situs slot gacor 777

Strategi Suster Mayat

Bansos Pangan Bakal Cair Lebih Cepat September 2023******

Pemerintah bakal mempercepat penyaluran bansos pangan berupa berasdari awalnya Oktober menjadi September.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos pangan akan diberikan pada September, Oktober, dan November tahun ini.

Arief menyebut percepatan penyaluran bansos sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arief mengatakan beras yang akan digunakan untuk bansos pangan berasal dari Perum Bulog. Per hari ini, stok beras Bulog mencapai 1,524 juta ton yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor.

Sebelumnya, bansos pangan dijadwalkan diberikan pada Oktober-Desember tahun ini. Bansos akan diberikan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp8 triliun.

Setiap KPM masing-masing akan mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg beras selama tiga bulan.

Pada Maret-Mei 2023, pemerintah juga telah menyalurkan beras kepada 21,6 juta KPM. Selain bantuan beras, pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan sosial berbentuk daging ayam dan telur.

[Gambas:Video CNN]

Qiangu Juechen

LRT Jabodebek Operasi dari Jam 5 Pagi sampai 8 Malam Selama Dua Pekan******

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal mengatakanLRT Jabodebek bakal melayani penumpang mulai pukul 05.00 hingga 20.00 WIB selama operasi tahap awal pada dua pekan ke depan.

"Tahap pertama, sampai dua minggu ke depan, kami masih akan operasional 12 trainset dari jam 05.00 pagi sampe jam 08.00 malam," ucap Risal di Stasiun Dukuh Atas, Senin (28/8).

Ia mengatakan jumlah trainset alias rangkaian itu akan terus bertambah secara bertahap. Adapun LRT Jabodebek secara total memiliki 31 trainset yang disiapkan, di mana 27 trainset untuk operasional dan 4 rangkaian lainnya sebagai cadangan.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan tarif promo ini diberikan dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 sekaligus memperkenalkan LRT Jabodebek kepada masyarakat.

"Melalui pemberian tarif promo ini, diharapkan akan mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan massal ketimbang kendaraan pribadi," kata Adita dalam keterangan tertulis, Minggu (27/8) kemarin.

Adita menerangkan pemberian tarif promo ini menggunakan subsidi dari pemerintah menggunakan skema Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO).

"Besaran PSO yang diberikan untuk subsidi tarif dari mulai beroperasi sampai dengan akhir tahun 2023, yaitu sebesar Rp66 miliar. Jumlah ini di luar pemberian subsidi untuk prasarana," ujarnya.

Setelah itu, skema selanjutnya yang disiapkan yaitu pengenaan tarif maksimal Rp20 ribu untuk jarak terjauh dan di bawah Rp20 ribu untuk selain jarak terjauh. Skema ini mulai berlaku pada awal Oktober sampai akhir Februari 2024.

Tarif LRT Jabodebek sendiri sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.

Berdasarkan regulasi ini, tarif dasar LRT Jabodebek ditetapkan mulai Rp5.000 untuk 1 km pertama, dan bertambah sebesar Rp700 per km selanjutnya. Besaran tarif itu telah dikaji tim independen Polar UI dan PWC bersama Operator dan Kementerian Perhubungan.

[Gambas:Video CNN]

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

Basuki Tawarkan 2 Proyek di IKN ke Jepang******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljonomenawarkan dua proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Jepang.

Penawaran disampaikan Basuki kepada delegasi Jepang yang hadir di KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada Rabu (6/9) yang diwakilkan Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Mori Masafumi.

Ia mengatakan Jepang menanyakan peluang investasi yang bisa digarap di IKN.

"Itu (potensi nilai investasi) di perhubungan (Kemenhub). Kami kan sudah bikinkan jalurnya (jalur ke IKN) dengan tol, tinggal kereta api. Mereka akan pelajari," imbuh Basuki.

Mengutip keterangan resmi dari Kementerian PUPR, rencana pembangunan kereta api bakal digarap dari Balikpapan ke IKN. Harapannya, ini bisa meningkatkan akses ke IKN, selain melalui jalan tol.

Kedua,Basuki mengatakan IKN butuh asupan air minum. Menurutnya, persediaan saat ini di Bendungan Sepaku Semoi hanya cukup sampai 2030 mendatang, di mana kapasitasnya 2.000 liter per detik.

Oleh karena itu, ia menawarkan proyek selanjutnya ke Jepang berupa Bendungan Batu Lepek. Rencananya, proyek itu bakal digarap setelah 2030 dengan kapasitas 8.000 liter per detik.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Puncak

Luhut Bakal Ajak PM China Jajal Kereta Cepat Siang Ini******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan bakal mengajak Perdana Menteri China Li Qiang menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) siang ini pukul 13.00 WIB.

"Nanti siang ini saya coba, jam 1 (13.00 WIB)," katanya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Namun, saat ditanya soal rute uji coba apakah akan sampai Stasiun KCJB Tegalluar, Luhut menyebut tidak akan sejauh itu.

Akan tetapi, Luhut tidak memastikan apakah uji coba bersama PM China itu akan sampai stasiun mana. Apakah hanya sampai Stasiun KCJB Karawang atau Padalarang.

Rencana uji coba ini sudah dibongkar Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan Roeslani. Namun, ia mengatakan waktunya masih tentatif.

Sementara itu, KCJB rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Oktober 2023.

Sebelum peresmian, uji coba memang terus dilakukan sampai akhir bulan ini. Ini dilakukan untuk memastikan saat pengoperasian bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan harga tiketnya sekitar Rp250 ribu sampai Rp350 ribu untuk sekali perjalanan. Kendati, sampai saat ini hal tersebut masih sebatas wacana yang belum difinalkan.

Pemerintah masih menghitung harga yang tepat untuk tiket KCJB. Diharapkan harga yang nanti dipatok tidak terlalu memberatkan masyarakat maupun APBN.

[Gambas:Video CNN]

Ciptakan kerajaan besar

Kala Badai Sektor Properti Porak******

Badai tengah melanda sektor properti China. Satu persatu raksasa real estat di Negeri Tirai Bambu bertumbangan dan mengancam ekonomi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu.

Alarm mulai berbunyi saat salah satu perusahaan properti terbesar China, Evergrande Group, terancam gagal bayar utang pada 2021 lalu. Padahal, selama bertahun-tahun ekonomi China mendapat dorongan besar dari 'booming' properti.

Evergrande babak belur hingga tersungkur kebijakan Beijing yang ingin mengerem pinjaman berlebihan perusahaan properti dan tingginya harga rumah. Kondisi diperparah oleh menurunnya permintaan di tengah pandemi covid-19.

Kabar tersebut mengguncang pasar modal Asia yang tengah berjibaku menghadapi pandemi covid-19. Bahkan, saham Evergrande sempat dihentikan sementara di perdagangan pada Oktober 2021 lalu.

Tak berselang lama, raksasa properti lainnya mengalami hal serupa. Kali ini, Fantasia Holding terbelit masalah gagal bayar surat utang (obligasi) sebesar US5,7 juta atau setara Rp2,9 triliun (kurs Rp14.255 per dolar).

Setelah itu, Shimao Group yang berbasis di Shanghai gagal membayar bunga dan pokok obligasi sebesar US miliar atau setara Rp15 triliun (kurs Rp15.004 per dolar) yang jatuh tempo pada Juli 2022.

Mengutip CNN, itu adalah pembayaran utang pertama terlewatkan pada obligasi dolar oleh Shimao yang telah bergulat dengan meningkatnya tekanan keuangan selama berbulan-bulan.

Tahun ini, kondisi sektor properti China belum membaik, malah memburuk. Baru-baru ini, utang yang membelit raksasa properti Country Garden sebesar US1,7 miliar atau setara Rp2.931 triliun (asumsi kurs Rp15.294 per dolar AS) membuat nyaris sejuta rumah di China mangkrak dan para pekerjanya tak digaji.

Evergrande juga belum pulih. Bahkan, pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu mengumumkan bangkrut.

Mengutip CNN, Evergrande mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS pada Jumat (18/8). Hal itu memungkinkan pengadilan Negeri Paman Sam untuk turun tangan ketika kasus kebangkrutan melibatkan negara lain.

Pemerintah China pun kalang kabut. Maklum, mengutip laporan Universitas Stanford, sektor real estat merupakan salah satu pendorong ekonomi China terbesar. Sektor tersebut menyumbang sekitar 26 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) China sejak 2018.

Tercatat, pada kuartal II 2023 lalu, ekonomi China hanya tumbuh 6,3 persen atau di bawah ekspektasi sejumlah analis Reuters di kisaran 7,3 persen. Gegara lesunya pasar properti, Barclays memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi China pada 2023 dari 4,9 persen menjadi 4,5 persen pada Agustus lalu.

Tak ayal, pada 2022, Pemerintah China meluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor properti. Setidaknya ada 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

Pada Juli lalu, Bank Setral China (PBoC) juga mengatakan akan memberi pengembang waktu 12 bulan lagi untuk melunasi pinjaman mereka yang jatuh tempo tahun ini.

Namun, berbagai langkah tersebut nampaknya belum ampuh menahan krisis utang di sektor properti di tengah menurunnya permintaan terhadap hunian.

Berdasarkan laporan CNN, penjualan rumah baru oleh 100 pengembang China pada Juli lalu anjlok 33 persen (yoy). Harga rumah cenderung turun seiring merosotnya minat membeli rumah di tengah naiknya angka pengangguran.

Namun, di beberapa kota di China, harga rumah masih tetap tinggi. Hal itu membuat editorial koran China, Economic Daily, meminta pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."

"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutip Channel News Asia.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ancam Ekonomi Global

Tuan yang lemah

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.