cara pinjam bri online

Pacar hantuku

Shopify PHK 20 Persen Karyawan Meski Pendapatan Meroket******

Shopify mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 persen karyawannya meski pendapatan perusahaan meroket hingga US,51 miliar atau setara Rp22 triliun (asumsi kurs Rp14.673 per dolar AS).

PHK ini diumumkan langsung oleh CEO Shopify Tobias Lutke di situs resmi perusahaan. Ia mengatakan keputusan ini adalah hal yang berat bagi Shopify.

"Shopify akan menjadi lebih kecil sekitar 20 persen dan Flexport akan membeli Shopify Logistics. Ini berarti beberapa dari Anda akan meninggalkan Shopify hari ini," katanya, dikutip Jumat (5/5).

Ia berjanji bakal memberikan pesangon kepada para karyawan terdampak. Selain itu, ada beberapa paket lain yang akan didapatkan 20 persen karyawan Shopify yang terkena PHK.

"Bagi mereka yang meninggalkan kami hari ini, Anda akan menerima pesangon minimal gaji 16 minggu ditambah satu minggu untuk setiap tahun masa kerja di Shopify," tuturnya.

Ada juga tunjangan medis, layanan outplacementuntuk transisi karyawan ke pekerjaan atau karier baru, hingga gratis membawa pulang peralatan kantor yang dipegang saat masih menjadi karyawan. Selain itu, Tobi berjanji menggratiskan paket khusus Shopify bagi eks karyawan yang memilih melanjutkan menjadi wirausaha.

Mengutip Reuters,layanane-commerceasal Kanada itu mempekerjakan 11.600 karyawan dan kontraktor pada 31 Desember lalu. Dengan begitu, setidaknya ada sekitar 2.320 karyawan terdampak PHK.

Di hari yang sama pengumuman PHK, Tobi mengumumkan perusahaan mengantongi pendapatan US,51 miliar atau setara Rp22 triliun di kuartal I 2023. Angka ini lebih besar dari prediksi analis yang memperkirakan pendapatan Shopify hanya US,43 miliar.

Saham Shopify juga melonjak 28 persen setelah akuisisi Shopify Logistics oleh Flexport. Manuver ini diklaim menambah C miliar dolar atau setara Rp238 triliun valuasi perusahaan menjadi sekitar C3 miliar alias Rp1.117 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

menjadi penulis penyihir

Kronologi Utang Pemerintah Rp344 M ke Peritel Minyak Goreng******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih punya utang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Kala itu, harga minyak goreng kemasan menembus lebih dari Rp22 ribu per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah berada di kisaran Rp20 ribu per liter.

Muhammad Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan berdalih bahwa lonjakan harga minyak goreng di pasar adalah imbas kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat minyak goreng mahal terjadi sejak Oktober 2021. Lonjakan harga tersebut menjalar hingga tahun-tahun berikutnya di lini minyak goreng curah dan kemasan.

Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Duit tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar tersebut. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Februari 2023 silam.

Peritel surati Jokowi tuntut pembayaran utang Rp344 miliar dan ancaman mogok jualan

Kebingungan terjadi ketika Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang seharusnya berlaku sampai enam bulan malah diganti Permendag Nomor 6 Tahun 2022, hanya sebulan setelah dirilis. Hal ini menyebabkan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tak berlaku lagi.

Aprindo lantas bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang Rp344 miliar yang belum dibayar. Menurut Roy, pihaknya secara tegas menyampaikan ancaman kepada Jokowi bahwa jika utang tak kunjung dibayar maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

"Kami bersurat ke presiden, sampai kita sampaikan opsi, dari Aprindo akan melakukan inisiasi penghentian pembelian atau pengadaan minyak goreng," ujarnya dalam buka puasa bersama Aprindo, Kamis (13/4).

Kemendag minta pendapat Kejagung hingga diskusi bareng Aprindo

Kemendag lantas merespons ancaman Aprindo mogok jualan minyak goreng. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim berharap pengusaha ritel tak melaksanakan ancaman itu.

Isy mengatakan bakal ada masalah baru jika ancaman tersebut dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya akan bertemu Aprindo hari ini.

"Pertemuan dengan Aprindo kalau jadi besok (4/5). Sudah hubungi by lisan, by phone," ujarnya singkat di Kantor Kemendag, Rabu (3/5).

Di lain sisi, Kemendag turut meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyelesaian sengketa ini. Isy mengatakan langkah ini diambil agar Kemendag hati-hati dalam menentukan keputusan.

Isy menyinggung beberapa pendapat yang mengatakan jika permendag sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Oleh karena itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung," ujar Isyi di Kemendag, Jumat (14/4).

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan Surga

5 Tips Lolos Rekrutmen Bersama BUMN, Dibuka Besok 5 Mei 2023******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmengumumkan Rekrutmen Bersama BUMNbakal dibuka mulai besok, Jumat (5/5).

"Rekrutmen Bersama BUMN kembali lagi tahun ini! Kabar baik untuk kalian semua, milenial dan gen-z yang ingin bergabung menjadi keluarga besar BUMN. Catat tanggalnya, persiapkan diri, dan jangan lupa minta restu orang tua. Good luck!" kata Erick di akun Instagram resminya, dikutip Kamis (4/5).

Rekrutmen Bersama BUMN akan terbagi dalam 5 tahapan. Nantinya, kelulusan bakal diumumkan pada 16 Agustus 2023, tepat sehari sebelum HUT Kemerdekaan RI yang ke-78.

1. Menyiapkan kelengkapan dokumen dengan detail
Pastikan semua kebutuhan dokumen sudah lengkap dan perhatikan data, seperti email dan nomor HP yang diinput tidak salah agar tidak ada informasi yang terlewat.

2. Mengenali perusahaan yang dituju
Pastikan sebelum melamar sudah mengetahui latar belakang serta pencapaian yang diraih perusahaan tujuan. Ini akan meyakinkan rekruter pendaftar sudah riset dan paham mengenai perusahaan yang dituju.

3. Mempelajari kemampuan dan kelemahan diri
Dengan memahami keduanya, pendaftar lebih mudah mempersiapkan diri saat Rekrutmen Bersama BUMN. Di lain sisi, rekruter juga akan mudah Anda di posisi yang paling sesuai.

[Gambas:Instagram]

4. Mempersiapkan diri untuk wawancara

Pastikan Anda menyiapkan hal berikut ini:
- Memahami isi CV dan dapat menjelaskan alasan melamar pada posisi yang dituju
- Datang tepat waktu
- Berpakaian rapi.

5. Berdoa
Terakhir, jangan lupa berdoa demi kelancaran proses rekrutmen.

Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN

Cara, syarat daftar, dan ketentuan pendaftaran bisa diakses langsung di situs resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN, yakni rekrutmenbersama.fhcibumn.id. Namun, saat ini situs tersebut masih belum bisa diakses.

FHCI BUMN mewanti-wanti calon pendaftar agar tak tertipu selama proses rekrutmen. Semua informasi terkait rekrutmen bisa dicek melalui Instagram resmi FHCI dan Kementerian BUMN.

"Waspada penipuan! Informasi RBB 2023 hanya melalui akun official Instagram @kementerianbumn dan @fhci.bumn," tulis FHCI BUMN di Instagram.

Tahapan Rekrutmen Bersama BUMN

1. Registrasi
Meliputi proses pendaftaran dan seleksi administrasi oleh PIC BUMN dilakukan pada 5-20 Mei 2023. Pengumuman tahap ini dilakukan pada 1 Juni 2023.

2. Tes TKD dan Akhlak
Dengan pembobotan TKD (40 persen) dan akhlak (60 persen). Tes ini dilakukan pada 10-19 Juni 2023 dan diumumkan 28 Juni 2023.

3. Tes Bahasa Inggris
Threshold >450 dan ranking sesuai ratio. Tes berlangsung pada 8-12 Juli 2023 dan diumumkan pada 19 Juli 2023.

4. Tes oleh BUMN
Tes akan dilakukan pada 22 Juli 2023-9 Agustus 2023 dengan rincian:
- Tes Kompetensi Bidang
- User interview
- Sosmed Analytic & Digital
- Mindset
- MCU

5. Pengumuman Final
Pengumuman berdasarkan hasil kelulusan tes oleh BUMN yang diinput melalui sistem akan dilakukan pada 16 Agustus 2023.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Perang Surga

Garuda Indonesia Rugi Rp1,61 T di Kuartal I******

PTGarudaIndonesia (Persero) Tbk mencatatrugibersih sebesar US0,03 juta atau sekitar Rp1,61 triliun (asumsi kurs Rp14.700 per dolar AS) sepanjang kuartal I-2023.

Meski cukup besar, namun total kerugian ini lebih kecil atau turun dibandingkan kuartal I-2022 yang sebesar US4,14 juta atau setara Rp3,29 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan dengan kode emiten GIAA ini yang dikutip pada Rabu (3/5), kerugian perusahaan turun dibandingkan tahun lalu dikarenakan penjualan dan pendapatan yang melonjak.

Kerugian Garuda di paruh pertama tahun ini disebabkan oleh beban penjualan, beban umum dan administrasi, serta beban bunga utang yang lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Di kuartal I-2023 ini, beban penjualan Garuda tercatat sebesar US,58 juta. Sedangkan tahun lalu hanya US,31 juta.

Begitu juga dengan beban umum dan administrasi yang di tiga bulan awal ini tercatat US,76 juta, sedangkan tahun lalu hanya US,21 juta.

Kemudian, beban bunga dan keuangan Garuda saat ini naik jadi US0,74 juta dari sebelumnya hanya US,04 juta. Lalu, beban lainnya tercatat naik jadi US9,83 juta dari sebelumnya US6,81 juta.

Tak hanya alami kerugian, aset Garuda di kuartal I-2023 ini juga turun menjadi US,18 miliar atau Rp90,93 triliun dari sebelumnya sebesar US,23 miliar atau Rp91,65 triliun di kuartal I-2022.

[Gambas:Video CNN]

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]