slot paling gacor

Ambisi Rhodes

slot permainan slot

PT Indo Harvest Sekuritas targetkan peningkatan nasabah 15 persen******

Hingga saat ini jumlah nasabah yang setia pada sekuritas ini menembus angka 3.000 nasabah

Jakarta (ANTARA) - PT Indo Harvest Sekuritas yang sebelumnya bernama PT Pacific 2000 Sekuritas menargetkan peningkatan jumlah nasabah sebesar 15 persen pada 2024, dari saat ini berjumlah 3.000 nasabah. "Hingga saat ini jumlah nasabah yang setia pada sekuritas ini menembus angka 3.000 nasabah," kata Direktur Utama PT Indo Harvest Sekuritas Harsono Lim di Jakarta, Jumat. Untuk itu, strategi yang dijalankan, yakni menyediakan aplikasi daring sehingga mudah diakses oleh khalayak ramai. "Kami ingin aplikasi trading online ini bisa diakses melalui platform smartphone maupun aplikasi desktop dengan nama IH Mobile, sehingga mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga dan para profesional investor/trader bisa melakukan transaksi di aplikasi tersebut," ujar Harsono. Selain itu, ada kemudahan dalam pembukaan rekening saham secara elektronik untuk calon nasabah. Aplikasi tersebut menerapkan keamanan enkripsi terbaru, user-friendly dan mudah dimengerti.

Baca juga: Ekonom BEI: Prospek pasar modal Indonesia tetap baik di tahun politik

Baca juga: BEI pastikan 22 sekuritas di Solo Raya terdaftar Indonesia SIPF Selain mengupayakan adanya pertumbuhan nasabah. Pihaknya juga ingin memastikan adanya peningkatan literasi keuangan di masyarakat Berbagai upaya juga dilakukan seperti mengadakan kelas pembelajaran literasi dan inklusi mengenai pasar modal baik secara onsite maupun daring, ada pula program pendidik sekolah pasar modal yang memberikan pengetahuan mengenai produk-produk investasi di pasar modal maupun analisis fundamental serta teknikal buat para calon investor. PT Pacific 2000 Sekuritas yang didirikan pada 1989 berganti nama menjadi PT Indo Harvest Sekuritas yang merupakan anggota Bursa Efek Indonesia yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang bergerak sebagai perusahaan perantara pedagang efek di Indonesia.

Baca juga: Analis sebut papan pemantauan khusus BEI untuk lindungi investor ritel

Baca juga: BEI: Kehadiran aplikasi online trading dorong pertumbuhan investor

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

buku mimpi capung

Pengusaha Prediksi Ekonomi RI Tumbuh Maksimal 5,2 Persen pada 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan perekonomian Indonesia maksimal hanya bisa tumbuh di 5,2 persen di tahun depan.

Ketua umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan bila terjadi perlambatan ekonomi global akibat situasi geopolitik, inflasi dan suku bunga yang masih tinggi, maka perekonomian hanya bisa tumbuh 4,8 persen saja di 2024.

"Merujuk survei internal Apindo terhadap sekitar 2.000 pelaku usaha lintas sektor dan lintas skala usaha, pertumbuhan 2024 diprediksi ada di kisaran 5 persen," ujarnya dalam media briefing, Kamis (21/12).

Sementara, sektor manufaktur masih akan terus berada di level ekspansif. Adapun sektor transportasi dan pergudangan, akomodasi serta makanan-minumman akan menjadi sektor dengan laju pertumbuhan terpesat.

Selanjutnya, sektor pariwisata diprediksi dapat merealisasikan target untuk berkontribusi 4,5 persen dari PDB nasional seiring dengan peningkatan mobilitas kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Kendati begitu, ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi di antaranya disumbangkan faktor total saving (tabungan bruto) hanya 39 persen dari PDB, dan total kapitalisasi pasar modal hanya 49 persen dari PDB.

"Jika target pertumbuhan 6 persen, maka dibutuhkan rasio investasi terhadap PDB sekitar 36 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Longsheng yang santai

pinjaman online bunga rendah 2022 ojk

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Perang Xuanwu

tafsir mimpi 1001

Presiden "groundbreaking" kantor Telkom dukung kota pintar di IKN******

Saya yakin kalau Telkom sudah masuk, gampang ke situ, menjadi 'smart city', menggarap e-governmentnya akan jauh lebih mudah.....

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Telkom Smart Office di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung kawasan tersebut menjadi kota pintar (smart city).

"Saya yakin kalau Telkom sudah masuk, gampang ke situ, menjadi 'smart city', menggarap e-governmentnya akan jauh lebih mudah. Saya percaya Telkom, percaya," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peletakan batu pertama pembangunan Telkom Smart Office di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa dimulainya pembangunan Telkom Smart Office akan memperkuat konektivitas digital dan memperkuat platform digital di IKN.

Baca juga: OIKN: "Groundbreaking" kelima IKN diikuti tiga bank BUMN sampai Telkom

Selain itu, Telkom juga diharapkan memperkuat pelayanan digital di Nusantara yang dicita-citakan memiliki teknologi informasi dan komunikasi (ICT) berkelas dunia.

Dengan konektivitas digital yang disediakan Telkom, Presiden Jokowi meyakini pemerintahan digital (e-government) akan lebih mudah dilaksanakan.

Di sela-sela sambutannya, Presiden Jokowi juga sempat bertanya pada hadirin yang baru pertama kali mengunjungi IKN terkait jauh atau tidaknya lokasi IKN.

"Kelihatan jauh atau enggak jauh? Jauh? Menurut ibu jauh apa enggak jauh? Jauh? Ya memang jauh, kalau jawabannya dekat saya suruh maju tadi," kata Jokowi sambil berkelakar.

Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN

Kepala Negara lalu menjelaskan bahwa IKN memang dibangun di Kalimantan karena berbagai pertimbangan. IKN juga terasa jauh karena infrastruktur dan akses menuju kawasan tersebut yang belum selesai.

Presiden mengatakan bahwa jika jalan tol Balikpapan ke IKN selesai pada Juni atau Juli mendatang, waktu tempuh menjadi 45 menit dari sebelumnya memakan waktu 2 jam.

Selain itu, bandara di IKN yang ditargetkan selesai pada Juni atau Juli 2024 hanya berjarak sekitar 15 menit menuju Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) IKN.

Di akhir sambutannya, Presiden mengapresiasi dimulainya pembangunan Telkom Smart Office di IKN.

"Sekali lagi saya sangat menghargai dimulainya pembangunan Telkom Smart Office ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini peletakan batu pertama groundbreaking Telkom Smart Office secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Jokowi.

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

situs slot cuan

Tanggapi Sirekap, PPP minta kader untuk kawal suara Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Achmad Baidowi meminta kader partainya untuk mengawal suara Pemilu 2024 sebagai respons atau menanggapi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

Pria yang akrab disapa Awiek itu meminta hal tersebut untuk menanggapi perkembangan angka "real count"atau hitung nyata yang ditampilkan dalam Sirekap.

"Dalam dua hari terakhir terjadi anomali di Sirekap yang sudah mencapai 65 persen. Anomali terlihat dari penurunan suara dari PPP, sementara jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang di-input bertambah," kata Awiek dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Awiek menjelaskan anomali di Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu turut mempengaruhi angka persentase suara PPP di Sirekap. Sementara itu, lanjut dia, ada satu partai politik yang mengalami kenaikan signifikan.

Padahal, kata dia, jika melihat hasil C salinan yang masuk di pangkalan data Bappilu DPP PPP, maka suara PPP sudah melebihi ambang batas 4 persen.

"Oleh karena itu, kami minta semua kader PPP seluruh tingkatan untuk mengawal suara PPP. Jangan sampai hilang ataupun migrasi ke partai tertentu," ujarnya.

Sementara itu, Awiek mengingatkan para kader bahwa Sirekap merupakan alat bantu yang tidak mengikat secara hukum, sehingga dapat diabaikan.

"Sesuai Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 393 bahwa hasil resmi pemilu adalah hasil penghitungan secara berjenjang yang disaksikan oleh semua saksi partai politik," kata Awiek.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

pinjam kur bri 2022

Kemenag Lampung: Ruang digital harus dipenuhi konten positif******

Bandarlampung (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Lampung menyatakan ruang digital saat ini harus dipenuhi oleh konten-konten positif yang dapat mempersatukan bangsa.

"Kami memandang saat ini umat lebih banyak berinteraksi di ruang digital. Sehingga, posisi Kemenag sangat penting untuk memaksimalkan ruang digital dalam menyebarluaskan hal-hal yang positif," kata Kepala Kanwil Kemenag Lampung Puji Raharjo saat menerima kunjungan jajaran Perum LKBN ANTARA Biro Lampung di Bandarlampung, Jumat.

Baca juga: Kedewasaan berdemokrasi tercermin di ruang digital Pemilu 2024

Karena itu, lanjut dia, Kemenag Lampung saat ini ingin hadir sepenuhnya berada di ruang-ruang digital serta media massa agar pendidikan agama dapat terjangkau oleh semua umat.

"Pada intinya kami ingin menjadikan agama sebagai pemersatu bangsa. Inspirasi ini yang kami bunyikan dalam setiap kegiatan. Oleh karena itu, sinergi dengan media massa termasuk LKBN ANTARA adalah hal baik buat Kemenag, dan ke depan perlu diperkuat lagi," katanya.

Bahkan, lanjut dia, pihaknya telah meminta seluruh pegawai di instansi tersebut wajib memiliki akun media sosial guna menyebarluaskan kebaikan dan menangkal isu negatif yang beredar di ruang digital.

"Jadi, saya juga wajibkan pegawai Kemenag Lampung punya akun medsos untuk sama-sama memposting, dan menyebarluaskan kebaikan dengan berbicara hal-hal positif, sehingga dapat menggeser isu negatif yang sedang viral," kata dia.

Dia berpesan kepada seluruh umat beragama di Indonesia jangan sampai kepercayaan terhadap agama luntur akibat dari berita-berita viral di ruang digital.

Baca juga: Bangun citra baik di ruang digital buka peluang sukses

Baca juga: Kemenkominfo luncurkan buku literasi panduan bijak di ruang digital

"Jadi, yang perlu dipahami, kami ingin menghadirkan agama sepenuhnya di ruang digital. Jangan sampai keyakinan pada agama kita luntur terkait berita viral yang belum tentu kebenarannya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Lampung Satyagraha menyatakan siap mendukung dan menyebarluaskan seluruh program Kanwil Kemenag Lampung kepada publik.

"Tentunya kami siap mendukung berbagai program dari Kemenag Lampung, terutama terkait sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, dengan memanfaatkan layanan digital yang dimiliki ANTARA," kata Satya.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024