kredit uang online

Matahari menerobos langit

Kemenperin Akhirnya Bersuara soal Singapura Tarik Mie Sedaap******

Kementerian Perindustrian buka suara soal kasus penarikan produk Mie Sedaap di beberapa negara, salah satunya Singapura karena mengandung pestisida etilen oksida

Melalui Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika, mereka menyatakan sejatinya setiap produk makanan dan minuman yang dihasilkan industri di dalam negeri sudah mengikuti standar pangan yang berlaku, termasuk di negara tujuan ekspor.

"Tentunya perusahaan dalam melakukan ekspor makanan ke luar negeri harus mengetahui regulasi yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor tersebut, serta memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika seperti dikutip dariAntara, Jumat (21/10).

Ia menyebut agar masalah itu tidak terjadi, pemerintah akan melakukan langkah mitigasi, antara lain dengan memperkuat Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (Inrasff) working group dari para pemangku kepentingan terkait.

Perwakilan stakeholdersitu misalnya dari BPOM (selaku National Contact Point), Kemenperin, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Keuangan.

"Inrasff merupakan sistem komunikasi yang cepat untuk menindaklanjuti notifikasi terhadap permasalahan produk ekspor maupun impor," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Di samping itu, lanjut Putu,pemerintah juga akan mengembangkan metode pengujian residu etilenoksida pada produk pangan. Saat ini, di Indonesia, pengujian residu tersebut baru bisa dilakukan oleh laboratorium BPOM.

Sejumlah negara, salah satunya Singapura menarik produk Mi Sedaap dari pasar mereka. Beberapa waktu lalu mereka menarik tiga varian Mie Sedaap dari peredaran.

Badan Pangan Singapura (SFA) mengatakan penarikan dilakukan karena produk Mie Sedaap dianggap mengandung pestisida.

Ada dua produk Mie Sedaap lain yang terdeteksi mengandung pestisida dalam bubuk cabai. Dua varian tersebut adalah mie instan Mie Sedaap Kari Spesial dan mie instan Korean Spicy Chicken.

"Melalui pengujian peraturan kami, SFA telah mengidentifikasi bubuk cabai terkontaminasi dengan etilen oksida," katanya dalam rilis media yang diperbarui.

Sementara itu Wings Group selaku perusahaan induk dari Mie Sedaap membantah produknya mengandung pestisida jenis etilen oksida.

"Mie Sedaap memastikan tidak menggunakan etilen oksida di seluruh lini produksi. Mie Sedaap telah memenuhi standar keamanan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (11/10).

Master Kartu Permainan

Faisal Basri Kritik Keras Rencana Jokowi Larang Ekspor Timah******

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor timah karena jenis komoditas yang dilarang adalah ingot atau batang timah.

Menurut Faisal, Jokowi menyamakan bijih nikel dengan bijih timah. Padahal, bijih timah sudah dilarang sedari dulu alias selama ini Indonesia tidak mengekspor timah dalam bentuk bijih

"Nah, dia mau melarang (ekspor) ingot, batang timah itu yang udah 70 persen. Jadi yang sudah kita ekspor itu timah batangan, itu mau dilarang," paparnya dalam sesi diskusi di ASA Indonesia, Jumat (21/10).

Wacana larangan ekspor timah ini merebak sejak akhir 2021. Saat itu, Jokowi mengatakan akan melarang ekspor timah mulai 2024, setelah pelarangan ekspor bauksit hingga tembaga.

Larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan demi membangun hilirisasi di Indonesia. Nantinya, seluruh bahan mentah akan diolah di dalam negeri.

"Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan setop. Misalnya tahun depan atau setop tahun ini bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik nilai BUMN maupun nilai swasta harus kita kalkulasi semuanya ya terima kasih," kata Jokowi, Kamis (20/10), seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

Kendati, Faisal tetap tak setuju dengan rencana pelarangan ekspor timah tersebut. "Jadi Pak Jokowi jangan asal. Pak Jokowi ini bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat-rakyat Bangka Belitung kayak gimana dari larangannya," tegas Faisal sembari menggebrak meja.

Sebelumnya, Jokowi berencana menyetop ekspor timah seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nikel sudah, timah, bauksit," kata Jokowi, Kamis (20/10).

"Ini semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November yang kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel tetapi kita belum berhitung kapan akan kita stop untuk ekspor bahan mentah timah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem monster kekerasan paling kuat

Kalbe Farma Klaim Tak Pakai Bahan yang Diduga Picu Gagal Ginjal Akut******

Kalbe Farma mengklaim tak menggunakan bahan baku etilen glicol dan dietilen glicol dalam produksi obat sirop.

Klaim ini mereka sampaikan terkait kasus gagal ginjal akut progresif atau atipikal yang marak terjadi di Indonesia belakangan ini.

"Kalbe mematuhi seluruh ketentuan Badan POM dan tidak menggunakan bahan baku Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)," kata Kalbe dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (20/10).

Kasus gagal ginjal akut progresif marak terjadi di Indonesia belakangan ini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan sampai dengan Selasa (18/10) kemarin sudah ada 206 kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia.

Dari jumlah itu, 99 orang di antaranya meninggal dunia.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril menambahkan ratusan kasus gagal ginjal misterius itu didapatkan dari laporan 20 provinsi di Indonesia yang sudah masuk per 18 Oktober 2022. Mayoritas kasus terjadi pada anak usia 1-5 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Sebanyak 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan, dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48 persen. Di mana angka kematian pasien yang dirawat, khususnya di RSCM sebagai RS rujukan nasional ginjal itu mencapai 65 persen," kata Syahril dalam acara daring, Rabu (19/10).

Berkaitan dengan kasus itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh apotek yang beroperasi di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirop kepada masyarakat.

Para tenaga kesehatan juga diminta tak lagi memberikan resep obat sirop kepada pasien. 

Kalbe merespons positif larangan itu.

"Kebijakan antisipatif pemerintah terhadap pengaturan peredaran produk sediaan sirup merupakan bentuk kehati-hatian yang juga menjadi perhatian Kalbe dalam memasarkan obat kepada masyarakat," kata mereka.

gen dewa super

Pertamina Patra Niaga Buka Peluang Kerja Sama Bisnis NFR di SPBU******

Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Pertamina Patra Niaga fokus mendorong pengembangan bisnis Non-Fuel Retail (NFR), dengan memanfaatkan jaringan stasiun pengisian bahan umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, dalam pengembangan layanan atau bisnis NFR ini, pihaknya terus membuka peluang atau berkolaborasi mengembangkan bisnis baru dengan mitranya.

"Bisnis NFR ini adalah upaya pengembangan SPBU menjadi one stop service. Bisnis NFR ini pun merupakan bisnis yang potensial, baik bagi Pertamina maupun mitra bisnis, serta bagi SPBU itu sendiri," jelas Mars Ega dalam keterangannya, Kamis (20/10).

"Jaringan SPBU Pertamina dan Pertashop bisa menjadi kesempatan bagi para mitra atau pelaku usaha dalam melakukan penetrasi bisnis yang mereka lakukan di wilayah baru, karena sekali lagi SPBU Pertamina ini ada dari Sabang sampai Merauke," tambahnya.

Mars Ega melanjutkan, sebagai komitmen pengembangan bisnis NFR di SPBU, Pertamina sedang menyiapkan skema-skema kerja sama yang menguntungkan. Salah satunya adalah jika sudah memiliki izin usaha SPBU, maka akan terbuka peluang untuk mengembangkan bisnis lainnya di SPBU tersebut.

"Ini adalah keseriusan Pertamina Patra Niaga mengembangkan potensi layanan one stop servicedi SPBU. Sebagai komitmen, Pertamina Patra Niaga akan menuangkan semangat kolaborasi ini dalam bentuk pakta kolaborasi dengan mitra-mitra bisnis pada acara Pertamina Tenants Day hari ini, karena ke depan, bisnis NFR akan kami terus perluas dan kembangkan," kata Mars Ega.

Ketua Umum DPP Hiswana Migas, Rachmad Muhammadiyah yang akrab dipanggil Yeni menyambut baik rencana pengembangan bisnis NFR di SPBU. Menurutnya, potensi pasar NFR di SPBU ini sangat baik karena strategisnya lokasi SPBU.

"Di negara maju, bisnis NFR ini bisa menyumbang 30 persen sampai 40 persen pendapatan bagi SPBU tersebut, karena yang dijual pada bisnis NFR ini adalah kebutuhan-kebutuhan masyarakat, misal minimarket atau kafe. Karena inilah Hiswana Migas menyambut baik pengembangan NFR di SPBU," jelas Yeni.

Direktur PT Birotika Semesta (DHL Express), Rocky Joseph yang mengelola bisnis logistik dan ekspedisi turut membeberkan alasan keuntungan bisnis NFR di SPBU Pertamina.

"Pertama akses, lokasinya mudah dijangkau bahkan di jalan utama. Kedua keamanan, karena cenderung ramai jadi mengurangi potensi kecurian atau perampokan. Ketiga adalah lahan parkir karena gabung dengan SPBU, belum lagi jika konsumen kami ada kebutuhan sekaligus untuk mengisi BBM atau beli makan dan minum di convenience store," pungkas Rocky.

Pertamina Patra Niaga saat ini membuka peluang sebesar-besarnya dalam mengembangkan bisnis NFR di SPBU. Saat ini yang sudah berjalan antara lain adalah minimarket, café, autocare, dan media advertising.

Saat ini juga terbuka peluang kerjasama untuk ekosistem kendaraan listrik seperti Charging Station atau Battery Swapping Station, serta kerjasama di bidang digital dan aplikasi yakni melalui program loyalty MyPertamina.

Fajar Gelap Naruto

Kemenkop UKM Sanksi 4 PNS Pelaku Pelecehan Seksual******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi terhadap empat PNSpelaku pelecehan seksual.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan keempat pelaku itu adalah WH yang merupakan PNS golongan 2C, ZP yang berstatus CPNS, serta MF dan NN yang merupakan tenaga honorer.

"Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job, pemberhentian pekerjaan, pada 14 Februari 2020 untuk pelaku MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Arif menjelaskan kejadian pelecehan seksual terjadi pada saat Kemenkop UKM mengadakan rapat di luar kantor (RDK) di Bogor, Jawa Barat, pada 5-6 Desember 2019.

Setelah pelaksanaan kegiatan RDK hari pertama selesai, korban (ND) dan tujuh pegawai lainnya, termasuk keempat pelaku, keluar hotel sekitar pukul 23.30 WIB untuk makan di restoran.

Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur dan kembali ke hotel pada 6 Desember sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima aduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. ND didampingi Biro Kepegawaian kemudian membuat laporan ke Polres Bogor.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Namun, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku pada 5 Maret dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," terang Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kemenkop UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Cahaya Suci Wilayah Bintang

Zulhas Tegaskan Aturan DMO CPO Tak Akan Dihapus******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan menghapus aturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ia mengatakan kebijakan tersebut masih tetap diperlukan.

"Enggak (dihapus). DMO perlu, terus masih ada," ujarnya singkat di Menara BNI, Kamis (20/10).

Meski tidak akan menghapus DMO, Zulkifli mengatakan aturan tersebut akan diatur kembali.

Sebelumnya, Ombudsman RI meminta Kementerian Perdagangan menghapus kebijakan DMO. Pasalnya, kebijakan itu menghambat penerbitan izin ekspor.

"Apabila dalam waktu 60 hari Ombudsman RI tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman RI akan menerbitkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan," jelas anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra di gedung Ombudsman, Selasa (13/9).

Zulkifli sendiri pernah mengatakan akan mempertimbangkan penghapusan kebijakan DMO dan DPO demi mengerek harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Saya pertimbangkan DMO-DPO tidak perlu lagi, kami pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ungkap Zulkifli ketika meninjau Pasar Cibinong, Jumat (22/7).

Saat itu, Zulkifli mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan pengusaha sawit untuk membahas hal tersebut. Politikus dari PAN itu akan meminta komitmen dari pengusaha kelapa sawit untuk tetap mengutamakan kebutuhan di dalam negeri meski DMO-DPO nantinya dihapus.

"Saya lagi pertimbangkan, saya lagi bertemu dengan teman-teman pengusaha untuk meminta komitmen mereka," terangnya.

[Gambas:Video CNN]