pinjaman online langsung cair ktp 24 jam 2022

Selir iblis yang tiada taranya

Pemerintah Minta Perbankan Hapus Kredit Macet UMKM******

Pemerintah mendorong agar perbankanbisa bekerja sama untuk memberikan keringanan bagi UMKM di Tanah Air. Caranya, dengan penghapusan kredit macet.

"Prediksi Bappenas di 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen. Salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/3).

Ia telah menyampaikan hal tersebut kepada perbankan dan kementerian terkait di Indonesia antara lainKemenko Perekonomian, Bank Indonesia, OJK, dan Bank Himbara (BRI, BSI, BNI dan Mandiri), dalam acara Rapat Koordinasi pembahasan skema penghapusan kredit macet UMKM pada Rabu (29/3) kemarin.

Teten menilai apabila kebutuhan pendanaan tersebut bisa dipenuhi, maka rasio kredit UMKM bisa meningkat menjadi 45,75 persen.

Selain itu, ia menekankan penghapusan tagihan kredit macet UMKM yang sudah dihapusbukukan tidak akan mempengaruhi kesehatan perbankan karena sudah dikeluarkan dari neraca.

Lihat Juga : Viral Uang Nasabah BTN Hilang, Dirut Angkat Suara

Bahkan menurut Teten, dengan kondisi dunia saat ini yang tidak menentu, penghapusan kredit macet bisa menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Karena menurutnya kendala selama ini yang dialami oleh UMKM ada di sektor pembiayaan.

"Kami bersamastakeholderterkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BI, OJK dan aparat penegak hukum akan menyamakan persepsi dan mengusulkan regulasi berupa peraturan presiden serta dibentuknya komite bersama," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Vampir di Kota Berbeda

Aswin Yanuar Buka Suara soal Proyek Rumah Mangkrak PT Maswindo******

CEO PT Maswindo Bumi Mas Aswin Yanuar buka suara terkait gugatan dari klien kantor cabangnya yang terkait properti mangkrak. Sebelumnya, sebanyak 59 kliennya mengaku pembangunan rumahnya mangkrak padahal telah mentransfer dana dengan mengikuti arahan dari kantor cabang.

Aswin mengatakan ada beberapa faktor penyebab masalah ini. Pertama,kecurangan para staf PT Maswindo, baik di internal kantor pusat maupun kantor cabang yang bekerja sama membuat laporan progresspalsu.

"Progressitu menjadi landasan kantor pusat untuk mentransfer dana ke kantor cabang," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/3).

Yang ketiga, beberapa kantor cabang ada yang salah menghitung biaya pembangunan unit klien. Bahkan, ada cabang yang melaporkan proyek yang anggarannya hanya Rp100 juta tapi dilaporkan ke kantor pusat sebesar Rp1 miliar.

"Di faktor-faktor itulah PT Maswindo banyak mengalami kerugian," ujarnya.

Akibat permasalahan itu, klien menagih penalti keterlambatan pembangunan serta pengembalian dana (refund). Aswin mengklaim telah menjual aset pribadinya untuk memenuhi tuntutan kliennya berupa penalti dan refund.

Ia juga tengah proses menjual salah satu asetnya untuk mendapat dana segar Rp30 miliar.

"Saya memohon maaf kepada para klien PT Maswindo Bumi Mas yang merasa dirugikan. Saya harap bersabar, sebagai ownerInsyaallah akan tetap amanah dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh permasalahan ini," ucap Aswin.

Ia juga menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh klien maupun mantan kantor cabangnya di PN Surabaya. Menurutnya, gugatan pailit itu pun telah selesai melalui perjanjian homologasi antara dirinya dan penggugat.

"Total tagihan kreditur Rp30 miliar, sementara jaminan yang saya berikan ke pengadilan atau pengurus likuidasi itu Rp110 miliar karena aset saya senilai Rp 110 miliar," akunya.

Februari lalu, kontraktor kondang Aswin Yanuar dibanjiri protes oleh kliennya di media sosial. Protes disampaikan karena perusahaannya, PT Maswindo, dinilai lalai melaksanakan tugas.

PT Maswindo menjadi pembicaraan ketika sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah karangan bunga berjejer rapi di depan sebuah lahan kosong. Karangan bunga tersebut berisi ungkapan protes.

[Gambas:Video CNN]

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Pemerintah Minta Perbankan Hapus Kredit Macet UMKM******

Pemerintah mendorong agar perbankanbisa bekerja sama untuk memberikan keringanan bagi UMKM di Tanah Air. Caranya, dengan penghapusan kredit macet.

"Prediksi Bappenas di 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen. Salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/3).

Ia telah menyampaikan hal tersebut kepada perbankan dan kementerian terkait di Indonesia antara lainKemenko Perekonomian, Bank Indonesia, OJK, dan Bank Himbara (BRI, BSI, BNI dan Mandiri), dalam acara Rapat Koordinasi pembahasan skema penghapusan kredit macet UMKM pada Rabu (29/3) kemarin.

Teten menilai apabila kebutuhan pendanaan tersebut bisa dipenuhi, maka rasio kredit UMKM bisa meningkat menjadi 45,75 persen.

Selain itu, ia menekankan penghapusan tagihan kredit macet UMKM yang sudah dihapusbukukan tidak akan mempengaruhi kesehatan perbankan karena sudah dikeluarkan dari neraca.

Lihat Juga : Viral Uang Nasabah BTN Hilang, Dirut Angkat Suara

Bahkan menurut Teten, dengan kondisi dunia saat ini yang tidak menentu, penghapusan kredit macet bisa menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Karena menurutnya kendala selama ini yang dialami oleh UMKM ada di sektor pembiayaan.

"Kami bersamastakeholderterkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BI, OJK dan aparat penegak hukum akan menyamakan persepsi dan mengusulkan regulasi berupa peraturan presiden serta dibentuknya komite bersama," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi di semua alam

Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.

Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.

Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.

Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.

Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.

"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

7 Tahun Jadi Presiden, Jokowi Bangun Hampir 2.000 KM Jalan Tol******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mencatat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak 2014 sampai saat ini, sudah membangun tol sepanjang 1.848,1 kilometer (km).

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan jika dirata-rata, maka pembangunan jalan tol tercapai sekitar 264,01 km per tahun.

"Dalam periode masa kepemimpinan Presiden Jokowi mulai 2014-Maret 2023, tujuh tahun telah dibangun 1.848,1 km jalan tol," ujarnya dalam Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Selasa (28/3).

Lalu, pada 2020 sampai Maret tahun ini jalan tol yang sudah selesai dibangun bertambah sebesar 535,46 km. Jumlah ini akan terus bertambah sampai 2024 mendatang.

Sampai akhir 2023, diharapkan ada tambahan sepanjang 309,78 km jalan tol yang bisa beroperasi. Di mana ini terdiri dari 13 ruas jalan tol yang sedang dalam proses pembangunan.

Sedangkan, target jalan tol yang diharapkan bisa beroperasi pada 2024 nanti sepanjang 262,41 km yang terdiri dari sembilan ruas, termasuk akses menuju IKN sepanjang 52,8 km.

Sementara, untuk pembangunan Jalan Tol Caringin-Puncak akan dilakukan pada 2030 mendatang.

"Jalan Tol Caringin-Puncak (Cianjur) telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun atau operasi pada periode 2030-2034," ungkap Danang.

Danang menyebutkan untuk pembangunan jalan tol menuju puncak akan dimulai dengan kajian kelayakan atau Feasibility Studies(FS) yang bakal dilaksanakan tahun ini.

Dari data yang dipaparkan Danang, tol puncak akan memiliki panjang 51,8 km yang terdiri dari 5 seksi yakni, seksi I sepanjang 11,6 km, seksi II 6,9 km, seksi III 9,7 km, seksi IV 7,3 km dan seksi V sepanjang 16,3 km.

[Gambas:Video CNN]

Saya membunuh Guru

7 Tahun Jadi Presiden, Jokowi Bangun Hampir 2.000 KM Jalan Tol******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mencatat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak 2014 sampai saat ini, sudah membangun tol sepanjang 1.848,1 kilometer (km).

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan jika dirata-rata, maka pembangunan jalan tol tercapai sekitar 264,01 km per tahun.

"Dalam periode masa kepemimpinan Presiden Jokowi mulai 2014-Maret 2023, tujuh tahun telah dibangun 1.848,1 km jalan tol," ujarnya dalam Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Selasa (28/3).

Lalu, pada 2020 sampai Maret tahun ini jalan tol yang sudah selesai dibangun bertambah sebesar 535,46 km. Jumlah ini akan terus bertambah sampai 2024 mendatang.

Sampai akhir 2023, diharapkan ada tambahan sepanjang 309,78 km jalan tol yang bisa beroperasi. Di mana ini terdiri dari 13 ruas jalan tol yang sedang dalam proses pembangunan.

Sedangkan, target jalan tol yang diharapkan bisa beroperasi pada 2024 nanti sepanjang 262,41 km yang terdiri dari sembilan ruas, termasuk akses menuju IKN sepanjang 52,8 km.

Sementara, untuk pembangunan Jalan Tol Caringin-Puncak akan dilakukan pada 2030 mendatang.

"Jalan Tol Caringin-Puncak (Cianjur) telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun atau operasi pada periode 2030-2034," ungkap Danang.

Danang menyebutkan untuk pembangunan jalan tol menuju puncak akan dimulai dengan kajian kelayakan atau Feasibility Studies(FS) yang bakal dilaksanakan tahun ini.

Dari data yang dipaparkan Danang, tol puncak akan memiliki panjang 51,8 km yang terdiri dari 5 seksi yakni, seksi I sepanjang 11,6 km, seksi II 6,9 km, seksi III 9,7 km, seksi IV 7,3 km dan seksi V sepanjang 16,3 km.

[Gambas:Video CNN]