utang online tanpa jaminan

Dunia pedang pertama

Kemenkop Panggil 12 Bank 'Akali' KUR, Sanksi di Tangan Airlangga******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memanggil 12 lembaga penyalur yang diduga 'mengakali' penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan ini adalah tindak lanjut dari survei mereka kepada 1.047 debitur di 23 provinsi. Kemenkop UKM menemukan masih ada lembaga penyalur yang meminta agunan untuk kredit maksimal Rp100 juta yang seharusnya bebas jaminan.

Yulius menyebut pelanggaran soal penarikan agunan itu ditemukan pada 9 dari 12 penyalur. Rinciannya, 3 Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), 5 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan 1 lembaga keuangan lain.

"Sanksinya, dalam KUR ini kan masyarakat minjam suku bunganya 6 persen. Nah, suku bunga di pasar 18 persen, dikurangi 6 persen berarti 12 persen itu kita subsidi dari pemerintah. Sanksinya itu bagi bank yang melakukan (mengakali KUR) akan kita cabut subsidinya. Itu kita sampaikan ke Komite Kebijakan yang dipimpin Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)," imbuh Yulius.

Yulius menjelaskan pihaknya sudah menindaklanjuti soal temuan dari hasil survei Kemenkop UKM. Ia menyebut timnya juga telah berdiskusi 12 lembaga penyalur tersebut.

Berdasarkan klarifikasi dari para lembaga penyalur, sejumlah kredit yang ditarik agunan ditetapkan sebelum 2023. Dengan kata lain, jaminan diambil sebelum aturan soal batas maksimal kredit tanpa agunan sebesar Rp100 juta.

"Perbankan laporkan ternyata ada beberapa yang (kredit) 2018 dan itu memang belum di-state (ditetapkan) sampai dengan Rp100 juta tidak gunakan agunan tambahan, karena masih ikuti aturan lama," jelasnya.

"Kebanyakan dari yang kita temukan itu tetap meminta agunan tambahan karena dinamika perubahan. Dulu KUR Mikro Rp25 juta, naik Rp50 juta, lalu Rp100 juta. Jadi, terdapat akad-akad lama dan jadi yang dari sisi aturan memang boleh di mana batas Rp100 juta itu 2023," tutup Yulius.

Pada Desember 2023 lalu, Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta tidak boleh dikenakan jaminan, sesuai Permenko Nomor 1 Tahun 2023.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan-jalan dalam kiamat

PUPR Ungkap Proyek Giant Sea Wall Prabowo******

Kementerian PUPR buka suara soal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa yang baru-baru ini diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan MenhanPrabowo Subianto.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan proyek tersebut merupakan rencana besar. Ia mengungkapkan diskusi mengenai proyek sudah pernah dibahas sejak 2016.

Namun, Zainal belum tahu secara detil terbaru terkait proyek.

Oleh karena itu, Zainal juga belum mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall pantura.

Rencana pembangunan giant sea wall pantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Selain itu, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga penting lantaran pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif. Saat ini, program laut Jakarta sudah masuk program strategis nasional (PSN).

"Sehingga langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Bintang besar di dunia seni bela diri

CAAC sebut nilai low******

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Budaya menaklukkan dunia lain

Pemkab Biak siapkan Rp12 miliar bayar tunggakan studi Papua unggul******

Pewarta: Muhsidin
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Pedang melawan langit

Menhub Kejar Jalur Ganda di Cicalengka Buntut Tabrakan KA Turangga******

Menteri PerhubunganBudi Karya Sumadi bakal buat rel kereta apidi Cicalengka menjadi dua jalur. Ia pun menargetkan pembuatan jalur itu bisa rampung pada Mei 2024 mendatang.

Pembuatan jalur baru ini dilakukan buntut insiden tabrakan KA Turangga dengan KA lokal Bandung Raya di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (5/1) lalu.

Budi menjelaskan pihaknya saat ini tengah mengupayakan pembuatan dua jalur pada rel yang saat ini masih satu atau single track. Namun, khusus untuk jalur di Cicalengka akan diselesaikan pada tahun ini.

"Tetapi untuk double trackuntuk Cicalengka itu akan selesai pada Mei nanti," ucap Budi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (18/1).

Budi menyebut penambahan jalur itu pun otomatis akan masuk pada anggaran 2024.

"Pada 2024 ini kami akan melakukan perbaikan semua sinyal dan mengupayakan semaksimal agar single trackitu menjadi double track," imbuhnya.

Terkait kecelakaan kereta di Cicalengka itu Budi menuturkan ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebabnya, di antaranya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) hingga human error.

Budi mengatakan pihaknya sudah memberikan laporan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tindak lanjut kecelakaan.

Ia mengungkapkan telah memberikan sejumlah usulan pada Jokowi. Untuk jangka pendek Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mereformasi sumber daya manusia.

Selain itu, perombakan organisasi di internal Kemenhub pun akan dilakukan. Budi juga mengatakan saat ini pihaknya tengah membuat SOP baru berkaitan dengan KA.

Insiden kecelakaan KA Turangga terjadi pada Jumat (5/1) sekitar pukul 06.03 WIB. KA Turangga yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng tujuan Bandung mengalami tabrakan dengan KA lokal Bandung Raya yang berangkat dari Stasiun Padalarang menuju Cicalengka.

Dalam kecelakaan itu 4 orang meninggal yang seluruhnya adalah petugas PT KAI (Persero). Sedangkan, seluruh penumpang baik dari KA Turangga yang mengangkut 287 orang dan KA Baraya dengan 191 penumpang selamat.

[Gambas:Video CNN]

Opsi pembuatan dua jalur rel juga sebelumnya sempat disampaikan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Risal Wasal. Ia pun berjanji akan mempercepat pembangunan tersebut buntut kecelakaan di Cicalengka.

Ia mengatakan DJKA terus melakukan peningkatan pada jalur-jalur kereta api dan membangun jalur ganda untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan perjalanan kereta api.

Pembangunan jalur ganda yang dilakukan oleh DJKA mencakup Segmen Cirebon - Purwokerto - Yogya - Solo - Madiun - Wonokromo (rampung pada 2020), Segmen Bogor - Sukabumi (progres mencapai 97,14 persen), dan Segmen Kiaracondong - Cicalengka (Tahap I rampung 2022, Tahap II progres mencapai 76,08 persen).

Sementara untuk memitigasi terjadinya anjlok, DJKA akan melakukan 18 kegiatan peningkatan prasarana perkeretaapian.

Peningkatan mencakup kapasitas jalur, serta fasilitas operasi pendukungnya, pada 2024. Dalam hal ini, DJKA menargetkan agar pada 2024 ini, 94 persen dari keseluruhan jalur kereta api di Indonesia sudah sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2.

"Jika jalur kereta kita sudah mencapai standar kualitas TQI Kategori 2, maka kereta dapat melaju pada kecepatan 80 sampai 100 km/jam, sementara dengan standar kualitas TQI Kategori 2, kereta dapat melaju pada kecepatan 100 sampai 120 km/jam dengan aman dan selamat," urai Risal.

Di sisi lain, Risal mengatakan bahwa DJKA juga terus mendorong penanganan perlintasan sebidang dengan melibatkan Kementerian PUPR, pemerintah daerah, serta stakeholder terkait.

Kelahiran kembali! Dewa yang jatuh

Airlangga: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Rp600******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea walldi utara Pulau Jawa membutuhkan anggaran Rp700 triliun.

Airlangga mengatakan kebijakan itu sudah berjalan dan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia menyebut pemerintah akan menggandeng swasta untuk membangun tanggul itu.

"Estimasi biaya mungkin bisa Rp600 sampai Rp700 tergantung berapa besar karena itu studinya kita sedang siapkan. Kita bicara triliun," kata Airlangga di Bandung, Jumat (19/1).

Dia menyebut banyak investor yang tertarik dengan proyek ini. Namun, ia belum mau membeberkan siapa investor-investor yang dimaksud.

"Dananya investor banyak yang mau masuk," ujarnya.

Airlangga mengatakan kebijakan ini penting untuk melindungi masyarakat. Dia berkata masyarakat di utara Pulau Jawa terancam banjir rob seiring perubahan iklim.

"Kita akan melihat di pesisir utara dampak ke masyarakat dan dampak kepada kawasan ekonomi yang ada di sana karena kawasan ekonomi kita sebagian besar di utara dan ini bisa terancam oleh rob," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan giant sea wall diperlukan untuk mencegah rob di Jakarta dan daerah-daerah di utara Pulau Jawa.

Lihat Juga : PUPR Ungkap Proyek Giant Sea Wall Prabowo-Airlangga Dibahas Sejak 2016

Proyek itu kembali menjadi sorotan setelah calon presiden Prabowo Subianto membahasnya dalam seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dia menyindir komitmen politisi membangun tanggul raksasa di utara Jawa. Prabowo mengatakan proyek ini penting untuk melindungi masyarakat, tetapi tak diminati politisi karena butuh waktu 40 tahun.

"Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," ucap Prabowo di seminar itu.