semua erek erek

Tian Feng Qi Tan

IBM Bakal PHK 3.900 Karyawan******

IBM Corp mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 3.900 karyawannya pada Rabu (25/1) lalu. Ini sekitar 1,5 persen dari jumlah karyawan globalnya yang mencapai 260 ribu orang.

Produsen komputer terkemuka Amerika Serikat (AS) ini mengambil langkah PHK lantaran penjualan beberapa aset dan penurunan kinerja perusahaan pada 2022 serta proyeksi 2023.

PHK massal ini terkait pemisahan bisnis Kyndryl, serta bagian dari unit AI, Watson Health, yang menimbulkan biaya US0 juta selama periode Januari hingga Maret.

Kabar PHK ini membuat saham IBM turun 2 persen. Analis menyebut para investor mengharapkan langkah-langkah pemotongan biaya yang lebih dalam.

"Tampaknya pasar kecewa dengan besarnya PHK yang diumumkan, yang hanya berjumlah 1,5 persen dari tenaga kerjanya," kata analis senior Investing.com Jesse Cohen kepada Channel News Asia, Kamis (26/1).

Arus kas IBM pada 2002 sebesar US,3 miliar. Angka ini di bawah target perusahaan yakni US miliar.

Perusahaan juga memperkirakan pertumbuhan pendapatan tahunan akan konstan karena turunnya permintaan. Belum lagi, kekhawatiran klien yang akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya di tengah meningkatnya kekhawatiran resesi.

Pertumbuhan bisnis perangkat lunak dan konsultasi IBM melambat secara berurutan pada kuartal keempat 2022.

[Gambas:Video CNN]

Naga perang datang ke pintu

Pengembang Meikarta Kekeh Serahkan Unit Bertahap hingga 2027******

Pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama(MSU) menegaskan akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027. Hal ini disampaikan usai PT MSU menggugat konsumen Meikarta Rp56 miliar.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta bertahap mulai dari 2022 sampai dengan 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT MSU berdalih siap menyelesaikan seluruh tanggung jawab terkait Meikarta dan bertekad melayani dan menjawab segala pertanyaan para pembeli. Namun, mereka menolak perbuatan dan aksi yang melawan hukum.

"Di mana beberapa pihak tersebut memberikan berbagai pernyataan dan tuduhan yang menyesatkan, tidak benar, bersifat provokatif, dan menghasut. Hal-hal tersebut berdampak negatif dan merusak nama perseroan," tegas mereka.

Sementara itu, di hari yang sama, sidang pertama yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) di mana PT MSU menggugat 18 konsumen diputuskan ditunda dan akan dilanjutkan pada 7 Februari mendatang.

Dalam sidang tersebut, Hakim Ketua Kamaludin memerintahkan pihak PT MSU untuk segera memperbaiki alamat tergugat, di mana 16 di antaranya merupakan anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Maaf ya kami no commentdulu karena ini kan baru persidangan pertama. Nanti saja ya. No comment, nanti saja. Intinya ini sidang dilanjutkan 7 Februari. Itu saja yang bisa disampaikan," kata Yohan perwakilan kuasa hukum PT MSU kepada CNNIndonesia.comdi lingkungan PN Jakbar.

Di lain sisi, Kuasa Hukum PKPKM Rudy Siahaan menjelaskan bahwa dari 18 tergugat ada 2 orang yang bukan merupakan anggota komunitas. Selain itu, baru sekitar 10 orang yang mendapatkan relaas alias surat panggilan sidang perdana tersebut.

Selepas sidang, Rudy menegaskan bahwa 6 tergugat alamatnya tidak jelas dan 2 orang lain bukan merupakan anggota PKPKM. Ia juga menekankan tidak mengetahui siapa tergugat yang bukan anggota komunitas tersebut.

"Dari data yang dibacakan majelis hakim untuk para tergugat, 6 orang datanya tidak jelas dan 2 orang bukan anggota komunitas yang kami tidak tahu makhluk dari mana," katanya kepada wartawan di kompleks PN Jakbar.

"Kami tergabung dalam komunitas ini telah dilakukan seleksi, fit and proper test. Kami tidak mau asal rekrut orang, rupanya dia bukan korban Meikarta, dia hanya akan menunggangi komunitas kami yang notabene akan mempertahankan haknya, tidak lebih dan kurang," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Curang dan memasuki dunia lain

Wapres Ma'ruf: Penyediaan Pangan ke Depan Semakin Berat******

Wakil PresidenMa'ruf Amin mengatakan beban sektor pertanian semakin berat lantaran harus mampu menyediakan pangan untuk lebih dari 275 juta jiwa di Indonesia.

Ma'ruf menyebut ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan RI menjadi persoalan kritikal. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mengelola masalah ini dengan baik, seiring dengan meningkatnya tren pertumbuhan penduduk.

"Meskipun inflasi di Indonesia dalam batas terkendali, sebesar 5,51 persen pada Desember 2022, tantangan penyediaan pangan ke depan semakin berat. Belum semua sektor pulih dari pandemi, termasuk produksi dan distribusi pangan global," katanya saat membuka Rakernas Pembangunan Pertanian 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Oleh karena itu, ia memberikan tiga wejangan utama yang bisa dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait untuk menghadapi tantangan ke depan. Pertama, identifikasi komoditas pangan yang tepat oleh Kementerian Pertanian.

Ma'ruf mencontohkan soal data jumlah surplus beras cenderung menurun dari tahun ke tahun. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana jumlah beras turun dari 4,37 juta ton pada 2018 menjadi 1,74 juta ton pada 2022.

"Saya minta fokus kita agar jangan hanya pada surplusnya saja, tetapi juga pada besaran angkanya. Harapannya jumlah surplus terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya produksi beras juga meningkat dari tahun ke tahun," tegas Ma'ruf.

Kedua, Ma'ruf menyinggung fakta di mana lahan pertanian semakin menyusut karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Menurutnya, ini dapat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan RI jika tidak dibarengi dengan upaya menggenjot produksi.

Ketiga, Ma'ruf meminta giat program diversifikasi pangan lokal secara masif. Saat ini, masyarakat Indonesia masih tergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok.

Di lain sisi, Kementan menargetkan konsumsi beras turun ke posisi 85 kg per kapita per tahun dari sekitar 92 kg per kapita pada 2020.

Ma'ruf menegaskan selain mewujudkan swasembada beras tanpa impor, upaya menjaga ketahanan pangan perlu diikuti dengan penggalakan kembali program diversifikasi pangan. Ini bisa dilakukan melalui pengembangan hulu-hilir pangan lokal.

"Bapak Presiden telah menegaskan hal ini, termasuk pada berbagai kesempatan saya juga mengingatkan agar percepatan program diversifikasi dan pengembangan pangan lokal ini didukung dengan riset," ungkapnya.

"Regulasi dan insentif pemerintah juga perlu dimanfaatkan untuk menarik partisipasi investor atau swasta dalam program diversifikasi pangan, serta mendorong produksi pangan lokal maupun pengembangan produk turunannya," sambung Ma'ruf.

[Gambas:Video CNN]

zaman prasejarah yang tak terbatas

Harga Daging Babi di China Turun Drastis******

Harga daging babi di Chinaterus turun. Bahkan, saat perayaan imlek yang menyediakan babi sebagai makanan utama, harganya tetap merosot.

Padahal, pemerintah China sudah melonggarkan kebijakan zero covid-19 sejak akhir tahun lalu.

Menurut data Kementerian Peternakan China yang dikutip dari time.com, Kamis (26/1), harga protein pokok China tersebut turun hampir 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan permintaan akan produk ini justru anjlok jelang perayaan imlek.

"Konsumsi mungkin mencapai titik terendah, tetapi harga bisa jatuh lebih jauh," kata Pan Chenjun, Analis Senior Rabobank.

Mengutip CNBC Indonesia, pada akhir pekan lalu, harga daging babi turun ke US,83 per Lbs. Kisaran harga tersebut adalah yang terendah dalam tiga bulan terakhir.

Merujuk pada data inflasi China, harga babi turun 8,7 persen pada Desember 2022 dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini lebih tajam dibandingkan pada November 2022 yang terkoreksi 0,7 persen.

Dilansir dari Yicai Global, rata-rata harga babi jatuh ke kisaran US,27 per kg pada Desember 2022. Harga tersebut jatuh hampir 50 persen dibandingkan pada Oktober 2022.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Kasdim

DPR Ungkap Konsumen Ditarik PPN oleh Meikarta Meski Belum Dapat Unit******

DPR menerima adanya aduan dari konsumen Meikarta yang ditarik pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen, meski belum mendapat unitapartemen. Hal itu membuat DPR meradang dan bakal memanggil Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad membawa bukti aduan salah satu konsumen Meikarta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), yang tidak dihadiri pengembang apartemen tersebut, yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

"(Harga apartemen) Rp285 juta, biaya profesinya Rp2 juta, DP (uang muka) Rp26 juta, uang pelunasannya Rp257 juta, PPN 10 persen. Ini belum akad kredit, tapi PPN sudah dibayar. Makanya perlu dicek, apakah PPN yang sudah diambil itu disetorkan ke negara atau tidak?" katanya dalam rapat di Komisi VI DPR RI, Rabu (25/1).

"Berapa persisnya yang mereka (Meikarta) ambil, kami nggak tahu berapa yang bayar lunas dan nyicil. Kedua, kami dengar dia sudah mungutpajak untuk barang yang sebetulnya belum layak dipungut. Hal-hal ini perlu dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Dugaan pungutan PPN ini juga ditanggapi oleh Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra. Menurutnya, Dirjen Pajak harus dipanggil untuk membahas masalah PPN yang ditarik Meikarta tersebut.

Lihat Juga : DPR Soal Pihak Meikarta Mangkir Tanpa Keterangan: Ini Pelecehan

Andre ingin Dirjen Pajak diundang untuk menjelaskan bukti penelusuran yang diungkap Daeng tersebut. Ia turut mempermasalahkan apakah PPN tersebut disetor ke negara atau tidak.

"Kan itu salah satu konsumen, berarti begitu polanya. Kalau satu konsumen sudah, berarti seluruh konsumen akan berlaku hal yang sama. Makanya ini mau kami telusuri," katanya.

"Akan kami undang di rapat gabungan itu Dirjen Pajak juga, biar clear. Jangan ada kelompok oligarki atau konglomerat yang bisa sewenang-wenang kepada masyarakat karena mungkin punya uang atau dekat kekuasaan," sambung Andre.

Temuan ini menjadi bukti baru di pusaran kasus Meikarta. Pasalnya, proyek yang digarap sejak 2017 itu tak kunjung menyelesaikan pemberian unit kepada seluruh konsumen.

Pada akhir 2022, Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Kesepakatan perdamaian atau homologasi itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Saat itu, Meikarta mengklaim ada 1.800 unit sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021. Sebanyak 28 tower sudah pada tahap penyelesaian akhir pembangunan. Sementara, 8 tower lainnya sudah topping offdan saat ini sedang dalam pengerjaan fasad.

Padahal jika mengacu pada penegasan dan persetujuan pemesanan unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT MSU selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

[Gambas:Video CNN]

mata evolusi

Pengembang Meikarta Kekeh Serahkan Unit Bertahap hingga 2027******

Pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama(MSU) menegaskan akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027. Hal ini disampaikan usai PT MSU menggugat konsumen Meikarta Rp56 miliar.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta bertahap mulai dari 2022 sampai dengan 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT MSU berdalih siap menyelesaikan seluruh tanggung jawab terkait Meikarta dan bertekad melayani dan menjawab segala pertanyaan para pembeli. Namun, mereka menolak perbuatan dan aksi yang melawan hukum.

"Di mana beberapa pihak tersebut memberikan berbagai pernyataan dan tuduhan yang menyesatkan, tidak benar, bersifat provokatif, dan menghasut. Hal-hal tersebut berdampak negatif dan merusak nama perseroan," tegas mereka.

Sementara itu, di hari yang sama, sidang pertama yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) di mana PT MSU menggugat 18 konsumen diputuskan ditunda dan akan dilanjutkan pada 7 Februari mendatang.

Dalam sidang tersebut, Hakim Ketua Kamaludin memerintahkan pihak PT MSU untuk segera memperbaiki alamat tergugat, di mana 16 di antaranya merupakan anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Maaf ya kami no commentdulu karena ini kan baru persidangan pertama. Nanti saja ya. No comment, nanti saja. Intinya ini sidang dilanjutkan 7 Februari. Itu saja yang bisa disampaikan," kata Yohan perwakilan kuasa hukum PT MSU kepada CNNIndonesia.comdi lingkungan PN Jakbar.

Di lain sisi, Kuasa Hukum PKPKM Rudy Siahaan menjelaskan bahwa dari 18 tergugat ada 2 orang yang bukan merupakan anggota komunitas. Selain itu, baru sekitar 10 orang yang mendapatkan relaas alias surat panggilan sidang perdana tersebut.

Selepas sidang, Rudy menegaskan bahwa 6 tergugat alamatnya tidak jelas dan 2 orang lain bukan merupakan anggota PKPKM. Ia juga menekankan tidak mengetahui siapa tergugat yang bukan anggota komunitas tersebut.

"Dari data yang dibacakan majelis hakim untuk para tergugat, 6 orang datanya tidak jelas dan 2 orang bukan anggota komunitas yang kami tidak tahu makhluk dari mana," katanya kepada wartawan di kompleks PN Jakbar.

"Kami tergabung dalam komunitas ini telah dilakukan seleksi, fit and proper test. Kami tidak mau asal rekrut orang, rupanya dia bukan korban Meikarta, dia hanya akan menunggangi komunitas kami yang notabene akan mempertahankan haknya, tidak lebih dan kurang," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]