monsterbet88 382Jutaan kata 91328Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara dapat uang sampingan》
AS Hikam: Debat Kelima akan tentukan arah dukungan 'swing voters'******Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad AS Hikam, menyatakan debat capres terakhir malam ini, merupakan debat yang paling menentukan untuk masyarakat yang undecideddan swing voters.
“Ini sangat menentukan. Para capres harus bisa full blown. Kalau menggunakan hitungan Kompas, 20 persen undecideddan swing votersitu banyak. Jadi, masih bisa mendapatkan 10-15 persen suara. Kalau teorinya debat hanya memengaruhi swing voters, tapi kan ini namanya politik, bukan bisnis," ujar Hikam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Namun menurut Hikam, politik tidak selalu semudah itu. Masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan pemilih, antara lain; gagasan, identitas politik, isu-isu terkini, dan pesan kampanye.
Usai pengunduran Mahfud Md sebagai Menko Polhukam, Hikam meyakini calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan semakin bebas beradu gagasan.
"Saya tidak akan kaget dalam debat capres terakhir nanti, Pak Ganjar bisa lebih bebas mengutarakan pandangannya karena Pak Mahfud telah melepaskan jabatan strategis-nya,” ujarnya.
Menteri Riset dan Teknologi pada 1999-2001 itu mengungkapkan, kebijakan pro-rakyat menjadi ide dasar program sat setGanjar-Mahfud. Salah satunya KTP Sakti dengan target penduduk ekonomi menengah ke bawah.
Keberadaan KTP Sakti dimaksudkan agar masyarakat penerima bantuan pemerintah terdata dengan baik dan mudah mengakses berbagai bantuan pemerintah. Dengan demikian, bantuan sosial dan subsidi negara tepat sasaran.
Baca juga: Ganjar akan hadirkan lebih dari sekadar gagasan pada Debat Kelima
Baca juga: Sejumlah petinggi tim pemenangan paslon tiba di JCC
Baca juga: Anies sebut penting sampaikan gagasan dan kebijakan dalam debat
Terkait kesejahteraan ekonomi sosial, mantan peneliti Litbang Ekonomi dan Pembangungan LIPI itu berpendapat, kebijakan harus menyasar masyarakat yang paling termajinalisasikan.
Buruh dan anak sekolah harus ditingkatkan sumber daya manusianya (SDM) melalui pendidikan dan asupan gizi sehingga kualitas dan kecerdasan semakin tinggi.
“Stuntingdi Indonesia diawali dengan 'stuntingcara berpikir pada kalangan elite-nya' yang nggak bisa memperbaiki tantangan global jadi mereka hanya menjadi echo chamber. Akhirnya hanya segelintir orang dari elite kita yang bisa melaksanakan. Secara agregat tetap tidak bisa bersaing," ungkap Hikam
Terkait hal tersebut, Ganjar-Mahfud menyadari pendidikan dan kesehatan merupakan bagian yang harus diperbaiki guna mencapai pemerataan kesejahteraan ekonomi sosial.
"Maka kita coba menyusun suatu perencanaan agar kalau kemudian dari dua hal ini bisa kita jadikan prioritas. Kesehatan dan pendidikan, karena kalau kesehatan baik, anak mulai dari kandungan ibunya sehat, bayinya sehat. Ya bu, kalau bayinya lahirnya sehat, gizi-nya sehat Insya Allah dia tidak akan stunting," ujar Ganjar beberapa waktu lalu di Kuningan, Jawa Barat.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Baca juga: Tiga paslon hadiri Debat Kelima Capres Pemilu 2024
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.
Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.
Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.
"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.
Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.
Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.
"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.
"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.
Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP******
Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP, ketika dipanggil sidang kita sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keteranganJakarta (ANTARA) - Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan tidak ingin mengomentari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memvonis dirinya dan dan enam anggota lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024. Dia mengatakan selama persidangan pihaknya telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, hingga argumentasi, terkait pengaduan tersebut. "Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP, ketika dipanggil sidang kita sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan," kata Hasyim kepada wartawan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dia menjelaskan, konstruksi Undang-undang Pemilu itu selalu menempatkan KPU dengan posisi "ter", yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dengan ada pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, menurutnya pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Label:situs slot gacor malam ini、syairsd、bo slot mudah menang
Terkait:slot promo new member 100、chelsea 21 paito、mejagacor、08 erek erek togel、daftar situs gacor hari ini、trik pasang togel 4d、dunia88、slot jackpot hari ini、aplikasi belanja online yang ada paylater、daftar paid2youtube
bab terbaru:prediksi no togel hari ini hongkong(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
《cara dapat uang sampingan》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,3 macan slot onlineHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara dapat uang sampingan》bab terbaru。