indoasia slot

Perjalanan melalui kemalangan

Kemendagri Ungkap Sebab BUMD Bangkrut: Banyak Timses Kepala Daerah******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap biang kerok pemicu banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMD) rugi.

Mereka menyebut 30 persen BUMD rugi. BUMD tersebut kehabisan modal dan karena itu terpaksa tutup.

"Sebanyak 30 persen BUMD tersebut merugi. Mayoritas di antaranya sudah rugi, modal habis, kita bayar pegawainya lagi. Kalau hasil auditnya rugi, modal habis, kita eksekusi tutup, daripada sudah rugi bayar pegawai," ungkap Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/3).

Akibatnya, kinerja BUMD menjadi tidak keruan.

"Dan di sini penempatannya (pejabat BUMD) banyak juga menempatkan orang-orang tidak profesional sebagai balas budi karena dulu sebagai tim pendukung (tim sukses kepala daerah) di daerah," ungkap Tomsi.

Tak hanya masalah BUMD, Tomsi juga menyoroti sejumlah titik potensi korupsi dalam urusan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, potensi fraudbahkan sudah mulai muncul sejak dalam tahap perencanaan.

"Pada area perencanaan sudah mulai terdapat kelemahan-kelemahan terjadi perdagangan pengaruh, intervensi, boleh dikatakan juga bancakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Di sini terjadi titik rawan di mana perencanaan tersebut yang berkaitan dengan pengadaan dan program yang berdampak pada titipan-titipan," bebernya.

"Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kami terus dorong pemda mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena mayoritas kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berasal dari pengadaan barang jasa berupa kickback, markup, dan beberapa pekerjaan fiktif," tambah Tomsi soal potensi celah korupsi lainnya.

[Gambas:Video CNN]

mata evolusi

Mendagri Curiga Ada Permainan Pengusaha di Balik Mahal Minyak Goreng******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian curiga ada 'permainan' pengusaha yang membuat harga minyak gorengmulai di level curah maupun Minyakita naik.

Berdasarkan data yang dipaparkan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, harga Minyakita naik sepersen dari Rp15.490 per liter menjadi Rp15.650 per liter. Bahkan, minyak goreng curah naik 1,8 persen dari Rp15.365 per liter di Februari 2024 ke Rp15.637 per liter pada bulan ini.

Kenaikan harga migor curah dan Minyakita ini terkait dengan kewajibandomestic market obligation (DMO)dari para pengusaha sawit atau produsen minyak goreng. Saat ini, realisasi DMO baru 18,4 persen dari target 300 ribu ton.

Karena itu katanya produksi minyak dan turunannya pasti juga tetap jalan.

"Permintaan (internasional) justru meningkat untuk minyak goreng dan harga naik, para pengusaha alasannya produksi turun, jatah DMO-nya dipindahkan (diekspor) ke luar negeri karena harganya tinggi. Itu bisa menjadi masalah hukum seperti kasus yang terjadi di Kejaksaan Agung lalu. Jangan sampai diulangi lagi," ucap Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).

"Jadi, tolong Kemendag cek betul DMO menurun ini. Karena jatah kuota DMO yang menjadi kewajiban itu menurun, apakah karena produksi atau dialihkan ke luar negeri? Kita harus selamatkan masyarakat kita duluan," tegasnya.

Mendagri Tito juga menanggapi penjelasan Deputi III KSP Edy Priyono soal minyak goreng curah yang diklaim tidak menarik bagi produsen dalam negeri.

Menurut Tito, ketidaktertarikan produsen dan pedagang menggunakan minyak goreng curah bisa jadi terkait dengan kualitas maupun potensi cuan. Pada akhirnya, produsen lebih tertarik memproduksi minyak goreng premium atau mengirimnya ke luar negeri.

"Kasus yang lama di Kejagung itu sama, itu DMO-nya tidak dipenuhi, tapi diterbitkan izin kemudian ke luar negeri (ekspor). Akibatnya, di dalam negeri terjadi kenaikan harga, pedagang dan pengusaha untung karena dijual ke internasional, jadi masalah hukum melibatkan pedagangnya maupun oknum Kementerian Perdagangan," tutur Tito.

"Kebijakan DMO untuk minyak goreng itu kewajiban para pengusaha mengalokasikan pasar dalam negeri, tapi tidak terlaksana akan berakibat pada kerugian negara dan masyarakat yang luar biasa. Harapan kita penegak hukum, termasuk Kejagung, terus memantau dan mengawasi," tegasnya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan dirjen perdagangan luar negeri Kemendag berinisial IWW sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) pada April 2022 lalu. Pengusutan kasus ini berawal dari masalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang terjadi sejak akhir 2021 lalu.

Selain IWW, jaksa juga menetapkan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA; dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT sebagai tersangka.

[Gambas:Video CNN]

Jiuhuang Yantianlu

Pasrah Driver Ojol Lagi******

Beberapa driverojek online (ojol) sudah ikhlas jika mereka tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) pada momen Lebaran 2024.

Seorang driver Gojek, Muhammad Amin, mengaku tetap bersyukur masih bisa mendapatkan penghasilan, THR baginya hanyalah rezeki tambahan.

Sikap pasrah tersebut diakuinya karena mendengar pihak Gojek menganggap para driver hanya sebatas mitra.

Selama menjadi driver ojol sejak 2018, Amin mengaku tak pernah mendapatkan bayaran uang tunai dari pihak aplikator di momen Lebaran.

"Setiap Lebaran dapat dari customer aja kadang-kadang kasih, dari aplikator enggak kasih apa-apa," ujar dia lebih lanjut.

Karena Amin merupakan driver 'platinum', ia mengaku hanya pernah mendapat voucher cashback dengan besaran Rp150 ribu dari Gojek. Namun ia tetap bersyukur dengan adanya voucher tersebut.

"Saya enggak menuntut apa-apa sih. Cuma kalau dikasih THR ya, Alhamdulillah," kata dia.

Senada, driver Grab Indonesia bernama Kustam mengatakan bahwa mendapatkan THR dari pihak aplikator di momen Lebaran menjadi harapan semua driver ojol. Hanya saja, ia menyadari bahwa dirinya hanya sebatas mitra, bukan karyawan.

"Sebenarnya kita itu mitra, mitra itu kan cuma rekan ibaratnya, enggak ada insentif," ujar Kustam.

Selama tujuh tahun menjadi driver ojol, Kustam mengaku tidak pernah mendapatkan insentif apa pun dari pihak aplikator di momen Lebaran.

"THR itu kan buat karyawan, kalau kita mah mitra," ujarnya.

Lihat Juga : Asa PNS Menanti THR Cair Hari Ini

Namun demikian, Kustam berharap pihak aplikator bisa mendengar imbauan pemerintah untuk membayarkan THR kepada para driver ojol. Menurutnya, hal itu bisa menjadi cerminan sikap menghargai para driver yang sudah lelah berjuang membantu pelanggan.

"Sebenarnya kita juga perjuangan. Driver juga perjuangan. Harapannya ya ngertiin aja deh, saling ngerti aja. Kita capek juga. Kita membantu juga. Membantu masyarakat juga," kata Kustam.

Sementara itu, driver Grab Indonesia lainnya, Abdul Gafur, berharap tahun ini pihak aplikator bisa membayarkan THR di momen Lebaran. Ia mengaku selama ini belum pernah mendapatkan insentif berupa uang tunai sejak pertama menjadi driver ojol di 2017.

"Selama Lebaran enggak dapat apa-apa, enggak pernah dikasih apa-apa," ujarnya.

Ia mengatakan driver ojol sudah selayaknya mendapatkan THR. Sebab, insentif yang pernah dirasakannya hanya sebatas tarif argo yang dinaikkan Rp2.000.

"Kalau kita kan setiap hari kerja. Kerjaannya cuma ojol aja, enggak kerja yang lain. Kalau misalnya dapat THR itu bagus. Semua jadi bagus," kata Abdul.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengimbau perusahaan untuk membayar THR kepada ojol hingga kurir paket.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," ujar Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Lanjut ke halaman berikutnya...

Perusahaan Sebut Hubungan dengan Driver adalah Mitra, Bukan Kerja

Ibuku berasal dari dunia para dewa

Tito Minta Bapanas Perpanjang Relaksasi HET Beras Premium******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memperpanjang relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beraspremium.

Tito menilai relaksasi HET beras premium ini efektif dalam menurunkan harga.

"Relaksasi HET untuk beras sebaiknya diperpanjang, tadinya berlaku dari 8 Maret-23 Maret 2024, ternyata cukup efektif untuk menekan harga. Oleh karena itu, saya sarankan, sama seperti saran KSP dan Satgas Pangan Polri agar kebijakan ini diperpanjang," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).

Tito mengatakan dengan perpanjangan relaksasi HET beras premium tersebut bisa menekan harga di pasar, terutama di ritel modern.

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pagi tadi dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara. Usai pertemuan dengan Kepala Negara, Arief menyebut kebijakan relaksasi HET menjadi upaya menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen juga menjaga pasokan menjelang lebaran.

"Harga kan sekarang masih dalam posisi relaksasi ya, dari angka sebelumnya HET Rp13.900 relaksasi sampai tanggal 23 [Maret] itu Rp14.900. Kenapa? ini memberikan ruang supaya beras ini ketersediaannya semua lebih baik," ucap Arief di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Relaksasi ini membuat harga beras premium di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan naik menjadi Rp14.900 per kg. Sebelumnya, HET di zona ini dipatok Rp13.900 per kg.

Sedangkan untuk Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan HET beras premium naik dari Rp14.400 per kg menjadi Rp15.400 per kg.

Lalu, HET beras premium di Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan naik ke Rp15.400 per kg dari Rp14.400 per kg. Sementara itu, penyesuaian HET beras premium di Maluku dan Papua dari Rp14.800 per kg menjadi Rp15.800 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

Pembalut Bawaan Penumpang Pesawat dari Luar RI dibatasi 5 Potong******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membatasi barang sepertipembalutatau tampon yang dibawa oleh penumpang pesawat dari luar negeri maksimal lima potong per orang.

Pembatasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

Dalam lampiran di beleid tersebut, pembalut bersama sanitary towel(pad), serbet (popok), pembebat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun, tergolong dalam HS96.19.

Kendati, terdapat sejumlah persyaratan, termasuk jumlah bawaan yang diperbolehkan.

Nah, khususnya barang tekstil sudah jadi lainnya yang mencakup pembalut hingga popok bayi, dibatasi maksimal lima potong per penumpang pesawat. JUmlah ini juga berlaku untuk pengiriman lewat pos.

"Paling banyak 5 (lima) pieceper pengiriman," demikian bunyi batasan jumlah dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Aturan pembatasan ini pun dijalankan oleh Bea Cukai. Artinya, barang penumpang seperti pembalut itu bakal diperiksa.

Peraturan ini pun menuai kritik dari netizen di media sosial X. Kebanyakan dari mereka mengeluhkan pembatasan pembalut yang dinilai terlalu sedikit.

Sejumlah netizen itu memberikan gambaran kalau lima potong pembalut bisa kurang saat wanita tengah mengalami menstruasi. Apalagi jika durasi penerbangan lebih dari 12 jam.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan Bea Cukai melaksanakan tugas sesuai aturan dari Permendag di atas.

Ia pun menuturkan Bea Cukai tidak bisa mengubah ketentuan pemeriksaan bawaan penumpang. Lagi-lagi semua bergantung pada Kemendag.

"Kalau Kemendag mengubah, Bea Cukai juga akan ikut," kata Prastowo kepada CNNIndonesia.com.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Direktur Impor Kemendag Arif Sulistiyo untuk menanyakan lebih lanjut terkait aturan pembatasan tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Pengaturan soal barang bawaan dari luar negeri yang harus dilaporkan ke Bea Cukai ini secara keseluruhan tengah menjadi perhatian publik. Sejumlah masyarakat dan asosiasi pun memprotes.

Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pengecekan barang bawaan yang ketat juga terjadi di negara lain bukan hanya Indonesia. Ia menilai tindakan Bea Cukai wajar dan merupakan hal biasa dalam prosedur pemeriksaan barang bawaan dari luar negeri.

"Begini, kita ini kalau sama bangsa sendiri itu terus lebay gitu loh. Coba kalau kamu pergi ke mana Australia, Eropa, coba masuk bandara, sepatu aja dicopot. Celana diurek-urek , apalagi cuma tas," katanya di Pergudangan di kawasan Karang Asem Barat, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip dari detik finance, Kamis (28/3).

"Ya wajar kalau Bea Cukai memeriksa itu kan wajar, apalagi kalau dicurigai, ya dia periksa, dia buka koper orang. Itu kan hal biasa aja, kenapa mesti ribut," imbuhnya.

Zulhas lantas mengatakan aturan yang saat ini diberlakukan memudahkan masyarakat yang akan membawa barang dari luar negeri agar tidak kena pajak. Ia mencontohkan membeli dua pasang sepatu diperbolehkan dan bebas pajak.

Namun, jika pembeliannya dalam jumlah banyak, tentu akan dicurigai dan harus dikenakan pajak.

"Justru sekarang pemerintah memberi, kalau dulu berapapun yang dibeli, bayar pajaknya. Kalau sekarang kan dikasih bonus, 2 pasang nggak usah bayar pajak, sepatu, handphone, ada tas boleh. Kalau belinya banyak ya bayar dong pajak sebagai warga negara gimana. Apalagi kalau buat dagang lagi, masa tidak bayar pajak," jelas Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Memikirkan Tibet

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]