seribu mimpi 05

website judi 442Jutaan kata 624440Orang-orang telah membaca serialisasi

《seribu mimpi 05》

Jerit Pengunjung Blok M Dipalak Parkir Liar: Kami Merasa Dizalimi******

Kawasan Blok M memiliki kebanggaan tersendiri bagi para muda-mudi Jakarta. Sayangnya, kawasan ini masih menjadi sarang parkir liar.

Belum lama ini, jagat Twitter diramaikan oleh para netizen yang mengeluhkan parkir liar di kawasan Blok M. CNNIndonesia.commencoba membuktikan jeritan para warganet tersebut.

Dengan mengendarai sepeda motor, penulis tiba di kawasan hits Jakarta ini pada Selasa (4/7), pukul 16.25 WIB. Masuk melalui pintu gerbang sebelah timur Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, penulis disambut dengan mesin parkir otomatis. Satu kali sentuhan di sensor mesin, karcis parkir berwarna putih bersih pun keluar.

"Jangan meninggalkan tiket dan barang berharga di dalam kendaraan Anda," tulis pesan dalam selembar karcis parkir tersebut.

Karcis parkir tersebut penulis genggam erat sembari kembali memacu gas motor. Sepanjang mata memandang, kiri dan kanan jalanan di kawasan Blok M Square berbaris rapi motor dan mobil.

Semilir angin sore dibumbui sahut-sahutan para lelaki yang sigap memanggil pengendara untuk memarkirkan kendaraan di lahan kekuasaannya.

Juru parkir tersebut tidak berseragam resmi. Mereka hanya menggunakan kaus sederhana dan celana pendek, lengkap dengan tato di sekujur tangan atau topi terbalik yang nyentrik.

Lihat Juga : Penambang Bersuara soal IMF Desak Jokowi Buka Ekspor Nikel Cs Lagi

"Di sini a' (panggilan untuk laki-laki dalam bahasa Sunda)," kata juru parkir saling bersahutan. Penulis pun menepi tepat di sebelah barat muka Blok M Square. Sepeda motor lain tampak nyaman mengapit kendaraan milik penulis.

Motor pun penulis tinggal di lahan parkir liar tersebut. Tak terasa, satu jam lebih waktu berputar penulis habiskan berkeliling di dalam Blok M Square yang kini bak kota mati.

Singkat cerita, penulis keluar untuk berpindah tempat parkir di kawasan Blok M Square. Juru parkir liar pun dengan sigap membantu penulis mengeluarkan motor. Selembar uang Rp5.000 penulis berikan. Sang pemilik 'lahan kekuasaan' tersebut lantas memberikan uang kembalian.

"Keluar ya? Ini (mengembalikan uang Rp2.000). Makasi ya," ucap juru parkir tersebut.

Menuju arah gapura dengan tulisan 'Mal Blok M', penulis tak langsung keluar kawasan tersebut. Kali ini, gas motor dipacu perlahan dan menepi di timur Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, beberapa meter sebelum portal mesin parkir pintar tersebut.

Lihat Juga : Sri Mulyani Pastikan Indonesia Sudah Bebas dari Jerat Utang IMF

Juru parkir di lahan ini tak sigap menjajakan jasanya. Penulis bahkan celingukan mencari di mana sosok tukang parkir liar ini.

Setelah motor diparkirkan, barulah muncul sesosok pemuda bertopi dari balik rindangnya pohon. Ia melemparkan pesan singkat andalan para tukang parkir.

"Jangan dikunci setang," ucapnya lugas.

Penulis mengangguk dan beranjak menikmati senja di kawasan taman hits tersebut. Ada banyak muda-mudi duduk di taman, baik hanya untuk sekadar bertukar obrolan atau mencicip makanan.

Salah seorang pengunjung bernama Gilang mengaku kerap datang ke taman tersebut, dan merasa jengkel dengan parkir liar.

"Sering main. Gak terlalu sering sih, tapi kalau main suka ke sini. Saya keberatan ditagih lagi sama tukang parkir liar, ya walaupun cuma Rp2.000-Rp3.000, tapi kan jadinya double. Saya merasa dizalimi, masa iya ditagih parkir di depan, terus di dalam bayar lagi," keluh Gilang.

Lihat Juga : PUPR Usul Anggaran Rp49 T di 2024, Temasuk Untuk Bandara VVIP IKN

Selain pungutan parkir liar, ia mengatakan tarif parkir yang dibebankan kepada pengguna dari pengelola parkir resmi adalah Rp2.000 per jam. Gilang dengan tegas meminta pengelola parkir Blok M Square menertibkan para jagoan parkir liar tersebut.

Selain Gilang, ada juga Agam yang sedang menikmati senja di kawasan tersebut. Ia mengaku terganggu dengan menjamurnya parkir liar. Menurutnya, taman adalah salah satu kawasan terbuka umum yang seharusnya tidak memberatkan pengunjungnya.

Ia pun mengaku tahu betul jeritan warganet soal parkir liar di kawasan Blok M. Banyak yang mengeluhkan pungutan parkir liar ini di Twitter hingga TikTok.

"Harusnya parkir liar ditindak, sama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan pengelola parkir resmi di sini," tegasnya.

Sementara itu, Dishub DKI Jakarta berdalih secara rutin melakukan pengawasan dan peninjauan parkir liar, termasuk di kawasan Blok M Square. Mereka menegaskan penertiban dilakukan agar masyarakat bisa memarkirkan kendaraan secara aman dan nyaman.

Bahkan, Dishub DKI Jakarta menegaskan sudah melakukan survei dan peninjauan lapangan di lingkungan parkir Blok M, Jakarta Selatan pada Senin (3/7).

"Dalam peninjauan tersebut, menegur dan memberikan arahan kepada Penyedia Jasa Perparkiran (PJP) di lokasi tersebut agar tidak memungut uang parkir tambahan, mengingat telah adanya imbauan agar masyarakat hanya membayar parkir satu kali di pintu keluar Blok M Square," tulis penjelasan Dishub DKI Jakarta di akun Twitter resmi.

"Dishub DKI Jakarta akan selalu melakukan pengawasan dan peninjauan lapangan pada berbagai lokasi parkir di Jakarta, seperti di kawasan Blok M. Harapannya, upaya ini bisa membuat masyarakat semakin aman dan nyaman saat memarkirkan kendaraannya," tutup mereka.

Bahkan, Dishub DKI Jakarta meminta masyarakat proaktif untuk segera melaporkan jika menemui tindakan parkir liar tersebut. Pelaporan bisa langsung dilakukan melalui aplikasi JAKI.

[Gambas:Video CNN]

PUPR Usul Anggaran Rp49 T di 2024, Temasuk Untuk Bandara VVIP IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp49 triliun untuk 2024.

Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Hedy Rahadian menyebut dana ini untuk membiayai penugasan pembangunan Bandara VVIP serta akses tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Pagu indikatif 2024 sebesar Rp49 triliun belum mengakomodasi penugasan-penugasan, antara lain penugasan Perpres Nomor 31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN, kemudian penugasan untuk pembangunan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1 dan Seksi 5B Akses IKN yang ditargetkan selesai pada tahun depan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, dikutip Antara,Selasa (4/7).

"Agar peningkatan konektivitas jalan daerah pada tahun depan tidak terlambat, kami ingin bahwa Inpres ini sejak awal sudah masuk dalam postur anggaran," ungkap Hedy.

Karena itu, Direktorat Jenderal Bina Marga mengajukan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp49 triliun.

"Pagu indikatif 2024 adalah Rp49 triliun. Prioritas anggaran untuk 2024 adalah program-program bersifat committed,yakni optimalisasi, pemeliharaan baik jalan maupun jembatan, kemudian rehabilitasi rekonstruksi dan penggantian jembatan, serta penuntasan koridor pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Ia merinci alokasi anggaran Bina Marga sebesar Rp49 triliun tersebut diperuntukkan bagi program infrastruktur konektivitas sebesar Rp46,60 triliun, serta program dukungan manajemen sebesar Rp2,39 triliun.

Adapun rincian program infrastruktur konektivitas 2024 terdiri dari kegiatan reguler sebesar Rp34,75 triliun dan pembangunan IKN sebesar Rp11,85 triliun.

Kegiatan reguler mencakup pembangunan jalan, pembangunan jembatan, jalan layang dan underpass,preservasi jalan dan jembatan serta jembatan gantung, pembangunan jalan tol dan cadangan serta lahan tol.

[Gambas:Video CNN]

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Label：3mbola slot、togel 49、agen judi slot online terpercaya

Terkait：epicwin88、voucher lazada、1221slot、cuan138、kta online proses cepat、suhu 138 slot、jam gacor zeus dan princess、download aplikasi slot88、judi 88 slot、tafsir mimpi 73

bab terbaru：togel 61（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12