qq828 687Jutaan kata 509798Orang-orang telah membaca serialisasi
《rtp bandit4d》
Xi Jinping Larang Pedagang Kaki Lima di Beijing******
Presiden China Xi Jinping menentang pencabutan pembatasan pedagang kaki limadi Beijing. Artinya, ia ingin pedagang kaki lima tetap dibatasi ruang geraknya untuk berjualan.
Hal ini menandakan perpecahan dalam pemerintah China atas perubahan kebijakan untuk mengatasi naiknya angka pengangguran. Melansir CNN Business, Kamis (18/5), ini adalah pertama kalinya pemimpin tertinggi China berbicara secara terbuka menentang upaya menghidupkan kembali 'ekonomi kios jalanan.
Namun, masih belum jelas apakah Beijing harus mematuhi pandangan Xi dan melarang pedagang kaki lima.
Beijing merupakan kota besar berpenduduk 22 juta orang, yang telah melonggarkan aturan pembatasan pedagang kaki lima selama beberapa bulan terakhir.
Pemerintah kota mendorong orang untuk mendirikan warung pinggir jalan atau gerobak di daerah tertentu, di mana mereka dapat menjual makanan khas setempat, makanan ringan, pakaian atau mainan.
Pencabutan pembatasan terjadi setelah Zibo, kota industri yang dulunya kurang dikenal, menjadi viral karena kedai barbeque berkonsep outdoor mulai tren dan menginspirasi kota-kota lain untuk meniru kesuksesannya.
Sementara itu, Perdana Menteri Li Keqiang menggembar-gemborkan gagasan menciptakan lapangan kerja dengan mendorong pedagang kaki lima untuk mendirikan toko di seluruh China, di tengah kemerosotan ekonomi akibat pandemi covid-19 pada 2020.
Namun, pidato Keqiang itu dengan cepat ditolak oleh rekan dekat Xi, yang menyebut pedagang kaki lima tidak higienis dan tidak beradab.
Para analis kemudian mengatakan bahwa menjajakan kaki lima adalah sesuatu yang tidak disukai Xi Jinping karena dianggap menodai citra China yang sukses dan modern. Gagasan pedagang membanjiri jalan-jalan kota metropolitan juga bertentangan dengan visi Xi tentang China sebagai negara adidaya yang maju dan berteknologi tinggi.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Xi Jinping Larang Pedagang Kaki Lima di Beijing******
Presiden China Xi Jinping menentang pencabutan pembatasan pedagang kaki limadi Beijing. Artinya, ia ingin pedagang kaki lima tetap dibatasi ruang geraknya untuk berjualan.
Hal ini menandakan perpecahan dalam pemerintah China atas perubahan kebijakan untuk mengatasi naiknya angka pengangguran. Melansir CNN Business, Kamis (18/5), ini adalah pertama kalinya pemimpin tertinggi China berbicara secara terbuka menentang upaya menghidupkan kembali 'ekonomi kios jalanan.
Namun, masih belum jelas apakah Beijing harus mematuhi pandangan Xi dan melarang pedagang kaki lima.
Beijing merupakan kota besar berpenduduk 22 juta orang, yang telah melonggarkan aturan pembatasan pedagang kaki lima selama beberapa bulan terakhir.
Pemerintah kota mendorong orang untuk mendirikan warung pinggir jalan atau gerobak di daerah tertentu, di mana mereka dapat menjual makanan khas setempat, makanan ringan, pakaian atau mainan.
Pencabutan pembatasan terjadi setelah Zibo, kota industri yang dulunya kurang dikenal, menjadi viral karena kedai barbeque berkonsep outdoor mulai tren dan menginspirasi kota-kota lain untuk meniru kesuksesannya.
Sementara itu, Perdana Menteri Li Keqiang menggembar-gemborkan gagasan menciptakan lapangan kerja dengan mendorong pedagang kaki lima untuk mendirikan toko di seluruh China, di tengah kemerosotan ekonomi akibat pandemi covid-19 pada 2020.
Namun, pidato Keqiang itu dengan cepat ditolak oleh rekan dekat Xi, yang menyebut pedagang kaki lima tidak higienis dan tidak beradab.
Para analis kemudian mengatakan bahwa menjajakan kaki lima adalah sesuatu yang tidak disukai Xi Jinping karena dianggap menodai citra China yang sukses dan modern. Gagasan pedagang membanjiri jalan-jalan kota metropolitan juga bertentangan dengan visi Xi tentang China sebagai negara adidaya yang maju dan berteknologi tinggi.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Shunsaku Sagami, Miliarder Baru Jepang Berharta Rp14,6 T******
Sosok Shunsaku Sagami menjadi salah satu orang terkayabaru di Jepangberkat bisnisnya yang memanfaatkan artificial intelligence.
Pria berusia 32 tahun itu merupakan pendiri dan CEO dari M&A Research Institute Holdings, sebuah perusahaan pialang penggabungan dan akuisisi.
Saham perusahaan tersebut melonjak dan naik lebih dari 340 persen sejak penawarannya pada Juni tahun lalu. Sekitar 73 persen dari saham perusahaan tersebut adalah miliknya, yang sekarang bernilai sedikit lebih dari US miliar setara Rp14,6 triliun (asumsi kurs Rp14.689 per dolar AS).
Sejauh ini, belum banyak yang menceritakan soal latar belakang Sagami khususnya masa kecil hingga remajanya.
Hanya saja, bisnis Sagami yang membawanya sebagai miliarder baru di Jepang ini berawal dari pengalamannya saat bekerja di bidang periklanan.
Pada 2015, ia mendirikan perusahaan media fashion bernama Alpaca yang kemudian diakuisisi oleh perusahaan agensi hubungan masyarakat terdaftar di Tokyo bernama Vector, dan kemudian diubah namanya menjadi Smart Media.
Lihat Juga :TAIPANJack Ma, Mantan Tour Guide yang Jadi Konglomerat Berharta Rp344 T |
Saat itu, Sagami berusia awal dua puluhan dan terus bekerja di perusahaan tersebut serta membantu dalam melakukan akuisisi lebih lanjut. Selama bekerja di sana, ia melihat adanya ketidakefisienan dalam proses pembuatan kesepakatan.
Tak hanya itu, Sagami sendiri juga menyaksikan bisnis kakeknya terpaksa ditutup karena tidak ada penerus yang dapat menjalankannya.
Berbekal pengalaman tersebut, Sagami akhirnya mendirikan M&A Research Institute untuk membantu melestarikan perusahaan kecil dan menengah (UKM) di Jepang. Apalagi, lebih dari 99 persen dari semua perusahaan di Jepang adalah UKM, di mana sekitar dua pertiga di antaranya tidak memiliki penerus.
Mengutip Forbes, perusahaan Sagami telah mahir dalam menyelesaikan transaksi dengan cepat, dengan rata-rata waktu penyelesaian transaksi sedikit lebih dari enam bulan, dibandingkan dengan rata-rata industri yang mencapai satu tahun.
Lihat Juga :Mengenal Nassim Road, Tempat Taipan RI Beli Rumah Rp2,3 T di Singapura |
Menurut laporan keuangan terbarunya, pada kuartal yang berakhir pada Desember 2022, perusahaan ini menyelesaikan 33 transaksi, sementara masih ada 426 transaksi lain yang sedang berlangsung.
Aktivitas M&A di Jepang telah meningkat pesat, mencapai rekor tertinggi sebanyak 4.304 transaksi pada 2022, menurut Recof, sebuah perusahaan Jepang yang melacak pasar M&A.
Transaksi ini meliputi transaksi besar hingga transaksi berukuran kecil yang menjadi target Sagami.
Tahun lalu, perusahaan investasi Amerika Serikat, KKR, memprivatisasi Hitachi Transport System Jepang dalam sebuah transaksi senilai US,2 miliar.
Transaksi-transaksi sebelumnya oleh M&A Research Institute termasuk penjualan perusahaan IT dengan pendapatan ¥200 juta tanpa penerus kepada pesaing dengan pendapatan ¥1,5 miliar yang mencari ekspansi.
Keberhasilan tersebut mendorong Sagami untuk melakukan penawaran umum perdana M&A Research Institute di pasar pertumbuhan bursa saham Tokyo pada Juni tahun lalu, kurang dari empat tahun setelah perusahaan ini didirikan.
[Gambas:Video CNN]
Label:situs slot terbaik gacor、kredivo bisa transfer ke bank lain、toktokbet
Terkait:grup wa prediksi togel、voucher vidio premier、link slot bonus 100 persen、slot terpercaya indonesia、tafsir mimpi 4d bergambar、hohotogel、meta777、rumus kakek zeus、situs yang bagus hari ini、jam gacor starlight christmas
bab terbaru:qq808(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir menargetkan dividen perusahaan pelat merah mencapai Rp80,2 triliun pada 2024 atau tidak berubah dari tahun ini.
"Kami tetap dengan BUMN paling tidak berusaha menyamakan dividen yang kita berikan seperti tahun ini sebenarnya walaupun cukup berat," ucapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (15/6).
Erick merinci besaran target itu terdiri dari Rp26,5 dividen BUMN Tbk dan Rp53,7 triliun BUMN Non-Tbk.
Meski demikian, Erick mengatakan angka-angka itu belum pasti. Pasalnya saat ini masih pertengahan tahun. Apalagi, dividen BUMN bergantung pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Namun, ia berjanji akan terus mendorong seluruh BUMN menyampai angka-angka yang sudah ditetapkan sebagai key performance indicator (KPI).
"Insyaallah kami sudah review dua Minggu ini kami masih confidenceangka ini walaupun tentu kita bisa lihat berjalan enam bulan ke depan. Kalau situasi ekonomi global tentu makin menyulitkan, ya tapi hari ini kami masih lihat angka ini masih bisa," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Bos jalan tol Jusuf Hamka menagih utangsebesar Rp800 miliar kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Utang ini bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998.
Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.
Sampai akhirnya Jusuf menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015. MA dalam putusannya memerintahkan pemerintah membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.
Lalu, pria yang akrab di sama Babah Alun itu dipanggil Kepala Biro Hukum Kemenkeu Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.
Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.
"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/6).
[Gambas:Video CNN]
Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.
Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.
Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.
Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.
Lihat Juga :Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T |
Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.
"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.
Karena tak lekas dibayar, Jusuf Hamka sekarang ini bersikukuh agar pemerintah membayarnya Rp800 miliar.
"Sekarang saya tidak mau dibayar Rp179 miliar. Itu 2016, inflasi sekarang sudah naik berapa persen. Jangan menang-menangan dong," katanya.
PT Timahmencatatkan produksi, pendapatan, dan laba turun dalam tiga tahun terakhir.
Direktur Utama PT Timah Ahmad Dani Virsal mengatakan produksi bijih timah turun 26 persen ke 14.855 ton pada 2023 dari 20.079 ton pada 2022. Produksi juga turun dari 2021 yang mencapai 24.670 ton.
Pendapatan perusahaan juga turun 3 persen ke Rp8 triliun pada 2023 turun dari Rp12 triliun pada 2022.
Laba perusahaan, sambungnya, juga turun dari Rp1,30 triliun pada 2021 menjadi Rp1,04 triliun pada 2022. Bahkan perusahaan mengalami kerugian di 2023.
"Perusahaan mengalami kerugian di 2023 sebesar lebih kurang Rp450 miliar," katanya.
Melihat kinerja perusahaan yang anjlok, anggota komisi VI DPR lantas mencecar Ahmad Dani. Apalagi PT Timah sedang terlilit kasus korupsi yang menyebabkan kerugian ekologis hingga Rp271 triliun.
Anggota Komisi VI Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan angka Rp271 triliun cukup fantastis. Ia pun menceritakan pernah berkunjung ke PT Timah dan bertanya ke masyarakat sekitar.
Masyarakat sekitar, katanya, mengatakan memang PT Timah tidak mengurus kawasan pertambangan dengan benar.
"Maka pantas kalau kemudian banyak pemain-pemain ilegal masuk ke situ dan kemudian memanfaatkan celah-celah di luar konteks kemampuan manajemen," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan PT Timah, Selasa (2/4).
Senada, anggota komisi VI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK mengatakan kerugian sebesar Rp271 triliun tersebut menjadi ironi di tengah penurunan pendapatan perusahaan setiap tahun. Apalagi Rp271 triliun tersebut baru kerugian ekologis.
Meski baru menjabat kurang dari setahun sebagai direktur utama , Amin mengatakan Ahmad Dani harusnya tau soal kasus dugaan korupsi tersebut.
"Yang korupsi itu gerombolan pak, sebagian dari manajemen PT Timah sendiri. Jadi enggak mungkin enggak tahu, dan bapak memang harus tahu," katanya.
Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah. Mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.
"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).
Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.
Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.
Lihat Juga : |
"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.
Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Banyak perusahaan diJawa Baratyang melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara dicicil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mengungkap, ada belasan laporan yang mereka terima terkait dengan pembayaran THR.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan ada 18 aduan THR yang pihaknya terima. Dari aduan-aduan itu terkait dengan pembayaran THR yang tidak sesuai aturan.
"(Kebanyakan laporan) Kurang bayar dan hak THR bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Tenaga Harian Lepas," ujar Firman, saat dihubungi, Selasa (2/4).
"Karawang lima, Kabupaten Bekasi satu, Kota Bogor satu, Kota Bandung satu, Kabupaten Bandung Barat empat, Kabupaten Bandung satu, Kabupaten Indramayu empat, dan Kota Cirebon satu aduan," ungkapnya.
Firman mengingatkan perusahaan yang tidak membayar hak THR sesuai aturan dipastikan mendapatkan sanksi.
"Mulai dari denda 5 persen dari THR yang harus dibayarkan, sampai dengan sanksi administratif dari terguran tertulis sampai dengan pembekuan izin usaha. Sanksi nanti berlaku pada saat lewat H-7," katanya.
[Gambas:Video CNN]
《rtp bandit4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,rtp tertinggi hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp bandit4d》bab terbaru。