petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs judi slot online gampang menang bonus new member 100

rtp btv 168 646Jutaan kata 559629Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs judi slot online gampang menang bonus new member 100》

Perjalanan penumpang KCJB tembus 2 juta******

Perjalanan penumpang KCJB tembus 2 juta
(Xinhua)
Jakarta (ANTARA) - Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, telah menangani perjalanan lebih dari 2 juta penumpang, demikian disampaikan China Railway International Limited pada Minggu (3/3).

Menurut perusahaan tersebut, KCJB telah beroperasi dengan aman selama 139 hari, mengangkut total 2.008.387 penumpang sejak resmi beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023.

Saat ini, perjalanan harian kereta KCJB telah ditingkatkan dari 14 menjadi 40, dan jumlah keterisian kursi penumpang naik tiga kali lipat dari 8.400 menjadi lebih dari 24.000.

Jumlah penumpang harian tertinggi tercatat sebanyak 21.537 orang, sementara tingkat keterisian kursi harian tertinggi tercatat mencapai sebesar 99,6 persen.

Guna memenuhi kebutuhan penumpang dengan lebih baik lagi, kebijakan tarif dinamis diperkenalkan, jadwal operasional dioptimalkan, dan perjalanan kereta pada hari libur ditambah, kata pihak perusahaan.

Dengan kecepatan yang dirancang mencapai 350 km per jam, jalur KCJB yang terentang sepanjang 142,3 km ini mempersingkat perjalanan antara Jakarta dan Bandung, Provinsi Jawa Barat, dari yang semula lebih dari tiga jam menjadi sekitar 40 menit.

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

HPN 2024, pemilu dan konstruksi demokrasi berkualitas******

HPN 2024, pemilu dan konstruksi demokrasi berkualitas
Tangkapan layar ilustrasi Logo Hari Pers Nasional 2024 (ANTARA/Website/pwi.or.id/Abdu Faisal)
Jakarta (ANTARA) - Bangsa Indonesia, terutama para insan pers, dengan semarak memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Ke-39 pada 9 Februari 2024.

Dengan tema "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa", puncak acara peringatan HPN 2024 digelar pada 20 Februari dan dipusatkan di Jakarta.

Logo HPN 2024 menggambarkan siluet Garuda Pancasila sebagai perlambang spirit nasionalisme dan patriotisme dari kalangan pers Indonesia.

Berbagai kegiatan dihelat, mulai dari bakti sosial, pameran, forum diskusi, seminar nasional, hingga ajang penghargaan bergengsi, seperti Anugerah Kebudayaan Indonesia dan Anugerah Jurnalistik Adinegoro.

Kali ini HPN 2024 diperingati sebagai momen silaturahmi, koordinasi sekaligus konsolidasi bagi seluruh insan pers guna mewujudkan dan meningkatkan kemajuan pers dan kepentingan bangsa-negara Indonesia.

HPN juga dirayakan guna merawat memori kolektif bangsa atas eksistensinya dalam sejarah perjalanan negara-bangsa Indonesia. HPN sebagai sarana refleksi dan kontemplasi bagi seluruh insan pers atas laju gerak praksisnya serta sebagai momentum proyeksi atas masa depan pers itu sendiri dalam era disrupsi informasi yang makin kompleks, rumit, dan kompetitif.

Peringatan HPN 2024 bertepatan dengan momen Pemilu 2024, sebuah pesta demokrasi yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Tak mengherankan jika tema peringatan HPN 2024 berkorelasi dengan nuansa pemilu, yakni terkait transisi kepemimpinan nasional.

Tema peringatan HPN 2024 dipilih sebagai pengingat akan peran penting kalangan pers dalam ikut menjaga, mengawal, sekaligus menyukseskan perhelatan akbar Pemilu 2024.


Pemilu 2024

Kita patut bersyukur dan layak berbangga bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024, secara umum berlangsung aman, lancar dan sukses. Kesuksesan ini tentunya tidak lepas dari peran nyata dari berbagai pihak, yakni KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan aparat keamanan.

Tentu, peran pers juga tak kalah pentingnya dalam ikut mengawal Pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan kondusif. Dengan jaringan yang luas, SDM yang unggul, infrastruktur teknologi yang canggih, serta komitmen berdemokrasi yang tinggi menjadikan pemberitaan seputar Pemilu 2024 oleh kalangan pers menjadi semakin cepat, masif, dan berbobot.

Beragam rubrikasi menarik coba dihadirkan kalangan pers dalam memotret penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari rubrikasi berita, analisis, opini, bahkan hingga polling, exit poll, quick count" dan real count.

Data KPU menyebutkan ada daftar pemilih tetap (DPT) KPU sebanyak 204.807.222 pemilih dengan jumlah DPT dalam negeri sebanyak 203.056.748 pemilih dan DPT luar negeri sebanyak 1.750.474 pemilih.

DPT dalam negeri tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.731 desa/kelurahan, 820.161 tempat pemungutan suara (TPS), jumlah DPT laki-laki 101.467.243 pemilih serta DPT perempuan 101.589.505 pemilih.

Sementara untuk DPT luar negeri tersebar di 128 negara perwakilan, dengan jumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos sebanyak 3.059, jumlah DPT laki-laki sebanyak 751.260 pemilih dan jumlah DPT perempuan sebanyak 999.214.

Untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diikuti tiga pasangan calon (paslon), yakni Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (01), Prabowo Subiyanto-Gibran Rakabuming Raka (02), dan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Md (03).

Untuk Pemilu Legislatif (Pileg) DPR diikuti 9.917 calon legislatif (caleg) di 84 daerah pemilihan (dapil) dengan 580 kursi dan 24 partai politik atau parpol (18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh), Pileg DPRD provinsi diikuti 301 dapil dengan 2.372 kursi dan 24 parpol serta pileg DPRD kabupaten/kota terbagi dalam 2.325 dapil dengan 17.510 kursi dan 24 parpol. Dengan demikian, total keseluruhan dapil sebanyak 2.710 dan total kursi yang diperebutkan sebanyak 20.462.

Pers memiliki tugas, pokok, dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan terselenggaranya pemilu yang berkualitas, yakni pemilu yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana amanat UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Selain itu, penyelenggaraan pemilu juga haruslah memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan pengaturan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, diharapkan akan terwujud penguatan sistem kenegaraan yang demokratis, terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas, terjaminnya konsistensi pengaturan sistem pemilu, dan tercapainya kepastian hukum.

Pers juga memiliki tupoksi yang sangat penting dalam mewujudkan terselenggaranya pemilu yang aman dan damai.

Aman dalam arti bahwa penyelenggaraan pemilu terhindar dari segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat (kamtibmas), seperti konflik horizontal, kacau, friksi kronis, dan sejenisnya.

Sementara damai dapat dimaknai sebagai terwujudnya suasana kedamaian sekaligus perdamaian sebagai kohesi sosial di masyarakat di tengah suasana serba kompetitif dan dinamis saat pemilu.


Kebebasan bertanggung jawab

Sebagai penopang pilar keempat demokrasi, selain eksekutif, legislatif dan yudikatif, pers diharapkan dapat terus mendorong terwujudnya demokrasi berkualitas.

Demokrasi berkualitas pada hakikatnya adalah demokrasi yang memberikan penghargaan tinggi dan paripurna pada harkat dan martabat rakyat pemilik kedaulatan hakiki. Untuk itu, dibutuhkan pers yang sehat dengan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai instrumen implementasinya.

Tanpa kebebasan yang bertanggung jawab, pers tidak bisa leluasa dalam menjalankan tanggung jawab moralnya, terutama peran sebagai "anjing penjaga" (watch dog).

Guna mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab, dibutuhkan ruang berekspresi yang memadai, melalui sistem pemerintahan yang demokratis. Karena, mengutip pandangan dari Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm dalam Four Theories of The Press (1956), pada prinsipnya bagaimana bentuk perwajahan pers sangat berkorelasi erat dengan sistem politik yang berjalan dimana pers itu berada.

Sampai batas tertentu, semakin demokratis suatu sistem pemerintahan, maka semakin sehat pula performa pers dalam menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya melalui konstruksi katarsis informasi.

Dalam konteks pemilu, terselenggaranya pesta demokrasi rakyat tersebut di sebut menjadi salah satu parameter penting dalam melihat potret demokrasi yang berjalan di negara tersebut.

Semakin berkualitas pelaksanaan pemilu, maka dapat dinilai semakin baik pula kualitas demokrasinya. Keterlibatan pers dalam mewujudkan pemilu berkualitas adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2 UU No. 40/1999 tentang Pers).

Kemerdekaan pers menjadi hal utama bagi pers agar bisa menjalankan fungsi dasarnya, --termasuk dalam konteks Pemilu--, terutama fungsi pengawasan sosial, sosialisasi, dan korelasi sosial (Lasswell, 1960; Wright, 1986).


Indeks demokrasi & pers

Kualitas demokrasi di negara kita, sejauh ini, dalam pandangan banyak pihak dinilai masih perlu untuk terus ditingkatkan. Setidaknya, pandangan ini berkaca dari data Economist Intelligence Unit (EIU), sebuah lembaga riset berbasis di London, Inggris, mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2023 sebesar 6,53 (posisi 56 dari 167 negara).

Angka IDI tersebut turun dari tahun 2022 sebesar 6,71 (posisi 54 dari 167 negara). Berkaca dari skor dan peringkat tersebut, EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara flawed democracy.

Skor terkait didasarkan atas lima indikator penilaian, yakni proses pemilu dan pluralisme Indonesia (7,92), fungsi pemerintahan (7,86), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,29), dan budaya politik (4,38) (EIU, 2024; Media Indonesia, 16/2/2024).

Data yang dikemukakan Freedom House, lembaga riset berbasis di Washington DC, Amerika Serikat, juga menyebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2023 sebesar 53 poin dari tahun 2019 sebesar 62 poin. Freedom House juga mencatat dari tahun 2013-2022, skor demokrasi Indonesia sebesar 59 pada tahun 2022 dari sebelumnya tahun 2013 sebesar 65.

Karena skor itu, Freedom House menggolongkan status demokrasi Indonesia sebagai "partly free". Dalam hal ini, Freedom House menggunakan tiga indikator penilaian indeks demokrasi, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi (Freedom House, 2023; Kompas, 8/2/2023).

Potret demokrasi yang berkualitas, selain diukur dari indeks demokrasi, juga di antaranya dapat dilihat dari indeks kemerdekaan pers. Survei tentang Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2023 di 34 provinsi oleh Dewan Pers menghasilkan nilai IKP Nasional sebesar 71,57, atau turun 6,30 poin dari IKP 2022.

Meskipun mengalami penurunan nilai, kemerdekaan pers selama tahun 2022 tetap dalam kategori "Cukup Bebas". Penurunan nilai IKP 2023 Nasional terjadi di tiga kondisi lingkungan, yaitu lingkungan fisik politik turun 5,90 poin, lingkungan ekonomi turun 6,74 poin, dan lingkungan hukum turun 6,70.

Survei IKP 2023 ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi tiga lingkungan, dengan 20 indikator serta melibatkan 408 informan ahli sebagai responden dan 10 anggota Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council, NAC) (Dewan Pers, 2023).

Reporters Without Borders, lembaga internasional pemantau pers berbasis di Paris, Prancis, merilis Indeks Kebebasan Pers (IKP) di Indonesia tahun 2023 dengan skor sebesar 54,83 poin (peringkat ke-108 dari 180 negara), atau meningkat 5,56 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 49,27 poin.

Meskipun skor meningkat, namun peringkat IKP Timor Leste dan Malaysia lebih tinggi dari peringkat IKP Indonesia, yakni sebesar 84,49 poin (peringkat 10 dunia) dan sebesar 62,83 poin (peringkat 73 dunia). Dalam menilai IKP di Indonesia tahun 2023, RSF menggunakan lima indikator, yaitu konteks politik (55,16 poin), konteks hukum (63,92 poin), konteks ekonomi (44,61 poin), konteks sosial-budaya (55,97 poin) dan keamanan (54,49 poin) (RSF, 2023; DataIndonesia.id, 3/5/2023).


Harapan

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi bukti bahwa Indonesia mampu dan teruji dalam menggelar salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia yang diikuti lebih dari 200 juta pemilih.

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 juga menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia berjalan sesuai track-nya mengingat penyelenggaraan pemilu adalah salah satu elemen penting demokrasi, sekaligus sebagai wujud pelaksanaan dari Demokrasi Pancasila.

Dalam konteks relasinya dengan pers, kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi bukti peran penting tak terbantahkan dari kalangan pers dalam ikut serta mengawal pemilu, melalui fungsi pengawasan, edukasi, dan korelasinya.

Selamat HPN 2024.


*) Prof Dr Widodo Muktiyo adalah Staf Ahli Menkominfo RI Bidang Komunikasi dan Media Massa


 

Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu Bangkalan rekomendasikan pemungutan suara ulang di 12 TPS******

Bawaslu Bangkalan rekomendasikan pemungutan suara ulang di 12 TPS
Petugas Bawaslu Bangkalan melakukan pemantauan logistik Pemilu 2024 di Bangkalan, Jawa Timur. (ANTARA/ HO-Bangkalan)
Bangkalan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilu 2024 di 12 tempat pemungutan suara karena ditemukan ada pelanggaran saat hari pencoblosan.

"Selain merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU), kami juga merekomendasikan penghitungan ulang," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh kepada awak media di Bangkalan, Madura, Jumat.

Ia menjelaskan Bawaslu merekomendasikan penghitungan ulang hasil perolehan suara pada 35 tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah kecamatan.

Rekomendasi itu berdasarkan temuan anggota Bawaslu dan laporan dari masyarakat dengan bukti berupa foto dan video pelanggaran pemilu. Bahkan ada pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh petugas TPS.

Baca juga: Hoaks! Ketua KPPS di Madura dianiaya karena tak bagikan undangan Pemilu 2024

"Bukti sudah kami kantongi, baik yang dilaporkan oleh anggota kami maupun laporan masyarakat. Ada juga video yang mempertontonkan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mencoblos banyak surat suara dan dimasukkan sendiri pada kotak suara," kata Mustain, menjelaskan.

PSU rencananya dilakukan di TPS 04 Desa Glagga, Kecamatan Arosbaya, untuk pemilihan DPD, DPR RI, dan DPRD Kabupaten. Kemudian di TPS 07 Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, PSU untuk DPRD kabupaten, dan TPS 15 Desa Socah, Kecamatan Socah, menggelar PSU untuk DPRD kabupaten.

Selain itu, PSu di TPS 8 dan 21 Desa Keleyan, Kecamatan Socah, untuk pemilihan DPRD kabupaten. Lalu TPS 13 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan; serta TPS 3, 13, 20, 21, dan 24 Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, menggelar PSU untuk seluruh pemilihan.

Sedangkan rekomendasi penghitungan ulang dilakukan di TPS 06 Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, untuk surat suara DPRD kabupaten. Kemudian TPS 1 hingga 12 Desa Bator, Kecamatan Klampis, dan TPS 1 hingga 8 Desa Telang, Kecamatan Kamal, hitung ulang seluruh surat suara.

Baca juga: Bawaslu tanggapi video ricuh warga dengan petugas KPPS di Madura

Hitung ulang untuk semua surat suara juga direkomendasikan pada TPS 7 Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, kemudian TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 24, 26, 27, 28, 34, 35, dan 48 Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal; serta TPS 1 hingga 9 Desa Kamal.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu Pamekasan: Hasil rekapitulasi capres di Batumarmar tak berlaku
Baca juga: Cek fakta, kericuhan di Sampang karena surat suara sudah tercoblos

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:angkasa88

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
bonus288
daftar situs slot gacor hari ini
slot yang sering kasih maxwin
simulasi kredit di kredivo
freebetslot
situs slot paling populer
voucher axis 30 hari
macawslot
situs 388
Daftar isi semua bab
Bab 1 jasaqq
Bab 2 pendekarqq
Bab 3 midas777
Bab 4 pusat4d slot
Bab 5 kaisar89
Bab 6 mahjong ways akun demo
Bab 7 pola maxwin bonanza hari ini
Bab 8 situs slot yg paling gacor
Bab 9 pengeluarantotomacau
Bab 10 situs judi
Bab 11 harga voucher indosat 5gb
Bab 12 daftar permainan slot
Bab 13 betcoi
Bab 14 smartjitu
Bab 15 situs mudah maxwin
Bab 16 nama situs slot luar negeri
Bab 17 slot gacor gampang scatter
Bab 18 angka main hk yang jitu
Bab 19 paito 3 pasaran
Bab 20 bonus new member 200 di awal
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4386bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Kaisar Iblis Abadi

168slot
Menteri Bintang minta pers wujudkan jurnalistik ramah perempuan & anak
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. ANTARA/HO-KemenPPPA/am.
Wartawan, terutama wartawan perempuan, diharapkan bisa mengkonstruksikan realitas sesuai fakta, mengawal, dan menyampaikan pemberitaan tentang perempuan dan anak di media yang berperspektif gender
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga berharap pers mampu menjadi sarana untuk mempercepat penyelesaian isu-isu perempuan dan anak, serta mewujudkan produk jurnalistik yang ramah perempuan dan anak.

"Wartawan, terutama wartawan perempuan, diharapkan bisa mengkonstruksikan realitas sesuai fakta, mengawal, dan menyampaikan pemberitaan tentang perempuan dan anak di media yang berperspektif gender, sehingga dapat mewujudkan profesionalisme pemberitaan di media," kata Menteri Bintang Puspayoga dalam keterangan, di Jakarta, Senin.

Menurutnya, peran wartawan dalam menyampaikan berita yang berimbang dan dibutuhkan masyarakat adalah pilar penting dalam mengawal pembangunan.

Ia mengatakan profesi wartawan tidak hanya digeluti oleh kelompok laki-laki, jumlah wartawan perempuan saat ini terbilang semakin banyak.

Baca juga: UNESCO: Jurnalis perempuan kerap hadapi serangan ganda
Baca juga: Hari Pers Nasional,, KPAI harap media hadirkan informasi layak anak

Pihaknya pun percaya bahwa kemampuan wartawan perempuan juga sama dan mumpuni dengan wartawan laki-laki, bahkan bisa memimpin dalam redaksi dan korporasi media.

Kementerian PPPA  telah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Penyiaran pada 2021 dan Dewan Pers pada 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Penyiaran.

Menteri Bintang Puspayoga berharap kebijakan ini dapat mendukung profesionalisme dan sensitivitas gender para wartawan dalam menyampaikan pemberitaan kepada publik.

Baca juga: Dewan Pers: Media berperan dorong keterlibatan perempuan di parlemen
Baca juga: LPAI: Dewan Pers berperan sebarkan berita ramah anak cegah perundungan
 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bermain game online di dunia lain

qq3889
Ahli sebut kerugian kerusakan lingkungan kasus timah Rp271,06 triliun
Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Bambang Hero Saharjo memparkan dampak kerusakan lingkungan akibat tambang timah di Provinsi Bangka Belitung, Senin (19/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/am.
Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Bambang Hero Saharjo mengungkapkan total kerugian akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pada perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 mencapai Rp271,06 triliun.

Bambang dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, mengatakan nilai kerugian Rp271,06 triliun itu merupakan penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan.

"Kalau semua digabungkan kawasan hutan dan nonkawasan hutan total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp271.069.688.018.700,' kata Bambang.

Pakar forensik kehutanan itu menjelaskan dalam penghitungan kerugian ekologi atau lingkungan itu, pihaknya melakukan verifikasi di lapangan serta pengamatan dengan citra satelit dari tahun 2015 sampai 2022.

Berdasarkan verifikasi dan pengamatan citra satelit itu mendapatkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana bahwa adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, aktivitas tambang timah tersebut tidak hanya dilakukan di luar kawasan hutan, tetapi juga dalam kawasan hutan.

"Kami merekonstruksi dengan menggunakan satelit pada tahun 2015 yang merah-merah ini adalah wilayah IUP (izin usaha pertambangan) dan non-IUP. Kami tracking2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sampai 2022, dilihat warna merah makin besar, ini adalah contoh saja," katanya.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah

Dari tujuh kabupaten di Provinsi Bangka Belitung terdapat IUP di darat seluas 349.653,574 hektare. Sementara data luas galian tambang di tujuh kabupaten itu totalnya 170.363,064 hektare. Kabupaten Belitung Timur cukup tinggi luas galian tambangnya mencapai 43.175,372 hektare, sementara IUP-nya hanya 37.535,452 hektare.

Bambang mengungkapkan dari total 170.363,064 hektare luas galian tambang di tujuh kabupaten di Provinsi Bangka Belitung tersebut, sekitar 75.345,751 hektare berada di dalam kawasan hutan dan 95.017,313 hektare berada di luar kawasan hutan.

Dari 75.345,751 hektare luas galian dalam kawasan hutan terdiri atas 13.875,295 hektare berada di hutan lindung, 59.847,252 hektare di hutan produksi tetap, 77,830 hektare di hutan produksi yang dapat dikonversi, dan 1.238,917 hektare di taman hutan raya.

"Bahkan di taman nasional pun ada, yaitu seluas 306,456 hektare," tambahnya.

Kemudian dari 170.363,064 hektare luas galian tambang tersebut, ternyata yang memiliki IUP tambang hanya 88.900,462 hektare, sementara 81.462,602 hektare tidak memiliki IUP.

Baca juga: Polda Kepri tangkap lima tersangka kasus tambang pasir timah ilegal

Bambang juga mengungkapkan total luas IUP tambang darat dan laut mencapai 915.854,625 hektare, yang terdiri atas 349.653,574 hektare luas IUP tambang darat dan 566.201,08 hektare luas IUP tambang laut.

"Luas IUP tambang di darat ini dari 349.653,574 hektare, ada yang berada di kawasan hutan, yaitu seluas 123.012,010 hektare," kata Bambang.

Selanjutnya dari hasil verifikasi tersebut, pihaknya melakukan penghitungan kerugian ekologi yang ditimbulkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Dengan membaginya kerugian lingkungan di kawasan hutan dan luar kawasan hutan.

Total kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan, yakni biaya kerugian lingkungan (ekologi) Rp157,83 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp60,27 miliar dan biaya pemulihan lingkungan Rp5,26 miliar sehingga totalnya Rp223,36 triliun.

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Sedangkan kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan (APL), yakni biaya kerugian lingkungan Rp25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp6,62 miliar sehingga totalnya Rp47,70 triliun.

"Kalau semua digabung kawasan hutan dan luar kawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp271,06 triliun," kata Bambang.

Kerugian ditambahkan

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi menyebut hasil penghitungan ekologi yang dipaparkan Prof. Bambang Hero akan ditambahkan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara yang sedang diusut Kejagung.

"Saat ini penghitungan kerugian keuangan negara masih berproses, nanti berapa hasilnya akan kami sampaikan," ujar Kuntadi.

Kutandi menambahkan paparan yang disampaikan Prof. Bambang menampakkan bahwa sebagian besar lahan yang ditambah oleh para pelaku dan tersangka masuk ke kawasan hutan dan area bekas tambang yang seharusnya dipulihkan (reklamasi), tetapi tidak dilakukan.

"Sama sekali tidak dipulihkan dan ditinggalkan begitu saja, menimbulkan bekas lubang-lubang besar dan rawa-rawa yang tidak sehat bagi lingkungan masyarakat," kata Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan dua tersangka baru komoditi timah

Dalam perkara ini, penyidik Jampidsus telah menetapkan 10 orang tersangka tindak pidana korupsi dan satu orang tersangka kasus perintangan penyidikan.

Kesepuluh tersangka tersebut, yakni RL, selaku General Manajer (GM) PT TIN, TN alias AN dan tersangka AA. Kemudian, SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN), tersangka BY selaku Mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS.

Penyidik juga menetapkan dua tersangka dari PT Timah Tbk, yakni MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018.

Satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Naga perang datang ke pintu

kata kata kakek zeus
Kepala BPPD Sidoarjo enggan berkomentar usai diperiksa KPK
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono enggan berkomentar usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, jumat (16/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono enggan berkomentar usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jumat.

Ari selesai diperiksa penyidik KPK sekitar pukul 17.42 WIB langsung meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa memberikan komentar kepada wartawan.

Selain Ari, pada hari ini penyidik KPK juga turut memeriksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali serta tiga saksi lainnya, yakni ASN Pemda Sidoarjo Surendro Nurbawono, Direktur CV Asmara Karya Imam Purwanto alias Irwan, dan pihak swasta Robbin Alan Nugroho.

Meski demikian, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja informasi yang didalami pada pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Baca juga: Ahmad Muhdlor: Temuan KPK jadi pembelajaran untuk Sidoarjo
Baca juga: Kepala BPPD Sidoarjo penuhi panggilan penyidik KPK

Sebelumnya, KPK pada tanggal 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan bahwa penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut lantas dipelajari oleh tim KPK, kemudian pada hari Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT ini diamankan uang tunai sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar pada tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan bahwa kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun. Atas perolehan tersebut, ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari ASN tersebut.

Baca juga: Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW kepada ASN di beberapa kesempatan. Ada larangan untuk tidak membahas potongan tersebut melalui alat komunikasi, di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan mencapai 10—30 persen sesuai dengan besaran insentif yang mereka terima.

Penyerahan uang tersebut secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus pada tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari ASN sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW.  Bukti awal ini akan dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2019 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Naga Kesunyian Ilahi

daftar airbet
Ratusan KPPS datangi Kelurahan Batu Piring Balangan pertanyakan honor
Anggota KPPS Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan mengkonfirmasi soal honor sebagai penyelenggara pemilu di Kantor Kelurahan Batu Piring, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Ragil Darmawan.
Balangan (ANTARA) - Sebanyak 126 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mempertanyakan pembayaran honor mereka sebagai petugas penyelenggara Pemilu 2024.

“Tentunya kami sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran ini, karena sesuai edaran dari KPU RI, hak kami paling lambat dibayar pada 15 Februari kemarin,” kata salah satu anggota KPPS Kelurahan Batu Piring, Ahmad di Balangan, Jumat.

Ahmad menyebutkan hanya KPPS Kelurahan Batu Piring dari seluruh KPPS di Kabupaten Balangan yang belum menerima honor menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024.

Menurut Ahmad, tujuan para anggota KPPS datang ke Kantor Kelurahan Batu Piring untuk menanyakan alasan honor belum dibayarkan.

“Kami  menyesalkan adanya kejadian ini, padahal sudah mati-matian lebih dari 24 jam tidak berhenti bekerja demi menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024 ini, dan kami tinggal menuntut hak kami untuk segera dibayarkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Balangan Iptu Faisal Kadapi menegaskan pihaknya berjanji akan terus mengawal dan segera menyelesaikan masalah honor termasuk kewajiban dan hak lain dari petugas KPPS agar terpenuhi.

Faisal menuturkan pihaknya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban juga merasakan yang dirasakan para masyarakat dan hal tersebut menjadi kewajiban pihaknya menyelesaikan masalah itu.

“Kembali saya tegaskan ini bukan cuma nominal uang, tetapi sebuah penghargaan dari negara kepada rekan-rekan KPPS dalam menjalankan tugas pada Pemilu 2024 ini,” tuturnya.

Faisal menambahkan pihaknya akan menyampaikan segera perkembangan selanjutnya kepada para KPPS Kelurahan Batu Piring dan berjanji untuk mengawal persoalan tersebut.

Secara terpisah, Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani mengaku baru mengetahui informasi yang beredar mengenai masalah honor KPPS Kelurahan Batu Piring pada Kamis malam.

“Sudah kami lakukan cek ulang ke Lurah, PPS dan PPK Paringin Selatan serta keluarga yang memegang uang honor KPPS Batu Piring tersebut, dan saat ini kami berupaya melakukan mediasi dengan meminta bantuan fasilitasi kepada Polres Balangan,” katanya.

Diketahui, wilayah TPS Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan terdapat 18 TPS dengan jumlah tujuh anggota per KPPS ditambah satu ketua.

Pewarta: Imam Hanafi/Ragil
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

cara menghasilkan uang lewat shopee
Napoli kembali gagal menang, Mazzarri sampaikan permintaan maaf
Arsip foto - Penyerang Napoli Khvicha Kvaratskhelia menendang bola pada pertandingan sepak bola Serie A Italia Napoli vs Sassuolo pada 27 Agustus 2023 di stadion Diego Armando Maradona di Naples. ANTARA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE/pri.
Jakarta (ANTARA) - Pelatih Napoli Walter Mazzarri menyampaikan permintaan maaf setelah timnya kembali gagal mengamankan kemenangan usai ditahan imbang Genoa 1-1 pada pekan ke-25 Liga Italia di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Sabtu (17/2) malam. "Pemain sudah melakukan apa yang mereka bisa, kami semua melakukan apa yang kami bisa. Saya meminta maaf pada fan yang mendukung kami melewati pertandingan ini dan kami ingin membuat mereka bahagia," ungkap Mazzarri, dikutip dari Football Italia, Minggu. "Sayangnya, satu di antara yang bisa kami lakukan tahun ini adalah bekerja keras dan terus berusaha. Beberapa kesalahan yang kami lakukan ada harganya, sedangkan kami tidak memanfaatkan kesalahan konsentrasi yang serupa di sisi lain. Itu adalah kebenarannya, sulit untuk dijelaskan," sambungnya. Pada pertandingan ini, Genoa sempat unggul terlebih dahulu melalui Morten Frendrup, namun Napoli dapat memaksakan hasil imbang lewat gol larut Cyril Ngonge. Hasil tersebut membuat Napoli belum beranjak dari peringkat kesembilan klasemen sementara Liga Italia dengan 36 poin, terpaut sembilan poin dari posisi empat besar. Semenjak 2024, Napoli memiliki kecenderungan untuk tertinggal lebih dulu dan selanjutnya dapat menyamakan kedudukan atau bahkan mengakhiri laga dengan status pemenang. Baca juga: Gasperini tegaskan Atalanta fokus amankan posisi empat besar

Mengenai hal tersebut, Mazzarri menyadari timnya kerap terlambat panas sehingga pada babak pertama, Il Partenopei jarang memiliki peluang. "Sekarang kami akan mencoba memperbaiki semikesalahan yang memicu gol, mencoba memberikan kekuatan lebih di belakang penyelesaian akhir karena sering (peluang) kami digagalkan oleh kiper atau meleset dari sasaran," terang Mazzarri. "Ini masalahnya, setiap kali kami tidak memimpin, tim tetap tegang dan tidak rileks. Kami sepertinya tidak bisa keluar dari siklus itu dalam beberapa pertandingan terakhir," pungkasnya.

Selanjutnya Napoli akan bertandang ke markas Cagliari pada pekan ke-26 Liga Italia, Minggu pekan depan, sedangkan Genoa menjamu Udinese, sehari sebelumnya.

Baca juga: Allegri sebut Juventus telah lakukan segalanya untuk kalahkan Verona
Baca juga: Gol larut Cyril Ngonge selamatkan Napoli dari kekalahan

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Lukisan Raja Roh

pinjol bisa dicicil
Menyingkap masa silam Suku Asmat lewat museum etnografi
Seorang pelajar membaca makna keseimbangan yang sejak dulunya diterapkan oleh Suku Asmat di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, Kabupaten Asmat. ANTARA/Muhammad Zulfikar
ketika seseorang dari Suku Asmat masuk ke dalam museum, mereka seperti pulang ke masa lalu,
Kabupaten Asmat (ANTARA) - Ialah "Kota Seribu Papan" yang seketika terlintas dalam pemikiran kala mendengar kata Suku Asmat. Mendiami Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, warga Suku Asmat hidup dengan kondisi rumah-rumah, gedung perkantoran, rumah ibadah, hingga fasilitas umum lainnya yang dibangun tidak bersinggungan langsung dengan tanah tapi
beralaskan papan yang ditopang pilar-pilar kayu besi dan tiang pancang beton.

Tak hanya sebagai wilayah yang berada di atas rawa-rawa, Kabupaten Asmat juga familier dengan keberadaan kendaraan listrik, yang hampir seluruh aktivitas masyarakat daerah itu khususnya di darat bergantung pada sepeda motor listrik. Sementara, untuk menjangkau perkampungan lain, masyarakat menggunakan perahu dan perahu motor (speed boat).

Penggunaan motor listrik bagi Suku Asmat pada hakikatnya tidak terlepas dari kondisi jalanan yang umumnya terbuat dari papan agar tidak ambruk. Termasuk pula jalanan yang telah dibeton ataupun marga aspal masih terbilang minim.

Oleh karena itu, sulit untuk menemukan kendaraan konvensional berbahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Asmat, kecuali becak motor roda tiga milik TNI, polisi, serta sejumlah instansi lain yang digunakan untuk operasional tertentu.

Bahkan, sekelas Presiden Jokowi saja mesti menggunakan sepeda motor listrik sembari membocengi Ibu Negara berkeliling Distrik Agats saat berkunjung pada 6 tahun silam ke daerah tersebut sehingga, tidak mengherankan bila kendaraan listrik menjadi primadona di Kabupaten Asmat.

Untuk diketahui pula, ambulans merupakan satu-satunya kendaraan roda empat berbahan bakar minyak yang tersedia. Masyarakat dan pejabat termasuk bupati sehari-harinya hanya menggunakan sepeda motor listrik untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain.

Kemudian, bagi sebagian orang, membicarakan Suku Asmat tidak terlepas juga dari mengenang peristiwa hilangnya antropolog Michael Rockfeller pada 1961. Anak eks Wakil Presiden Amerika Serikat tersebut berangkat ke Asmat yang dahulunya masih bernama New Guinea bersama antropolog asal Belanda Rene Wassing.

Berbagai sumber melaporkan bahwa Rockfeller mengalami musibah ketika hendak menuju Desa Ocenep. Perahu yang ia tumpangi tiba-tiba diterjang badai dan karam.

Rockfeller diketahui berinisiatif berenang menuju bibir pantai yang hampir mendekati Desa Ocenep. Desa itu merupakan salah satu desa yang amat vital bagi Suku Asmat di Tanah Papua. Sementara rekannya, Rene, memilih bertahan di atas lambung perahu sembari menunggu datangnya bantuan.

Banyak spekulasi bermunculan terhadap anak kelima dari Gubernur Negara Bagian New York dan Wakil Presiden Amerika Serikat, Nelson Rockefeller, itu. Sebagian sumber menyebut ia dimakan hiu atau sejenisnya saat berusaha menyelamatkan diri ke bibir pantai, namun ada juga asumsi bahwa Rockefeller menjadi korban kanibalisme dari Suku Asmat.

Terlepas dari semua hal tersebut, faktanya, semenjak kejadian tersebut hingga kini nasib Rockfeller tidak diketahui secara pasti. Dengan kata lain, jasad dan kematian pria bernama lengkap Michael Clark Rockfeller itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.

Lebih jauh lagi mengenai Suku Asmat, pada hakikatnya tidak hanya perihal kendaraan listrik, rumah, atau bangunan yang berdiri di atas rawa-rawa ataupun mengenai kisah hilangnya Michael Clark Rockfeller.

Suku Asmat merupakan satu dari ribuan suku bangsa yang ada di Tanah Air. Suku Asmat dikenal sebagai pengukir yang ulung sejak lama. Bahkan, hasil dari kerajinan mereka telah mendunia dan dipamerkan di berbagai ajang internasional salah satunya di Kota Milan, Italia.

Di Kabupaten Asmat terdapat sebuah museum yang menyimpan sekitar 1.200 koleksi barang bersejarah yang dibuat langsung oleh Suku Asmat pada zaman dahulu. Museum milik Gereja Katolik Asmat atau di bawah Keuskupan Agats tersebut bernama Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.
Direktur Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat John Ohoiwirin menunjukkan koleksi di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat yang dahulunya digunakan Suku Asmat untuk berperang di Kabupaten Asmat. ANTARA/Muhammad Zulfikar


Persembahan bagi Suku Asmat

Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat sendiri dibangun pada tahun 1973 yang awalnya dibangun di depan kantor Keuskupan Agats. Namun, pada 2007 hasil diskusi dari mitra di Eropa dan Amerika Serikat dengan para kurator dan pihak Keuskupan, memutuskan membangun sebuah museum yang bisa menampung koleksi serta menjadikan museum itu sebagai sesuatu yang hidup bagi masyarakat Asmat.

Dari sejarah panjang Suku Asmat dan pembangunan museum tersebut, Keuskupan Agats memutuskan pembangunan museum bersejarah itu sebagai bentuk persembahan kepada masyarakat khususnya Suku Asmat.

"Museum harus menjadi rumah bagi Suku Asmat sehingga mereka bisa bertemu dan menyapa roh leluhur yang hadir melalui figur-figur patung yang ada di museum," kata Direktur Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat John Ohoiwirin.

Menurut John, ketika seseorang dari Suku Asmat masuk ke dalam museum, mereka seperti pulang ke masa lalu. Mereka menyakini bisa berinteraksi dengan arwah para leluhur lewat benda-benda yang terpajang di museum tersebut.

Museum etnografi yang diprakarsai seorang misionaris atau uskup pertama Keuskupan Agats bernama Mgr. Alphonse A. Sowada, Osc tersebut dipersembahkan secara khusus bagi Suku Asmat. Ribuan koleksi itu merupakan hasil karya masyarakat Suku Asmat, hasil Festival Lomba Ukir, hingga koleksi yang dikumpulkan para misionaris dan pekerja museum.

Beragam koleksi dalam museum di antaranya patung, tifa, perisai, puputan, pinggan, haluan perahu lesung, dayung, tombak, pipa tembakau, busana ruh, hiasan dan perhiasan badan, aneka perkakas, gendewa, dan anak panah hingga tengkorak manusia yang dilubangi Suku Asmat.

Selain itu, pengelola juga memajang seekor buaya jantan yang telah diawetkan. Reptil berukuran besar itu memiliki panjang 195 inci dan lebar 75 inci. Buaya itu ditangkap pada tahun 2004 di Sungai Bes dekat Kampung Yamasj.
Pengelola museum berdiri di belakang buaya jantan yang telah diawetkan dan dijadikan koleksi di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, Kabupaten Asmat. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).


Museum yang dibangun tahun 1972 dan resmi dibuka untuk publik pada 11 Agustus tahun 1973 tersebut menyimpan ribuan koleksi. Para misionaris diketahui sudah mulai mengumpulkan benda-benda bersejarah itu sejak tahun 1960-an.

John bersama ketiga orang rekannya berhasil mengumpulkan beberapa alat-alat yang digunakan Suku Asmat untuk berperang dengan suku lainnya. Benda itu di antaranya perisai yang kini tersimpan rapi di dalam Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.

John bercerita dia bersama rekannya yakni Rosa, Wahyu dan Remon baru saja pulang dari beberapa kampung di wilayah Distrik Suator dan membeli sebuah perisai dari Kampung Karbis. Di era 1970-an, wilayah itu terkenal dengan penghasil perisai dengan pola yang indah dan kini berhasil disimpan di museum.

Sayangnya, kini tidak banyak lagi seniman yang bertahan untuk tetap mengukir. Oleh karena itu, John bersama stafnya memutuskan membeli sebuah perisai.

"Perisai itu milik Leo, Kepala Kampung Karbis namun bapaknya yang mengukir. Semasa masih hidup, Bapak Leo berpesan agar orang Karbis bisa tetap mengukir dengan melihat contoh perisai itu," kata dia.

Saat ditemui John, Leo memutuskan perisai tersebut disimpan di museum agar lebih terjaga. Sebab, bila disimpan di rumahnya, Leo khawatir perisai itu cepat rusak. Untuk memotivasi warga Kampung Karbis tetap mengukir, Leo meminta perisai tersebut difoto dan dicetak sebelum dimuseumkan.

Tidak hanya itu, di museum tersebut juga terdapat benda-benda unik seperti sebuah alat yang dibuat dari kayu berukuran sekitar 50 sentimeter untuk menghitung penanggalan oleh Suku Asmat.

Suku Asmat punya cara tersendiri untuk menentukan hari atau tanggal layaknya bangsa Maya di belahan Meksiko. Alat itu biasanya digunakan ketika mengagendakan sebuah ritual adat atau ketika ingin pergi ke hutan.

Akan tetapi, secara garis besar, di museum tersebut akan lebih banyak ditemui benda-benda seperti patung yang penuh dengan ukiran dan motif yang memiliki makna serta filosofi yang berbeda-beda.

Bagi masyarakat Suku Asmat, mengukir bukan sebatas menghasilkan sebuah karya seni. Namun, bagi mereka mengukir diperuntukkan bagi ritual atau upacara adat dalam rangka menjaga keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan roh leluhur dan manusia dengan alam semesta.

Dalam kehidupan masyarakat Asmat terdapat istilah Asamanamyang berarti keseimbangan. Suku Asmat memercayai bahwa keseimbangan dalam hubungan akan menciptakan sebuah harmonisasi.

Tanpa keseimbangan, masyarakat itu sendiri akan runtuh dan hanya menyisakan dunia yang hancur dan tidak dapat diatur tanpa jaminan kelangsungan hidup. (Mgr. Alphonse A. Sowada, Osc).

Dalam seni ukir yang dibuat tersebut juga mengisyaratkan arti keseimbangan ketika terjadi sebuah musibah. Sebagai contoh, ketika seseorang dari Suku Asmat meninggal dunia maka terjadi ketidakseimbangan. Maka untuk mengembalikan keseimbangan itu, masyarakat setempat mengadakan sebuah pesta atau ritual.


Kanibalisme

Dulu, Suku Asmat dikenal sebagai suku kanibalisme sehingga mereka cukup ditakuti. Bukti kanibalisme tersebut dapat dijumpai langsung di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.

Di dalam museum etnografi itu terdapat sekitar 10 tengkorak manusia yang disusun dengan rapi oleh para kurator. Terdapat lubang besar pada bagian kanan atau kiri setiap tengkorak. Lubang pada tengkorak menjadi bukti konkret dahulunya Suku Asmat pernah mempraktikkan kanibalisme bagi musuhnya.

Menurut John, praktik tersebut bukan semata-mata untuk memenggal kepala musuh kemudian memakan otak dan organ tubuh lainnya. Namun, ritual yang dinamakan
pengayauanitu ditujukan untuk mengembalikan kondisi yang sudah tidak stabil.

Oleh karena itu, masyarakat Suku Asmat harus berperang dan mencari kepala manusia untuk dipenggal. Jika mengacu pada etika universal, tindakan itu tentu saja bertentangan. Namun, bagi masyarakat Asmat zaman dahulu, hal itu merupakan sebuah kebaikan untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan.
Beberapa koleksi yang dibuat oleh Suku Asmat di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, Kabupaten Asmat. ANTARA/Muhammad Zulfikar


Selain itu, pemenggalan kepala manusia itu merupakan bentuk legitimasi atau pengakuan kepada seorang pemimpin dari Suku Asmat. Artinya, makin banyak kepala musuh yang dipenggal dan dipajang berjejer maka laki-laki Asmat kian disegani.

Masyarakat Suku Asmat juga menyakini dapat menyerap kekuatan musuh lewat tengkorak yang dijadikan bantal. Oleh karena itu, tak heran jika menemukan dokumentasi Suku Asmat -- di mesin pencarian Google -- yang tidur menggunakan tengkorak sebagai bantal.

Sayangnya, jejeran tengkorak di museum tersebut tidak diizinkan untuk didokumentasikan. Selain sakral, para kurator menyampaikan hal itu demi menghormati masyarakat Suku Asmat.


Berkomunikasi lewat ukiran

Bagi Suku Asmat, ukiran dari sebuah patung, tameng, atau tiang bisj tidak sekadar karya seni. Namun, lebih dari itu, Suku Asmat menyakini benda-benda yang dibuat para leluhurnya merupakan sarana untuk kembali berkomunikasi antara orang yang masih hidup dengan yang sudah tiada.

John bercerita pada umumnya pengunjung dari Suku Asmat yang datang ke museum akan menyentuh barang-barang yang ada. Saat menyentuh itu, mereka sedang berkomunikasi dengan roh patung maupun pengukir patung tersebut.

Atas dasar itu jugalah hingga kini pihak museum tidak menempatkan koleksi-koleksi dalam kotak cermin. Tujuannya agar Suku Asmat dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan roh leluhurnya.

"Suatu ketika sekelompok orang tua datang ke museum hanya untuk menyapa seseorang yang ada dalam ukiran itu," ujarnya.

Masyarakat Suku Asmat juga mampu mengenali dan mengetahui siapa pengukir benda-benda atau ukiran yang sudah berusia puluhan tahun sekalipun tidak pernah bertemu dengan pengukirnya.

Pada awal Februari 2024 ketika pihak museum turun ke lapangan di lima kampung tepatnya di Distrik Suator, John bersama ketiga rekannya berdiskusi dengan tetua adat dan seniman setempat. Mereka memajang beberapa benda di antaranya tameng dan tifa.

Direktur Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat John Ohoiwirin menunjukkan koleksi berupa tombak di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat di Kabupaten Asmat. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Sontak saja tetua adat maupun seniman tadi menangis dan langsung mengenali serta menyebut sosok yang mengukir benda tersebut. Mereka dapat mengenali benda dan pengukirnya dari corak ukiran meskipun koleksi itu sudah disimpan di museum lebih dari setengah abad.

Dengan kata lain, meskipun mereka sama sekali tidak pernah bertemu dengan si pengukir, Suku Asmat tetap dapat menjalin hubungan emosional yang kuat dengan leluhur mereka.

Di satu sisi, John yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Abepura-Jayapura itu tidak menampik bahwa makin sering sebuah koleksi yang terbuat dari kayu disentuh, maka akan berpengaruh pada tingkat ketahanannya.

Jika mengacu standar operasional prosedur proteksi benda-benda di museum memang harus dilakukan guna menghindari pencurian dan meminimalisasi kerusakan.

Khusus di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, pada umumnya koleksi terbuat dari kayu dan tulang belulang. Artinya, setiap waktunya koleksi itu mengalami penyusutan. Kurator hanya bisa mempertahankan agar proses penyusutan tidak berlangsung dengan cepat.

Terakhir, John bermimpi museum tersebut tidak hanya sebuah gudang atau bangunan yang diperuntukkan untuk menyimpan barang-barang bersejarah. Lebih dari itu, pengelola berharap kehadiran museum menjadi sebuah rumah bagi masyarakat khususnya Suku Asmat.

Sementara itu, Alja, pengunjung museum sekaligus siswa SMP YPPK Agats, mengaku senang dan bangga ketika masuk ke Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.

Ia terkagum-kagum dengan ribuan koleksi museum yang dibuat langsung oleh Suku Asmat pada zaman dahulunya. Apalagi, sebelumnya, Alja mengaku tidak banyak mengetahui tentang kebudayaan Suku Asmat.

Namun, setelah ke museum dan diberitahu pihak pengelola, putra asli Suku Asmat itu kian penasaran dengan kebudayaan para leluhurnya pada masa lampau.

"Sebagai anak Suku Asmat saya sangat bangga, ternyata budaya saya sangat banyak, di antaranya mengukir," ujarnya.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024