cara pinjam uang di dana

Sistem jangkar super

DPR Semprot Bos Smelter Nikel China Gegara Tak Bisa Bahasa Indonesia******

Komisi VII DPRRI mengingatkan para bos perusahaan smelter nikelasal Chinauntuk berbicara bahasa Indonesia dalam rapat dengar pendapat, Kamis (8/6). Ia juga kesal lantaran mereka tak membawa penerjemah.

Rapat dengar pendapat itu juga diikuti oleh Plt Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian. Dalam rapat yang membahas tata kelola niaga nikel itu, Komisi VII juga mengundang 20 direktur utama perusahaan smelter nikel.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno sebagai pemimpin rapat mulanya meminta masing-masing bos smelter memperkenalkan diri dan perusahaannya.

Dalam rapat itu, ternyata ada empat dirut perusahaan smelter nikel mangkir. Adapun empat perusahaan itu adalah PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, PT Weda Bay Nickel, dan PT Virtue Dragon Nickel Industry.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menilai mangkirnya dirut perusahaan smelter nikel dari rapat sebagai tindakan yang melecehkan parlemen. Ia meminta Eddy selaku pemimpin rapat bersikap tegas.

"Marwah kita jatuh, dilecehkan, yang diundang enggak mau hadir, enggak jelas. Kita harus tegas, kalau perlu, kalau enggak mau datang juga kita turunkan polisi memanggil," tegasnya.

Sementara itu, beberapa perusahaan yang hadir di antaranya PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Vale Indonesia (INCO), PT Wanatiara Persada, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), dan PT Obsidian Stainless Steel.

Lalu, Halmahera Persada Lygend (HPAL), PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, PT Wanxiang Nickel Indonesia, PT QMB New Energy Materials, PT Bukit Smelter Indonesia, PT Huake Nickel Indonesia, dan PT Huayue Nickel Cobalt.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T******

Bos jalan tolJusuf Hamka mengatakan sebenarnyautang pemerintah kepadanya bukan Rp800 miliar, melainkan Rp1,25 triliun jika merujuk hitungan Mahkamah Agung(MA).

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut perkara utang bermula dari uang deposito perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), di Bank Yakin Makmur alias Yama, sebesar Rp78 miliar dan Rp79 miliar.

Namun, ketika krisis moneter 1998 semuanya dilikuidasi. Apes, uang deposito Jusuf tak dicairkan sampai sekarang karena tuduhan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Tapi saya bukan mau ambilinuang negara. Bayar saja yangfair,tolong. Kalau hitung-hitungan MA duitnya sudah sampai Rp1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp800 miliar saja," imbuhnya.

Jusuf bersyukur pemerintah mengakui adanya utang Rp179 miliar tersebut. Kendati demikian, ia ogah jika pemerintah hanya mau membayar dengan jumlah tersebut.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara: Belum Pelajari

Menurutnya, kesepakatan tersebut terjadi pada 2016, di mana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggilnya dan meminta diskon serta berjanji dalam dua minggu dilunasi. Namun, utang tersebut malah tak kunjung dibayar hingga sekarang.

"Saya cuma minta belas kasihan Bu Menteri (Sri Mulyani). Saya kan selama ini sudah banyak bantu Kemenkeu. Kalau mereka bilang hati-hati karena ini uang kepentingan buat rakyat, saya kan juga rakyat, saya enggak minta bantuan sosial (bansos), saya minta hak saya. Saya enggak cawe-cawe segala macam," ungkapnya.

Jusuf juga kecewa dengan sikap Menkeu Sri Mulyani yang irit bicara soal utang Rp800 miliar tersebut. Menurutnya, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama. Bos CMNP itu mengaku sudah pernah bertemu dengan sang Bendahara Negara. Ia bahkan telah menyampaikan berkas-berkas terkait utang pemerintah tersebut.

"Padahal sudah pernah ketemu, sudah saya kasih berkasnya. Selalu bilang gitu, belum dipelajari, ngelesnya begitu mulu. Pusing saya," tutup Jusuf.

Sementara itu, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Kendati, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," tuturnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Rhodes

Menteri KKP Bantah Ekspor Pasir Dibuka Demi Investasi Singapura di IKN******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggonomembantah keran eksporpasir laut kembali dibuka demi memuluskan investasi Singapura ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Adapun aturan pembukaan keran ekspor pasir laut dari hasil sedimentasi itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid ini diteken pada 15 Mei 2023 lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak selang lama dari penandatangan beleid tersebut, sebanyak 95 pengusaha Singapura datang mengunjungi IKN Nusantara.

Singapura sendiri merupakan importir pasir laut terbesar di dunia pada 2019. Di sisi lain, Indonesia tengah getol menggenjot investasi asing untuk pembangunan IKN.

Sakti pun membantah terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 tadi demi memuluskan investasi Singapura ke IKN. Ia menegaskan ekspor pasir laut hanya akan dilakukan jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Enggak adalah ke situ (memuluskan investasi). Kamu baca dong pp nya. Pp nya itu kan ekspor apabila kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi. Ya kan?" ucapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6).

Sakti menuturkan saat ini reklamasi di Tanah Air sedang marak. Ia pun menyebutkan beberapa di antaranya, seperti di Jawa Timur, dekat IKN, Batam, Jakarta, hingga Banten.

"Nah reklamasinya dari mana, ini yang kami atur, bahannya reklamasinya harus dari bahan sedimentasi sehingga gak rusak lingkunganya," imbuhnya.

Hubungan pembukaan keran ekspor pasir laut dan Singapura ternyata juga menjadi perhatian media asing.

Sejumlah media asing ramai-ramai menyoroti keputusan Indonesia membuka kembali keran ekspor pasir usai 20 tahun dilarang. Langkah tersebut dianggap turut membantu proyek perluasan lahan di Singapura dan menimbulkan potensi kerusakan lingkungan.

Media yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), menulis laporan berjudul "Singapura mujur usai Indonesia cabut larangan ekspor pasir laut yang berlangsung 20 tahun" pada Senin (29/5) lalu.

Di paragraf pertama, mereka menyoroti kebijakan itu bisa menguntungkan Singapura dan memicu kerusakan ekosistem laut.

"Tindakan ini bisa membantu proyek perluasan di negara tetangga Singapura, tetapi juga memicu kekhawatiran di kalangan pecinta lingkungan soal habitat laut," tulis SCMP.

Indonesia sempat melarang ekspor pasir laut pada 2003. Sebelum larangan itu muncul, Indonesia merupakan pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan. Pada 1997 hingga 2002, RI mengekspor pasir laut ke Singapura rata-rata 53 juta ton per tahun.

Media ekonomi Singapura, Business Times,juga turut memberitakan hal serupa.

Business Timesmelaporkan Otoritas Kelautan dan Pelabuhan Singapura tengah merencanakan dan merancang fase ketiga mega proyek Pelabuhan Tuas. Proses reklamasi diperkirakan selesai pada 2030-an.

[Gambas:Video CNN]

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

DPR Semprot Bos Smelter Nikel China Gegara Tak Bisa Bahasa Indonesia******

Komisi VII DPRRI mengingatkan para bos perusahaan smelter nikelasal Chinauntuk berbicara bahasa Indonesia dalam rapat dengar pendapat, Kamis (8/6). Ia juga kesal lantaran mereka tak membawa penerjemah.

Rapat dengar pendapat itu juga diikuti oleh Plt Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian. Dalam rapat yang membahas tata kelola niaga nikel itu, Komisi VII juga mengundang 20 direktur utama perusahaan smelter nikel.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno sebagai pemimpin rapat mulanya meminta masing-masing bos smelter memperkenalkan diri dan perusahaannya.

Dalam rapat itu, ternyata ada empat dirut perusahaan smelter nikel mangkir. Adapun empat perusahaan itu adalah PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, PT Weda Bay Nickel, dan PT Virtue Dragon Nickel Industry.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menilai mangkirnya dirut perusahaan smelter nikel dari rapat sebagai tindakan yang melecehkan parlemen. Ia meminta Eddy selaku pemimpin rapat bersikap tegas.

"Marwah kita jatuh, dilecehkan, yang diundang enggak mau hadir, enggak jelas. Kita harus tegas, kalau perlu, kalau enggak mau datang juga kita turunkan polisi memanggil," tegasnya.

Sementara itu, beberapa perusahaan yang hadir di antaranya PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Vale Indonesia (INCO), PT Wanatiara Persada, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), dan PT Obsidian Stainless Steel.

Lalu, Halmahera Persada Lygend (HPAL), PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, PT Wanxiang Nickel Indonesia, PT QMB New Energy Materials, PT Bukit Smelter Indonesia, PT Huake Nickel Indonesia, dan PT Huayue Nickel Cobalt.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Qiao Zhanyi

KAI Usulkan Tarif Jarak Terjauh LRT Maksimal Rp25 Ribu******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atauKAI mengusulkan rata-rata tarif LRT Jabodebek ada di angka Rp12.500, dengan tarif jarak terpendek Rp5.000 dan terjauh maksimal Rp25 ribu.

"Kita usulkan rata-rata Rp12.500, jarak terjauh tidak lebih dari Rp25 ribu," kata Manager Humas KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardoyo di kantor pusat KAI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/6).

"Hitungannya per kilometer, dia (penumpang) naik (LRT) terpotong Rp5.000, kemudian ada tambahan per kilometer. Seperti halnya kita naik KRL," katanya.

"Terkait tiket itu sebenarnya ranah pemerintah, Kemenhub. Sampai saat ini saya belum pegang SK Menhub terkait tiket," kata Kuswardoyo.

LRT Jabodebek dijadwalkan meluncur resmi ke publik pada 17 Agustus 2023 mendatang. Tercatat ada 18 stasiun yang bakal disinggahi oleh LRT Jabodebek. Stasiun ini pun relatif berada pada lokasi strategis baik mulai dari kawasan perumahan hingga kawasan bisnis.

Berikut daftar stasiun LRT Jabodebek:

1. Stasiun Dukuh Atas
2. Stasiun Setiabudi
3. Stasiun Rasuna Said
4. Stasiun Kuningan
5. Stasiun Pancoran
6. Stasiun Cikoko
7. Stasiun Ciliwung
8. Stasiun Cawang (Interchange Station)
9.. Stasiun TMII
10. Stasiun Kampung Rambutan
11. Stasiun Ciracas
12. Stasiun Harjamukti
13. Stasiun Halim
14. Stasiun Jatibening Baru
15. Stasiun Cikunir I
16. Stasiun Cikunir II
17. Stasiun Bekasi Barat
18. Stasiun Jatimulya

[Gambas:Video CNN]

Raja Sembilan Matahari

Profil CMNP, Perusahaan Jusuf Hamka di Sengkarut Utang Negara Rp800 M******

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) terseret sengkarututangantara pemerintahdengan pebisnis jalan tol, Jusuf Hamka.

Pengusaha jalan tol itu menagih utang sebesar Rp800 miliar kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Utang bermula dari deposito milik CMNP di Bank Yakin Makmur (Bank Yama), yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Berdirinya CMNP membuka era baru kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengusahaan jalan tol, melalui pengerjaan proyek jalan tol ruas Cawang-Tanjung Priok (North South Link/NSL) sepanjang 19,03 kilometer (km).

Lihat Juga : Serang Balik, Kemenkeu Tagih Utang Ratusan M Grup Usaha Jusuf Hamka

Kala itu, proyek dianggap sukses sehingga pemerintah mempercayakan pembangunan jalan tol ruas Tanjung Priok-Jembatan Tiga/Pluit (Harbour Road/HBR) sepanjang 13,93 km kepada perusahaan Jusuf Hamka.

Pada 10 Januari 1995, Citra Marga Nusaphala Persada berubah menjadi perusahaan terbuka. Sebagian besar sahamnya dimiliki publik.

Saat ini CMNP memiliki empat anak usaha, yakni PT Citra Margatama Surabaya, PT Citra Waspputowa, PT Citra Persada Infrastruktur, PT Citra Marga Nusantara Propertindo dan PT Girder Indonesia.

Beberapa entitas anak itu bergerak dalam bidang usaha yang masih sejalan dengan bidang usaha CMNP, yaitu pengusahaan jalan tol dan usaha terkait lainnya.

Berdasarkan data perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dua anak Jusuf Hamka menduduki jabatan penting di CMNP. Putrinya yang bernama Fitria Yusuf menjabat sebagai direktur utama, sementara putranya yang bernama Feisal Hamka menduduki posisi komisaris utama di perusahaan tersebut.

Pemegang saham utama CMNP adalah BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch, dengan kepemilikan 58,95 persen saham, lalu masyarakat sebesar 41 persen.

Fitria Yusuf yang menjabat dirut juga memiliki 4,4 persen saham, sementara Feisal Hamka mengusai 4,93 persen saham CMNP.

[Gambas:Video CNN]