jasa pinjam kartu kredit

Segera menjadi dewa

Mendag Zulhas Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol di Depok******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peresmian tol Cinere-Pamulang-Raya Bogor di Depok, Jawa Barat pada Senin (8/1).

Jokowi terlihat tiba di Gerbang Tol Limo Utara pada sekitar pukul 07.21 WIB. Sementara, Zulhas datang lebih awal pada pukul 06.58 WIB.

Peresmian jalan tol itu pun ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Jokowi.

"Pengoperasian jalan tol ini akan memberikan akan memberikan lebih banyak pilihan pada masyarakat. Khususnya yang tinggal di Cibubur, Bogor, dan Tangerang untuk menjangkau tempat-tempat seperti Soekarno-Hatta dan lainnya," ujarnya.

Usai peresmian jalan tol Cinere-Pamulang-Raya Bogor itu, Zulhas dijadwalkan tetap mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja di Banten. Jokowi dan Zulhas pun terlihat menumpangi mobil yang sama menuju lokasi kerja berikutnya.

Pada kesempatan tersebut, hadir pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Agus Subiyanto.

Penyihir Ekstradimensi

Bos Bulog Ungkap Biang Kerok Harga Beras Tak Turun Meski Banjir Impor******

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi membongkar biang kerok kenapa lonjakan harga beraspada 2023 kemarin susah dikendalikan oleh pemerintah.

Ia mengatakan sejatinya pemerintah sudah mengeluarkan penugasan impor ke Bulog sebanyak 3,5 juta ton pada tahun lalu agar lonjakan harga itu bisa diredam. Dari jumlah itu, 3 juta sudah tereksekusi pada tahun kemarin.

Sementara itu, 500 ribu lainnya akan masuk pada tahun ini. Beras tersebut berasal dari Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Pakistan.

"Harus diakui bahwa bantuan pangan dan beras SPHP belum berhasil menurunkan harga, tapi berhasil menurunkan inflasi, tapi harga berasnya masih relatif tinggi. Jadi artinya harga beras itu stabil tapi relatif tinggi," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Kamis (11/1).

"Mengapa belum berhasil menurunkan harga karena memang kondisi produksi situasinya masih berat bahkan berlanjut sampai dengan saat ini," imbuhnya.

Karena belum berhasil itulah, pemerintah membuka keran impor beras lagi untuk tahun ini. Ia mengatakan Bulog sudah mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengimpor 2 juta ton lagi tahun ini. 

Namun, ada kemungkinan jumlah tersebut bertambah.

"Intinya kita saat ini 2 juta ton untuk neraca pangan, sudah dibicarakan ada kemungkinan untuk lebih dari 2 juta," katanya.

Di sisi lain, Bayu mengatakan Bulog hanya menguasai delapan hingga sembilan persen dari suplai beras nasional. Sementara sisanya dikuasai oleh swasta baik penggilingan kecil maupun besar yang berkisar 190 ribu penggilingan.

Meski hanya mengusai delapan hingga sembilan persen beras, Bayu menyebut jumlah tersebut sudah cukup. Jika ingin mengusasai lebih besar lagi, sambungnya, Bulog, tentu membutuhkan biaya tambahan.

"Dan kita juga tidak mau mematikan para pelaku yang ada dari swasta," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Menelan Surga Kuno

Erick Thohir Resmi Merger Angkasa Pura I dan II******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi memerger Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atauInJourney Airports.

"Alhamdulillah proses yang panjang telah menemui akhirnya, upaya kita untuk memperkuat pengelolaan bandara berhasil terwujud," ujar Erick dalam keterangan resmi, Kamis (28/12).

Erick mengatakan InJourney Airports dan juga PT Integrasi Aviasi Solusi atau InJourney Aviation Services (IAS) sebagai subholding InJourney Group merupakan terobosan besar dalam sektor industri aviasi dan kebandarudaraan.

"Dengan transformasi ini, kita berharap pengelolaan bandara bisa lebih terintegrasi dan efisien," ucap Erick.

Erick menyebut merger Angkasa Pura I dan II harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan dengan adanya standarisasi sistem operasi dan kebijakan yang sama. Menurutnya, pengelolaan bandara menjadi keharusan dalam mengoptimalkan potensi sektor ekonomi, pariwisata, hingga logistik Indonesia.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan PT Angkasa Pura Indonesia akan dipimpin oleh Faik Fahmi yang sebelumnya menjabat sebagai dirut PT Angkasa Pura I.

Tiko, sapaan akrabnya, menerangkan pembentukan PT Angkasa Pura Indonesia ini merupakan tahap awal dalam penggabungan AP I dan II.

"Ini tahap awal," ujarnya.

Erick memang tengah tengah berupaya untuk melakukan restrukturisasi BUMN Karya dalam 2-3 tahun. Kementerian BUMN sebelumnya sudah berhasil menggabungkan PT Pelindo dari empat menjadi satu.

"Saya sudah berulang-ulang kali bicara proses restrukturisasi BUMN karya itu butuh waktu 2-3 tahun dengan opsi masing-masing yang berbeda," katanya di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (19/12) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

Kenapa Banyak Startup Berguguran?******

Denyut perusahaan rintisan (startup) di Indonesia seolah kian melemah. Bagaimana tidak, sejumlah perusahaan 'kekinian' itu gulung tikar.

Kematian startuptersebut tak lepas dari kondisi ekonomi global, hantaman pandemi covid-19, hingga persaingan bisnis. Tak hanya itu, suntikan modal juga ikut andil.

Laporan e-Conomy SEA 2023 oleh Google, Temasek dan Bain and Company mengungkapkan suntikan modal ke startup Indonesia anjlok 87 persen secara tahunan atau year on year (yoy), yakni dari US,3 miliar menjadi US0 juta atau setara Rp6,2 triliun selama semester I-2023.

Laporan tersebut juga mengungkap alasan merosotnya investasi ke kawasan ini. Selama 12 bulan terakhir, investor bergulat dengan prospek yang suram. Sebanyak 87 persen investor merasa bahwa penggalangan dana menjadi lebih sulit.

Lalu, 64 persen investor menjadi kurang minat berinvestasi. Sebanyak 88 persen pemilik modal pun menghadapi kesulitan untuk keluar (exit) dari investasinya dan meraup profit, misalnya lewat initial public offering(IPO) dan lainnya.

Secara global, tahun ini menjadi periode 'kepunahan' bagi startup teknologi. Perusahaan manajemen ekuitas Catra melaporkan setidaknya tahun ini ada 543 startup bangkrut.

Dalam catatan Catra, sepanjang 2023 nyaris 20 persen startup mengumpulkan dana dengan valuasi yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kemudian, semakin banyak startup yang bangkrut pada kuartal III-2023.

Pitchbook melaporkan pendanaan modal ventura untukstartup turun lebih dari setengahnya sejak tahun lalu di seluruh dunia. Lalu, angka penggalangan dana tahunan untuk 2023 sedang menuju level terendah sejak 2015.

Akibat keringnya modal dan sempitnya peluangexit strategyseperti lewat IPO, diakuisisi atau merger, startup pemula tak dapat memulai bisnis dan yang sudah eksis mulai jatuh ke dalam krisis.

Buruknya kondisi ini membuat beberapa orang menyebut tren ini sebagai momentum kepunahan startup. Padahal, dulunya perusahaan-perusahaan rintisan ini mudah menggalang uang.

Sejumlah startup di Indonesia yang tutup seperti Pegipegi, Rumah.com, JD.ID, CoHive, Fabelio, Airy Rooms, Qlapa, Beres.id, hingga HOOQ.

Di sisi lain, masih ada juga kok startup di Indonesia yang sukses. Buktinya, ada startup yang berstatus unicorn memiliki kapitalisasi pasar (market capital) minimal US miliar.

Beberapa di antaranya, eFishery, Gojek, Traveloka, Bukalapak, hingga Tokopedia. Nama yang disebutkan terakhir bahkan telah menerima suntikan modal US,5 miliar atau sekitar Rp23,4 triliun dari TikTok.

Salah satu pertimbangan penting kemitraan strategis kedua perusahaan adalah pesatnya perkembangan live commerce di Tanah Air. Kerja sama ini dinilai upaya saling melengkapi untuk menjangkau basis pengguna yang lebih besar.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menilai tutupnya sejumlah startup di Tanah Air disebabkan enam faktor. Pertama, kompetisi pasar.

Akhmad mengatakan peningkatan persaingan di berbagai sektor dapat menyulitkan startup untuk bersaing. Menurutnya, startup yang tak memiliki daya saing tinggi maka akan gugur.

"Terutama jika mereka tidak memiliki keunggulan kompetitif yang jelas atau model bisnis yang berkelanjutan," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/12).

Kedua,model bisnis dan skalabilitas. Akhmad menuturkan sebagian startup gagal karena model bisnis yang tidak efisien atau tidak terukur.

Sebab, tanpa model bisnis yang kuat, startup dapat kesulitan untuk bertahan dalam jangka panjang.

Ketiga,manajemen dan eksekusi. Akhmad menyebut kesalahan dalam manajemen dan eksekusi strategi juga dapat menjadi faktor.

Hal ini bisa termasuk kegagalan dalam mengelola sumber daya, kurangnya pemahaman pasar, atau kegagalan dalam adaptasi dengan perubahan kondisi pasar.

Keempat, tekanan dari investor. Akhmad berpandangan startup yang didanai oleh venture capital seringkali dihadapkan pada tekanan untuk tumbuh dengan cepat.

"Hal ini kadang-kadang bisa berujung pada pengambilan keputusan yang kurang matang atau strategi pertumbuhan yang tidak berkelanjutan," imbuh Akhmad.

Kelima,perubahan preferensi investor. Akhmad menuturkan awalnya banyak investor fokus pada pertumbuhan cepat dan ekspansi pasar.

Namun belakangan ini, kata dia, ada pergeseran preferensi menuju startup dengan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan menghasilkan aliran pendapatan yang stabil.

Akhmad menilai investor kini lebih menekankan pada keberlanjutan jangka panjang daripada pertumbuhan yang cepat namun tidak stabil.

Keenam,pandemi covid-19. Ia menyebut hantaman pandemi telah mengubah banyak aspek ekonomi dan sosial. Akhmad menilai tak banyak startup punya modal kuat dan tahan dengan pandemi.

"Sebagian startup kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan ini, terutama mereka yang beroperasi di sektor yang paling terdampak," ucap Akhmad.

Dalam kondisi seperti itu, ia pun mengatakan pemerintah perlu memberikan regulasi yang jelas dan suportif pada perkembangan startup.

"Memastikan iklim bisnis yang sehat dan kondusif, memberikan fasilitas bagi yang UMKM, selebihnya ditentukan masing-masing perusahaan sendiri," kata dia.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tingkat Keberhasilan Rendah

Kelahiran Kembali dan Pencerahan Hunyuan

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

Zulhas Bicara Pentingnya Pembangunan Berkelanjutan di Rakernas APPSI******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi pembangunan yang dilakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut pembangunan tersebut perlu dilanjutkan untuk menjaga ekonomi RI tetap bertumbuh.

Hal itu dikatakan pria yang akrab dipanggil Zulhas tersebut dalam sambutannya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Rapat tersebut digelar di Jawa Tengah, tepatnya Hotel MG Santos, Semarang.

"Kita syukuri di bawah pemerintahan Pak Jokowi, Indonesia mengalami kemajuan luar biasa," katanya, Selasa (19/12/2023).

Selain IKN, Zulhas menyebut di tangan Jokowi wilayah Labuan Bajo juga berkembang pesat. Kini Labuan Bajo menjadi destinasi wisata kelas dunia.

"Labuan Bajo sekarang ada 11 hotel bintang 5. Sepanjang pantainya itu dibikin jogging track seperti New York. Bayangkan bangganya orang NTT menjadi destinasi wisata kelas dunia," paparnya.

Menurut Zulhas pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi tersebut perlu dilanjutkan. Upaya ini penting untuk menjaga ekonomi RI tetap bertumbuh.

Diketahui saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5 persen, sedangkan tingkat inflasi terjaga di kisaran 3 persen. Artinya, daya beli masyarakat terjaga.

"(Indonesia) perlu pembangunan berkelanjutan," tuturnya.

Seperti diketahui pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan ini harus mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pemerintah Jokowi telah menunjukkan komitmennya untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari berbagai program pembangunan yang dijalankan, termasuk pembangunan IKN Nusantara, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan pariwisata.