pinjaman online legal ojk bunga rendah

angkasa89 868Jutaan kata 509088Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman online legal ojk bunga rendah》

PDIP Bali temukan salah hitung suara sah di Sirekap******

Denpasar (ANTARA) - DPD PDI Perjuangan Bali menyampaikan kepada KPU bahwa ditemukan salah hitung jumlah suara sah pada laman Pemilu2024.kpu.go.id yang diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang terus berproses.

“Jumlah suara sah partai politik dan calon ternyata semuanya tidak sesuai, dan terdapat selisih cukup besar yang merugikan partai politik,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster di Denpasar, Minggu.

Koster merincikan salah hitung tersebut, yaitu total suara sementara untuk seluruh caleg DPR RI dapil Bali dari partainya sejumlah 349.810, dan suara untuk partai 48.904, sehingga jika ditotal suara sementara mereka 398.714 sedangkan aplikasi memuat jumlahnya 381.069.

Selisih 17.645 suara ini menurutnya berbahaya jika dibiarkan terbaca masyarakat, setidaknya angka yang mereka kumpulkan ini masih bertahan hingga pukul 20.30 Wita dengan suara masuk untuk DPR RI dapil Bali 39,41 persen.

Mantan Gubernur Bali itu menyayangkan kondisi ini tidak hanya menimpa partainya, ia turut membantu memeriksa ulang penjumlahan portal KPU RI dengan jumlah manual pada partai politik peserta Pemilu 2024 lain.

Akhirnya ia menemukan kerugian serupa untuk Partai Gerindra yang mendapat selisih sebanyak 25.965 suara dan Partai Golkar selisih hitung 29.643 suara.

“Karena itu, penggunaan aplikasi Sirekap KPU RI harus dihentikan, karena bermasalah dan akan menimbulkan kisruh, mengakibatkan masyarakat tidak akan percaya dengan hasil penghitungan KPU RI,” ujarnya meminta.

Menurut dia, semestinya pada sistem ini dilakukan audit teknologi informasi yang mencakup tata kelola perangkat keras dan perangkat lunak seperti algoritma penghitungan jumlah suara sah partai politik dan calon dari partai politik yang bersumber dari suara partai politik ditambah suara seluruh calon dari partai politik, sehingga tak ada kesalahan hitung.

"Perbaikan harus segera dilakukan untuk menghasilkan outputsistem Sirekap yang kredibel," kata alumni Jurusan Matematika di ITB itu.

Sementara itu hingga saat ini berdasarkan pantauan portal KPU RI terhitung untuk pemilihan DPR RI dapil Bali 39,41 persen suara atau 5.048 TPS sudah masuk dengan keunggulan PDI Perjuangan 53,43 persen, disusul Partai Golkar 12,02 persen, dan Partai Gerindra 9,65 persen.

Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup
Baca juga: KPU Selayar cermati konversi data Form C1 ke Sirekap

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah******

Perusahaan-perusahaan boneka ini dipergunakan oleh tersangka RL untuk mengakomodasi pengumpulan biji timah

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi di Jakarta, Senin, menyebutkan satu tersangka ditetapkan berinisial RL, selaku General Manajer (GM) PT TIN. "Setelah yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan secara intensif dan berdasarkan alat bukti yang sudah cukup sehingga kemudian kami tetapkan sebagai tersangka," kata Kuntadi. Peran RL dalam perkara ini, bersama-sama dengan tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018 menandatangani kontrak kerja sama. Di mana dalam perjanjian kerja sama tersebut, kata Kuntadi, tersangka RL melakukan pengumpulan bijih timah yang di-coverdengan pembentukan perusahaan boneka. "Perusahaan-perusahaan boneka ini dipergunakan oleh tersangka RL untuk mengakomodasi pengumpulan biji timah," kata Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Baca juga: Kejagung sita emas dan uang tunai terkait kasus PT Timah Tersangka RL disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1. Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sementara itu, penyidikan perkara ini masih terus berlanjut. Total sudah ada 130 saksi yang diperiksa penyidik kejaksaan Dari 130 saksi tersebut, sembilan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan rincian, dua tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Kemudian lima tersangka ditetapkan Jumat (16/2), yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). Dua tersangka lainnya, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018. Selanjutnya, pada Minggu (18/2), penyidik kejaksaan menetapkan dua orang tersangka baru berinisial BY selaku Mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

PDIP Bali temukan salah hitung suara sah di Sirekap******

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot transfer dana、cara trik main slot biar menang、gacor 131 slot

Terkait：untung365、link gacor maxwin、slot hadiah dana、dewaslot389、buku mimpi erek2、erek 68、slot88 indonesia、lux138、mawartot、pinjol cair ke ovo

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：puncak303（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

pinjam di dana

daftar bo slot tergacor

situs slot yang ada rtp

jeniuspk

cara pasang togel nex4d

sejarahBacaan TerkaitMore+

Sarjana Shenwu

situs judi slot resmi

Bapanas: Bantuan pangan beras 10 kg berlanjut hingga Juni******

Bantuan pangan beras akan terus dilanjutkan hingga Juni sesuai arahan Presiden

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa bantuan pangan beras 10 kg akan terus dilanjutkan hingga Juni 2024, sebagai upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan dan memberikan dukungan kepada masyarakat ekonomi menengah.

“Bantuan pangan beras akan terus dilanjutkan hingga Juni sesuai arahan Presiden,” kata Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan.

“Hari ini bersama Bapak Presiden kita pastikan penyaluran bantuan pangan ke masyarakat. Dan tentunya juga di wilayah-wilayah lain kita pastikan juga dilakukan penyaluran yang sama seperti di Sulawesi dan Bali kita akan pantau," ucap Arief.

Dia menyampaikan bahwa bantuan pangan beras merupakan program pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah.

Bantuan pangan tersebut diperuntukkan bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Dan saat ini tentunya Bapak Presiden minta agar terus dipastikan penyalurannya kepada 22 juta masyarakat berpendapatan rendah," kata Arief.

Bapanas mencatat berdasarkan data per 17 Februari, realisasi bantuan pangan beras tahap satu 2024 yang telah disalurkan oleh Perum Bulog untuk alokasi Januari mencapai 193.368 ton atau 87,87 persen dari pagu sasaran per bulan sebesar 220.041 ton.

Sementara itu, untuk realisasi Februari sebesar 3.084 ton atau 1,40 persen dari pagu bulanan. Sedangkan untuk Provinsi Banten sendiri realisasi penyaluran bantuan pangan beras untuk Januari mencapai 3.693 ton atau 54,91 persen dari pagu bulanan sebesar 6.725 ton.

“Penyaluran bantuan pangan beras ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dan juga berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi khususnya beras,” kata Arief.

Baca juga: Bapanas: Impor beras dari Thailand dua juta ton jika produksi kurang

Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras 185 ribu ton per awal Februari

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus memastikan penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat berpendapatan rendah.

"Jadi ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nanti setelah Juni kita lihat APBN mencukupi atau tidak," kata Presiden Jokowi di hadapan 1.064 penerima bantuan pangan beras di Tanggerang Selatan.

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per bulan kepada masyarakat karena menyadari bahwa komoditi tersebut di seluruh negara mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, pemerintah bertindak dengan menyalurkan bantuan beras tersebut sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Turut hadir dalam kunjungan Presiden Jokowi di Tanggerang Selatan yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krishnamurti, dan Wali Kota Tangerang Selatan Benjamin Davnie.

Baca juga: Bapanas sebut Jawa Barat masuk kategori wilayah aman pangan

Baca juga: Kepala Bapanas sebut beras mulai penuhi pasar ritel modern

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Keseharian saya

ilegal pinjol

KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga turut memanggil Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim, pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab, pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Baca juga: Sekdaprov: Gubernur Malut AGK ke Jakarta hadiri undangan

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tanda Naga di Langit Berbintang

togel 83

Jokowi panggil Surya Paloh ke Istana Jakarta******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo memanggil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu petang.

"Dipanggil Pak Presiden," kata Politisi Nasdem Ahmad Sahroni dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Sahroni pertemuan itu bersifat silaturahim yang biasa dilakukan

"Silaturahim biasa saja," ujarnya.

Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu. Pertemuan ini ditengarai pertama kali dilakukan Jokowi dengan Surya Paloh usai penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sementara itu hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Presiden belum memberikan informasi terkait pertemuan tersebut.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, Surya Paloh sebelumnya mengadakan pertemuan dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Jumat (16/2).

Anies mengatakan pertemuannya dengan Surya Paloh untuk membahas fakta-fakta terkait Pemilu.

"Kami diskusi tentang perkembangan, saling mencocokkan pandangan," katanya di Jakarta, Jumat (16/2).

Selain itu, Surya Paloh juga sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan dalam waktu dekat dirinya akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membahas perkembangan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu dikatakannya usai menggunakan hak suara pada Pemilu 2024 di TPS Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).
Baca juga: Pelukan Jokowi pada Paloh ekspresi kesantunan junior kepada yang tua
Baca juga: Diapit Mega-Paloh dalam pertemuan koalisi, Jokowi umumkan cawapres
Baca juga: Jokowi sebut silaturahmi dengan tokoh bangsa baik untuk Negara

Keabadian

cara pola maxwin

KPU: Penyelenggara "ad hoc" yang meninggal mencapai 71 orang******

Untuk Linmas yang sakit ada 364 orang

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan petugas ad hocyang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024 dari Rabu (14/2) hingga Minggu (18/2) mencapai 71 orang.

"Berdasarkanmonitoringkami, terhadap status atau situasi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami para penyelenggara pemilu badan ad hocterutama pada peak seasonyang bebannya berat pada tanggal 14 Februari sampai 18 Februari 2024 pukul 23.58. Dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang," ujar Hasyim saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin.

Dia merinci dari 71 orang yang meninggal itu, ada satu orang yang merupakan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK). Kemudian, anggota panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan sekitar 4 orang.

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS sebanyak 42 orang. Lalu, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang meninggal sekitar 24 orang saat menjaga keamanan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Sementara itu, yang sakit mencapai 4.567 orang dengan rincian pada tingkat kecamatan atau anggota PPK 136 orang. Di tingkat PPS 696 orang dan KPPS ada 3.371 orang. "Untuk Linmas yang sakit ada 364 orang," ucapnya.

Baca juga: Petugas KPPS meninggal di Riau bertambah jadi dua orang

Baca juga: KPU Sigi: Petugas ad hoc meninggal dunia menjadi dua orang

Baca juga: Jumlah petugas pemilu meninggal bertambah, capai 57 orang

Sebelumnya, Sabtu (17/2), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

"Iya, disiapkan santunan," kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

"Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000," tambah Hasyim.

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

magnum slot xyz

Jokowi panggil Surya Paloh ke Istana Jakarta******

Menjadi zombie dan melakukan perjalanan melintasi langit

pegadaian bisa pinjam uang

Guru Besar FKUI: 385 pasien TB di Indonesia meninggal setiap hari******

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof Dr dr Erlina Burhan mengemukakan terdapat 385 pasien Tuberkulosis (TB) di Indonesia meninggal setiap hari.

"Total pasien TB (di Indonesia) yang meninggal selama setahun sebanyak 140.700, artinya, terdapat 385 pasien meninggal setiap harinya atau 16 orang meninggal setiap jam karena TB," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Erlina mengungkapkan angka tersebut diperoleh melalui Global TB Report 2023, yang diluncurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menyatakan pada 2022 angka mortalitas pasien TB tanpa HIV dan TB dengan HIV di Indonesia secara berturut-turut sebanyak 134.000 dan 6.700 kasus.

Baca juga: WHO terbitkan informasi cepat obat pencegah TBC

Pada edisi sebelumnya, kata dia, laporan tersebut juga mengemukakan adanya 834.000 insiden (kasus baru) di Indonesia pada 2010, meningkat menjadi 842.000 di tahun 2019, dan puncaknya mencapai 1.060.000 kasus pada 2022.

Menurut Erlina, permasalahan TB bertambah karena belum optimalnya temuan kasus, sehingga menjadi sumber penularan di masyarakat, serta rendahnya kepatuhan pasien TB dalam pengobatan yang menyebabkan meningkatnya risiko TB resisten obat.

"Selain itu, di bidang sosio-ekonomi, pasien TB menghadapi stigma, diskriminasi, hingga kehilangan kesempatan untuk belajar, bekerja, dan bermasyarakat," ujarnya.

Erlina menuturkan dalam upaya mengakhiri epidemi TB pada 2030 dan menekan kasus TB kurang dari 1 kasus per 1 juta penduduk pada 2050, Indonesia menjalankan upaya eliminasi TB yang selaras denganProgram End TB Strategyyang diinisiasi oleh WHO.

Tiga pilar utama dalam program tersebut, sambungnya, mencakup pelayanan dan pencegahan TB yang terintegrasi dan berpusat pada pasien, kebijakan dan komitmen politik dalam sektor kesehatan untuk eliminasi TB di Indonesia, serta penelitian dan inovasi dalam menyikapi tantangan terkait TB di Indonesia agar dapat mencapai target penurunan angka kematian TB sebanyak 90 persen, penurunan kasus TB sebanyak 80 persen, serta peniadaan beban biaya yang ditanggung oleh pasien TB dan keluarga pada 2030.

Baca juga: Guru Besar UI kembangkan vaksin M72 untuk pengobatan TB lebih efektif

Baca juga: Menkes sampaikan pengalaman RI deteksi TBC di Forum STP Brasil

"Target ini tidak akan tercapai jika masyarakat masih bersikap business as usual (biasa-biasa saja)," tegasnya.

Menurut Erlina, dalam upaya eliminasi, pemerintah dan masyarakat dapat belajar dari keberhasilan penanganan COVID-19 di Indonesia.

Oleh karena itu, ia menilai penanggulangan TB harus melibatkan semua instrumen yang ada, serta dibutuhkan kolaborasi yang melibatkan kesadaran dan motivasi berbagai pihak, seperti Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, Kepala Daerah, pelaku usaha, organisasi profesi, masyarakat agama dan budaya, dan institusi pendidikan untuk menciptakan orkestrasi eliminasi TB 2030.

《pinjaman online legal ojk bunga rendah》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，mo 777 slot gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjaman online legal ojk bunga rendah》bab terbaru。