mahkotaslot

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Prabowo Sering Sebut Makan Gratis di Debat Terakhir Capres 2024******

Prabowo lantas meluruskan bahwa ia tidak bermaksud menyebut internet gratis tidak bernilai penting. Prabowo menduga Ganjar tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan ucapannya di Pontianak itu. Prabowo menjelaskan pada saat itu ia sedang menekankan bahwa makan gratis lebih bernilai penting daripada internet gratis.

“Jangan internet gratis lebih dipentingkan dari makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita,” kata dia.

Pada debat terakhir capres 2024 itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemberian makan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan bernilai strategis dalam mengatasi beragam masalah, seperti kesehatan.

Ia mengatakan pemberian makan gratis yang bergizi dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga masyarakat akan terhindar dari berbagai jenis penyakit.

Makan gratis menjadi salah satu program milik pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam rangka memastikan tercapainya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang baik.

Apabila memenangi Pilpres 2024, Prabowo dan Gibran akan memberikan makan gratis yang berupa makan siang bagi anak sekolah dan pesantren. Mereka juga akan memberikan susu gratis, bahkan ada pula bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Prabowo-Gibran menargetkan program itu mampu menyasar lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan pencapaian target penerima sebesar 100% pada 2029.

Adapun anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan program tersebut mencapai Rp450 triliun, seperti yang disampaikan oleh anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo dalam acara Konsolidasi Nasional Relawan Prabowo-Gibran Digital Team di Jakarta pada 20 Desember 2023.

Hancurkan Tuhan

Seperempat Lebih Siswa SMP di Solo Pernah Jadi Korban Perundungan Verbal******

Perundungan secara verbal merupakan bentuk perundungan yang dilakukan secara lisan dan berulang-ulang. Meski tidak menimbulkan luka secara fisik, namun berdampak pada kesehatan mental korban.

Data Yayasan Kakak menunjukkan separuh lebih tindakan perundungan verbal terjadi di sekolah dengan persentase 65%. Lalu diikuti dengan lingkungan bermain sebanyak 22%, dan 13% di rumah.

Sedangkan pelaku perundungan hampir semuanya merupakan teman sendiri, persentasenya mencapai 91%. Lalu diikuti yang lainnya meliputi kakak kelas, saudara kandung, orang tua, dan guru sebesar 3%.

Selain perundungan secara verbal, siswa SMP di Solo juga mengalami perundungan secara fisik. Perundungan fisik pun dilakukan secara berulang-ulang. Tidak jarang meninggalkan bekas luka di tubuh seperti memar.

Berdasarkan hasil riset Yayasan Kakak, ditemukan sebanyak 11% siswa SMP mengaku pernah mengalami perundungan secara fisik. Mirisnya, setengah dari korban perundungan fisik terjadi di sekolah dengan persentase 53%.

Lalu hampir seperempat diantaranya mendapatkan perundungan fisik di rumah. Sisanya sebanyak 20% di lingkungan bermain.

Hal ini juga selaras dengan temuan Yayasan Kakak bahwa mayoritas pelaku perundungan fisik adalah teman sendiri, persentasenya mencapai 68%, lalu diikuti orang tua sebanyak 15%. Sayangnya, tempat anak mengadu dan mendapat perlindungan di sekolah, yakni guru juga ada yang melakukan perundungan secara fisik, meski persentasenya tidak banyak yakni 9%. Pelaku lainnya meliputi kakak kelas dan saudara kandung sebesar 7%.

Perundungan ternyata tidak berhenti di dunia nyata, tapi juga terjadi di dunia maya Fenomena ini dikenal dengan istilah cyber bullyingatau perundungan dunia maya.

Perundungan di dunia maya biasanya dilakukan berulang-ulang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan korbannya. Biasanya dilakukan melalui media sosial. Riset Yayasan Kakak menunjukkan ternyata 14% anak pernah menjadi korban perundungan di media sosial.

Mayoritas perundungan di media sosial terjadi melalui platform WhatsApp dengan persentase 74%, diikuti platform lainnya meliputi Tiktok dan X sebanyak 15% , selanjutnya Instagram 8%, dan gamesebanyak 3%.

Kepada Solposos.com, aktivis perlindungan anak dari kekerasan Yayasan Kakak, Kiki Nur Fernando, mengatakan perlu memosisikan anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) untuk mencegah perundungan.

“Kita harusnya menyediakan pendidik teman sebaya. Mungkin lewat itu bisa dikuatkan lagi untuk menjadi pelopor dan pelapor. Nanti harapannya pelopor itu bisa memulai dengan melihat lingkungan sekolahnya,” kata dia.

Dia mengatakan dengan diposisikan sebagai 2P, si anak bisa melapor kepada yang lebih ahli, dalam hal ini guru Bimbingan Konseling (BK), satgas pencegahan tindak kekerasan, atau profesional di bidangnya.

“Tidak mungkin anak melakukan tindakan yang konkret sampai bisa menangani, karena anak sebagai pendidik sebaya itu hanya sebagai teman bercerita. Untuk penanganannya sudah ada satgasnya sendiri,” kata dia.

Satgas yang dimaksud adalah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tim ini harus ada di setiap sekolah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKS).

“Kami mengusulkan adanya penguatan satgas TPPK di sekolah, sehingga mampu melakukan penanganan kekerasan [termasuk perundungan] dengan prinsip perlindungan anak,” kata dia.

Sistem agen perkotaan

Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU di Balik Pencalonan Gibran, TKN: Tidak Penting******

“Ya bagi kami yang penting tidak memengaruhi pencalonan atau tidak memengaruhi pencapresan atau pencawapresan ya,” kata Rosan saat ditemui di hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Menurut dia, saat ini proses pencalonan sudah berlangsung dan tidak dapat diganggu gugat. Pihaknya juga merasa telah memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi Prabowo-Gibran untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Lebih lanjut, dia mengaku putusan DKPP ini tidak akan mengganggu elektabilitas Prabowo-Gibran yang saat ini dia klaim mengungguli dua pasangan calon lain.

“Saya yakin (elektabilitas) tidak berpengaruh sama sekali karena ini kan proses yang sudah berjalan ya selama kampanye,” ucap dia sebagaimana dilansir Antara. 

Sebelumnya, Dewan Kehormatan KPPP memvonis Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Pelarian Tuan Giveta

MPPS Soroti Anak Putus Sekolah, Minta Disdik Solo Berikan Aksi Nyata******

Dia membandingkan jumlah APS dan ATS pada 2010 juga tinggi mencapai 284 anak. Dia mengatakan saat itu masalah tersebut diatasi dengan aksi konkret berupa Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS).

Dia menceritakan keresahan Wali Kota pada saat itu sejalan dengan MPPS, kemudian dibentuk tim untuk menyiapkan program tersebut. Dia mengatakan upaya yang dilakukan saat itu jangan sampai ada anak di Solo tidak sekolah karena masalah biaya.

Pardoyo mencontohkan pada waktu itu ada anak usia sekolah menjadi tukang kipas satai di Jagalan, kemudian diberikan program BPMKS. Dia mengatakan berkat BPMKS akhirnya anak itu lulus SMPN 21 dengan meraih peringkat 10 besar di sekolahnya.

“Bagaimana dengan sekarang? Mengapa angka APS atau ATS masih tinggi? Gerakan Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pinter, layak diapresiasi, tapi yang ditunggu adalah aksi nyata yg diharapkan dapat langsung dirasakan masyarakat Kota Solo,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan upaya untuk mengurangi APS dan ATS terus dilakukan. Terbaru Disdik Solo meluncurkan program atau gerakan bertajuk Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pinter (Asli Soloku Pinter)untuk memenuhi target zero APS dan ATS pada 2024.

“Penanganan ATS/APS kita jalan terus. Dari kemarin kita mendapatkan total 251 sekarang sudah berkurang menjadi 114. Saya mengawasi secara langsung,” kata dia dalam acara Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) di Hotel Harris, Kamis (1/2/2024).

Pihaknya sudah mendata dan melakukan pendampingan intensif bagi anak yang enggan sekolah. Dian mengatakan sudah ada petugas yang memberikan pendampingan intens dan membujuk anak untuk kembali ke sekolah atau diarahkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Dan ini kalau masih usia sekolah tidak bayar, gratis untuk melanjutkan ke jenjang SD atau SMP. Lalu ini sudah menyebarkan surat permohonan kepada kelurahan bahwa kita punya Satuan Pendidikan Non Formal, jadi kami sudah informasikan,” kata dia.

dewa dan setan

Cak Imin Tanggapi Putusan DKPP Soal Pelanggaran Etik di KPU******

Ketua Umum PKB itu menyatakan, saat ini ada dua catatan hitam dalam politik nasional. Pertama, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan kedua, putusan DKPP.

“Ini catatan hitam, yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa, percaya diri dan bangga, bahwa bangsa ini mengedepankan etika,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Cak Imins, walaupun putusan DKPP tidak memengaruhi pencalonan Gibran, tetapi yang terpenting adalah persoalan etika.

“Bagi saya etika itu menjadi penting, harus terus dijunjung tinggi. Tidak hanya politik, lingkungan hidup, tata pembangunan, prinsip-prinsip pembangunan nasional itu, pijakannya etika,” tegasnya.

DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Setan Fana

Dikritik Akademisi, Begini Respons Jokowi******

Sebelumnya, Kepala Negara juga mempersilakan setiap masyarakat hingga institusi pendidikan untuk mengkritik pemerintah.

Presiden Ke-7 RI itu menilai bahwa penyampaian kritik merupakan hak dari setiap warga negara. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyuarakan kritiknya terhadap Presiden Jokowi, mengikuti langkah Universitas Gadjah Mada (UGM). Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini.

Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor Prof Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).

Dalam pernyataannya, UII menganggap Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

Sebelumnya, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aspirasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1/2024) di Balairung UGM. Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden.

Di sisi lain,civitas academicaUniversitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Akademisi Ramai-Ramai Lontarkan Kritik Keras, Jokowi Bilang Begini”