pragmatic77

Apakah itu sungai atau danau?

Jokowi Terbitkan Perpres Percepatan Swasembada Gula Nasional******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel).

Perpres itu dikeluarkan dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional guna menjamin ketahanan pangan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri serta mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu. Dan, juga guna mewujudkan ketahanan energi dan pelaksanaan energi bersih melalui penggunaan bahan bakar nabati (biofuel), perlu ditingkatkan produksi bioetanol yang berasal dari produksi tebu.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel)," demikian bunyi poin c bagian pertimbangan dalam Perpres dimaksud dikutip Minggu (18/6).

Percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Terdapat peta jalan atauroad mapuntuk mencapai tujuan tersebut. Setidaknya ada lima poin yang disinggung dalam Perpres 40/2023.

Pertama, peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan tebang muat angkut. Kemudian penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 hektare yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat dan lahan kawasan hutan.

Poin ketiga yaitu peningkatan efisiensi, utilisasi dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 11,2 persen; peningkatan kesejahteraan petani tebu; dan peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1.200.000 kilo liter (kL).

"Sumber lahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan/atau pemanfaatan kawasan hutan dengan perhutanan sosial dan sistem multiusaha," bunyi Pasal 3 ayat 2 Perpres 40/2023.

Pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2028. Sedangkan pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2030.

Pencapaian peningkatan produksi bioetanol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2030.

Peta jalan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan pihak terkait.

Pasal 1 ayat 2 berbunyi: Percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemenuhan kebutuhan gula konsumsi dan industri serta peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tebu sebagai bahan bakar nabati (biofuel).

"Peta jalan (road map) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Presiden ini," bunyi Pasal 3 ayat 7 Perpres tersebut.

Lihat Juga : Pengusaha soal Rencana Kenaikan Harga Gula: Biaya Produksi Meningkat

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

26 Paket Proyek Rp4,14 T Terkait IKN Belum Ditender per 16 Juni******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut 26 paket proyek terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum ditender hingga 16 Juni 2023. Paket proyek tersebut bernilai Rp4,14 triliun.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menyebut sejatinya secara total terdapat 88 paket proyek IKN senilai Rp8,46 triliun.

"Yang belum ditenderkan sebanyak 29,5 persen atau 26 paket dengan nilai Rp4,14 triliun dikarenakan belum lengkapnya kriteria dan dokumen pendukung lainnya," kata Rachman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI, Selasa (20/6).

Sebanyak 40 paket yang dalam proses tender terbagi atas 6 paket atau 15 persen sudah penetapan dan 34 paket atau 85 persen belum penetapan.

"Kami terus melakukan percepatan-percepatan penetapan paket sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku," kata Rachman.

Kementerian PUPR menggelontorkan Rp62,27 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2024 dari APBN. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dari anggaran itu, sejak 2020 hingga 2023 pihaknya sudah menggelontorkan sebesar Rp36,72 triliun.

"Jadi hitungan kami untuk IKN 2020 sampai 2024 di sekitar Rp62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan," ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (7/6).

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

Diskon Tarif Tol Krian******

PT WaskitaToll Road (WTR ) melalui anak usahanya, PT Waskita Bumi Wira (WBW), memberikan diskon 11 persen hingga 35 persen bagi kendaraan yang melintasi Tol Krian-Gresik. Tarif diskon tersebut berlaku untuk semua golongan kendaraan mulai hari ini, Kamis (22/6), pukul 06.00 WIB.

"Dengan diskon tarif tersebut, maka pengguna jalan dengan kendaraan Golongan 1 akan dikenakan tarif Rp1.300 per km, di mana tarif normal adalah Rp1.506 pe km," ujar Corporate Secretary Waskita Toll Road Alex Siwu dalam keterangan resmi.

Lalu, pengguna jalan dengan kendaraan golongan II, III, IV dan V dikenakan tarif diskon Rp1.500 per km, turun dari tarif normal Rp2.259 per km untuk golongan kendaraan II dan III dan tarif normal Rp3.012 per km untuk golongan kendaraan IV dan V.

Diskon tarif tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para pengguna jalan, selain itu juga sebagai bentuk kontribusi perusahaan untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas dalam menyambut libur Hari Raya Iduladha dan Libur Sekolah.

"Pemberlakuan diskon tarif tersebut juga diharapkan dapat berdampak positif terhadap WBW, khususnya dalam rangka peningkatan volume lalu lintas Tol Krian - Gresik secara keseluruhan," ujar Alex.

Adapun pada Junction Wringinanom yang sudah beroperasi sejak 22 Februari 2023 tetap dikenakan tarif normal dengan besaran tarif dari Junction Wringinanom menuju Lebani Gresik dan sebaliknya sebesar Rp5.500 (Gol. IV dan V), Junction Wringinanom menuju Belahanrejo dan sebaliknya sebesar Rp10.500 (Gol. I), Rp15.500 (Gol. II dan III), dan Rp21 ribu (Gol. IV dan V).

Lalu, Junction Wringinanom menuju Cerme dan sebaliknya sebesar Rp32 ribu (Gol. I), Rp48 ribu (Gol. II dan III), dan Rp64 ribu (Gol. IV dan V), serta Junction Wringinanom menuju Bunder dan sebaliknya sebesar Rp42 ribu (Gol. I), Rp63 ribu (Gol. II dan III), dan Rp84 ribu (Gol. IV dan V).

Direktur Pengendalian & K3LMP Mokh Sadali menyampaikan kehadiran Tol Krian - Gresik saat ini mempermudah akses pengguna jalan khususnya masyarakat Gresik yang akan berpergian ke wilayah lainnya di Jawa Timur.

"Adanya Tol Krian - Legundi - Bunder mempermudah akses dari Krian ke Bunder di Gresik, ditambah adanya Junction Wringinanom, tentunya akses masuk dan keluar Jalan Tol Krian - Gresik semakin mudah, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat." jelas Sadali pada keterangan yang sama.

Ruas Tol Krian - Gresik terdiri dari 3 seksi yaitu Krian - Kedamean, Kedamean - Boboh dan Boboh - Bunder, dengan total panjang 29 km dan telah beroperasi secara penuh.

Saat ini, Tol Krian - Gresik menjadi akses pendukung peningkatan perekonomian bagi kelancaran logistik, barang dan jasa di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, serta kawasan industri Krian.

[Gambas:Video CNN]

Jalan Taiyi Zheng di zaman kuno

BPK Temukan Banyak Masalah di Proyek BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak masalah dalam pelaksanaan proyek di BUMN.

Pertama, soal pemanfaatan penyertaan modal negara (PMN) oleh sejumlah BUMN. Masalah terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam laporan itu, mereka menyebut masalah terkait pengelolaan PMN di 13 BUMN. BPK menyebut 13 proyek di BUMN yang didanai dengan Rp10,49 triliun hingga saat ini belum selesai. 

Atas masalah itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Wakil Menteri BUMN untuk mereview kembali penggunaan dana PMN.

Masalah kedua,terkait penugasan jangka panjang kepada PT Hutama Karya (HK) dalam membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) berjalan lambat.

Lihat Juga : ANALISISPantaskah Tunjangan Kinerja PNS Naik?

Masalah terkait pencairan PMN yang berjalan lambat. Padahal kata mereka, BUMN yang mendapat penugasan jangka panjang dan untuk hajat hidup orang banyak, proyek pekerjaan harus segera dikerjakan tanpa menunggu PMN cair.

Karena masalah itu, selama 2019-2021 PT HK melakukan bridging pinjaman jangka pendek demi memenuhi pendanaan proyek. Pinjaman akan ditutup setelah PMN cair sebesar Rp4,25 triliun dengan bunga pinjaman sebesar Rp101 miliar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT HK menanggung tambahan beban keuangan perusahaan dari 2019-2021 berupa bunga pinjaman jangka pendek sebesar Rp101,00 miliar dalam rangka memenuhi pendanaan pengusahaan JTTS.

Masalah ketiga,terkait penugasan pemerintah terhadap PLN. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kepada PLN ternyata tidak mendapatkan prioritas alokasi PMN.

Karena masalah itu, PLN harus menambah pinjaman sebesar Rp10 triliun dengan beban bunga sebesar Rp529 miliar. PT PLN akan menanggung tambahan beban keuangan masing-masing sebesar  Rp529 miliar.

BPK merekomendasikan Menteri BUMN untuk menyusun langkah-langkah mitigasi risiko terkait kekurangan pendanaan di BUMN pada penugasan jangka panjang.

BPK juga mengusulkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertimbangkan penyediaan fasilitas pendanaan dari perbankan yang tidak memberatkan BUMN yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah.

"Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan PMN di BUMN mengungkapkan temuan 10 kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 2 permasalahan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (3E) dengan nilai mencapai Rp10,49 triliun," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Menantu Kaisar Abadi

Dirut Jamin Tak Ada PHK dari Merger Perum PPD dan Damri******

Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin menegaskan tak akan ada pemutusan hubungan karyawan (PHK) dari merger Perum Damri dengan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). 

Keputusan merger ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perum PPD ke Dalam Perum Damri yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Juni 2023.

Dalam PP tersebut, kekayaan Perum PPD disebut akan beralih kepada Perum Damri setelah dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Dengan begitu, Perum Damri resmi menjadi satu-satunya Perusahaan Umum Berbasis Jalan Milik Negara.

"Tidak ada (PHK), (karyawan) diserap semua ke Damri," jelasnya, dalam acara Perayaan Penggabungan di Hotel JS Luwansa, Senin (19/6).

Dengan penggabungan ini, Direktur Keuangan Perum Damri Joni Prasetiyanto menambahkan Perum Damri menargetkan laba bisa meningkat atau bertambah hingga Rp750 miliar sampai 2027 mendatang.

"Kalau dari kajian buku putih yang telah kami susun dengan konsultan pendamping PMO itu diharapkan hingga 2027 kami bisa menambah value creation-nya Rp750 miliar. Artinya pendapatan/revenue itu sampai 2027 mencapai Rp2,3 triliun," imbuhnya. 

[Gambas:Video CNN]

Rencana Promosi Pakan Meriam

Dirut Pastikan Tak Ada PHK Imbas Perum PPD Digabung dengan Damri******

Direktur Utama PerumDamri Setia N. Milatia Moemin memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan PerumPPD setelah resmi dilebur dengan Perum Damri.

Pemerintah memang telah resmi menggabung Perum PPD dengan Perum Damri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak ada (PHK), (karyawan) diserap semua ke Damri," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Senin (19/6).

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo yang hadir dalam acara perayaan penggabungan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Pencapaian ini ia nilai menjadi salah satu milestonepenting dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN transportasi jalan.

"Penggabungan ini merupakan inisiatif Kementerian BUMN sebagai upaya penguatan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap mobilitas masyarakat dan konektivitas nasional yang sekaligus menciptakan nilai tambah (value creation) dan sustainabilitybagi perusahaan BUMN," jelas pria yang akrab disapa Tiko ini.

Menurut Tiko, penggabungan BUMN dengan sektor yang sama memang menjadi bagian dari komitmen Menteri BUMN Erick Thohir dalam melakukan perampingan perusahaan. Tujuannya untuk memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan bisnis agar tidak terjadi tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis yang sama.

Tiko berharap setelah penggabungan ini Perum Damri dapat bekerja secara lebih efisien dan produktif, baik dalam menjalankan bisnisnya secara komersial, maupun dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam memberikan layanan mobilitas masyarakat di daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan).

"Perum Damri diharapkan melakukan kerja sama dan meningkatkan integrasi multimoda dengan perusahaan moda transportasi lain, sehingga dapat menjadi akselerator feeding systempada moda transportasi lain seperti Bus, Kereta Api, Kereta Cepat, MRT, LRT, dan bahkan Pesawat Udara," pungkas Tiko.

[Gambas:Video CNN]