link situs slot gacor

Hatiku beracun

Luhut Sebut BYD Group dan Tesla Siap Investasi Mobil Listrik******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan produsen mobil China BYD Group dan produsen mobil Amerika Serikat (AS) Tesla sudah masuk tahap final untuk berinvestasi dalam fasilitas produksi kendaraan listrik(EV) di Indonesia.

"Semua pemain besar mobil (listrik) dunia akan masuk ke kita. BYD Group yang nomor satu dunia, nomor dua Tesla, Hyundai dan seterusnya, ini semua sudah memfinalisasi perjanjian-perjanjian dengan Indonesia," ujar Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah 2023, Selasa (17/1).

Luhut menambahkan BUMN holding industri pertambangan MIND ID juga sudah menandatangani perjanjian dengan produsen baterai asal China, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL), untuk pembangunan baterai kendaraan listrik.

"Kalau berjalan semua sesuai rencana maka baterai pertama lithium kita akan bisa produksi pada 2025 dan di 2027 kita mungkin salah satu tiga besar dunia yang akan memproduksi lithium baterai juga termasuk mobil EV," tandas Luhut.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan pemerintah masih terus berdiskusi dengan Tesla terkait rencana pembangunan pabrik di Indonesia. Namun, ia mengaku belum bisa membeberkan detail pembicaraan yang telah dilakukan.

"Ya mereka berminat, kita berminat," kata Luhut di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (13/1).

Luhut berkata pemerintah telah menyiapkan insentif investasi terkait rencana pembangunan pabrik Tesla. Dia menilai insentif itu cukup menarik dibandingkan dengan tawaran negara lain.

Wacana soal pembangunan pabrik Tesla di Indonesia sudah bergema sejak tahun lalu, saat Jokowi bertemu Musk pada pertengahan Mei di markas SpaceX di Texas, Amerika Serikat.

"Yang kita inginkan semua adalah mobil listriknya, bukan baterainya. Buat Tesla, kami mau mereka membangun mobil listrik di Indonesia," kata Jokowi pada Agustus 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Ksatria Penjaga Santo

Harga CPO Diprediksi Masih di Atas US.000 per Ton Tahun Ini******

Harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) diprediksi bertengger di kisaran US.000 - US.100 per ton tahun ini. Namun, ini sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang pernah berada di posisi US.000 per ton.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan perlambatan harga CPO ini diakibatkan oleh kondisi ekonomi global yang masih kurang baik akibat perang Rusia-Ukraina.

"Masih di sekitar US.000- US.100," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/1).

"Jika Indonesia terapkan B35 semester I dan B40 semester II, harga CPO masih bisa sekitar US.050-US.100 per ton," kata Tungkot.

Namun, jika pemerintah tidak melanjutkan atau ekspansi B30 ke B35 dan ke B40 tahun ini, maka ada kemungkinan harga CPO dalam negeri bakal turun. Bahkan, penurunannya bisa hingga US0 per ton.

"Jika tidak ada ekspansi mandatori biodiesel domestik harga CPO bisa anjlok ke angka US0-US0 per ton," jelasnya.

Sementara, Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi melihat harga CPO bakal melemah hingga ke 3.100 MYR (US8,26) pada akhir tahun. Hal ini tercermin dari harga CPO saat ini berada di posisi 3.800 MYR (US0,45) per ton.

Pasalnya, tren kenaikan komoditas sudah berakhir. Hal itu imbas kondisi perekonomian global yang diperkirakan makin tinggi menuju resesi tahun ini menurunkan permintaan akan salah satu komoditas unggulan Indonesia tersebut.

"Faktor paling utama adalah resesi ekonomi di Eropa dan Amerika yang akan menurunkan permintaan terhadap CPO dan produk-produk turunannya," jelas Lionel.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan panjang umur

Menperin Minta PT GNI Berdialog dengan Pekerja Buntut Bentrokan Maut******

Menteri PerindustrianAgus Gumiwang meminta perusahaansmelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) berdialog dengan pekerja terkait bentrokan yang terjadi pada Sabtu (14/1) malam.

Agus menyayangkan kejadian tersebut dan mengimbau agar perusahaan dan karyawan mengambil kesepakatan bersama demi penyelesaian masalah yang adil bagi semua pihak. Selain itu, ia juga meminta kasus tersebut diusut tuntas dan dilakukan proses hukum.

"Saya sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian para korban. Hal ini semestinya tidak terjadi dan harus diusut tuntas serta dilakukan proses hukum yang berlaku," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (16/1).

"Kami juga meminta agar para karyawan dapat menjaga situasi kondusif serta mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya yang berkaitan dengan K3L, agar persoalan dapat segera diselesaikan sehingga hak-haknya terpenuhi dan kembali beraktivitas," jelasnya.

Agus mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan PT GNI terkait penanganan kasus tersebut. Perusahaan menyatakan tengah melakukan investigasi yang mendalam bersama dengan pihak berwajib dan mengusut tuntas seluruh kejadian yang menimbulkan kerugian.

Lebih lanjut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga meminta dukungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk segera memfasilitasi mediasi bagi semua pihak terkait dengan sebaik-baiknya.

"Pemerintah meminta kepada semua pihak agar bersama-sama menjaga situasi yang kondusif. Hal ini juga untuk menjaga iklim investasi yang memberi manfaat bagi banyak pihak," ujarnya.

Agus menuturkan pemerintah terus berupaya menarik investasi ke Indonesia untuk penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah memastikan Indonesia aman untuk investasi, sehingga perlu kerja sama dari semua pihak untuk bersinergi mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan menaati aturan-aturan yang berlaku.

"Smelter nikel berperan penting bagi hilirisasi industri dan penguatan struktur industri di tanah air. Kemenperin juga sedang menyusun tata kelola industri berbasis mineral (smelter) yang mengatur antara lain insentif-insentif, kewajiban dan hak," jelasnya.

Bentrokan di PT GNI menyebabkan dua orang pekerja meninggal dunia. Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan korban adalah satu orang tenaga kerja Indonesia dan satu orang lainnya tenaga kerja asing (TKA).

Namun Didik mengklaim belum tahu asal negara TKA yang tewas usai bentrokan.

"Saya belum dapat identitasnya. Namun, korban hanya dua orang saja dari TKA dan pekerja lokal saja," jelasnya.

Lihat Juga : Profil PT GNI yang Bentrokannya Tewaskan 2 Pekerja

Berdasarkan keterangannya, bentrokan dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja yang mencoba memasuki pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja.

Mogok kerja itu dilakukan usai tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh pihak perusahaan.

Karena dihalangi masuk sehingga ratusan pekerja itu melempari dan merusak kantor security. Kemudian mereka menerobos masuk di pos 4 lalu menuju ke mes karyawan dan membakar sebuah mes karyawan hingga rata dengan tanah," ungkapnya.

Personel kepolisian bersama TNI yang tiba di lokasi, kata Didik, berusaha untuk menenangkan para pekerja. Namun, menurut Didik upaya aparat itu tidak diterima sehingga terjadi adu mulut yang berujung pada pelemparan ke arah petugas.

"Kemudian ada karyawan dari divisi dump truck yang melintas di lokasi aksi mogok bekerja. Para pekerja langsung menyerang pekerja yang tidak ikut aksi mogok sehingga terjadi bentrok mengakibatkan ada 3 orang pekerja dari divisi dump truck yang mengalami luka di bagian badan dan 3 unit kendaraan roda dua dirusak," jelasnya.

Pada saat yang bersamaan, kata Didik terjadi aksi saling kejar dan lempar yang mengakibatkan korban meninggal dunia dari pihak pekerja.

Didik menuturkan bentrok tersebut akhirnya bisa dikendalikan setelah petugas kepolisian melerai dua kelompok pekerja yang terlibat bentrok. Petugas juga mengimbau untuk membubarkan diri.

"Sementara untuk TKA diamankan dan dievakuasi di lokasi smelter 2 PT GNI," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

uap baja dan api

Harga Bawang Bikin Nangis, Kian Mahal Awal Pekan Ini******

Harga pangan kompak menurun pada awal pekan ini, kecuali beberapa komoditas seperti bawang merahdan bawang putih.

Mengutip hargapangan.id, Senin (16/1), harga bawang merah naik dari Rp39.800 per kg menjadi Rp40.700 per kg pada awal pekan ini. Sedangkan bawang putih naik dari Rp29.300 per kg jadi Rp29.750 per kg.

Selain bawang merah dan putih, harga minyak goreng kemasan bermerek 1 juga terkerek dari Rp21.600 per kg menjadi Rp21.650 per kg. Minyak goreng curah juga ikut merangkak dari Rp15.300 per kg menjadi Rp15.400 per kg. Sedangkan harga minyak goreng bermerek 2 stabil di angka Rp20.050 per kg.

Daging ayam ras segar turun dari Rp36.050 per kg menjadi Rp35.250 per kg. Cabai merah besar turun dari Rp41 ribu menjadi Rp40.650 per kg, cabai merah keriting turun dari Rp42.300 per kg menjadi Rp41.800 per kg. Cabai rawit hijau turun dari Rp49.400 per kg menjadi Rp49.150 per kg.

Beras kualitas super I turun dari Rp14.100 per kg menjadi Rp14.050 per kg, dan gula pasir turun dari Rp14.450 per kg menjadi Rp14.400 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Asimilasi Tertinggi

Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]