situs gacor hari

Lagu Pemakaman Para Dewa

Mentan Jawab Kritik Food Estate Anies: Beda Biasa, Tapi Tetap Lanjut******

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang tak ingin fokus melanjutkan program food estate jika memenangkan Pilpres 2024.

Alih-alihfood estate, Anies mengaku bakal lebih fokus pada sistem contract farming yang merupakan kerja sama antara petani dan pihak lain untuk menghasilkan produk pertanian yang diharapkan.

Amran menegaskan konsepfood estateatau lumbung pangan tetap dilanjutkan. Menurutnya, food estatedirancang untuk cadangan pangan skala besar alias untuk negara.

Amran lantas menjelaskan dalam pertanian ada dua konsep, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi pertanian adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil panen. Sementara, ekstensifikasi adalah perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia.

Amran pun mengatakan kedua konsep itu saat ini dijalankan secara paralel.

Ia menyebut pembangunan food estatedengan konsep ekstensifikasi adalah untuk berjaga-jaga jika Indonesia kekurangan pangan. Selain itu,food estatejuga dibangun untuk meningkatkan pertanian menjadi lebih modern.

"Sekarang sawah kita kan kecil-kecil tuh di seluruh Indonesia. Ini nanti skalanya besar, sehingga memungkinkan untuk pertanian modern," jelas Amran.

Di sisi lain, Amran mengatakan pihaknya juga terus meningkatkan kualitas pertanian di lahan eksisting atau intensifikasi. Peningkatan kualitas itu dilakukan mulai dari tanam, pupuk, hingga pengolahan.

Menurutnya, kedua konsep itu jika dijalankan bersamaan bisa membuat Indonesia kembali swasembada pangan.

"Nah ini yang kami rancang menjadi pertanian modern. Jadi satu intensifikasi, satu ekstensifikasi," kata Amran.

Anies sebelumnya menilai program food estate terlalu sentralistik. Padahal, lanjut dia, petani seharusnya tetap menggarap lahannya seperti biasa dan diajak kerja sama.

"Mengapafood estatebukan menjadi opsi? Karena ini adalah pendekatan di mana negara menguasai produksi secara sentralistik," ucap Anies dalam agenda Konferensi Orang Muda Pulihkan Lingkungan di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (25/11).

Selain itu, Anies juga menilai, food estate tidak memberi kepastian hasil yang merata. Sebab, praktiknya program tersebut berbasis korporasi.

"Kepastian hasil tani hanya pada mereka yang berada di kawasan food estate dan ini praktiknya ini adalah sebuah produksi pertanian berbasis korporasi," ujar dia.

Sementara Indonesia, lanjut Anies, membutuhkan konsep yang sebaliknya. Indonesia dinilai membutuhkan program yang lebih setara dan memberikan keadilan bagi semua, terutama petani.

"Agar petani-petani yang tempatnya ada di seluruh wilayah Indonesia bisa mendapatkan kesetaraan, kesempatan agar produknya ikut di dalam pasar produk pertanian di Indonesia," ujar Anies.

Dengan demikian, konsep yang tadi bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi serta membuat petani memegang peran yang lebih besar.

Tak hanya itu, Anies juga melihatfood estatemenyumbangkan permasalahan ekologi yang baru karena ekstensifikasi lahan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi.

"Efeknya apa? Banyak problem-problem lingkungan hidup yang bermunculan karena rusaknya ekologi yang ada di tempat itu," ucap dia.

Dalam hal ini, Anies ingin fokus pada intensifikasi pertanian rakyat untuk peningkatan produktivitas.

"Jadi, petani yang ada di mana-mana itu jangan dilupakan di [saat] pemerintah membuat satu kawasan baru. Justru petani-petani yang ada sekarang ini yang harus dijadikan mitra, diajak untuk terlibat," pungkas Anies.

[Gambas:Video CNN]

Kamp pelatihan iblis

Daftar UMK Jabar 2024, Tertinggi Kota Bekasi Rp5,3 Juta******

Penjabat (Pj) GubernurJawa Barat(Jabar) Bey Triadi Machmudin mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 di 27 kabupaten dan kota di wilayah tersebut.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 Terkait UMK Jawa Barat tahun 2024.

"Hari ini saya telah menandatangani Keputusan Gubernur terkait UMK di Jawa Barat tahun 2024, dan tadi juga saya sudah menerima aspirasi perwakilan Serikat Pekerja dan keputusan sudah ditandatangani. UMK yang tertinggi Kota Bekasi," seperti dikutip dari Antara, Kamis (30/11).

"Dengan demikian, UMK tertinggi di Kota Bekasi Rp5.343.430. Memang di Jawa Barat ini kan range-nya UMK itu dari Rp2 juta sampai Rp5 juta. (Untuk yang terendah) Kota Banjar Rp2.070.192," ucapnya.

Berikut daftar UMK di Jawa Barat 2024:

1. Kota Bekasi: Rp5.343.430
2. Kabupaten Karawang: Rp5.257.834
3. Kabupaten Bekasi: Rp5.219.263
4. Kabupaten Purwakarta: Rp4.499.768
5. Kabupaten Subang: Rp3.294.485
6. Kota Depok: Rp4.878.612
7. Kota Bogor: Rp4.813.988
8. Kabupaten Bogor: Rp4.579.541
9. Kabupaten Sukabumi: Rp3.384.491
10. Kabupaten Cianjur: Rp2.915.102
11. Kota Sukabumi: Rp2.834.399

12. Kota Bandung: Rp4.209.309
13. Кota Cimahi: Rp3.627.880
14. Kabupaten Bandung Barat: Rp3.508.677
15. Kabupaten Sumedang: Rp3.504.308
16. Kabupaten Bandung: Rp3.527.967
17. Kabupaten Indramayu: Rp2.623.697
18. Kota Cirebon: Rp2.533.038
19. Kabupaten Cirebon: Rp2.517.730
20. Kabupaten Majalengka: Rp2.257.871
21. Kabupaten Kuningan: Rp2.074.666
22. Kota Tasikmalaya: Rp2.630.951
23. Kabupaten Tasikmalaya: Rp2.535.204
24. Kabupaten Garut: Rp2.186.437
25. Kabupaten Ciamis: Rp2.089.464
26. Kabupaten Pangandaran: Rp2.086.126
27. Kota Banjar: Rp2.070.192

[Gambas:Video CNN]

Di bawah pisau iblis

Gedung Kemenko Akan Jadi Kantor Bersama Sementara ASN di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan gedung kementerian koordinator (kemenko) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi kantor bersama sementara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Basuki menyebut masing-masing gedung kemenko akan menampung ASN beberapa kementerian yang kantornya belum terbangun.

"Empat gedung kementerian koordinator untuk sementara menjadi sharing office," katanya di Jakarta, dikutip Antara,Rabu (29/11).

Basuki menambahkan pembangunan tahap awal IKN kini telah mencapai 60 persen. Kementerian PUPR saat ini tengah membangun infrastruktur konektivitas, infrastruktur air melalui Bendungan Sepaku Semoi, serta empat kantor kemenko.

Tak hanya itu, gedung lembaga-lembaga negara juga sudah mulai dibangun di IKN termasuk Bank Indonesia.

"Kantor presiden, kantor sekretariat negara, dan bangunan untuk pasukan pengamanan presiden (Paspampres) sedang dibangun oleh Kementerian PUPR," katanya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkap rencana pemindahan ASN ke IKN secara bertahap mulai Maret, Juli dan Agustus 2024.

Pemindahan ini bergantung pada penyelesaian gedung-gedung pemerintahan dan infrastruktur dasar di IKN Nusantara.

"Kita buat simulasi untuk bulan Maret, Juli, dan Agustus, kita akan sesuaikan mereka yang pindah. Tahap pertama ada 1.200-an sampai ke 3.200, tergantung selesainya gedung di sana," ujar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Detik, Senin (20/11).

Menurutnya, hampir di setiap kementerian ada pejabat yang harus pindah, yang kesiapannya telah didiskusikan dengan masing-masing kementerian dan lembaga.

"Kita sudah exercise ya, hampir setiap kementerian ada jabatan yang pindah. Ada yang duluan, ada yang tidak (pindah), sudah exercise, FGD dengan KL. Intinya begitu tempat siap, kita sudah siapkan," imbuhnya.

Ia menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memintanya dan kementerian terkait lainnya untuk mendiskusikan besaran insentif bagi ASN yang mau pindah ke IKN.

"Termasuk insentif untuk mereka yang akan pindah ke IKN, termasuk keluarga anak yang akan tinggal di sana. Termasuk indeks kemahalan dan (ongkos) kepindahan di IKN," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Mengguncang langit

Zulhas Tunggu ESDM Sebelum Berikan Izin Ekspor Pasir Laut******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan pihaknya bergantung pada Kementerian ESDMdalam mengeluarkan izin ekspor pasir laut.

Zulhas menjelaskan saat ini pasir laut belum mendapat izin ekspor karena aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut belum terbit.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri memiliki peran untuk memberikan izin ekspor. Namun, Zulhas mengatakan pihaknya hanya akan memberikan izin kepada perusahaan yang sudah sesuai kriteria Kementerian ESDM.

Ia juga menekankan Kemendag tidak bisa mengukur kandungan pasir laut yang boleh diekspor. Oleh karena itu, Zulhas pun bakal selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut sedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak," katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5) lalu.

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Namun belum juga setahun diterbitkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 itu.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

Erick Thohir Rombak Susunan Direksi PT KAI******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan direksi PTKereta ApiIndonesia (Persero).

Ada dua perombakan posisi yang dilakukan Erick. Salah satunya, ia menarik Corporate Secretary Mandiri Rudi As Aturridha dan menjadikannya sebagai direktur pengembangan usaha dan kelembagaan KAI.

Sementara satu nama lagi adalah John Robertho yang kini dipercaya sebagai direktur strategis dan pengelolaan sarana KAI. John dulunya menjabat sebagai direktur perencanaan strategis dan pengembangan usaha KAI.

Selain mengangkat dua direksi baru, Erick memberhentikan dengan hormat Direktur Pengelolaan Sarana KAI Eko Purwanto. Kini, Eko mendapatkan jabatan baru sebagai direktur utama PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA.

Agus yang mewakili manajemen KAI lantas menyampaikan terima kasih kepada Eko. Mereka menghargai pengabdian diri yang dilakukan Eko selama ini di KAI.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Eko Purwanto atas pengabdian dan dedikasinya selama ini kepada KAI dalam rangka turut memajukan perkeretaapian Indonesia," tandasnya.

Berikut daftar terbaru jajaran direksi PT KAI:

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo
Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa
Direktur Operasi KAI Awan Hermawan Purwadinata
Direktur Pengelolaan Prasarana KAI Heru Kuswanto
Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan KAI Rudi As Aturridha
Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI Sandry Pasambuna
Direktur SDM dan Umum KAI Suparno
Direktur Strategis dan Pengelolaan Sarana KAI John Robertho
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya

[Gambas:Video CNN]

Legenda Luar Biasa

Zulhas Lapor ke Jokowi soal Rencana Penataan Perdagangan Kratom******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan dalam rangka membahas penataan perdagangan kratom.

Kratom sendiri merupakan salah satu komoditas tanaman yang masuk dalam golongan I kategori narkotika. Selama ini kratom diperbolehkan ekspor ke luar negeri, salah satu pasarnya adalah Amerika Serikat (AS).

Kratom merupakan obat alternatif sebagai penawar rasa sakit untuk berbagai kondisi medis. Dilansir dari laman Badan Narkotika Nasional (BNN), kratom menuai banyak kontroversi karena dampaknya yang memiliki efek candu.

Menurut Zulhas, perdagangan kratom sangat menguntungkan bagi para petani di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, ia menyebut perdagangan kratom perlu diatur lantaran ada perbedaan cara pandang.

Namun Zulhas tak merinci penataan seperti apa yang akan dilakukan, termasuk soal potensi nilai ekonomi dari kratom.

"Ya belum (dihitung), baru akan ditata ya," ucap dia.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai ekspor kratom mencapai US,33 juta atau setara Rp114,92 miliar (asumsi kurs Rp15.678 per dolar AS) sepanjang Januari-Mei 2023.

Nilai ekspor kratom ini mengalami tren kenaikan secara sejak 2019 hingga 2022. Tercatat pada 2019 nilai ekspor kratom mencapai US,95 juta dengan volume 5,33 ribu ton.

Kemudian naik menjadi US,16 juta dengan volume ekspor 4,25 juta ton pada 2020. Lalu, pada 2021 nilai ekspor kratom kembali naik menjadi US,22 juta dengan volume 4,37 ribu ton.

Selanjutnya, pada 2022 nilai ekspor kratom naik lagi menjadi US,51 juta dengan volume 8,21 ribu ton. Namun, pada 2022 nilai ekspor kratom anjlok menjadi US,82 juta dengan volume 2,25 ribu ton.

Kemendag menegaskan ekspor kratom saat ini masih tidak dilarang. Pasalnya, belum ada aturan khusus yang mengikat terkait ekspor tanaman itu.

"Kan memang belum ada aturan yang melarang. Jadi, ini masih dalam wacana pembahasan mengenai apakah ini terlarang atau tidak, apakah ini masuk unsur psikotropika atau tidak. Kami pun akan mengikuti kalau sudah ada keputusan," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi Kemendag di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (5/10) lalu.

Hingga kini, sambung Didi, wacana aturan ekspor kratom masih dalam tahap pembahasan antar kementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai Kemenkeu, serta BNN.

Kemendag sendiri sangat berhati-hati dalam melakukan ekspor kratom meski belum ada aturan tertulis yang melarangnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kratom sudah memiliki harmonized system code(kode HS).

[Gambas:Video CNN]