royal138

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

Mendag Respons Perppu Ciptaker Izinkan Impor Pertanian Meski Stok Aman******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ia mengatakan meski diperbolehkan, aturan itu harus selalu dijalankan. Namun, menurutnya itu hanya berlaku jika keadaan darurat.

"Kalau gak darurat, ya gak dipakai," ujarnya di Tangerang, Banten, Kamis (12/1).

"Gini lah, gak ada pemerintah itu yang mau kesejahteraan petani kita gak ada. Kita mau petani kita makmur," ucapnya.

Perppu Cipta Kerja menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ketentuan itu dimuat pada klaster pertanian Pasal 30 Perppu Cipta Kerja, yang mencabut UU sebelumnya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani," bunyi Pasal 30 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Padahal, Pasal 30 di UU sebelumnya jelas mencantumkan larangan impor komoditas pertanian di saat ketersediaan komoditas pertanian di dalam negeri sudah mencukupi.

"Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah," begitu bunyi Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tak hanya itu, Pasal 101 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait sanksi bagi orang yang nekat melakukan impor komoditas pertanian meski ketersediaan cukup juga dihapus dalam Perppu Cipta Kerja.

Pasal 101 menyatakan setiap orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah diancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Kemendag Pelototi 40 Perusahaan Baja Tak Patuh SNI******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengawasi 40 perusahaan besi dan baja yang membuat produk tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau dan memusnahkan baja tulang beton (BjTB) di pabrik PT Long Teng Iron and Steel Product, Tangerang, Banten pada Kamis (12/1).

"Ada 40 ini pun harus kita tertibkan sesuai standar nasional," ujarnya.

Menurut Zulkifli 40 perusahaan itu mayoritas berada di Banten. Namun, ia tidak merinci perusahaan mana saja yang ia maksud.

Ia mengatakan produk baja tulang beton itu tidak memenuhi SNI dan berbahaya jika digunakan oleh masyarakat dalam membangun konstruksi, seperti gedung, jembatan, dan sebagainya.

PT Long Teng Iron and Steel Product merupakan salah satu dari 40 perusahaan yang diawasi Kemendag. Dari perusahaan tersebut, Zulkifli memusnahkan BjTB sebanyak 419.537 batang dengan berat 2.302 ton atau senilai Rp32,23 miliar.

Dalam pemusnahan ini, Kemendag menggandeng Kementerian Perindustrian, Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Tipikor Polri, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Zulkifli mengatakan tujuan pemusnahan ini supaya menjadi pelajaran agar pengusaha dapat memproduksi BjTB sesuai ketentuan SNI dan peraturan yang berlaku.

Ia pun menegaskan perdagangan produk BjTB harus memenuhi persyaratan mutu SNI. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan.

Jika tetap dilakukan, tindakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix tidak akan kembali

Faisal Basri Pertanyakan Kedaruratan Perppu Cipta Kerja******

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengritik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) karena kondisi darurat.

Alih-alih menerbitkan Perppu, sebaiknya pemerintah membatalkan saja pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). 

Faisal, meminjam kalimat Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, mengatakan Perppu Cipta Kerja terbit bukan karena ada hal yang darurat, tapi kedaruratan yang dipaksakan. "Jadi dipaksa-paksakan ini keadaan daruratnya, bukan kedaruratan yang memaksa," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/1).

Kendati, Faisal menilai sebetulnya iklim investasi Indonesia sudah cukup baik. Menurut data yang dimilikinya, investasi yang masuk ke Indonesia hingga September 2022 tumbuh 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tercatat secara kumulatif sepanjang Januari-September 2022, realisasi investasi sebesar Rp892,4 triliun atau 74,4 persen dari target Rp1.200 triliun.

"Jadi investasi di Indonesia itu sudah besar, persoalannya adalah investasinya itu tidak bermutu, jadi kalau di Indonesia bentuknya bangunan melulu, fisik," ujar Faisal.

Menurutnya, investasi di bidang IT juga seharusnya tidak kalah besar. Pasalnya, investasi di sektor ini bisa memberikan manfaat yang lebih terasa bagi Indonesia.

Dalam hal ini Faisal menilai jika memang ada kedaruratan, mengapa pemerintah malah memutuskan membuat kebijakan yang tidak mengatasi masalah itu, yaitu Perppu Cipta Kerja. Menurutnya, sebaiknya pemerintah membatalkan saja pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara jika benar-benar ada keadaan darurat.

"Dengan tidak membuat IKN uangnya bisa kita persiapkan untuk kondisi darurat," kata Faisal.

Ia menambahkan sebaiknya pemerintah lebih mau untuk berhemat dan menyimpan dana untuk menghadapi kedaruratan seperti yang dimaksud Airlangga Hartarto.

"Nah kan gini kalau darurat, rakyat itu terkapar, jatuh miskin seperti pada 1998 itu, kan terjadi kekacauan sosial. Oleh karena itu, sejak sekarang pemerintah jaga-jaga untuk menabung, mengantisipasi kondisi seperti itu. Jadi uangnya itu tidak dihambur-hamburkan," katanya.

Tak hanya itu, Faisal juga malah heran sebenarnya ekonomi Indonesia masih terjaga dan jauh untuk menjadi pasien IMF. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang sering pamer terkait keberhasilan ekonomi RI.

Beberapa waktu belakangan, Jokowi mengatakan inflasi RI yang masih di bawah level 5 persen dan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen menjadikan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20.

"Angka-angka yang baik seperti yang tadi saya sampaikan, inflasi maupun gross pertumbuhan ekonomi kita, harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Dan itu hasil kerja keras dari para pengusaha, bapak ibu sekalian yang berada di hadapan saya," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.

Ucapan Jokowi ini memang tidak asal bunyi. Lihat saja, pada Oktober 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen pada kuartal ketiga tahun ini. Nah, sementara, ekonomi Kanada hanya 4,6 persen pada periode yang sama.

Lalu, Meksiko 4,2 persen, China 3,9 persen, Korea Selatan 3,1 persen, dan Italia 2,6 persen. Kemudian, Uni Eropa 2,1 persen, AS 1,8 persen, Jepang 1,6 persen, dan Jerman 1,2 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi RI tersebut masih di bawah India, Arab Saudi, Turki, dan Argentina.

Jokowi ingin capaian ini terus dijaga oleh semua pihak. Ia pun mengimbau para menteri untuk hati-hati dalam membuat kebijakan, khususnya terkait ekonomi. Sebab, salah sedikit saja bisa celaka. Apalagi, saat ini kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Jokowi, menilai kondisi ekonomi sekarang sulit untuk diprediksi.

[Gambas:Video CNN]

Panggil para pahlawan

Profil M Kuncoro Wibowo, Dirut Baru Transjakarta******

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menunjuk Mantan Direktur PT KAI (Persero) M Kuncoro Wibowo sebagai direktur utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menggantikan Yana Aditya.

Kebijakan mengangkat Kuncoro yang memiliki pengalaman transformasi perusahaan, diharapkan mampu mewujudkan TransJakarta menjadi katalis integrasi dan menguatkan sistem internal untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan transportasi publik.

Mengutip laman alumni Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Kamis (12/1), Kuncoro merupakan lulusan S1 jurusan teknik elektro Telekomunikasi kampus tersebut.

Saat itu, Kuncoro sudah mendapatkan pengakuan dengan menerima dua penghargaan dalam ajang Anugerah BUMN 2019 sebagai CEO Visioner Terbaik kategori Emerging BUMN dan BUMN Emerging dengan Inovasi Teknologi Terbaik Pertama di Jakarta.

Kuncoro pernah menjadi Staff Ahli IT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Agustus 2017-Agustus 2018.

Ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Komersial dan Teknologi Informasi PT KAI (persero) pada September 2016-Agustus 2017.

Sebelum itu, ia pernah menjadi Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi PT KAI (persero) pada Juni 2012-September 2016, EVP Sistem Informasi PT PT (Persero) pada Oktober 2009-Juni 2012, dan Group Head NOC and Field Operations PT Mobile-8 Telecom pada April 2007-Oktober 2009.

Selain itu, di awal karirnya ia juga pernah menjadi LGM Network Planning and Engineering PT Natrindo Telepon Selular pada April 2005-April 2007. Lalu, Manager VAS and Switching Design Engineering PT Excelcomindo Pratama pada Januari 1995-Juli 2005.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Sembilan Mata Hari Bicara Pembuatan Konten Masjid Al Jabbar Rp20 M******

Pihak pelaksana proyek konten Masjid Al Jabbar PT Sembilan Matahari buka suara soal proyek pembuatan kontenmasjid senilai Rp20 miliar. Adapun setelah dilelang nilai proyek itu berubah menjadi Rp15 miliar.

CEO PT Sembilan Matahari Adi Panuntun mengatakan konten yang dimaksud dalam tender yang dilelang bukan berupa konten untuk kebutuhan di media sosial, tetapi berupa konten diorama untuk kebutuhan pembangunan museum di Masjid Al Jabbar.

"Jadi konten yang dimaksud itu bukan konten media sosial. Tapi, konten diorama yang kitacreatedengan memadukan multimedia, teknologi sampai ke existinginterior yang ada di Masjid Al Jabbar," katanya seperti dikutip dariDetik.com, Rabu (11/1).

Salah satunya dengan mematangkan kajian tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia hingga dunia. Kajian yang memakan waktu cukup lama itu kemudian ditransformasikan ke dalamvideo mappingsupaya menjadi diorama yang realistis bagi pengunjung yang datang ke museum Masjid Al Jabbar.

Adi menjelaskan pendekatannya dalam membuat konten museum itu adalah denganexperience design.Pihaknya mengutamakan visitormenjadi target utama, tidak hanya melihat saja, tapi visitorbisa merasakan pengalamannya secara langsung dari sejarah-sejarah Islam di museum Masjid Al Jabbar.

"Misalnya Isra Miraj. Di museum, kita simulasikan dalam diorama bagaimana simulasi naiknya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha menggunakan instalasi video mappingyang dipadukan dengan beberapa interiornya. Jadi nanti bukan sekedar baca sejarah dan melihatnya saja," imbuh Adi.

Ia juga ingin menjawab polemik lelang proyek senilai Rp 15 miliar itu yang sempat mengalami gagal lelang selama dua kali, lalu dilakukan penunjukan langsung kepada Sembilan Matahari untuk menggarap tender tersebut.

Adi menegaskan, tidak ada aturan yang dilanggar karena mekanismenya diatur dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Ini bukan pertama ini menangani proyek pemerintah dan nilai tersebut logis.

"Nilai segitu juga bagi kami perhitungan RAB-nya logis, sudah sesuai dengan arahan LKPP, BPK dan PPK-nya. Hanya memang yang berhak menjelaskan itu dari PPK dinasnya yah. Tapi bagi kami, kami pastikan nggak ada masalah, nggak ada titipan atau hal yang perlu dicurigai dari proyek ini," terangnya.

Terkait tudingan kedekatan Adi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui komunitas Bandung Creative City Forum (BCCF), ia pun menampik semua hal itu.

Meski pernah berada dalam satu komunitas yang sama, khusus untuk tender konten museum, Ridwan Kamil bahkan baru mengetahui jika Sembilan Matahari yang menggarap proyeknya ketika proses pembangunan museum Masjid Al Jabbar sudah mencapai 50 persen.

"Memang tidak ada kedekatan dalam proyek ini apalagi sampai disebut titipan. Kang Emil itu baru tahu Sembilan Matahari pemenang lelang museumnya pada saat datang previewke museum, itu di awal Desember pada saat museum sudah setengah jadi," ucapnya.

Apalagi, kata Adi, Sembilan Matahari merupakan perusahaan yang berdomisili di Kota Bandung. Sehingga ketika datang kesempatan kepada perusahaannya untuk membuat sebuah karya tersebut, ia turut terpanggil untuk membuat tanah kelahirannya makin dikagumi banyak orang.

"Ditambah dengan anggaran segitu, dengan nilai segitu, itu kami rasa sudah logis angkanya, bahkan bisa diperindah. Makanya, ini murni karena tanggung jawab moril kami, hanya sebatas itu. Tidak ada kepentingan lain yang dihubungkan sama BCCF atau apapun," ucapnya.

Adi pun menyayangkan ada persepsi yang berlebihan dari publik mengenai proyek pembangunan museum Masjid Al Jabbar. Menurutnya semua proses tender sudah dilakukan sesuai regulasi dan tak pernah istilah titipan proyek untuk Sembilan Matahari dalam menggarap museum Masjid Al Jabbar.

"Dari awal proses lelang sampai kami lolos kualifikasi, menang, sampai dipercaya lalu tanda tangan proyek, itu semua dikawal LKPP dan diaudit BPK. Jadi auditnya tidak hanya PPK. Perhitungan angka juga bisa kita buktikan, enggak bisa main mata karena kebiasaan Sembilan Matahari keuangannya juga diaudit sama akuntan publik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea adalah penyakit

Erick Thohir Bakal Hapus Batas Maksimal Umur Calon Direksi BUMN******

Menteri Badan Usaha dan Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal menghapus ketentuan mengenai usia maksimal seseorang diangkat menjadi direksi perusahaan negara.

Rencana ini diketahui dari dalam uji publik rancangan peraturan menteri BUMN yang tengah disusun oleh kementerian.

"Penghapusan syarat usia maksimal seseorang saat diangkat sebagai anggota direksi anak perusahaan BUMN," tulis draf rancangan tersebut yang dikutip, Rabu (11/1).

"Peraturan Menteri eksisting mengatur bahwa seseorang harus berusia paling tinggi 58 tahun ketika akan diangkat sebagai anggota direksi anak perusahaan BUMN, ketentuan tersebut dihapus dengan tujuan untuk memperluas kesempatan dan menyetarakan dengan persyaratan direksi BUMN," tulis penjelasan isu strategis tersebut.

Selain itu, Erick juga bakal kembali mengatur tata cara pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas pada BUMN dan anak perusahaan.

Dalam hal ini, direncanakan pengecualian asesmen dalam rangka pengangkatan kembali direksi anak perusahaan BUMN. Dalam penjelasan disebutkan, hal ini diatur untuk mempersingkat proses pengangkatan kembali anggota direksi anak perusahaan BUMN.

Namun, pengecualian asesmen diberikan untuk pengangkatan kembali anggota direksi anak perusahaan BUMN yang dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

[Gambas:Video CNN]