petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs slot tergacor 2022

situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1 di dunia 379Jutaan kata 304272Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot tergacor 2022》

Jaksa Agung usul pensiunan TNI dapat bantuan usai kasus ASABRI rampung******

Jaksa Agung usul pensiunan TNI dapat bantuan usai kasus ASABRI rampung
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerima kunjungan silaturahmi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/1/2024). (ANTARA/HO-Puspenkum Kejagung)
Jakarta (ANTARA) - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyarankan personel TNI yang telah pensiun atau gugur dalam tugas bisa mendapatkan bantuan setelah penanganan perkara PT Asabri rampung. "Setelah penanganan perkara Asabri selesai agar diberikan kontribusi kepada TNI, terutama para pensiunan dan rekan-rekan TNI yang gugur dalam tugas untuk bisa mendapatkan bantuan," kata Burhanuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin. Hal ini disampaikan Burhanuddin saat menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Jakarta, Senin, dalam rangka penguatan kelembagaan, terutama dalam penegakan hukum.

Burhanuddin membuka diri untuk menjadi yang terdepan dalam melakukan pendampingan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait perkara aset-aset TNI yang dilakukan gugatan oleh masyarakat dan pengembang, termasuk kasus Asabri. Mengenai wacana bantuan itu, Burhanuddin menyebutkan institusinya siap membantu dalam memfasilitasi TNI dan Kementerian BUMN. "Kejaksaan akan siap membantu untuk memfasilitasi hal tersebut bersama dengan Kementerian BUMN," ujarnya.

Baca juga: Kejagung pelajari vonis 2 tahun 9 bulan Edward Seky terkait Asabri Dalam pertemuan dengan Panglima TNI terkait penguatan kelembagaan, terutama dalam penegakan hukum oleh kedua lembaga, Burhanuddin juga menyampaikan peran kolaborasi penyidik kejaksaan dan militer. Kejaksaan Agung telah memiliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) yang sudah dua tahun berdiri. Keberadaan Jampidmil menunjukkan pentingnya penanganan perkara dengan kolaborasi dan sinergi antarpenegak hukum, mulai dari penyidikan sampai tahap upaya hukum dengan proses penanganan koneksitas.

Hal itu sebagaimana perkara yang sudah berhasil ditangani secara bersama-sama, yaitu perkara pengadaan Satelit Orbit 123° Kementerian Pertahanan dan perkara TWP AD (Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat) tahun 2013 sampai 2020 yang perkaranya sedang bergulir dalam tingkat upaya hukum. "Keberhasilan pengungkapan perkara tersebut tidak lepas dari kerja sama atau kolaborasi yang baik antara kedua lembaga,” ujarnya.

Baca juga: PT ASABRI catatkan perbaikan kinerja keuangan 2022 Burhanuddin juga menyampaikan jajaran Jampidmil tidak saja ada di Kejaksaan Agung, tetapi juga di kejaksaan tinggi yang dijabat oleh asisten pidana militer (Aspidmil) dan diisi oleh unsur dari TNI. Bahkan, pada pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) tanggal 8 Januari 2024, seluruh jajaran pidana militer, baik di pusat maupun daerah, telah diberikan keanggotaan kehormatan Persaja oleh Ketua Umum Amir Yanto yang didampingi Pelindung Organisasi Persaja S.T. Burhanuddin. "Keanggotaan tersebut dinobatkan karena mereka sudah menjadi bagian dari warga Adhyaksa," ujarnya.

Baca juga: Terdakwa korupsi Asabri Benny Tjokrosaputro divonis nihil Di sisi lain, Burhanuddin juga menyampaikan hal terkait kejahatan-kejahatan yang melibatkan penyidik dari TNI, seperti kejahatan kemaritiman, pelanggaran wilayah udara, dan kejahatan-kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dirasa semakin kompleks dan modern. "Ke depannya tentu akan dilakukan pendidikan pelatihan bersama dalam rangka penguatan sumber daya manusia dan membangun mindsetserta sinergi antarpenegak hukum," ujarnya. Sementara itu, dalam kunjungan perdananya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengucapkan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari Jaksa Agung Burhanuddin beserta jajarannya. Panglima TNI menyampaikan dalam penegakan hukum, TNI tidak bisa lepas dengan kejaksaan yang memiliki kewenangan mutlak dalam penuntutan terhadap semua tindak pidana perkara, termasuk wilayah udara dan wilayah laut yang hampir 70 persen jumlahnya, termasuk juga dalam hal penanganan perkara koneksitas.

Baca juga: Hakim kembali tak setuju hukuman mati untuk terdakwa korupsi Asabri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Gunung Marapi kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 500 meter******

Gunung Marapi kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 500 meter
Gunung Marapi mengalami erupsi dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 500 meter, Jumat (19/1/2024) pukul 10.14 WIB. ANTARA/Dokumen pribadi/am.
Bukittinggi,- (ANTARA) - Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi setinggi 500 meter yang kali ini terlihat jelas oleh warga di daerah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi, Jumat.
"Telah terjadi erupsi pada pukul 10.14 WIB hari ini dengan tinggi kolom abu teramati 500 meter di atas puncak atau 3.391 meter di atas permukaan laut," kata petugas Pengamat Gunung Api (PGA) Teguh Purnomo. Ia menjelaskan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. "Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 6.1 milimeter dan durasi sementara ini 1 menit 2 detik," katanya.

Baca juga: Gunung Merapi luncurkan awan panas guguran beruntun pada Jumat pagi Salah seorang warga Kota Bukittinggi, Rizal Hatta (36) mengatakan letusan tidak menimbulkan suara dentuman namun sangat jelas terlihat tingginya abu vulkanik dari puncak Marapi. "Tidak juga ada getaran seperti gempa, tapi jelas terlihat karena biasanya tertutup awan. Arah asapnya sepertinya ke arah Kota Padang Panjang," kata dia. Letusan ini menjadi erupsi ke-132 sejak pertama kali Gunung Marapi erupsi di periode awal Desember 2023. Rinciannya, Gunung Marapi mengalami erupsi 24 kali di Januari 2024 hingga saat ini dan 108 kali di Desember 2023.
 Gunung Marapi saat ini berada pada status level III (siaga) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar gunung tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi (kawah verbeek).

Baca juga: Pemkab Agam tiadakan kegiatan luar kelas bagi sekolah sekitar Marapi
Baca juga: Kementerian ESDM tegaskan Gunung Marapi masih berstatus siaga        

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:mpo388

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
mojok34
nama pinjol yang terdaftar di ojk
situs slot online terbaik
rtp slot terbaik
coktogel
pemadat 2d togel
togel nusantara
permainan slot terbaru
totospin
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot gacor baru
Bab 2 pinjol yang gak ribet
Bab 3 pola maxwin gate of olympus hari ini
Bab 4 slot gacor hari ini
Bab 5 daftar pinjol legal ojk 2022
Bab 6 hobicuan
Bab 7 slot gacor gampang scatter
Bab 8 cara kredit hp di kredivo
Bab 9 beli tiket pesawat pakai kredivo
Bab 10 pengeluarantaiwan
Bab 11 dewi365
Bab 12 youtube shorts bisa dapat uang
Bab 13 kredit hp pakai ktp saja
Bab 14 info situs slot terpercaya
Bab 15 situs slot judi
Bab 16 link judi slot
Bab 17 slot qris gacor
Bab 18 viral168
Bab 19 pragmatic88 bet
Bab 20 alam4d
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4342bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

bet slot
Menpan RB minta KASN tindaklanjuti laporan pelanggaran netralitas ASN
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/1/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/aa.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menindaklanjuti seluruh laporan yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2024.

"Kami telah meminta pada KASN untuk menindaklanjuti terhadap seluruh laporan yang terkait dengan netralitas ASN," kata Azwar Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Azwar mengingatkan kembali bahwa masyarakat dapat melaporkan ASN yang diduga melanggar aturan netralitas karena mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.

Dari laporan tersebut, KASN kemudian memberikan rekomendasi dan menggolongkan jenis pelanggaran tersebut, dari kategori ringan sampai berat, dengan sanksi administratif hingga pemberhentian maupun sanksi pidana.

Baca juga: Jaga netralitas, Satgas Pemilu Kemenkumham DKI awasi medsos ASN

Namun demikian, Azwar mengatakan laporan atau pengaduan tersebut tidak bisa seluruhnya diverifikasi.

"Kami akan verifikasi terkait pengaduan-pengaduan, tetapi sekali lagi, pengaduan ada yang bisa diverifikasi, ada juga yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan," jelasnya.

Menurut Azwar, jumlah pengaduan atau laporan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 akan jauh lebih banyak karena berbarengan dengan pemilihan anggota legislatif.

Kemenpan RB pun sudah berkoordinasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memverifikasi pelanggaran berkaitan netralitas ASN.

Baca juga: BBPPMPV Bispar sosialisasikan pentingnya netralitas ASN di Pemilu

Sementara itu, Ketua KASN Agus Pramusinto memprediksi jumlah pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 akan mencapai 10.000 kasus atau naik lima kali lipat dibandingkan pelanggaran pada Pilkada 2020.

Pada Pilkada 2020, KASN mencatat pelanggaran netralitas ASN di 270 daerah mencapai 2.304 kasus.

Angka pelanggaran ASN itu diprediksi meningkat tajam hingga lima kali lipat, mengingat Pemilu 2024 berlangsung di 548 daerah dengan berbagai tingkatan pemilihan, mulai dari pemilihan anggota DPRD kabupaten, DPRD kota, DPR RI, DPD RI, hingga presiden dan wakil presiden.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.Baca juga: Kemenkominfo dukung KASN kawal netralitas ASN dalam Pemilu 2024

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Mencuri Langit

dgslot77
Bawaslu minta KPU ingatkan peserta pemilu soal kecelakaan akibat APK
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat memberikan keterangan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Lintang Prameswari.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan seluruh peserta Pemilu 2024 akan pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang membahayakan hingga menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan jatuhnya korban.

"Kami hari ini akan perintahkan teman-teman Bawaslu seluruh kabupaten, kota, dan provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga, bekerja sama, berkoordinasi dengan Satpol PP, karena ini sudah membahayakan, sudah ada korban," kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, dia meminta agar kejadian tersebut perlu menjadi perhatian bersama.

"Kami akan ingatkan KPU juga untuk mengingatkan peserta pemilu dalam hal pemasangan APK," tegas Bagja.

Baca juga: Pencabutan APK pemilu menunggu Bawaslu DKI

Menurut dia, penertiban akan dilakukan dengan menurunkan alat kampanye yang tidak sesuai aturan. Bagja pun mencontohkan APK yang sudah diturunkan ialah APK pada tiang listrik baik saat masa sosialisasi atau kampanye.
​​​​​​​
Kemudian, dia meminta seluruh peserta Pemilu 2024 untuk mengingatkan para pemasang alat kampanye mereka dengan hati-hati. Sebab, dia meyakini bukan para caleg yang memasang APK mereka sendiri.

"Tim yang harus diingatkan pada caleg, pasti, ini teman-teman juga banyak dicemberutin, banyak diprotes saat penurunan alat peraga, tetapi itu konsekuensinya," jelasnya.

Penertiban itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Bagja menegaskan bahwa pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan akibat APK itu, maka dapat dipidana umum.
​​​​​​​
Sebelumnya, beredar video yang diunggah akun Instagram @seputar_jaksel tentang dua pengendara sepeda motor duduk di jalan dengan kondisi berdarah karena kecelakaan akibat alat peraga kampanye berupa bendera partai.

"Gara-gara bendera partai halangi jalan, pemotor celaka di Fly Over Mampang," tulis akun tersebut.

Baca juga: Alat peraga kampanye sebabkan kecelakaan sepeda motor di Jaksel

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Sistem agen perkotaan

gbo007
Sebuah kapal cumi terbakar di Muara Baru
Petugas memadamkan kebakaran KM Tunas Jaya yang terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (16/1/2024) malam. ANTARA/HO-Sudin Gulkarmat Jakarta Utara/am.
Jakarta (ANTARA) - Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Utara memadamkan kebakaran sebuah kapal cumi di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (16/1) malam.

Komandan Peleton Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Utara Sektor Muara Baru Sugianto kepada wartawan di Jakarta Utara, Selasa, mengatakan, pihaknya mengerahkan dua unit kendaraan pemadam kebakaran dan satu kapal pemadam.

"Api sudah berhasil dipadamkan, saat ini masuk tahap pendinginan. Penyebab kebakaran diduga dari 'korsleting' listrik," kata Sugianto.

Dia menambahkan, tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Total kerugian pada kebakaran itu juga masih dihitung.

​​​​​​Sebelumnya, pada pukul 22.20 WIB, Sudin Gulkarmat Jakarta Utara mendapat informasi telah terjadi kebakaran satu unit kapal cumi di Jalan Dermaga Barat, Kelurahan Penjaringan, Penjaringan, Jakarta Utara.

Kapal bernama KM Tunas Jaya yang bersandar di dermaga tersebut tiba-tiba mengeluarkan asap putih tebal. Penyebab masih diselidiki petugas gabungan dari Polsek Kawasan Muara Baru dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
Baca juga: Diduga terjadi kebakaran di Muara Baru
Baca juga: Kapal ikan terbakar saat bongkar muatan di Dermaga PPS Muara Baru

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

dunia fantasi yang hilang

web slot paling gacor
Khofifah ungkap alasan peringatan Harlah ke-78 Muslimat NU dimajukan
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa, saat ditemui usai gelaran Harlah ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/Sean Muhamad.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan alasan di balik majunya peringatan Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU ke-78. Ditemui di Jakarta, Sabtu, Khofifah menjelaskan Muslimat NU didirikan pada 26 Rabiul Akhir 1365 Hijriah, bertepatan dengan 29 Maret 1946 Masehi. "Jadi ini bukan dimajukan, ini di tengah-tengah antara Hijriah dan Masehi. Hijriahnya 26 Rabiul Akhir, sekarang sudah masuk 8 Rajab kira-kira itu kawan-kawan," ujarnya. Kemudian, Khofifah juga mengemukakan terdapat sejumlah cabang Muslimat NU yang telah merayakan peringatan harlah terlebih dahulu, seperti di Sulawesi Selatan, Lampung, dan Maluku Utara.
Baca juga: Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU

Baca juga: Harlah ke-78, Muslimat NU ucapkan ikrar tekan stunting di Indonesia
 Ia menambahkan masing-masing cabang berhak untuk memilih tanggal berapapun dan bulan apapun untuk merayakan peringatan serupa. "Biasa sampai enam bulan kita harlah keliling itu ya, begitu," ucapnya.

Selain itu, Khofifah mengungkapkan alasan gelaran harlah diadakan pada 20 Januari ini sekaligus merayakan Harlah NU yang jatuh pada 31 Januari mendatang. Perayaan harlah yang bersamaan ini, kata dia, bukanlah perayaan yang pertama kali dilakukan, sebab, perayaan serupa telah dilaksanakan pada Harlah ke-60 Muslimat NU. "Kalau kita merangkai, kan Harlah NU di GBK ini juga bukan yang pertama, jadi kita juga pernah melakukan secara bersamaan antara Harlah NU dan Harlah Muslimat NU, pada zaman Kiai Hasyim Muzadi waktu itu," tutur Khofifah Indar Parawansa.

Baca juga: Jokowi berperan besar bagi NU, Khofifah ucapkan terima kasih

Baca juga: Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke-78 di GBK

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Petualangan animasi domestik

daftar pinjol tidak resmi ojk 2022
Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM
Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahan di akun Instagram @luhut,pandjaitan yang dipantau di Jakarta, Rabu (17/1/2024). (ANTARA/Ade Irma Junida)
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta, Jumat.

Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

Baca juga: Menko Luhut: Kendaraan listrik bagian penting mitigasi perubahan iklim

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," jelas Jodi.

Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar Luhut.

Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

Baca juga: Luhut minta Pemprov DKI perluas cakupan layanan kendaraan listrik

"Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia.

Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.

"Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada penghujung penjelasannya.


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

99onlinesport
Asosiasi kesehatan soroti absennya paslon yang tak hadir dalam dialog
Koordinator Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) Moh. Adib Khumaidi di sela-sela kegiatan Dialog Nasional KOMPAK dengan Capres dan Cawapres RI Tentang Pembangunan Kesehatan Indonesia di Jakarta, Selasa (16/1/2024). (ANTARA/Sean Muhamad)
"Kehadiran dari para pasangan calon pada acara hari ini adalah sekali lagi mempertegas komitmen dari pasangan calon terkait dengan kesehatan,"
Jakarta (ANTARA) - Asosiasi kesehatan dan organisasi profesi bidang kesehatan yang tergabung ke dalam Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) menyoroti absennya pasangan calon (paslon) yang absen dalam dialog Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang diadakannya. Kegiatan yang berjudul Dialog Nasional KOMPAK dengan Capres dan Cawapres RI Tentang Pembangunan Kesehatan Indonesia hanya dihadiri oleh Capres nomor urut satu Anies Rasyid Baswedan secara virtual. "Kehadiran dari para pasangan calon pada acara hari ini adalah sekali lagi mempertegas komitmen dari pasangan calon terkait dengan kesehatan," kata Koordinator KOMPAK Moh. Adib Khumaidi di sela-sela kegiatan tersebut di Jakarta, Selasa. Adib mengemukakan kegiatan dialog ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya, di mana sebelumnya KOMPAK mengundang perwakilan dari tim sukses (timses) masing-masing paslon untuk dapat berdiskusi terkait program masing-masing paslon di bidang kesehatan. "Dua kali fase yang kita lakukan, yang pertama pertemuan dengan timses. Konteksnya adalah menjelaskan tentang terms of referencedari kegiatan yang kita lakukan, sehingga pasangan calon, baik capres maupun cawapres itu sudah punya konsep dari apa yang sudah kita diskusikan bersama timses," paparnya. Adib menilai timses yang telah diajak berdiskusi mempunyai peran di dalam membuat, membantu, mendefinisikan, dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kesehatan serta masukan yang sudah diberikan oleh pihaknya. "Sehingga kita berharap di timses itu juga bisa melakukan sebuah pengawalan-pengawalan terkait dengan masukan-masukan yang bisa kita lakukan," ucapnya yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). "Nah, inilah yang kemudian kita tekankan di sini. Jadi, kita tidak bicaranya bahwa, oh ini kan kemarin sudah disampaikan ke timses saja. Tapi dengan kehadiran beliau, dengan disampaikan secara langsung, maka buat kami dan seluruh anggota tentunya bisa memberikan sebuah gambaran tegas bahwa 'oh inilah visi-misi kesehatan dari masing-masing pasangan calon'," tambahnya. Meski demikian, Adib menyatakan pihaknya netral dan tidak memihak kepada paslon tertentu pada Pemilu 2024 ini. "Perlu kami tegaskan, secara institusi, kami organisasi yang ada di KOMPAK tetap akan menjunjung tinggi netralitas, tetap akan menjunjung tinggi independensi," tutur Moh. Adib Khumaidi.  

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024