mendampingi para dinas-dinas tenaga kerja, seperti misal PHK di Bekasi yang handleDisnaker, tapi kami juga memantau apa yang kira-kira Kemnaker bisa lakukan," ujar Indah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendampingi pekerja terdampak PHK oleh PT Hung-A Indonesia di Kawasan Hyundai Cikarang sebagai upaya pemenuhan hak karyawan.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan Pemkab Bekasi telah menerima laporan mengenai PHK yang dilakukan oleh pabrik ban asal Korea Selatan tersebut, dan langsung menginstruksikan jajaran Dinas Ketenagakerjaan mendampingi para karyawan yang menjadi korban PHK.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi mengatakan ada 1.170 karyawan PT Hung-A Indonesia terkena PHK berdasarkan laporan yang masuk.

Menurut laporan yang diterima Disnaker Kabupaten Bekasi, PHK tersebut dilakukan karena PT Hung-A Indonesia akan menutup perusahaan lantaran tidak ada pesanan dari para pembeli.
Baca juga: Menkeu: Anggaran kesehatan terealisasi Rp183,2 triliun pada 2023
Baca juga: Dirut BRI: Digitalisasi tidak sebabkan PHK, justru tingkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja

Dewa gila pertama

slot gacor pagi hari ini

KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus senior Partai Golkar Idrus Marham untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej.

"Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Idrus Marham," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Idrus akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi dari pihak swasta pada kasus tersebut. Namun demikian, Ali belum membeberkan pokok pemeriksaan yang akan didalami terhadap Idrus Marham.

Dalam perkara tersebut, penyidik komisi antirasuah telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) atas perannya sebagai tersangka pemberi suap.

Baca juga: Advokat dan aspri Wamenkumham bungkam usai diperiksa KPK

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka penerima suap, yakni Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH bernams Yogi Arie Rukmana (YAR). Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap ketiganya.

Konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM mulai tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai dengan rekomendasi, yakni EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022, dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.

Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar. Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri.

Oleh karena itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sekitar Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH, selaku wamenkumham pada saat itu, untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

HH juga disebut memberikan kembali uang sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH, sebagai pihak pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel

《winsgoal》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，bmw4d slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《winsgoal》bab terbaru。