rtp live hari ini

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Gibran Sindir Mahfud Md Ngambek Diberi Pertanyaan Sulit di Debat Cawapres 2024******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyindir cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, yang dinilai merajuk atau ngambek karena diberikan pertanyaan sulit pada Debat Cawapres 2024.

Pernyataan itu disampaikan ketika Gibran merespons pertanyaan Mahfud Md. Mulanya Mahfud bertanya kepada Gibran terkait permasalahan impor bahan pangan yang pernah ditanyakan Prabowo Subianto kepada Joko Widodo saat Debat Capres 2019.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh,” kata Mahfud sebelum masuk ke inti pertanyaan.

Mahfud melanjutkan, “Nanti dicek ya, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang enggak akan mengimpor, tetapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak, malah makin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan itu. Nah, itulah sebabnya, apa usulan Anda untuk menyelesaikan masalah lima tahun lalu ini?”

Pada Debat Cawapres 2024 yang kedua, Minggu (21/1/2024), Gibran menyebut telah dua kali memberikan pertanyaan sulit kepada sosok Menko Polhukam itu.

“Sepertinya Prof Mahfud agak ngambek, ya. Soalnya saya sudah dua kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, green inflation, selalu dikomenin pernyataan receh,” kata Gibran pada segmen kelima Debat Pilpres 2024 putaran keempat di Jakarta Convention Center (JCC).

Menjawab pertanyaan Mahfud, Gibran menduga bahwa pasangan dari Ganjar Pranowo itu merajuk karena selalu diberi pertanyaan sulit.

“Ya, kalau receh dijawab, Pak. Gitu loh, segampang itu,” kata cawapres pendamping Prabowo Subianto itu.

Setelah itu, Gibran mengutarakan substansi jawabannya atas pertanyaan Mahfud. “Oke, masalah impor. Pada tahun 2019 sampai 2022 sebenarnya Indonesia sudah swasembada beras. Pada tahun 2023 ada impor karena El Nino Pak, dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia. Kuncinya sekarang bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif,” ujar Gibran.

Penjahat Generasi Biksu Bunga

Jokowi Bilang Ini Soal Acungan 2 Jari dari Mobilnya saat Kunjungan di Salatiga******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal acungan dua jari yang terlihat dari mobil iring-iringan presiden saat melintas di Kota Salatiga, Jawa Tengah, pada Senin (22/1/2024).

“Ya, kan menyenangkan, menyenangkan,” kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat C-130J-30 Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Pose salam dua jari tersebut menjadi sorotan karena terlihat dari mobil yang dinaiki Jokowi dan Iriana dengan plat merah bertuliskan “Indonesia 1”.

Dalam video yang beredar di platform media sosial X, masyarakat Kota Salatiga yang diduga sebagian besar merupakan simpatisan PDI Perjuangan terlihat mengacungkan tiga jari sambil bersorak “Ganjar-Mahfud”.

Hal itu dilakukan warga tersebut untuk memberi dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 itu.

Mendapat reaksi tersebut, salam pose dua jari terlihat dari mobil iring-iringan Jokowi yang melintasi jalan itu.

Pose dua jari itu seolah-olah memberi dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran adalah putra sulung Jokowi dan Iriana.

Ketika ditanya lebih lanjut soal respons yang dianggap menyenangkan tersebut, Jokowi hanya menjawab normatif.

“Enggak tau, ya; menyenangkan. Kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan,” kata Jokowi.

Turut hadir dalam acara di Halim Perdanakusuma, Rabu, ialah Prabowo Subianto selaku menteri pertahanan yang menyerahkan pesawat Super Hercules C-130-J30 kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

Sekjen PSI Sepakat dengan Jokowi, Presiden dan Menteri Boleh Kampanye******

JAKARTA — Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik sehingga keberpihakan presiden bukan sebuah dosa.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya, Rabu (24/1/2024), dilansir Antara.

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow up dengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Biografi Ajaib HP

Ganjar Sarankan Pejabat Ikut Pilpres 2024 Mundur dari Jabatan******

SOLO –– Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyarankan pejabat negara yang maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 agar mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atauconflict of interest.

“Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud Md yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam),” kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024), menanggapi unggahan akun media sosial X Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Menurut dia, ada potensi terjadinya konflik kepentingan bila peserta pilpres tidak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai.

“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan kedok kunjungan kerja (kunker).

“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” paparnya.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair,”kata Ganjar.

Novel Tuan Raja Dewa

Mahfud Md & Cak Imin Sebut Pemerintah Gagal Tekan Laju Kerusakan Hutan******

SOLO —Calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Muhaimin Iskandar dan Mahfud Md, berpandangan pemerintah telah gagal menghentikan laju kerusakan hutan selama 10 tahun belakangan.

Muhaimin Iskandar menilai sampai saat ini tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani kerusakan lingkungan.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

“Yang patut menjadi alat ukur adalah seluruh rencana mengurangi deforestasi berapa prestasi untuk melakukan penghijauan. Sampai saat ini tidak ada keseriusan. Menyediakan pangan justru tidak melibatkan petani dan masyarakat lokal, malah merusak. Ini soal keberpihakan tentang pembangunan yang berkelanjutan. Keadilan ekologi, keadilan iklim, dan keadilan generasi. Semuanya tidak dijalankan karena tidak ada komitmen dan keseriusan. Kalau AMIN dipercaya, yang paling pokok adalah melaksakan konstitusi, berpihak kepada rakyat, bukan investor atau pengusaha,” katanya menjawab pertanyaan Mahfud Md pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024).

Setuju dengan Muhaimin, Mahfud Md menambahkan, pemerintah ke depan perlu melakukan dua putusan Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan ekologi.

“Ke depan itu, menurut saya pemerintah perlu melakukan dua putusan MK yang saya ketok palunya. Pertama mengakui aktivis lingkungan sebagai subjek hukum. Kedua, definisi hutan adat harus dibedakan dengan hutan negara. Saat ini definisi yang sering dipakai justru menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungannya,” tandasnya.

“Setuju. Inti dari kemerdekaan ada dua. Pemerintah mengatur sistem tata kelola negara dan mengelola aset negara. Aset dibiarkan, liar. Petani gurem hanya punya tanah 0,5 hektyare sementara ada yang punya 500.000 hektare lebih. Pemaksaan PSN terhadap masyarakat yang tidak diajak bicara,” kata Muhaimin Iskandar.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Mahfud Sebut Pertanyaan Gibran di Debat Cawapres 2024 Receh: Tak Layak Dijawab******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menyebut pertanyaan Gibran Rakabuming Raka tentang greenflationatau inflasi hijau pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam, tidak layak dijawab.

Pada sesi keempat debat, Gibran menanyakan bagaimana strategi Mahfud Md mengatasi greenflation. “Pak Mahfud, bagaimana cara mengatasi ke greenflation?”tanya Gibran.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Pertanyaan itu sempat membuat Mahfud Md mengerutkan kening. Moderator kemudian meminta Gibran menjelaskan maksud dari greenflation yang dimaksud.

Gibran lantas berkilah tidak menjelaskan terminologi greenflationkarena sedang berbicara dengan Mahfud Md yang memiliki gelar akademik sebagai profesor.

“Memang sengaja tidak saya jelaskan, karena beliau kan seorang profesor. Baik saya jelaskan, greenflation itu inflasi hijau,” kata Gibran.

Mahfud Md lantas menjelaskan untuk mengatasi inflasi hijau, maka yang harus dilakukan adalah mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler. Dia kemudian mengatakan bahwa orang Madura yang pertama memulai ekonomi sirkuler. Orang Madura yang memunguti sampah untuk diolah kembali.

“Jadi, soal kebijakan mengatasi inflasi, tinggal diatur saja kebijakannya seperti apa,” kata Mahfud Md.

Lantaran merasa tidak puas, Gibran pun menyindir Mahfud Md tidak memahami soal inflasi hijau. “Saya cari jawabannya dari tadi. Saya tanya soal inflasi hijau kok jawabannya ekonomi hijau. Inflasi hijau itu contohnya demo rompi kuning di Prancis. Itu bahaya sekali. Transisi menuju energi hijau harus super hati-hati. Jangan sampai efeknya buruk transisi ini dirasakan rakyat kecil,” katanya.

Pernyataan Gibran membuat suasana Debat Cawapres 2024 semakin memanas. Dia lantas menyebut pernyataan Gibran ngawur dan recehan, sehingga tidak layak dijawab.

“Saya juga ingin mencari jawabannya, ngawur juga. Ngarang ndak karuan, mengaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau dalam akademis, pertanyaan yang gitu giturecehan. Yang begitu tidak layak dijawab. Saya kembalikan ke moderator. Enggak ada gunanya menjawab,” tandas Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.