pinjol ringan pinjam

Halo, pacar selebriti

qqmas

Garuda Indonesia Resmi Buka Penerbangan Umrah dari Bandara Kertajati******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Garuda Indonesia Tbk resmi membuka rute penerbangan langsung ke Arab Saudidari Bandara Internasional Kertajati, Majalengka pada Minggu (6/8).

Penerbangan langsung tersebut dilayani melalui rute penerbangan Kertajati - Jeddah PP dan dioperasikan dengan armada B777-300 ER. Pada penerbangan perdana tersebut perusahaan mengangkut sedikitnya 370 calon jemaah umrah ke Jeddah.

Penerbangan Kertajati-Jeddah PP dilayani sekali sepekan, yaitu pada Minggu pukul 11.40 WIB dan dioperasikan dengan GA 902. Penerbangan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz pada pukul 17.30 LT.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pembukaan rute penerbangan langsung ke Tanah Suci ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap pengembangan bandara Kertajati sebagai hub penerbangan di Jawa Barat.

Selain itu, penerbangan tersebut juga merupakan upaya perusahaan sebagainational flag carrierdalam menghadirkan penerbangan langsung menuju Tanah Suci bagi masyarakat Jawa Barat.

"Hadirnya penerbangan langsung ke Tanah Suci dari Kertajati ini juga merupakan upaya kami dalam mengoptimalkan peluang pasar umrah yang saat ini terus tumbuh khususnya dari wilayah Jawa Barat," jelas Irfan melalui keterangan resmi.

Ia menuturkan layanan penerbangan umrah dari Kertajati juga sejalan dengan upaya optimalisasi kapasitas produksi yang dilaksanakan perusahaan.

Perusahaan juga terus mengoptimalkan rute penerbangan dengan kinerja yang positif termasuk melalui pengembangan perjalanan umrah sebagai salah satu pangsa pasar unggulan di Indonesia.

Irfan berharap pembukaan penerbangan langsung ke Tanah Suci dari bandara Kertajati ini dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat Jawa Barat. Adapun nilai tambah itu bisa didapat melalui ragam aksesibilitas langsung untuk menjalankan ibadah ke Tanah Suci dengan waktu yang lebih efisien.

"Juga di saat yang bersamaan dapat turut memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, khususnya melalui Majalengka dan sekitarnya," tutup Irfan.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Lei Wu

macan123 slot

Subsidi Konversi Motor Listrik Berpeluang Naik Jadi Rp10 Juta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah tengah mengkaji kenaikan subsidi konversi motor listrik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta. Hal itu dilakukan agar masyarakat beralih dari motor berbahan bakar bensin ke listrik.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan rencana itu juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menurunkan tingkat polusi udara di Jabodetabek.

"Penguatan kendaraan listrik, ada wacana insentif dari Rp7 juta ke Rp10 juta untuk motor listrik konversi, mempermudah urusan," kata Ridwan usai rapat di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8).

"Tanya sama Pak RK (Ridwan Kamil), yang penting kan bukan dari mulut saya. Pasti kebijakannya di saya," katanya singkat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengimbau agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik agar tercipta kualitas udara yang baik, khususnya di Jakarta. Menurutnya, kontribusi kendaraan bermotor bahan bakar fosil terhadap polusi udara lebih dari 50 persen.

"Oleh karenanya kami mengajak masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Kalau penggunaannya menjadi masif, diharapkan dapat menurunkan polusi yang terjadi di kota-kota besar," ujar Budi, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (13/8).

Realisasi program subsidi konversi motor listrik Rp7 juta sendiri masih terbilang minim. Per Juli lalu, realisasinya baru sekitar 5.000 unit. Padahal, pemerintah menargetkan realisasi subsidi menjangkau 200 ribu unit.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Berbahagialah para gadis petani

judi bola 88

Komnas Perempuan: Mulurnya peraturan pelaksana UU TPKS berefek domino******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mulur berefek domino pada penanganan kasus kekerasan seksual.

"Tidak optimalnya upaya penguatan lembaga layanan berbasis pemerintah dan berbasis komunitas. Pemantauan juga belum jalan, penguatan kapasitas aparat masih kurang," kata Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024" di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk lembaga HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Dijanjikan tahun lalu disahkan, tapi sampai sekarang belum," katanya.

Tahun 2024 yang merupakan tahun politik juga ditengarai memiliki andil dalam membuat penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS semakin mulur.

Komnas Perempuan saat ini sedang menyiapkan draf pemantauan pelaksanaan UU TPKS yang prosesnya melibatkan lembaga-lembaga layanan.

Baca juga: KemenPPPA: Pembahasan RPP Dana Bantuan Korban masih butuh waktu

Langkah ini sebagaimana amanat Pasal 83 Ayat 1 dan 4 UU TPKS.

"Komnas Perempuan menggerakkan tiga lembaga, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," katanya.

Pemerintah menyepakati pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; dan RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS, saat ini masih menunggu paraf persetujuan.

RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS dalam tahap harmonisasi.

Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masih akan dirapatkan kembali.

Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan TPKS telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14.

Baca juga: Menteri PPPA: Perkuat SDM penyedia layanan implementasikan UU TPKS
Baca juga: KND minta APH tak gunakan keadilan restoratif untuk perkara TPKS
Baca juga: LNHAM dorong percepatan pengesahan peraturan pelaksanaan UU TPKS

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

tribun855

Sodetan Ciliwung, Digagas 2012 Lalu Macet Pembebasan Lahan 5 Tahun******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meresmikanSodetan Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (31/7).

Proyek penangkal banjir itu sebenarnya telah ia gagas sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam. Sodetan Ciliwung pun mulai dibangun pada 2013.

Jokowi mengusulkan pembangunan dua terowongan berdiameter 3,5 sepanjang 1.268 meter. Terowongan itu berfungsi mengalirkan sebagian debit banjir Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kali Cipinang.

Ahok sempat mengalami kendala dalam membangun Sodetan Ciliwung. Ia menghadapi resistensi warga Bidara Cina yang lahannya harus dibebaskan untuk pembangunan.

Karenanya, Ahok merevisi target penyelesaian Sodetan Ciliwung dari Oktober 2015 menjadi 2017. Pada saat bersamaan, sejumlah aturan Pemprov DKI Jakarta yang menjadi landasan hukum Sodetan Ciliwung dibatalkan pengadilan.

PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2779/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju KBT pada 25 April 2016.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pun memerintahkan penundaan pembangunan inlet Sodetan Ciliwung. Putusan itu berdasarkan gugatan terhadap SK Gubernur No 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta No 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur.

Masa kepemimpinan Ahok pun usai. Ia digantikan oleh Anies Baswedan pada 2017. Mula menjabat, Anies sempat menyebut warga Bidara Cina sudah sepakat pembebasan lahan demi Sodetan Ciliwung.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, upaya pembebasan lahan untuk proyek sodetan era Anies setidaknya tercatat berproses sekitar Agustus 2022. Warga dan pemerintah kala itu sepakat untuk pembebasan empat bangunan dengan nilai ganti untung pada 5 Oktober 2022.

Proyek ini pun tak berlanjut karena Anies lengser. Awal tahun ini, Jokowi kembali menaruh perhatian kepada pembangunan Sodetan Ciliwung. Ia memerintahkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menuntaskan proyek bernilai sekitar Rp1,2 triliun ini.

Mandeknya pembangunan Sodetan Ciliwung karena pembebasan lahan juga diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia menyebut proyek ini jalan di tempat selama lima tahun.

Bukti itu bisa dilihat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR selama lima tahun belakangan kemarin.

"Benar itu (pembebasan lahan membuat proyek mandek). Kalau mau bukti ya, DIPA PUPR selama hampir 5 tahun itu nol, untuk semua pengendalian banjir di Jakarta. Karena nggak ada pembebasan lahan," katanya seperti dikutip dari detikfinance.com, Selasa (1/8).

Tak hanya Sodetan Ciliwung saja, ia mengatakan tidak adanya pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta membuat normalisasi Kali Ciliwung juga mandek.

Tercatat dari 33 kilometer (km), sampai sekarang masih tersisa 17 km yang belum dibangun. Dengan kata lain, normalisasi Kali Ciliwung baru terealisasi 16 km saja.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

slot demo cleocatra

Erick Thohir Ungkap 3 Biang Kerok Polusi Jakarta Tinggi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merinci tiga penyebab polusi udaraDKI Jakarta tinggi.

"Lihat polusi udara di Jakarta (tinggi) karena tiga hal. Satu kendaraan, kedua pabrik, ketiga pembangkit tenaga listrik," katanya dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Secara khusus, Erick menyoroti emisi kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. Oleh karena itu, ia meminta Indonesia harus segera beralih ke energi bersih.

"Kita harus mengintervensi. Kalau kita khawatir polusi, mau enggak mau kita harus melakukan perubahan dengan hidup kita. Salah satunya penggunaan motor dan mobil listrik, lalu juga penggunaan biofuel," tutur Erick.

"Brasil sudah sukses menggunakan biofuel, lihat langit di Brasil biru. Artinya kita bisa karena kita punya sumber daya alam (SDA) ini, yang harus kita hilirisasi, yang kita jadikan keekonomian bangsa kita," tambahnya.

Kendati, Erick tak ingin itu semua hanya digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menurutnya, negara-negara lain juga harus mencicipi inovasi Indonesia yang bertekad menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

Lihat Juga : ANALISISBatuk Jokowi, Polusi Ibu Kota dan Bantahan KLHK soal Kepungan PLTU

Salah satu yang diupayakan pihaknya adalah mendorong industri gula di tanah air. Erick menegaskan manfaat gula bukan hanya untuk konsumsi, melainkan kebutuhan kendaraan dalam bentuk biofuel.

"Kita itu bukan negara yang swasembada BBM lagi, itu 80-an. Artinya industri gula yang hari ini lebih banyak impor daripada produksi harus kita lawan ke depan, harus kita ubah. Masa impor gula terus," tutupnya.

Di lain sisi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut batuk-batuk selama empat pekan terakhir imbas pengaruh buruknya kualitas udara Jakarta. Kabar ini diungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang mengklaim Jokowi sudah periksa langsung ke dokter.

"Presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir empat minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan, dokter menyampaikan, ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk," kata pria yang akrab disapa Sandi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8) lalu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan buruknya kualitas udara Jakarta imbas kontribusi debu. Selain itu, masifnya penggunaan kendaraan pribadi menjadi faktor yang memperparah polusi Jakarta.

Kendati, kementerian pimpinan Siti Nurbaya itu menampik buruknya kualitas udara Jakarta adalah dampak kepungan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bertenaga batu bara di sekitar Ibu Kota.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro membantah klaim kepungan emisi PLTU berbekal hasil satelit Sentinel-5P yang memuat informasi sebaran tropospheric column density untuk beberapa gas, termasuk nitrogen dioksida (NO2). Sigit mencontohkan emisi di sekitar PLTU Suralaya, Banten tidak menyebar ke Jakarta.

"Kita juga melakukan studi untuk PLTU, juga untuk menjawab apakah (emisi) PLTU masuk ke Jakarta atau tidak. Sudah terkonfirmasi, bahwa sebagian besar masuk ke Selat Sunda, tidak ke arah Jakarta," tuturnya dalam Media Briefing: Kualitas Udara di Wilayah Jabodetabek, dikutip dari YouTube KLHK, Minggu (13/8).

Faktanya, ada 16 PLTU batu bara yang mengepung Jakarta, yakni 10 di Banten dan 6 lainnya di Jawa Barat.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Paviliun Tianxuan

erek 43

Faisal Basri Sebut TKA China di Smelter Nikel Tak Punya Visa Kerja******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ekonom Senior Faisal Basri mengungkap banyak tenaga kerja asing (TKA) asal China di smelter nikel Indonesia yang tak memiliki visa kerja.

Dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Faisal mengungkapkan banyak skandal yang harus dibongkar di balik kebijakan hilirisasi nikel.

Skandal mulai dari masalah TKA nonskill asal China yang masuk tanpa visa/paspor kerja hingga keuntungan dari hilirisasi yang didominasi oleh Negeri Panda itu.

Selain masalah tenaga kerja, Faisal juga menyinggung soal keuntungan dari hilirisasi ekspor nikel yang didominasi oleh China.

Ia menyebut kebijakan hilirisasi nikel adalah sebuah ketololan yang luar biasa.

Pasalnya, harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai.

"Kenapa saya bilang tolol? Pertama,harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," jelasnya.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Kedua,trader hingga surveyor ditentukan oleh pihak smelter.

"Karena tambang enggak bisa dijual langsung ke smelter harus lewat trader, tradernya dia yang menentukan. Lalu sebelum menentukan trader harus lewat surveyor, surveyornya dia yang menentukan," katanya.

Faisal mengungkapkan hampir semua modal dalam proses hilirisasi dilakukan oleh pemerintah.

"Modalnya dari mereka, keuntungannya ke China semua dan dia mengeruknya luar biasa, cadangan kita 12 juta ton, sungguh ketololan yang luar biasa. Mereka gak tolol tapi mereka bersiasat tapi mereka berkolaborasi," katanya.

Sebab itu, Faisal berharap skandal ekspor nikel itu harus dibongkar usai selesainya rezim Presiden Joko Widodo.

"Kalau pak Jokowi sudah enggak berkuasa, dan penerusnya bukan orangnya dia, ini skandal wajib dibongkar," tukasnya.

Sementara itu Dirjen Imigrasi Silmy Karim membantah pernyataan Faisal Basri soal TKA China yang tak memiliki visa kerja tersebut. Ia mengatakan sejauh penelusuran Ditjen Imigrasi TKA China yang bekerja di proyek smelter masuk sesuai aturan.

Sejauh yang saya tahu sudah sesuai dengan aturannya. Jika ada yang melanggar tentu kami tindak," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

(dzu/agt)