kta online bunga rendah

jalan menuju keabadian

Cerita Rocky Beli TV UHD Diskon Rp1 Juta di Transmart Full Day Sale******

Transmart Full Day Sale kembali hadir, Minggu (10/12) ini. Sejumlah pengunjung mengaku puas dapat berbelanja barang berkualitas dengan harga miring.

Pengakuan itu salah satunya disampaikan oleh Rocky (26) seorang pegawai swasta. Ia mengaku puas karena mendapatkan 1 Unit TV LG Ultra HD yang berkualitas dengan harga murah.

"Saya beli 1 unit tv dengan tipe LG Ultra HD kalo saya lihat sih bagus ya untuk spesifikasinya mulai dari layar sama menu-menunya juga bagus," kata Rocky saat ditemui CNNIndonesia.comdi Transmart Kota Kasablanka, Minggu (10/12).

"Fisiknya juga bagus, oke, makanya saya tertarik, nih, buat ngambil 1 unit tv ini," imbuhnya.

Rocky mengaku mendapat diskon hingga Rp1 Juta dari pembelian TV itu karena memanfaatkan promo transaksi menggunakan Allo Bank.

Promo itu pun yang membuat dirinya tertarik untuk berbelanja dalam Transmart Full Day Sale ini.

"Itu tadi harga 4,9 juta jadi 3,8 juta. Pembayaran pake Allo Bank, lumayan sih dapat potongannya jadi makanya tadi tertarik disitu," jelas dia.

Pesta diskon Transmart Full Day Sale ini berlangsung satu hari dari jam toko buka sampai pukul 22.00 di seluruh gerai Transmart di Indonesia.

Supaya makin hemat, nikmati beragam kemudahan dan promo menarik lainnya dengan berbelanja memakai Bank Mega atau Allo Bank.

Lihat Juga : Kulkas Banting Harga di Transmart Hari Ini, Diskon sampai Rp3 Jutaan

Pelanggan setia Transmart juga bisa dapat diskon tambahan 20 persen dengan pembayaran menggunakan Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Kalau belum punya Allo Paylater, tenang aja ya, soalnya cara bikinnya gampang. Kamu hanya perlu unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Biografi Wan Zhen'er

Zulhas Tunggu ESDM Sebelum Berikan Izin Ekspor Pasir Laut******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan pihaknya bergantung pada Kementerian ESDMdalam mengeluarkan izin ekspor pasir laut.

Zulhas menjelaskan saat ini pasir laut belum mendapat izin ekspor karena aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut belum terbit.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri memiliki peran untuk memberikan izin ekspor. Namun, Zulhas mengatakan pihaknya hanya akan memberikan izin kepada perusahaan yang sudah sesuai kriteria Kementerian ESDM.

Ia juga menekankan Kemendag tidak bisa mengukur kandungan pasir laut yang boleh diekspor. Oleh karena itu, Zulhas pun bakal selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut sedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak," katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5) lalu.

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Namun belum juga setahun diterbitkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 itu.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Cerita Aneh dari Azeroth

Zulhas Tunggu ESDM Sebelum Berikan Izin Ekspor Pasir Laut******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan pihaknya bergantung pada Kementerian ESDMdalam mengeluarkan izin ekspor pasir laut.

Zulhas menjelaskan saat ini pasir laut belum mendapat izin ekspor karena aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut belum terbit.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri memiliki peran untuk memberikan izin ekspor. Namun, Zulhas mengatakan pihaknya hanya akan memberikan izin kepada perusahaan yang sudah sesuai kriteria Kementerian ESDM.

Ia juga menekankan Kemendag tidak bisa mengukur kandungan pasir laut yang boleh diekspor. Oleh karena itu, Zulhas pun bakal selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut sedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak," katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5) lalu.

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Namun belum juga setahun diterbitkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 itu.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Menyerang! elang

Serbu Diskon Transmart Full Day Sale, Kapan Lagi Belanja Semurah Ini******

Jangan lupa ke Transmart besok, Minggu (10/12) soalnya pesta diskon seharian bertajuk Transmart Full Day Sale balik lagi.

Transmart kasih diskon 50 persen dan ekstra diskon 20 persen untuk produk terpilih. Serbu diskonnya yuk, kapan lagi bisa belanja semurah ini!

Lihat Juga : Mumpung Tanggal Muda, Serbu Pesta Diskon Transmart Full Day Sale Besok

Pelanggan setia Transmart juga bisa dapat diskon tambahan 20 persen dengan pembayaran menggunakan Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Kalau belum punya Allo Paylater, tenang aja ya, soalnya cara bikinnya gampang. Kamu hanya perlu unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Lalu daftarkan akun dan upgradeke Allo Prime. Setelah itu ajukan Allo Paylater. Prosesnya dijamin cepat dan mudah dan bisa langsung dipakai belanja di Transmart Full Day Sale.

Kunjungi Transmart terdekat di kotamu besok ya dan serbu diskonnya. Jangan sampai ketinggalan Transmart Full Day Sale yang berlangsung hanya satu hari. Kapan lagi belanja murah kalau bukan di Transmart!

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

Mengenal Contract Farming yang Dijanjikan Anies Jika Menang Pilpres******

Anies Baswedan menjanjikan skema pertanian kontrak (contract farming) jika terpilih di Pilpres 2024 ketimbang melanjutkan lumbung pangan (food estate) yang sudah berjalan di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengatakan nanti dirinya dan jajaran akan menyiapkan regulasi soal pertanian kontrak ini. Anies menyebut program contract farming bakal menjadikan sentra-sentra pertanian sebagai mitra.

Calon presiden nomor urut satu itu berpendapat cara ini lebih adil. Pasalnya, Anies menilai sistem food estate malah memberikan dana kepada korporasi, bukan dirasakan rakyat langsung.

"Itulah kenapa kita memilih melakukan contract farming supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke tempat yang baru, tapi justru memberikan kepada mereka yang selama ini sudah bekerja untuk produksi pertanian. Di situ letak perbedaannya, ya," tegas Anies.

Sebenarnya pertanian kontrak bukanlah barang baru. Akan tetapi, istilah ini memang belum lazim di telinga masyarakat.

Badan Pangan Dunia (FAO) mendeskripsikan contract farmingsebagai bentuk kesepakatan di muka antara petani dan pembeli. Kedua belah pihak umumnya menyepakati syarat dan ketentuan produksi hingga pemasaran produk pertanian.

"Kondisi ini biasanya menentukan harga yang harus dibayar kepada petani, kuantitas dan kualitas produk yang diminta pembeli, serta tanggal penyerahan (hasil pangan) kepada pembeli," tulis FAO di situs resminya, dikutip Rabu (29/11).

"Dalam beberapa kasus, kontrak juga dapat mencakup informasi lebih rinci tentang bagaimana produksi akan dilakukan atau poin-poin tertentu, seperti benih, pupuk, dan saran teknis yang akan disediakan pembeli," sambung penjelasan tersebut.

FAO mencatat sistem contract farmingsudah ada selama beberapa dekade. Belakangan, pertanian kontrak semakin diminati di negara-negara berkembang.

Sementara itu, laporan Bank Dunia pada 2014 lalu memberikan gambaran bagaimana dampak pertanian kontrak di beberapa negara. Salah satunya Senegal yang menerapkannya untuk komoditas kacang tanah.

Menurut catatan Bank Dunia, sistem ini memberikan setidaknya peningkatan pendapatan kotor pertanian sebesar 39 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan petani yang tidak terlibat dalam sistem kontrak.

Bank Dunia juga mencatat skema contract farming pernah dilakukan di Indonesia. Setidaknya ada empat komoditas yang diproduksi dalam perjanjian ini, yakni unggas, jagung, beras, hingga kelapa sawit.

"Sistem kontrak meningkatkan pengembalian modal untuk benih unggas dan jagung, namun tidak untuk padi. Petani kontrak masing-masing mengalami peningkatan margin kotor sebesar 71 persen dan 160 persen untuk benih jagung serta unggas," tulis laporan tersebut.

Sedangkan untuk komoditas kelapa sawit diklaim mampu menaikkan pendapatan bersih rumah tangga sebesar 60 persen. Bahkan, penelitian menyebut pertanian kontrak punya pengaruh yang signifikan untuk pendapatan petani kecil secara keseluruhan.

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Pengharum Mayat

Kubu Anies******

Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mengkritik keras aturan yang akan melarang ojek online (ojol) beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Co-Captain 2 Timnas AMIN Thomas Lembong mengatakan langkah itu akan mematikan pekerjaan ojol. Padahal, menurutnya ojek online adalah layanan jasa yang dibutuhkan banyak orang.

"Setuju (larangan ojol di IKN mematikan pekerjaan orang). Kita harus realistis, justru sektor jasa seperti ojol yang mau kita dukung," tegas pria yang akrab disapa Tom itu selepas Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Tom menegaskan jika Anies-Muhaimin terpilih di Pilpres 2024, mereka akan menggenjot pekerjaan di sektor jasa. Menurutnya, sektor jasa bersama dengan industri tekstil dan alas kaki lebih utama ketimbang industri mobil listrik.

Ia menyebut industri mobil listrik lebih banyak menggunakan robot ketimbang tenaga manusia. Pada akhirnya, lapangan pekerjaan hingga penghasilan warga Indonesia akan terancam.

"Seperti Pak Anies pernah sampaikan, pandangan bahwa harta utama sebuah bangsa adalah kekayaan alam itu adalah pandangan kolonial. Harta atau aset utama sebuah bangsa adalah manusianya, jadi manusianya harus dibangun. Bukan proyek mercusuar, tapi bangunlah manusianya. Juga bangunlah sistemnya, termasuk sistem hukum," tandasnya.

Lihat Juga : Daftar Produk Ekspor Indonesia yang Dipermasalahkan Uni Eropa

Larangan ojol beroperasi di kawasan inti ibu kota baru Indonesia ini dikemukakan oleh Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah. Ia menyebut pihaknya tengah mengembangkan sistem transportasi menggunakan micro mobility.

Micro Mobility merupakan alat mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak yang berkecepatan di bawah 25 km per jam. Teknologi ini membuat sepeda motor berbahan bakar BBM tidak diizinkan masuk ke KIPP IKN.

"Jadi kalau mau Go-Food apa itu, silakan antarnya pakai micro mobility, tidak pakai motor. Karena di KIPP tidak ada operasional kendaraan roda dua nantinya," ucap Resdiansyah di Control Center Roatex Indonesia Toll System (RITS), Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Resdiansyah mengklaim rencana ini juga bagian dari titah Presiden Joko Widodo soal transportasi publik di IKN. Ia menyebut Jokowi ingin IKN dikuasai 80 persen transportasi publik dan sisanya kendaraan pribadi.

Jokowi juga ingin IKN menjadi '10 minutes city', di mana cukup 10 menit untuk bepergian ke area-area perkantoran. Selain tak memperbolehkan ojol di kawasan inti, IKN diklaim bakal memprioritaskan pejalan kaki.

Para pejabat publik di IKN juga akan didorong menggunakan transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi. Kendati, akan ada pengecualian untuk pejabat setingkat presiden atau menteri.

"Kita akan menggunakan banyak teknologi untuk memastikan yang bersirkulasi kendaraan pribadi itu hanya 20 persen," tutur Resdiansyah.

"Kecuali kendaraan-kendaraan dinas kayak presiden, masa kita suruh jalan kaki? Ada spesifik khusus yang membolehkan kendaraan pribadi, seperti kendaraan dinas, kendaraan kenegaraan, seperti itu nanti ada peraturannya sendiri," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]