slot demo maxwin

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Pegawai IKN Dapat THR Meski Perpres Gaji Belum Kelar******

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengungkapkan pegawai lembaganya akan tetap mendapatkan tunjangan hari raya (THR) meski peraturan presiden (Perpres) yang mengatur besaran gaji eselon I ke bawah belum terbit.

"THR?Insyaallahada THR nanti," ujar Dhoni di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/4).

Menurut Dhony, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung percepatan terbitnya beleid hak keuangan pegawai otorita IKN itu.

Kabar pegawai Otorita IKN Nusantara belum dapat gaji berbulan-bulan terungkap pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR, Senin (3/4). Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus mengungkap hal itu dan mendesak pembayaran gaji para pegawai.

"Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran enggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim, Pak. Jadi, tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan," ungkap Ihsan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4) lalu.

Menanggapi itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku Perpres yang menjadi dasar penggajian para pegawai Otorita IKN Nusantara sudah diputuskan, dan tinggal diproses.

"Sudah, sudah diputuskan. Sudah selesai, tinggal proses," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara.

Dalam beleid tersebut Jokowi mengatur kepala Otorita IKN mendapat penghasilan Rp172,71 juta per bulan dan wakilnya Rp155,18 juta per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Diamond Ace Raja Kursus

Menhub Minta Maaf Usai Pegawai Kena OTT KPK Terkait Suap Proyek Kereta******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta maaf atas ulah pegawainya yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap proyek kereta api.

"Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang. Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini," tutur Budi dalam keterangan resmi, Kamis (13/4).

Budi menegaskan tidak mentolerir tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi. Ia juga berjanji bakal menindak tegas jajarannya yang terbukti melanggar ketentuan.

Ia juga bakal melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lain. Budi akan memastikan kualitas proyek di bawah kementeriannya dapat menjamin keselamatan transportasi.

KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek kereta api. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan suap terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.

Suap  terkait pengaturan pemenang pelaksana proyek. Padahal, proyek tersebut baru diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2023 lalu.

Selain Kereta Trans Sulawesi, suap juga terkait proyek pembangunan jalur KA Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, empat proyek konstruksi jalur KA, dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera

KPK telah menetapkan 10 tersangka selepas operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. Enam tersangka selaku penerima suap adalah HNO, BEN, PTU, AFF, FAD, dan SYN. Sedangkan empat tersangka selaku pemberi suap adalah DIN, MUH, YOS, dan PAR.

[Gambas:Video CNN]

Sang Penyihir dalam Film dan TV

Falga Group Dorong Pembangunan dengan Konsep Konstruksi Berkelanjutan******

Falga Group melalui anak perusahaan PT Cipta Sanalida Utama telah selesai mengerjakan proyek konstruksi dengan konsep sustainable constructiondalam pembangunan Terminal LPG Jayapura. Konstruksi berkelanjutan dalam untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) ini merupakan yang pertama di Papua.

CEO & Managing Partner Falga Group, Ronald Edy Simamora mengatakan penerapan sustainable constructiondi proyek ini meliputi penggunaan bahan material low emission. Misalnya jendela low emissionyang mampu mengurangi paparan sinar matahari dari luar ruangan.

Selain itu, kata Ronald, pihaknya juga memakai material recycleyang bisa didaur ulang dalam proyek pembangunan Terminal LPG tersebut.

Tidak hanya itu, pihaknya juga memiliki tenaga kerja bersertifikasi green building, sehingga semua bangunan yang dibangun terjamin ramah lingkungan.

"Lalu kami juga mempekerjakan 60 persen warga lokal dengan tujuan memberikan dampak sosial revenue ke masyarakat juga kami menerapkan workplace diversitydimana kami menggandeng kaum difabel untuk pekerjaan tertentu," jelasnya.

Untuk diketahui, selain konsumsi dan manufaktur, sektor konstruksi menjadi salah satu penopang roda perekonomian nasional tanah air. Sektor konstruksi mampu mendorong percepatan infrastruktur dan pembangunan di seluruh negeri.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor konstruksi mencapai 10 persen untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2022. Kontribusi ini menjadikan sektor konstruksi masuk dalam 5 besar sektor yang berperan dalam PDB.

Sektor ini pun turut menyumbang dalam upaya mencapai keberlanjutan lingkungan, pengurangan karbon, hingga SDG's.

Pemerintah pun terus menggenjot konsep sustainable constructiondemi menjaga keberlanjutan pembangunan yang lebih baik. Dengan begitu, pembangunan di Indonesia bisa sesuai dengan standar Environmental, Social and Governance (ESG) sekaligus membantu pencapaian Net Zero Emission (NZE) 2060.

Meski begitu, upaya tersebut masih belum maksimal, karena Indonesia masih berada di posisi bawah dalam pembangunan berkelanjutan berdasarkan data Green Finance Index Global 2022.

Data Green Finance Index Global dari seluruh kawasan Asia Pasifik atas penerapan sustainable construction, Indonesia khususnya di Jakarta, berada di peringkat 56 pada 2022.

Untuk itu, Falga Group sebagai Indonesian Incorporated Investment Holding Company secara konsisten berperan dan berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan proyek sustainable constructionyang berkelanjutan.

Lebih lanjut Ronald menegaskan, pihaknya mendorong agar proyek-proyek yang menerapkan sustainable constructionseperti di Terminal LPG Papua harus terus berlanjut. Sebab gedung-gedung yang ramah lingkungan memiliki banyak manfaat, mulai dari mengurangi emisi karbon co2 sampai 34 persen, hingga hemat sumber daya.

Berdasarkan data US Green Building Council, ketika gedung ramah lingkungan dibuat, bisa menghemat energi hingga 30 persen, serta hemat air 50 persen.

Selain itu, dari aspek finansial dapat bertambah pada kenaikan nilai properti. Berdasarkan data CoStar US, ketika gedung menerapkan konsep ramah lingkungan, nilai rental dapat naik hingga 10,9 persen, dan nilai jual properti naik 13,1 persen.

Kemudian secara pencitraan, perusahaan yang menerapkan sustainable constructionotomatis bisa membuat akses pendanaan besar ke perbankan.

Pun berdasarkan penelitian National Institute of Standards and Technology, gedung ramah lingkungan punya average lifespend60 tahun, lebih lama jika dibandingkan gedung konvensional yang hanya 40-50 tahun.

Ronald mengatakan, agar konsep sustainable constructiondapat terus berjalan dan meningkat penggunaannya, maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dukungan itu seperti grand fundingatau tunjangan dana. Kemudian dukungan insentif pajak, dimana pengusaha harus mendapatkan pengurangan pajak penghasilan dan bebas pajak biaya impor.

"Karena pengalaman kami di lapangan ketika impor barang butuh 17-20 persen dana dari harga beli, dan ada juga insentif izin yang tolong dipercepat untuk proyek berkelanjutan," tambah Ronald.

Lalu dukungan lainnya yakni sertifikasi dan awarding. Menurutnya, Indonesia harus memiliki penghargaan kepada perusahaan yang sudah melakukan sustainable construction, agar menjadi motivasi serta pendorong bagi perusahaan yang telah dan belum melakukan sustainable construction.

"Kemudian juga tentunya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku konstruksi," pungkasnya.

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

Andre Rosiade Dapat Aduan SPG Sarinah Dilarang Berhijab saat Kerja******

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengaku mendapatkan aduan dan laporan dari karyawan PT Sarinah soal larangan mengenakan hijab saat bekerja.

Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat dengan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

"Barusan saya dapat laporan dari karyawan-karyawan Sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru mereka dilarang berjilbab. Apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen," tanya Andre kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dikutip dari detik, Kamis (13/4).

"Ini jadi pertanyaan kita, saya mohon tidak ada diskriminasi. Garuda saja sudah boleh pakai jilbab. Masa orang yang selama ini pakai jilbab, tapi Dirut Sarinah melarang orang pakai jilbab," ungkap Andre.

Andre menjelaskan sewaktu PT Sarinah masih dikomandoi Ira Puspitadewi sebagai Dirut, seluruh karyawannya tidak dilarang bahkan diberikan kebebasan untuk menggunakan hijab.

Namun, Andre mempertanyakan mengapa kebijakan yang baik itu justru diganti oleh Dirut PT Sarinah yang baru yakni Fetty Kwartati.

"Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi Dirut Sarinah itu boleh karyawan berjilbab, kok ganti Dirut yang baru malah sekarang dilarang pakai jilbab?"sesal Andre.

Sebab itu, Andre mendesak Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo untuk memanggil Dirut PT Sarinah Fetty Kwartati terkait adanya informasi dan aduan dari karyawan yang dilarang menggunakan hijab tersebut.

Bila terbukti, maka Andre meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo untuk melakukan pemecatan terhadap Fetty Kwartati sebagai Dirut PT Sarinah.

"Tolong Pak Wamen cek, tidak boleh ada diskriminasi seperti itu. Kalau memang ini betul terjadi Dirut melarang karyawan Sarinah berjilbab, maka saya minta Dirut Sarinah di pecat!" tegas Andre.

Menurut Andre, larangan berhijab bagi karyawan sama artinya dengan anti-Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi, perusahaan yang melarang karyawannya berhijab berarti telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 pasal 5 dan 6.

"Melarang berhijab sama dengan anti-Pancasila dan UUD 1945 serta melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 Pasal 5 dan 6 yang menyebutkan perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja. Apakah itu atas nama agama ataupun atas jenis kelamin atau lain sebagainya," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah tuduhan Andre tersebut.

"Saya klarifikasi bahwa di Sarinah tidak ada peraturan untuk larangan berhijab. Sales promotion girls (SPG) kami pun saat ini, beberapa dari mereka juga memakai hijab," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/4).

Tak hanya SPG, Fetty menegaskan karyawan wanita di level lain juga diperkenankan memakai hijab sesuai dengan keyakinannya. Ia menegaskan tidak ada larangan berhijab bagi karyawan Sarinah di bawah pimpinannya.

"Untuk karyawan yang di luar SPG, seperti bagian admin, gudang, ada bagian supervisor, atau asisten manajer, mereka pun juga beberapa menggunakan hijab. Kemudian, karyawan yang di office banyak sekali, rata-rata perempuan memakai hijab," jelasnya.

Ayah baptis Stadion

Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang******

Kementerian Perhubungan buka suara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pejabat Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah di Semarang pada Selasa (11//4).

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan pihaknya masih belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.

Lihat Juga : KPK Tangkap Kepala BTP Semarang Putu Sumarjaya di OTT Semarang

Meski belum bisa berkomentar lebih lanjut, Adita menyatakan Kementerian Perhubungan siap mendukung berbagai upaya dalam memberantas korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang setelah mendapat informasi resmi mengenai permasalahan tersebut.

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini."

Pernyataan itu disampaikan setelah KPK menangkap pejabat Balai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah saat OTT di Semarang, Selasa (11/4).

Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout(TLO) Stasiun Tegal.

"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4).

Tim KPK juga turut menangkap sejumlah pihak lainnya di Semarang, yakni Ani, Yanto dan Yuni selaku Bendahara Balai Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.

Selain di Semarang, tim KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta di Jakarta.

"Diamankan di Jakarta: Muhamad, Dion (swasta) dan Fadly (PPK)," ujar sumber CNNIndonesia.com di internal KPK.

Lihat Juga : Sri Mulyani Buka-bukaan di DPR Soal Transaksi Janggal Rp349 T

Tim KPK menemukan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat dalam kegiatan dimaksud.

"BB [barang bukti] uang sementara kurang lebih Rp350 juta, serta ATM berisi sekitar Rp300 juta, uang sebesar Rp900 juta untuk PPK Makasar dan US.000 untuk pihak lain. Saat ini masih dimintai keterangan di Polrestabes Semarang," kata sumber tersebut.

Memasuki jalan iblis

Luhut soal China Minta APBN Jamin Utang Kereta Cepat: Prosedur Panjang******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengungkap China meminta utang proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, ia merekomendasikan pinjaman proyek tersebut dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur (Persero) alias PII. Pasalnya, prosedur agar permintaan China terwujud panjang.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Sementara itu, pemerintah Indonesia gagal meminta China menurunkan besaran bunga utang kereta cepat menjadi 2 persen.

Luhut menyebut negara yang dipimpin Xi Jinping itu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," terang Luhut.

Secara terpisah, Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan belum menerima mandat dari Luhut soal proses penjaminan proyek KCJB tersebut.

"Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut," kata Wahid kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Kendati demikian, ia menegaskan perusahaan akan hadir untuk melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.

"Sekiranya akan mendapatkan penugasan untuk penjaminan KCJB, kami berkomitmen akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya," ujar Wahid.

[Gambas:Video CNN]