inajp

Xingwutongshen

Profil Bandara Bali Utara, Ditendang dari PSN Hingga Diamuk Megawati******

Bandara Internasional Bali Utara menjadi perhatian usai rencana pembangunannya diamuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Selain diamuk Mega karena dianggap hanya buang-buang duit, Bandara Bali Utara juga ditendang dari daftar proyek strategis nasional (PSN).

Lantas, seperti apa sebenarnya profil Bandara Bali Utara tersebut?

Saat itu, Presiden Direktur PT BIBU Panji Sakti Made Mangku mengatakan pembangunan bandara memerlukan lahan sekitar 1.400 hektare hanya untuk runwaysaja, sedangkan 260 hektare lainnya untuk kebutuhan aero city.

Ambisi pembangunan bandara ini bahkan terlihat dari data yang disampaikan PT BIBU Panji Sakti, yang mengklaim proses pembangunan bakal membuka 240 ribu lapangan pekerjaan dan menambah 2,2 persen pendapatan bagi perekonomian Bali.

Mangku mengklaim sudah menggandeng sejumlah investor asing untuk mewujudkan bandara internasional baru di Pulau Dewata tersebut. Ada investor dari Kanada yang mengerjakan runwaybandara, investor Belarus yang mengerjakan aero city, serta investor dari Korea Selatan yang menggarap bangunan bandara.

Pembangunan Bandara Bali Utara yang direncanakan di atas laut itu sempat terkendala penerbitan izin penentuan lokasi (penlok) dari Kementerian Perhubungan.

Pada Desember 2018, Menhub Budi Karya Sumadi meninjau langsung lokasi pembangunan Bandara Bali Utara, serta bertemu Gubernur Bali Wayan Koster.

Kala itu, Budi menyebut Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan Bandara di Bali Utara ini harus kolaborasi dan saling mengisi untuk mendukung pariwisata.

"Kami upayakan bandara I Gusti Ngurah Rai untuk penerbangan premium sedangkan bandara di Bali Utara ini untuk penerbanganlow cost carrier(LCC)," ucap Budi saat itu, dikutip dari situs resmi Kemenhub, Selasa (17/1).

Lihat Juga : Cara Ikut Program Magang Magenta BUMN di Kantor Erick Thohir

Budi menjelaskan lokasi yang direncanakan untuk dibangun Bandara Bali Utara tersebut tidak mempunyai kendala berarti dalam hal pembebasan lahan. Hal tersebut dikarenakan lahan yang akan digunakan merupakan tanah adat milik desa.

Pengembang lantas mengusulkan rencana pembangunan Bandara Bali Utara dengan menyiapkan desain rencana pembangunan bandara melalui pendekatan yang relevan dengan kesesuaian tata ruang wilayah, aspek operasi dan keamanan penerbangan, serta aspek finansial, teknis, dan lingkungan.

"Kami mengajukan usulan desain rencana pembangunan Bandara Bali Utara di lepas pantai sebagairunway, didukung area daratan yang telah diperhitungkan dari sisi operasional keamanan bandara dan bebas dari situs budaya desa adat dan pura dalam hal ini menerapkan konsep kehati-hatian dalam pengalokasian tanah daratan yang relatif terbatas", jelas Direktur Utama BIBU Kinesis Indonesia Iwan Erwanto dalam keterangan resmi.

Sementara itu, lahan seluas 370 hektare yang ditinjau Menhub Budi Karya bakal dikerjasamakan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), sedangkan sisanya seluas 50 hektare akan memanfaatkan lahan Desa Adat Sanih.

PT BIBU Panji Sakti juga menggandeng perusahaan asal China bernama China Construction First Group Corp Ltd (CCFG) yang merupakan anak perusahaan BUMN China State Construction Engineering Corp Ltd (CSCEC) untuk menggarap proyek tersebut.

Selain itu, BIBU juga menggandeng kontraktor lokal, yakni PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, dan PT WIKA.

Pada pertengahan 2022, proyek ini ditendang dari daftar proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini menjadi satu dari delapan proyek yang ditendang dari PSN karena kesulitan mencari investor.

"Kami keluarkan karena dukungan masyarakat nggak kuat, juga kajiannya lambat atau misalnya harus mencari mitra yang nggak gampang," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo, Juli 2022 lalu.

Namun, Gubernur Bali Wayan Koster membantah pemerintah menghapus proyek Bandara Bali Utara dari PSN. Ia malah menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara akan tetap dilanjutkan.

"Yang membatalkan siapa? Siapa bilang batal? Itu soal waktu," ujarnya usai meninjau pembangunan Pelabuhan Sanur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Denpasar Selatan, Bali, Juli 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Bahlil Ingin Universitas Tak Jadi Pabrik Pengangguran Intelektual******

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengingatkan perguruan tinggi Indonesia tidak boleh menjadi pabrik pengangguran intelektual.

Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Seminar Nasional Aktualisasi Ekonomi Kebangsaan dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045 di Universitas Kristen Maranatha Bandung, Selasa (12/1).

Bahlil menyebut saat ini sudah ada 7 juta di Indonesia. Sementara, Menurutnya angkatan kerja setiap tahun hanya mampu menyerap 2,9 juta tenaga kerja.

"Saya minta adik-adik untuk memiliki pandangan yang lebih luas. Jangan hanya bercita-cita menjadi PNS, karyawan atau TNI Polri, tapi jadilah pengusaha yang mampu memberikan kontribusi nyata membuka lapangan pekerjaan dan memangkas angka pengangguran di Indonesia. Perguruan Tinggi Indonesia tidak boleh jadi pabrik pengangguran intelektual!," ucap Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi.

Di hadapan kurang lebih 1.700 mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, ia juga menceritakan kisah perjuangannya menimba ilmu di tanah Papua yang penuh dengan keterbatasan.

Sebagai kunci menyongsong kemajuan bangsa, Bahlil mendorong para generasi muda untuk mengoptimalkan kemudahan akses dalam menimba ilmu di masa kini.

Senada, Ketua Taruna Merah Putih Maruarar Sirait menekankan pentingnya nilai-nilai besar yang ditanamkan dalam generasi muda saat ini.

"Kalau jadi pengusaha lebih bagus rugi tapi tetap dipercaya, daripada untung tapi menipu orang. Anak muda harus berpikir besar dan memiliki nilai-nilai baik yang ditanamkan sejak dini," imbuh Maruarar.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Super Raja segala Raja

Menperin Minta PT GNI Berdialog dengan Pekerja Buntut Bentrokan Maut******

Menteri PerindustrianAgus Gumiwang meminta perusahaansmelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) berdialog dengan pekerja terkait bentrokan yang terjadi pada Sabtu (14/1) malam.

Agus menyayangkan kejadian tersebut dan mengimbau agar perusahaan dan karyawan mengambil kesepakatan bersama demi penyelesaian masalah yang adil bagi semua pihak. Selain itu, ia juga meminta kasus tersebut diusut tuntas dan dilakukan proses hukum.

"Saya sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian para korban. Hal ini semestinya tidak terjadi dan harus diusut tuntas serta dilakukan proses hukum yang berlaku," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (16/1).

"Kami juga meminta agar para karyawan dapat menjaga situasi kondusif serta mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya yang berkaitan dengan K3L, agar persoalan dapat segera diselesaikan sehingga hak-haknya terpenuhi dan kembali beraktivitas," jelasnya.

Agus mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan PT GNI terkait penanganan kasus tersebut. Perusahaan menyatakan tengah melakukan investigasi yang mendalam bersama dengan pihak berwajib dan mengusut tuntas seluruh kejadian yang menimbulkan kerugian.

Lebih lanjut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga meminta dukungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk segera memfasilitasi mediasi bagi semua pihak terkait dengan sebaik-baiknya.

"Pemerintah meminta kepada semua pihak agar bersama-sama menjaga situasi yang kondusif. Hal ini juga untuk menjaga iklim investasi yang memberi manfaat bagi banyak pihak," ujarnya.

Agus menuturkan pemerintah terus berupaya menarik investasi ke Indonesia untuk penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah memastikan Indonesia aman untuk investasi, sehingga perlu kerja sama dari semua pihak untuk bersinergi mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan menaati aturan-aturan yang berlaku.

"Smelter nikel berperan penting bagi hilirisasi industri dan penguatan struktur industri di tanah air. Kemenperin juga sedang menyusun tata kelola industri berbasis mineral (smelter) yang mengatur antara lain insentif-insentif, kewajiban dan hak," jelasnya.

Bentrokan di PT GNI menyebabkan dua orang pekerja meninggal dunia. Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan korban adalah satu orang tenaga kerja Indonesia dan satu orang lainnya tenaga kerja asing (TKA).

Namun Didik mengklaim belum tahu asal negara TKA yang tewas usai bentrokan.

"Saya belum dapat identitasnya. Namun, korban hanya dua orang saja dari TKA dan pekerja lokal saja," jelasnya.

Lihat Juga : Profil PT GNI yang Bentrokannya Tewaskan 2 Pekerja

Berdasarkan keterangannya, bentrokan dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja yang mencoba memasuki pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja.

Mogok kerja itu dilakukan usai tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh pihak perusahaan.

Karena dihalangi masuk sehingga ratusan pekerja itu melempari dan merusak kantor security. Kemudian mereka menerobos masuk di pos 4 lalu menuju ke mes karyawan dan membakar sebuah mes karyawan hingga rata dengan tanah," ungkapnya.

Personel kepolisian bersama TNI yang tiba di lokasi, kata Didik, berusaha untuk menenangkan para pekerja. Namun, menurut Didik upaya aparat itu tidak diterima sehingga terjadi adu mulut yang berujung pada pelemparan ke arah petugas.

"Kemudian ada karyawan dari divisi dump truck yang melintas di lokasi aksi mogok bekerja. Para pekerja langsung menyerang pekerja yang tidak ikut aksi mogok sehingga terjadi bentrok mengakibatkan ada 3 orang pekerja dari divisi dump truck yang mengalami luka di bagian badan dan 3 unit kendaraan roda dua dirusak," jelasnya.

Pada saat yang bersamaan, kata Didik terjadi aksi saling kejar dan lempar yang mengakibatkan korban meninggal dunia dari pihak pekerja.

Didik menuturkan bentrok tersebut akhirnya bisa dikendalikan setelah petugas kepolisian melerai dua kelompok pekerja yang terlibat bentrok. Petugas juga mengimbau untuk membubarkan diri.

"Sementara untuk TKA diamankan dan dievakuasi di lokasi smelter 2 PT GNI," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

ahli olahraga super

Wilmar Sorot Permendag Ikut Andil Picu Kelangkaan Minyak Goreng 2022******

Kuasa hukum Grup Wilmar Rikrik Rizkiyana menduga salah satu penyebab kelangkaan minyak gorengkemasan pada 2022 adalah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah.

Aturan yang ia maksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Rikrik menyoroti aturan itu hanya mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan. Padahal, konsumsi minyak paling besar berasal dari minyak curah. Selain itu, harga crude palm oil (CPO) secara global pun meningkat yang mengakibatkan harga minyak goreng secara serempak naik. Termasuk harga minyak goreng curah.

Menurutnya, akibat harga minyak goreng kemasan lebih murah ketimbang harga migor curah, masyarakat pun melakukan rush buyinghingga tanpa sadar menimbun. Terlebih, menurutnya, kelangkaan ini hanya terjadi di retail modern.

"Terjadi rush buyingdi ritel modern dan habis dalam waktu cepat. Sehingga seolah-olah terjadi kelangkaan, karena orang enggak ada yang mau beli lagi minyak curah," paparnya.

Rikrik melanjutkan kebijakan pemerintah itu pun tidak dapat menyelesaikan permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Sebaliknya, intervensi yang dilakukan pemerintah justru menimbulkan ketidakpastian di pasar domestik dan memperparah kondisi di masyarakat.

Ia pun menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempertimbangkan kebijakan pemerintah sebagai akar permasalahan kelangkaan minyak goreng tahun lalu.

"Dalam perkara ini, KPPU telah mengabaikan peran kebijakan pemerintah yang menjadi akar permasalahan dan hanya menuduh kepada produsen yang tunduk pada kebijakan pemerintah sebagai penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng," lontar Rikrik.

KPPU sebelumnya menduga ada penetapan harga minyak goreng yang dilakukan oleh 27 perusahaan dari 13 kelompok usaha yang berbeda, dengan lima perusahaan di antaranya berasal dari Grup Wilmar. Jejaring dagang ini biasa disebut kartel.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022. 

Lihat Juga : Zulhas Janji Kisruh Minyak Goreng Beres dalam 2 Bulan

Hal itu jadi salah satu yang disebut KPPU memicu kelangkaan minyak goreng tahun lalu. Namun kuasa hukum Grup Wilmar Farid Nasution berpendapat banyaknya jumlah terlapor dalam kasus ini membuat kartel penetapan harga menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan.

"Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang sudah dihadirkan di persidangan baik oleh Investigator maupun Terlapor yang mengaku tidak mengetahui adanya koordinasi antara pengusaha untuk menaikkan harga jual," ungkap Farid.

Farid melanjutkan, Investigator KPPU juga tidak dapat membuktikan bahwa pembatasan peredaran minyak goreng dilakukan oleh produsen. Sebab, produsen minyak goreng tidak punya kendali atas rantai distribusi minyak goreng yang begitu panjang. Rantai ini dimulai dari produsen, distributor, sub-distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, sampai dengan konsumen akhir.

"Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan karena masalah produksi, tetapi karena kenaikan harga CPO, penerapan HET, dan kendala distribusi. Tidak ada saksi yang mengatakan kelangkaan karena produsen menahan pasokan," tandas Farid.

Kaisar Aogu

Bahlil Ingin Universitas Tak Jadi Pabrik Pengangguran Intelektual******

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengingatkan perguruan tinggi Indonesia tidak boleh menjadi pabrik pengangguran intelektual.

Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Seminar Nasional Aktualisasi Ekonomi Kebangsaan dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045 di Universitas Kristen Maranatha Bandung, Selasa (12/1).

Bahlil menyebut saat ini sudah ada 7 juta di Indonesia. Sementara, Menurutnya angkatan kerja setiap tahun hanya mampu menyerap 2,9 juta tenaga kerja.

"Saya minta adik-adik untuk memiliki pandangan yang lebih luas. Jangan hanya bercita-cita menjadi PNS, karyawan atau TNI Polri, tapi jadilah pengusaha yang mampu memberikan kontribusi nyata membuka lapangan pekerjaan dan memangkas angka pengangguran di Indonesia. Perguruan Tinggi Indonesia tidak boleh jadi pabrik pengangguran intelektual!," ucap Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi.

Di hadapan kurang lebih 1.700 mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, ia juga menceritakan kisah perjuangannya menimba ilmu di tanah Papua yang penuh dengan keterbatasan.

Sebagai kunci menyongsong kemajuan bangsa, Bahlil mendorong para generasi muda untuk mengoptimalkan kemudahan akses dalam menimba ilmu di masa kini.

Senada, Ketua Taruna Merah Putih Maruarar Sirait menekankan pentingnya nilai-nilai besar yang ditanamkan dalam generasi muda saat ini.

"Kalau jadi pengusaha lebih bagus rugi tapi tetap dipercaya, daripada untung tapi menipu orang. Anak muda harus berpikir besar dan memiliki nilai-nilai baik yang ditanamkan sejak dini," imbuh Maruarar.

[Gambas:Video CNN]

Sun Wukong yang paling kerasukan

533 TKA China Bekerja di Pabrik Smelter PT GNI******

Dinas Tenaga Kerja Morowali Utara mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) mencapai 533 orang. Seluruh pekerja asing berasal dari China.

"Jumlah pekerja PT GNI, kalau pekerja asing yang terdaftar TKA Online Kemenaker Morut kurang lebih 533 orang. Sedangkan lokal dari hasil pemberitahuan dari GNI itu mencapai 11 ribu orang. Kalau TKA semuanya jelas dari China tidak ada negara lain," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Morowali Utara Yanis Lakawa, Minggu (15/1).

Ratusan tenaga kerja asing yang bekerja di PT GNI mempunyai dua bentuk kontra kerja dengan jangka waktu antara 6 bulan hingga lebih dari enam bulan.

Yanis menegaskan pihaknya terus melakukan monitoring melalui aplikasi Disnaker Morowali Utara bagi pekerja asing yang bekerja di perusahaan tersebut.

"Kami bisa monitor di aplikasi kami. Mereka melakukan pengesahan RPTKA di Kemenager dan di upload di akun tenaga kerja online. Morowali Utara ada beberapa perusahaan lain, tapi jumlah TKA tidak seberapa. Ada cuma 5, ada 2. PT GNI yang terbanyak," terangnya.

PT GNI menjadi perhatian beberapa waktu terakhir usai bentrokan maut yang memakan dua korban jiwa, yakni 1 orang pekerja lokal dan 1 pekerja berstatus warga negara asing (WNA).

Bentrokan terjadi pada 14 Januari lalu di area smelter nikel GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

[Gambas:Video CNN]