situs link gacor hari ini

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Nelayan Keluhkan Lamanya Pencairan Jaminan Kematian dari BPJamsostek******

Keluarga nelayan mengeluhkan lamanya proses pencairan santunanatau jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, klaim tersebut tak kunjung diproses meski ahli waris sudah menunggu seminggu lebih.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Syafii selaku anggota Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Demak sekaligus agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) BPJS Ketenagakerjaan Demak.

"Kasus ini baru, kawan kami nelayan meninggal di tengah laut. Kami mohon dipercepat untuk klaim jaminan kematian, kecelakaan, dan untuk anak sekolah. Karena yang kami tahu itu prosesnya lama untuk yang meninggal dalam bekerja," keluhnya dalam Diskusi Publik Nelayan Menghadapi Krisis Iklim, Kamis (12/1).

Keluhan serupa juga datang dari Anggota KNTI Lamongan Sabiqin. Ia mengatakan ketika nelayan terkena musibah kesulitan melakukan klaim.

Sabiqin menyebutkan ada salah satu nelayan Lamongan yang baru-baru ini meninggal dunia karena terseret ombak. Ia menekankan agar pihak BPJS Ketenagakerjaan bisa mempercepat proses klaim tersebut.

Merespons hal tersebut, Asisten Deputi Kepesertaan Skala Kecil Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari mengatakan pihaknya masih perlu koordinasi dengan kantor cabang di daerah.

"Untuk kasus kecelakaan kerja, setelah berkas lengkap, seperti kronologis kejadian kemudian penyebab kematian akan diverifikasi. Kami memang sedang dalam proses tahap verifikasi dan validasi, tentunya untuk memastikan hak-hak sesuai ketentuan berlaku," jawab Hery.

Lebih lanjut, Hery mencotohkan soal syarat klaim tambahan bagi anak nelayan yang meninggal dunia dan ingin mencairkan beasiswa. Ia mengatakan perlu verifikasi berupa rapor sang anak untuk membuktikan ahli waris masih sekolah atau kuliah.

Sementara itu, Hary menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan meng-coversantunan kematian hingga Rp42 juta. Penyebab kematian yang dicover adalah sakit, meninggal dunia, meninggal mendadak di rumah, bahkan meninggal karena bunuh diri.

Rincian santunan kematian tersebut, antara lain Rp20 juta santunan kematian, Rp10 juta untuk biaya pemakaman, dan santunan berkala selama 24 bulan sebesar Rp12 juta yang bisa dibayarkan sekaligus.

Sementara untuk manfaat beasiswa diberikan maksimal senilai Rp174 juta untuk dua orang anak yang masih menempuh pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Pemprov Banten Buka Suara soal PHK 1.600 Buruh Pabrik Sepatu******

Pemerintah Provinsi Banten mengaku belum memiliki solusi jelas untuk menangani rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.600 pegawai PT Nikomas Gemilang. Produsen sepatuitu meminta ribuan buruhnya mundur secara sukarela oleh pihak perusahaan.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan pertambahan ribuan pengangguran di wilayahnya. Pasalnya, krisis ekonomi terjadi di seluruh dunia, bukan Banten saja.

"Keadaan makro yang memang keadaannya sedang seperti itu secara global. Bukan hanya di Banten, global, sehingga kita terus mendialogkan itu," ujar Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, Rabu (11/01).

"Investasi di Banten meningkat 100 persen, itu juga berati ada harapan kita terkait kesempatan dan peluang kerja. Nah, itu terus juga kita komunikasikan," terangnya.

Disisi lain, Al Muktabar juga sangat berharap adanya peran pemerintah kota/kabupaten di Banten untuk terus menurunkan angka pengangguran, khususnya Pemerintah Kabupaten Serang yang menjadi lokasi PT Nikomas Gemilang beroperasi.

Sebelumnya Nikomas Gemilang mengaku terpaksa meminta karyawannya mengundurkan diri lantaran pesanan sepatu kualitas ekspor yang terus menurun semenjak perang Rusia-Ukraina bergulir.

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, namun mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.

"Berbagai hal telah kami lakukan seperti stop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Arena Manju

Kemnaker soal Isu BSU 2023 Cair: Kami Masih Tunggu Lanjut Atau Tidak******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal isu bantuan subsidi upah (BSU) 2023 yang dikabarkan cair.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan tidak ada pencairan BSU 2023 dalam waktu dekat. Sebab, pemerintah masih mengkaji apakah kebijakan itu akan dilanjutkan atau tidak di tahun ini.

"Kami masih menunggu kebijakan dilanjutkan atau tidak, mohon ditunggu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/1).

Aturan mengenai penyaluran BSU tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

Bantuan yang diberikan sejak pertengahan 2022 itu diberikan kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

Sesuai ketentuan, pemberian subsidi gaji juga diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH), atau bantuan produktif usaha mikro pada tahun anggaran berjalan sebelum bantuan ini disalurkan.

Lebih lanjut, bantuan dikecualikan bagi PNS dan TNI/Polri.

Sementara itu, pengeluarannya dilakukan melalui bank BUMN atau Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero).

Sekretaris Direktorat Jenderal PHI Jamsos Kemnaker Surya Lukita Warman mengatakan awalnya penyaluran BSU ditargetkan kepada 16,2 juta pekerja dengan anggaran Rp9,6 triliun.

Kendati demikian, jumlah pekerja yang berhak menciut jadi 14,6 juta setelah proses verifikasi. Total anggaran yang diperlukan juga turun menjadi Rp8,7 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Gadis kelas atas

Faisal Basri Pertanyakan Kedaruratan Perppu Cipta Kerja******

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengritik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) karena kondisi darurat.

Alih-alih menerbitkan Perppu, sebaiknya pemerintah membatalkan saja pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). 

Faisal, meminjam kalimat Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, mengatakan Perppu Cipta Kerja terbit bukan karena ada hal yang darurat, tapi kedaruratan yang dipaksakan. "Jadi dipaksa-paksakan ini keadaan daruratnya, bukan kedaruratan yang memaksa," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/1).

Kendati, Faisal menilai sebetulnya iklim investasi Indonesia sudah cukup baik. Menurut data yang dimilikinya, investasi yang masuk ke Indonesia hingga September 2022 tumbuh 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tercatat secara kumulatif sepanjang Januari-September 2022, realisasi investasi sebesar Rp892,4 triliun atau 74,4 persen dari target Rp1.200 triliun.

"Jadi investasi di Indonesia itu sudah besar, persoalannya adalah investasinya itu tidak bermutu, jadi kalau di Indonesia bentuknya bangunan melulu, fisik," ujar Faisal.

Menurutnya, investasi di bidang IT juga seharusnya tidak kalah besar. Pasalnya, investasi di sektor ini bisa memberikan manfaat yang lebih terasa bagi Indonesia.

Dalam hal ini Faisal menilai jika memang ada kedaruratan, mengapa pemerintah malah memutuskan membuat kebijakan yang tidak mengatasi masalah itu, yaitu Perppu Cipta Kerja. Menurutnya, sebaiknya pemerintah membatalkan saja pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara jika benar-benar ada keadaan darurat.

"Dengan tidak membuat IKN uangnya bisa kita persiapkan untuk kondisi darurat," kata Faisal.

Ia menambahkan sebaiknya pemerintah lebih mau untuk berhemat dan menyimpan dana untuk menghadapi kedaruratan seperti yang dimaksud Airlangga Hartarto.

"Nah kan gini kalau darurat, rakyat itu terkapar, jatuh miskin seperti pada 1998 itu, kan terjadi kekacauan sosial. Oleh karena itu, sejak sekarang pemerintah jaga-jaga untuk menabung, mengantisipasi kondisi seperti itu. Jadi uangnya itu tidak dihambur-hamburkan," katanya.

Tak hanya itu, Faisal juga malah heran sebenarnya ekonomi Indonesia masih terjaga dan jauh untuk menjadi pasien IMF. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang sering pamer terkait keberhasilan ekonomi RI.

Beberapa waktu belakangan, Jokowi mengatakan inflasi RI yang masih di bawah level 5 persen dan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen menjadikan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20.

"Angka-angka yang baik seperti yang tadi saya sampaikan, inflasi maupun gross pertumbuhan ekonomi kita, harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Dan itu hasil kerja keras dari para pengusaha, bapak ibu sekalian yang berada di hadapan saya," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.

Ucapan Jokowi ini memang tidak asal bunyi. Lihat saja, pada Oktober 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen pada kuartal ketiga tahun ini. Nah, sementara, ekonomi Kanada hanya 4,6 persen pada periode yang sama.

Lalu, Meksiko 4,2 persen, China 3,9 persen, Korea Selatan 3,1 persen, dan Italia 2,6 persen. Kemudian, Uni Eropa 2,1 persen, AS 1,8 persen, Jepang 1,6 persen, dan Jerman 1,2 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi RI tersebut masih di bawah India, Arab Saudi, Turki, dan Argentina.

Jokowi ingin capaian ini terus dijaga oleh semua pihak. Ia pun mengimbau para menteri untuk hati-hati dalam membuat kebijakan, khususnya terkait ekonomi. Sebab, salah sedikit saja bisa celaka. Apalagi, saat ini kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Jokowi, menilai kondisi ekonomi sekarang sulit untuk diprediksi.

[Gambas:Video CNN]

istri yang penyayang

McDonald's Mulai Ancang******

CEO McDonald'sChris Kempczinski memberi sinyal kuat bakal melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK) kepada para karyawannya dalam waktu dekat. Hal tersebut bocor dalam memo yang ia tulis.

"Kami akan mengevaluasi peran dan tingkat kepegawaian di beberapa bagian organisasi dan akan ada diskusi serta keputusan yang sulit di masa mendatang," kata Kempczinski dalam memo tersebut, Jumat (6/1), dikutip dari CNN Business.

Rencananya, McDonald's segera mengomunikasikan perampingan itu pada 3 April mendatang. Target terdekat mereka adalah mempercepat ekspansi restoran alias pembukaan cabang baru.

Ekspansi besar-besaran disinyalir menjadi salah satu alasan kuat rencana PHK massal ini. McDonald's memang menjadi primadona sejak masa-masa sulit pandemi covid-19 di mana lonjakan pemasanan makanan meningkat.

Inflasi juga menjadi dorongan bagi pemasukan perusahaan di mana para pengunjung restoran mencari pilihan makanan yang lebih murah untuk dibawa pulang. Namun, Kempczinski enggan jemawa dan berpuas diri.

Ia ingin McDonald's terus mendobrak hambatan internal dan tumbuh lebih inovatif. Mengurangi pekerjaan yang tidak sejalan dengan prioritas perusahaan bakal menjadi konsekuensinya.

"Beberapa pekerjaan yang ada saat ini akan dipindahkan atau pekerjaan itu akan hilang," ungkap Bos McDonald's tersebut.

Kempczinski mengatakan McDonald's bisa menghemat uang sebagai bagian dari perampingan staf. Namun, ia tak merinci berapa jumlah uang yang bisa dihemat atau jumlah pekerja yang akan dipangkas.

Berdasarkan laporan tahunan terbaru, McDonald's memiliki sekitar 200 ribu staf perusahaan dan pekerja pada akhir 2021. Lebih dari 75 persen pekerja berbasis di luar Amerika Serikat (AS). Selain itu, lebih dari 2 juta orang bekerja di seluruh lokasi waralaba McDonald's yang tersebar di seluruh dunia.

[Gambas:Video CNN]

Keinginan Iblis

Jemaah Umrah******

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mewajibkan semua calon jamaah umrahdan hajikhusus menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Kewajiban itu ia tuangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1456 Tahun 2022 tentang Persyaratan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadan Haji Khusus.

Beleid itu diteken Yaqut pada 21 Desember lalu.

"PPIU dan PIHK mempersyaratkan pendaftaran calon jemaah umrah dan calon jemaah haji khusus sebagai peserta aktif program JKN, dibuktikan dengan data/dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi KMA Nomor 1456 tahun 2022.

Jemaah haji khusus yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN sebelum keputusan tersebut ditetapkan, wajib menjadi peserta aktif pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus. Sementara Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap PPIU dan PIHK atas pelaksanaan program JKN tersebut.

KMA 1456 Tahun 2022 disebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

[Gambas:Video CNN]