belanja4d

slot penghasil dana gratis 177Jutaan kata 671921Orang-orang telah membaca serialisasi

《belanja4d》

Erick Thohir Sebut BTN Syariah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap rencana penyatuan atau merger PT Bank MuamalatTbk dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. Merger itu ditargetkan berjalan pada Maret 2024.

"Kita kemarin sudah diskusi dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), Pak Menteri Agama, mungkin enggak kita bersinergi antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah untuk menjadikan alternatif bank syariah yang besar," ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).

Erick berharap penyatuan Bank Muamalat dan BTN Syariah bisa masuk 16 besar bank syariah dunia, bahkan bisa menyaingi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Erick menjelaskan saat ini finansial syariah menjadi bisnis perbankan yang menarik. Maka itu, jika prosesnya berjalan lancar, merger antara kedua bank itu akan terjadi pada Maret 2024.

"Karena kenapa finansial syariah ini menjadi sesuatu yang justru menarik juga pada saat ini. Jadi jawabannya sedang dalam proses pembicaraan. Kalau semuanya lancar, Maret bisa final," ucap Erick.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando sebelumnya mengatakan perusahaan memang sedang menyiapkan opsi pemisahan alias spin offunit usaha syariah (UUS). Salah satu rencana yang dipertimbangkan adalah mengakuisisi saham bank syariah yang sudah eksis.

"Prosesspin offUUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) terus berjalan dengan mengkaji opsi yang paling efisien, mudah, dan cepat dilaksanakan," katanya dalam keterangan resmi, Senin (13/11).

"Perseroan sedang melakukan penjajakan dengan beberapa bank syariah yang ada dan terus berkomunikasi untuk mendapatkan penawaran terbaik," jelas Ramon menjawab kabar rencana mencaplok Bank Muamalat.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu pun mengatakan spin offdipilih untuk menghindari risiko besar jika tiba-tiba seluruh aset perusahaan dialihkan.

Nixon berharap proses spin offdengan mengakuisisi bank syariah bisa rampung sebelum 2023 berakhir.

"Kami lagi proses, kami harap bisa ada kontrak kesepakatan jual beli dengan salah satu bank yang lagi kami dekati, sebelum akhir tahun. Ini lagi negosiasi harga dengan mereka," ujar Nixon usai Akad Massal Serentak KPR BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, Selasa (8/8).

[Gambas:Video CNN]

Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.

Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).

Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.

Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.

Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.

"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.

Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.

Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.

"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.

Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.

[Gambas:Video CNN]

Kemenkop UKM Nilai TikTok Masih Langgar Aturan Usai Akuisisi Tokopedia******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menilai TikTok masih melanggar aturan main di Indonesia meski sudah mengakuisisi Tokopedia.

Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari menegaskan seharusnya TikTok tak boleh kembali menjalankan skema social commerce di Indonesia.

Konsep social commerce dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Inilah landasan kuat TikTok Shop sempat 'ditendang' dari Indonesia.

Meski begitu, media sosial masih bisa digunakan sebagai sarana promosi. Sedangkan, setiap transaksi mutlak harus dilakukan di marketplace, dalam kasus ini situs Tokopedia, bukan keranjang kuning di aplikasi TikTok.

"Dari sisi medsos-nya kita ingin membuka ruang link out pada platform atau web lainnya. Catatan-catatan ini sudah banyak sekali kita bahas, sangat rawan terkait penyalahgunaan data dan algoritma," tuturnya.

Ia paham ada proses adaptasi. Akan tetapi, Fiki heran mengapa jika masih dalam tahap uji coba yang seharusnya hanya di internal, tetapi malah dilempar ke publik dan berujung pada pelanggaran regulasi lagi.

Lihat Juga : ANALISISMengintip Nasib Proyek IKN Jika Anies Jadi Presiden

Fiki berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Investasi/BKPM terkait pelanggaran TikTok ini. Ia kemudian menegaskan pelanggaran regulasi atau perizinan bakal dijatuhi sanksi sesuai pelanggarannya.

CNNIndonesia.commencoba mengecek langsung via aplikasi TikTok. Pada aplikasi media sosial asal China ini, tertera fitur 'Shop' di halaman utama.

Lalu, muncul tulisan yang berbunyi 'Service provided by TikTok, partnered with Tokopedia' saat mengakses fitur tersebut. Terlihat juga banner hijau lengkap dengan logo Tokopedia di bagian atas layar.

Namun, ketika proses checkout barang di TikTok Shop, pembeli tidak diarahkan berpindah ke aplikasi Tokopedia. Proses pengisian alamat hingga pembayaran langsung dilakukan di aplikasi TikTok, persis seperti TikTok Shop yang dulu dilarang.

Padahal, sejak Senin (11/12) TikTok sudah resmi mengakuisisi 75 persen saham Tokopedia yang dimiliki GoTo, seharga US,5 miliar atau Rp23,42 triliun (kurs Rp15.617 per dolar AS).

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengatakan bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia kini dikombinasikan di bawah PT Tokopedia.

Akan tetapi, kembalinya TikTok Shop ke Tanah Air dengan menggandeng Tokopedia ternyata tak mengubah skema mereka berjualan. Perusahaan asal China itu tetap mengusung konsep transaksi di media sosial alias social commerce yang dilarang di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Label：surya303、indobolaku、slot vip 168

Terkait：pinjol legal cepat cair 2022、slot 4d gacor hari ini、cara mengisi voucher axis kosong、pinjol ojk bulanan、gol89、masterbet188 slot、ugwin288、aplikasi belanja online yang bisa dicicil、sparta88、situs slot via dana terpercaya

bab terbaru：slot gacor promo 100（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08