situs online gacor hari ini 276Jutaan kata 21473Orang-orang telah membaca serialisasi
《tafsir mimpi 63》
Mendag Zulkifli: Pemerintah percepat penyaluran beras SPHP ke pasar******
"Pemerintah mengambil solusi untuk mempercepat penyaluran beras SPHP dari Bulog guna mengantisipasi kenaikan harga beras premium di ritel modern," kata Zulkifli di Jakarta, Senin (19/2).
Mendag mengatakan saat ini pasokan beras premium tidak sebanyak kondisi normal karena adanya gangguan fenomena cuaca El Nino yang mengakibatkan mundurnya masa tanam dan panen.
"Suplai lokal beras premium tidak sebanyak dulu karena El Nino sehingga harganya naik. Sekarang ada beras Bulog SPHP yang menjadi alternatif. Gangguan suplai ke pasar harus ditanggulangi agar tidak melambat," jelas Zulkifli.
Baca juga: Bulog komitmen siap penuhi kebutuhan beras masyarakat hingga Lebaran
Ia berharap masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di Bulog cukup.
Mendag juga mengajak masyarakat beralih ke beras SPHP dengan harga jual sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp54.000 per 5 kilogram. Selain itu, pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan beras SPHP ke ritel modern guna mengatasi keterlambatan pasokan beras premium.
"Masyarakat tidak perlu khawatir, jadi kalau beras premium mengalami kenaikan, masyarakat bisa membeli beras SPHP yang tersedianya di pasar rakyat dan ritel modern," tambah Zulhas, sapaan akrab Mendag.
Ia menyampaikan bahwa saat ini terpantau stok beras Bulog tersedia cukup melimpah yang tercatat lebih dari 1 juta ton. Pemerintah pun siap menyalurkan beras Bulog untuk mengisi pasokan di pasar rakyat dan ritel modern melalui program SPHP beras di tingkat konsumen.
Baca juga: Mendag sebut belum ada rencana revisi HET beras meski harga tinggi
Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso meninjau Transmart Cempaka Putih dan Pasar Rawasari, dan ritel modern Transmart di pusat perbelanjaan Mall Kota Kasablanka, Jakarta.
Dari hasil peninjauan tersebut, beberapa ritel modern enggan mengambil beras premium karena harga jual telah mencapai kisaran Rp72.000 hingga Rp80.000 per 5 kilogram, sementara HET sebesar Rp 69.500 per 5 kilogram.
Situasi ini membuat sebagian besar ritel modern memilih untuk tidak menjual beras premium karena harus membeli dari pemasok dengan harga di atas HET.
Baca juga: Mendag ungkap alasan ritel enggan jual beras premium
Baca juga: Bulog Jateng memperbanyak penyaluran beras SPHP
Baca juga: Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan sembako jelang Lebaran
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Kejaksaan Tinggi geledah kantor Disnakertrans Papua Barat******
Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Abun Hasbullah Syambas di Manokwari, Senin, mengatakan dokumen yang disita sebagai alat bukti tambahan meliputi surat permintaan pembayaran TPP periode Oktober-November 2023.
Anggaran tersebut, kata dia, sudah dicairkan 100 persen atau senilai Rp800 juta atau per bulan Rp400 juta oleh Bendahara Pengeluaran Disnakertrans Papua Barat yang berinisial AN.
"Kasus penyalahgunaan TPP sudah masuk penyidikan makanya kami geledah untuk menyita bukti-bukti tambahan," kata Abun.
Baca juga: Kejati Papua Barat siapkan jaksa pengacara negara dampingi KPU
Sebelumnya, kata dia, penyidik kejaksaan sudah melakukan klarifikasi terhadap dua orang saksi yaitu Kepala Disnakertrans Papua Barat berinisial FDJS beserta bendahara pengeluaran.
Dengan demikian, kata dia, dalam waktu dekat Kejati Papua Barat segera menetapkan calon tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana TPP tersebut.
"Dalam waktu dekat kami akan menetapkan tersangka. Kepala dinas dan bendahara pengeluaran cukup kooperatif selama pemeriksaan sebagai saksi," tutur Abun.
Baca juga: Kejaksaan Tinggi Papua tahan mantan ketua Bawaslu Papua Barat
Dalam penggeledahan tersebut, Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat sekira pukul 14.30-16.00 WIT yaitu ruangan kepala dinas dan ruangan bendahara pengeluaran.
Selain surat permintaan pembayaran, kejaksaan juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.
Baca juga: Pengamat nilai penanganan perkara korupsi Papua Barat belum maksimal
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Label:limit pertama di akulaku、jago prediksi togel、kumpulan situs slot terbaik
Terkait:syarat aku laku、mahjong ways pola、vip 168 slot、visa288、morgana megaways demo、bolapelangi login、main slot 508、batas pinjaman shopee pinjam、game slot pasti menang、situs judi slot online terpercaya 2022
bab terbaru:link terbaru dana4d(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Karena belum ada putusan dari pengadilanSurabaya (ANTARA) - Jimly Asshiddiqie menegaskan informasi sebagaimana telah beredar di masyarakat yang memberitakan Anwar Usman kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) adalah hoaks. "Karena belum ada putusan dari pengadilan," katanya saat dikonfirmasi ketika menghadiri Forum Hukum yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menetapkan pelanggaran etik terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman sehingga harus dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK itu memastikan belum ada putusan tetap atau inkrah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan putusan-nya. Jimly meluruskan yang telah diputus inkrah oleh PTUN Jakarta terkait permohonan Anwar Usman untuk membatalkan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK yang baru adalah penolakan terhadap Prof. Denny Indrayana dan kawan-kawan sebagai pemohon intervensi pihak ketiga dalam perkara tersebut. "Sedangkan pokok perkaranya masih dalam putusan sela.Putusan sela belumlah final," ujarnya menandaskan.
Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam.Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendengar adanya isu Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
《tafsir mimpi 63》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot gacor terbaruHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《tafsir mimpi 63》bab terbaru。