bonus member baru tanpa deposit

34 togel 702Jutaan kata 917412Orang-orang telah membaca serialisasi

《bonus member baru tanpa deposit》

Pemdes Panembangan Banyumas rintis desa wisata berbasis kawasan******

Banyumas (ANTARA) - Pemerintah Desa (Pemdes) Panembangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, merintis desa wisata berbasis kawasan dengan destinasi unggulan berupa eduwisata minapadi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

"Hal ini sejalan dengan keinginan Pemerintah Kecamatan Cilongok untuk mengembangkan desa wisata berbasis kawasan," kata Kepala Desa Panembangan Untung Sanyoto di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jumat siang.

Bahkan, kata dia, para kepala desa se-Kecamatan Cilongok sempat difasilitasi untuk mengikuti kegiatan studi banding pengelolaan desa wisata berbasis kawasan di Malang dan Borobudur.

Dalam kegiatan tersebut, lanjut dia, para kepala desa berdiskusi dengan Yayasan Prasetiya Mulya yang ditindaklanjuti dengan survei lokasi.

"Kami memang punya semangat meskipun belum punya ilmu untuk mengelola wisata itu, sehingga kami punya semangat untuk mengelola potensi itu menjadi desa wisata," katanya saat peresmian program kegiatan Community Development(Comdev) Universitas Prasetiya Mulya yang didukung Perum LKBN ANTARA selaku mitra kolaborasi.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya merintis desa wisata berbasis kawasan minapadi yang dikelola oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis) Desa Panembangan untuk mengangkat potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Ia mengharapkan ke depan ada sekolah-sekolah unggulan dari berbagai daerah termasuk Jakarta yang melaksanakan wisata edukasi minapadi di Desa Panembangan.

Dengan demikian, lanjut dia, hal itu bisa meningkatkan perekonomian warga desa yang berada di kaki Gunung Slamet sebelah selatan tersebut.

"Di sini sudah ada beberapa rumah warga yang siap dijadikan sebagai homestay," kata Untung.

Ketua Pokdarwis Desa Panembangan Anto mengatakan pihaknya dalam mengelola kegiatan desa wisata masih semi mandiri karena belum tersentuh Dana Desa.

Oleh karena itu, kata dia, pengelolaan desa wisata hanya mengandalkan hasil pendapatan parkir pengunjung untuk menambah fasilitas.

Kendati demikian, dia tetap bersemangat untuk terus mengembangkan desa wisata berbasis kawasan minapadi.

Sementara itu, Desk of Comdev Universitas Prasetiya Mulya Yahya Ayyashy Farhani bersyukur karena luaran dari kegiatan yang dilaksanakan di Desa Panembangan dapat terealisasi tepat waktu sesuai dengan target.

"Untuk kelompok di Desa Panembangan ini kami sebenarnya melaksanakan beberapa luaran. Luaran yang pertama adalah penambahan saung UMKM untuk pelentingan revenue dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau pemasukan dari BUMDes," katanya.

Dengan demikian, kata dia, di saung UMKM tersebut akan lebih banyak pelaku usaha yang dapat berjualan.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga membuat papan penunjuk destinasi wisata terintegrasi yang ada di Desa Panembangan.

"Panembangan ini sebenarnya potensinya banyak namun memang kalau di Google itu yang benar-benar ter-highlightbaru minapadinya ini saja. Makanya kelompok adik-adik mahasiswa yang ada di Panembangan ini mengusulkan bagaimana kalau wisata-wisata lain dapat terekspos," katanya.

Menurut dia, kegiatan terakhir berupa penanaman pepohonan sesuai usulan Ketua Pokdarwis Desa Panembangan karena suasana kawasan minapadi terasa panas terik pada siang hari meskipun terlihat cukup hijau dengan adanya tanaman padi.

Ke depan, kata dia, pihaknya berencana melakukan penambahan tong sampah dan perbaikan saung di kawasan minapadi karena beberapa saung terlihat masih bocor ketika hujan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Tengah Teguh Imam Wibowo mengapresiasi semangat Pemdes Panembangan beserta pokdarwisnya untuk merintis desa wisata berbasis kawasan dan ke depan diharapkan makin berkembang.

Kendati demikian, dia mengharapkan kondisi alam di sekitar kawasan eduwisata minapadi tersebut dapat dipertahankan agar wisatawan makin tertarik untuk berkunjung.

"Kalau saya lihat di sini ada Gunung Slamet, pemandangan yang indah ini. Saya juga sangat menikmati kondisi alamnya," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan Perum LKBN ANTARA sangat mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata seperti yang dilakukan di Panembangan.

Ia mengharapkan kolaborasi Perum LKBN ANTARA dan Universitas Prasetiya Mulya dapat terus dilanjutkan, baik di Jawa Tengah maupun daerah lain.

"Karena ANTARA mempunyai tugas untuk mengangkat potensi lokal melalui pemberitaan. Jadi kalau ada event yang berkaitan dengan potensi lokal, kami akan beritakan," kata Teguh.

Baca juga: Kepulauan Seribu miliki "Desa Image" untuk dorong pertumbuhan wisata
Baca juga: Jateng dorong pengembangan desa wisata lewat digitalisasi
Baca juga: Kemenparekraf fasilitasi 10 desa wisata Gorontalo pelatihan pemasaran
 

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：qqgaming、acak77、ligabandar

Terkait：judi 4d slot、emas188、daftar situs online、ingin dapat uang、cara memakai voucher indomaret、100 buku mimpi、slot hari ini yang lagi gacor、raja89、naga168、koi 202 slot login

---

---

bab terbaru：slot88 resmi（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08