kredit terpercaya

situs slot gacor 2022 resmi 986Jutaan kata 701260Orang-orang telah membaca serialisasi

《kredit terpercaya》

Menko PMK bantah presiden politisasi bansos******

Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah bahwa Presiden Joko Widodo memolitisasi bantuan sosial (bansos), karena sejak dulu presiden suka membagi-bagikan bantuan pada awal tahun. "Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemensos bantu keluarga anak pengidap penyakit genetik thalasemia Muhadjir mengatakan presiden selalu mengawali tahun anggaran dengan merencanakan berbagai macam bantuan, salah satunya bansos, kepada masyarakat. Presiden akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek penyaluran. Distribusi bantuan harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. "Itu sebagai bentuk menandai bahwa sekarang bansos sudah mulai bergulir, sekaligus beliau akan mengecek apakah semuanya sudah disiapkan kalau masih ada kekurangan di bagian mana, dan seterusnya. Dan itu sudah sejak dulu juga begitu," katanya. Muhadjir bercerita saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dirinya kerap mendampingi Jokowi membagi-bagikan kartu Indonesia pintar (KIP) pada awal tahun.

Baca juga: KPK rekomendasikan bansos dilsalurkan via transfer "Memastikan bahwa KIP itu telah siap untuk didistribusikan, disampaikan, di-deliverkepada mereka yang berhak," kata dia. Disinggung mengenai Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut mendampingi presiden saat membagikan bansos, menurut dia, mantan Wali Kota Surabaya tersebut memiliki urusan-urusan lain yang mesti dijalankan seperti program PENA. "Bu Risma, kan, juga punya program dan Presiden memang tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi ketika beliau turun ke lokasi," kata dia.
Baca juga: Dinsos Tangerang: Bansos sudah tersalurkan ke 2.866 penerima

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

KPU Bali hadirkan TPS dengan semua petugas perempuan******

Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum(KPU) Provinsi Bali menghadirkan tempat pemungutan suara(TPS) dengan semua petugasnya perempuan.

"TPS dengan menghadirkan semua petugas perempuan, mulai dari KPPS, pengawas TPS, petugas ketertiban dan para saksi merupakan program baru yang diterapkan untuk se-Bali pada Pemilu 2024 kali ini," kata Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di Denpasar, Kamis.

"Sedangkan kalau di Kota Denpasar sudah sering, dan termasuk saat pilkada pada 2020 lalu," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli itu.

Meskipun di TPS tersebut, para petugasnya perempuan, tetapi untuk pemilihnya masih sama dengan TPS pada umumnya, ada pemilih laki-laki dan pemilih perempuan

Dia mengatakan telah meminta setiap KPU kabupaten/kota dapat menghadirkan minimal satu tempat pemungutan suara dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), pengawas TPS hingga petugas ketertiban yang seluruhnya perempuan.

"Nama-nama petugas KPPS-nya (TPS perempuan-red) sudah masuk semua termasuk SK KPPS sudah masuk juga," kata

Selain itu, kata Lidartawan, para saksi peserta Pemilu 2024 di TPS tersebut juga sama-sama perempuan.

"Tinggal H-1 disuruh mengecek kesiapannya, atributnya. Nanti kita lihat mereka bisa bekerja dengan lebih baik sehingga saat Pilkada 2024 kalau bisa masing-masing satu kecamatan dengan TPS yang semua petugasnya perempuan," ucapnya.

Pada Pemilu 2024 ini, KPU Bali meminta untuk tiap kabupaten/kota ada satu percontohan TPS khusus perempuan tersebut dan kalau bisa lebih banyak tentu lebih bagus.

Lidartawan mengatakan tujuan TPS dengan penyelenggara perempuan itu untuk mendorong partisipasi kaum hawa di Provinsi Bali.

"Selama ini ada pandangan bahwa mengurus politik itu kotor. Mudah-mudahan dengan diberikan kesempatan, maka kaum perempuan mulai berubah pikirannya dan mau terjun ke dunia politik. Selain itu bisa menilai bahwa berpolitik itu tidak susah-susah amat," ucapnya.

Terkait pakaian yang akan digunakan petugas KPPS di TPS perempuan saat 14 Februari mendatang, Lidartawan mengatakan tetap sama dengan petugas KPPS lainnya yang akan menggunakan pakaian adat Bali.
Baca juga: Sembilan TPS di Bali diisi petugas perempuan KPPS
Baca juga: Menteri PPPA: Peran petugas TPS perempuan, wujud kesetaraan gender
 

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

KPK segera sidangkan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo******

"Hari ini, Rabu (7/2) tim penyidik menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa KPK untuk perkara dugaan korupsi,"

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh tim jaksa KPK.

"Hari ini, Rabu (7/2) tim penyidik menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa KPK untuk perkara dugaan korupsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Ali menerangkan dengan pelimpahan tersebut kewenangan penahanan terhadap SYL juga beralih dari tim penyidik ke tim jaksa.

Penahanan terhadap SYL juga akan diperpanjang selama 20 hari ke depan untuk pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Dalam waktu 14 hari kerja tim jaksa sudah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan," tuturnya.

Lebih lanjut Ali menerangkan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap SYL juga akan berjalan paralel dengan penyidikan perkara korupsinya.

"Perkara TPPU nya masih terus dilakukan pendalaman dan penyelesaian berkas perkaranya," kata Ali.

Untuk diketahui, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, diantaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara menghasilkan uang saldo dana、lucky slot 888、situs slot gampang menang hari ini

Terkait：baywin88、undang teman dapat saldo dana、cairkan saldo kredivo、game gacor slot、pinjol resmi ojk cepat cair、cinta777、astonpkv、buku mimpi 2d 59、trik gacor main slot、bosswin168

---

---

bab terbaru：ini bet slot（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03