abjad 4d togel

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

Pemerintah Masih Utang Rp17 T ke PT Pupuk Indonesia******

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia(Persero) Achmad Bakir Pasaman mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada pihaknya sebesar Rp17,07 triliun untuk pengadaan pupuksubsidi.

Utang tersebut terbagi untuk dua periode yaitu utang di 2020 yang telah diaudit sebesar Rp430 miliar dan utang di 2022 yang belum diaudit sebesar Rp16,6 triliun.

"Sedangkan piutang audited2021 telah dibayarkan seluruhnya," kata Achmad dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Senin (3/4).

Kemudian, PT Pupuk Iskandar Muda Rp248 miliar, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Rp1,5 triliun.

Dalam kesempatan itu, Achmad juga mengatakan PT Pupuk Indonesia memiliki pabrik dengan kapasitas produksi pupuk sebesar 12,7 juta ton setiap tahun.

Dari produksi 12,7 juta ton itu dialokasikan 7,9 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi dan 2,5 juta ton untuk pupuk non subsidi.

Adapun stok pupuk subsidi yang terdiri dari pupuk urea dan NPK per 31 Maret 2023 sebanyak 1.0005.388 ton atau 257 persen dari stok minimal yang ditentukan sebanyak 251.255 ton.

Stok pupuk subsidi itu terbagi di tiga lini. Lini pertamaberada di gudang pabrik produsen sebanyak 91.284 ribu ton dan lini keduaberada di gudang penyangga level provinsi 267.151 ton, dan lini ketigaberada di gudang penyangga level kabupaten atau kota sebanyak 646.953 ton.

"Dalam memproduksi pupuk, kualitas pupuk yang dihasilkan antara pupuk urea subsidi dan urea non subsidi memiliki kandungan hara yang sama. Namun yang membedakan adalah warna butiran yang urea subsidi warna merah muda dan urea non subsidi berwarna putih," kata Achmad.

[Gambas:Video CNN]

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

Anak Buah Erick Respons Soal Hasil Audit BPKP Tak Restui Impor KRL******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara soal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang secara garis besar tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

Imbas hal itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi memastikan pemerintah belum mau menuruti keinginan PT KCI untuk mengimpor KRL bekas Jepang guna memenuhi kebutuhan armada yang akan dipensiunkan.

Arya mengatakan saat ini pihaknya masih mendiskusikan hal-hal yang menjadi kebutuhan. Pihaknya pun berjanji akan mencari solusi terbaik.

Saat ditanya apakah KCI akan membatalkan impor KRL dari Jepang, Arya belum bisa menjawab secara gamblang. Namun, pihaknya bersama para pemangku kepentingan akan mencari solusi yang terbaik.

Adapun solusi-solusi itu, kata Arya, bisa berupa memberdayakan KRL kereta yang sudah ada dan memperbaikinya.

"Tetap menjaga aspek keselamatan karena transportasi yang utama itu adalah faktor keselamatan," imbuhnya.

Arya menambahkan perlu diskusi lebih lanjut bersama Kementerian Perhubungan dan Kemenko Marves. Menurutnya, apapun keputusan yang akan diambil kelak, hasil audit BPKP akan tetap menjadi acuan.

"Yang penting solusinya, bagaimana supaya selesaikan dengan baik. Rekomendasi BPKP tetap jadi acuan. Kemudian kondisi yang ada juga jadi acuan," ucap Arya.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan hasil audit BPKP memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.

Pertama,impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional.

Kedua,Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.

Ketiga,impor KRL kurang tepat, karena ada beberapa unit sarana yang bisa dioptimalkan.

"Dari BPKP menemukan seperti itu," katanya kepada wartawan Kamis (6/4).

Keempat,terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handlingdan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.

Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenko Marinves langsung menggelar pertemuan. Hasil pertemuan; meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil reviu," katanya.

PT KCI berkeinginan untuk mengimpor KRL bekas Jepang. Hal itu dilakukan untuk menggantikan armada yang dipensiunkan pada tahun ini dan tahun depan.

KCI sebenarnya sudah berupaya mencari pengganti armada tersebut dengan memesan ke Inka. Tapi, Inka belum bisa memenuhi permintaan sesuai yang diinginkan PT KCI.

[Gambas:Video CNN]

Klan Badai

Nelangsa Driver Ojol, Merasa Dieksploitasi Tapi Tak Diberi THR******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan pengemudi ojekonlinealias driverojol tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran seperti pekerja lainnya. Hal ini lantaran driver ojol bekerja di bawah skema kemitraan.

Berdasarkan Peraturan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja yang berhak menerima THR adalah pekerja yang mempunyai hubungan kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Drivel ojol tak termasuk.

Kendati demikian, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang jika ingin memberikan THR kepada mitranya.

Lantas bagaimana pendapat driverojol mengenai hal tersebut?

Adi, salah satu driver ojol di Jakarta, mengatakan THR sangat dibutuhkan para pengemudi, terutama yang menjadikan kerja 'ngojek' sebagai penghasilan utama. Meskipun bekerja dengan sistem kemitraan, driverojol berkontribusi besar terhadap bisnis perusahaan.

"Jadi harusnya sih dapat (THR) juga. Ibaratnya bonus buat kita," kata Adi kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Lihat Juga : 147 Ribu PNS Sudah Terima THR

Menurut Adi, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang juga mengatur THR bagi pekerja dengan sistem kemitraan. THR tidak semestinya menjadi hak pekerja yang mempunyai hubungan kerja PKWT dan PKWTT.

"Untuk pemerintah, tolong beri kebijakan yang bijak untuk kami yang menggantungkan hidup di jalan," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan driverojol memang tidak pernah menerima THR dari pihak perusahaan. Alasan perusahaan, driver hanya bekerja sebagai mitra. Padahal, driver ojol merupakan ujung tombak yang memberikan keuntungan besar bagi pemilik platform.

"Dampak yang kami rasakan adalah ojol ini sebagai mitra yang dieksploitasi oleh perusahaan aplikasi, sedangkan tidak pernah diperhatikan tunjangannya menjelang hari raya," kata Igun.

Menurutnya, pihak perusahaan tidak pernah berinisiatif memberikan tunjangan kepada driverojol. Padahal, driver sudah mengeluh selama bertahun-tahun karena tidak dapat mendapat THR.

"Sudah berkali-kali, setiap tahun dikeluhkan juga tidak pernah ada tanggapan (perusahaan). Tanggapannya hanya dibilang, ya ojek onlinehanya sebagai mitra bukan pekerja mereka," ungkapnya.

Igun menambahkan perusahaan biasanya hanya memberikan bingkisan kepada beberapa drivertertentu yang dianggap berkinerja bagus. Namun, kebanyakan driveryang tidak mendapatkan apapun.

Maka dari itu, Igun meminta pemerintah mengeluarkan aturan jelas yang mengatur driverojol sehingga mereka bisa mendapatkan hak-hak seperti pekerja lainnya.

"Selagi ojol masih berstatus ilegal, pemerintah dan negara tidak memberikan status hukum kepada ojol maka ojol tetap akan menjadi subjek atau objek eksploitasi dari perusahaan aplikasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberlakukan syarat baru bagi calon komisarisperusahaan pelat merah.

Syarat baru itu adalah; harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Syarat baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

Aturan itu beda jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan lama, calon komisaris BUMN tidak diwajibkan punya NPWP dan taat pajak.

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

bintang ajaib

IHSG Loyo ke Level 6.819 Meski 6 Sektor Kinclong******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.819 pada Rabu (5/4). Indeks saham melemah 13,50 poin atau minus 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,02 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,49 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 239 saham menguat, 286 terkoreksi, dan 189 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor properti yang naik 0,71 persen.

[Gambas:Video CNN]

Bursa saham Eropa juga tampak lesu. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,26 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,31 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 0,39 persen.

Tak beda jauh, bursa Amerika juga mayoritas memble. Indeks S&P 500 turun 0,58 persen, indeks NYSE melemah 0,73 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,52 persen.

Meizu terbaik

Pekerja IKN Belum Digaji hingga Berbulan******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan pejabat eselon I ke bawah yang bekerja di lembaganya belum menerima gajiselama berbulan-bulan.

Pasalnya, pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi eselon I ke bawah.

"Kami harus jujur menyampaikan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon I dan turunannya pada saat ini," kata Bambang saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR dikutip Detik Finance, Senin (3/4).

Dalam beleid itu, gaji kepala Otorita IKN ditetapkan Rp172,7 juta, termasuk tunjangan kinerja. Selain itu, kepala Otorita IKN juga mendapatkan dana operasional senilai Rp178 juta.

Sementara, sambung Bambang, gaji pejabat eselon I ke bawah sudah dibahas oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan sedang diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melihat hal itu, ia mengapresiasi para bawahannya yang tetap bekerja meski belum dibayar.

"Teman-teman saya ini tangguh. Jadi, ya demikianlah kondisinya dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat," tuturnya.

Kendati demikian, Bambang memastikan pekerja di lapangan sudah menerima upah mereka.

Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus sebelumnya mengungkapkan ada pekerja di IKN yang belum dibayar berbulan-bulan. Ia pun meminta agar hak pekerja segera dibayarkan.

"Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran nggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim Pak. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kalau belum segera bayar mumpung lagi bulan Ramadan," ujar Ihsan.

Otorita IKN berdiri pada 10 Maret 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

[Gambas:Video CNN]