pinjol tanpa verifikasi telepon

Catatan Gadis Emas

Program PNM Mekaar Mendunia Lewat CSW ke******

Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan rahasia sukses pengelolaan Manajemen Pemberdayaan Perempuan segmen prasejahtera dalam sidang Comission On The State of Women(CSW) 67 di New York, Amerika Serikat pada Rabu (8/3).

Diikuti oleh 75 perwakilan berbagai negara, CSW 67 menghadirkan empat pembicara kunci dari Indonesia yang diwakili oleh Sunar Basuki selaku Direktur Operasional PNM, Menteri Negara Pengembangan Sosial dan Keluarga Republik Singapura, Sun Xueling, Deputi Menteri Perempuan, Keluarga dan Pengembangan Komunitas Malaysia, Senutha Ratthinan, serta Vice President Organisasi Perempuan Singapura, Noorfarahin Ahmad.

Sunar mengatakan, peran wanita saat ini memerlukan dukungan yang kuat dan peran aktif dari seluruh stakeholderyang concern terhadap pemberdayaan perempuan.

Sebagai hasil akhir, keempat pembicara kunci sepakat memperkuat kerja sama bilateral, baik melalui platform G2G maupun B2G, sehingga negara tersebut dapat mengembangkan strategi implementasi pemberdayaan dan kesetaraan perempuan.

Menteri KPPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan apresiasi atas kontribusi strategis PNM yang secara konsisten meningkatkan peran perempuan di bidang ekonomi, antara lain lewat pendampingan, pemberian edukasi serta literasi terkait kesetaraan gender.

"Melalui kerja sama KPPPA dan PNM di tahun 2021 dalam hal sosialisasi kesetaraan gender, program ini telah berhasil memberikan literasi kesetaraan gender bagi nasabah PNM," katanya.

Sebagai informasi, hingga 28 Februari 2023 PNM telah menyalurkan pembiayaan Rp12,06 triliun kepada 14.250.921 juta nasabah PNM Mekaar. Saat ini PNM memiliki 3.725 kantor layanan PNM Mekaar dan 706 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh Indonesia untuk melayani UMK di 34 provinsi, 513 kabupaten/kota, dan 6.657 kecamatan.

legenda kosong

Dirut TransJakarta Dikabarkan Mundur Meski Baru 2 Bulan Menjabat******

Direktur Utama (Dirut) PTTransJakarta M Kuncoro Wibowo dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal, dia baru menduduki jabatan tersebut pada Januari 2023. 

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan membenarkan kabar pengunduran diri itu. 

"Iya, betul ada info seperti itu. Saya enggak tahu resminya seperti apa, tapi informasinya begitu," kata Manuara saat dihubungi, Senin (13/3).

"Bagaimana mau kami nilai kinerjanya baru beberapa bulan. Rapat aja belum pernah, rapat diundur-undur, dua kali," katanya.

Terpisah, Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadian mengaku belum bisa mengonfirmasi kabar itu karena belum menerima surat pengunduran diri.

"Saya belum terima suratnya jadi saya enggak bisa jawab, karena enggak terima suratnya," kata Fitria.

Sebelum menjabat sebagai Dirut TransJakarta, Kuncoro sempat menjabat sebagai Direktur Utama Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic pada 2019.

Ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Komersial dan Teknologi Informasi PT KAI (persero) pada September 2016-Agustus 2017.

Selain itu, Kuncoro pernah menjabat sebagai Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi PT KAI (persero) pada Juni 2012-September 2016.

[Gambas:Video CNN]

Dari satpam hingga penyanyi

Harita Group Siap IPO untuk Dukung Industri Kendaraan Listrik Nasional******

Dalam rangka mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin pasar kendaraan listrik global, salah satu produsen nikel besar di Indonesia, Harita Group, akan melantai di bursa saham melalui anak perusahaannya, Trimegah Bangun Persada (TBP).

Langkah korporasi ini dinilai dapat menjadi tolak ukur minat investor terhadap sektor tambang nikel yang merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik.

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, menyebutkan hingga 10 Maret 2023, terdapat 29 perusahaan dalam pipelinepencatatan saham BEI.

Dilaporkan oleh Finansial Times, TBP yang memiliki proyek signifikan di Maluku Utara, akan mengadakan road showpada minggu ini dan menargetkan dana segar minimal US0 juta (Rp9 triliun) sebelum pembukuan pada bulan Maret.

Partner bisnis Harita dalam mengelola nikel di Indonesia telah lebih dulu melaksanakan IPO di bursa Hong Kong. Lygend Resources & Technology sukses mencatatkan sahamnya di bursa Hong Kong dan menempatkan Indonesia pada titik sentral ekspansi masif perusahaan.

Lygend menyatakan bahwa 56,4 persen dana IPO akan dialokasikan untuk pengembangan dan pembangunan proyek produksi nikel di Pulau Obi Indonesia. Selain itu, 24 persen dana IPO akan disisihkan untuk modal tambahan di Contemporary Brunp Lygend (CBL), perusahaan patungan dengan Contemporary Amperex Technology (CATL).

Dalam prospektus IPO, Lygend juga menyebut TBP sebagai partner utama bisnis yang dijalankan di Indonesia yang terutama di bidang pertambangan dan produksi nikel. Salah satu perusahaan patungan mereka, Halmahera Persada Lygend, telah mengoperasikan smelter untuk bahan baku baterai mobil listrik.

Menurut website resmi HPL, smelter ini merupakan pionir di Indonesia dan berlokasi di Kawasan Industri Pulau Obi. Smelter ini juga termasuk dalam Proyek Strategis Nasional dan mulai beroperasi pada 23 Juni 2021.

Nilai investasi smelter ini mencapai Rp15 triliun dan menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching(HPAL). Bahan bakunya adalah limonit(kadar nikel <1,5 persen) yang berasal dari tambang milik TBP.

Sebagai pengendali TBP, Harita Group juga memiliki hubungan dengan Lygend melalui Feng Yi Pte Ltd. Feng Yi adalah perusahaan investasi yang didirikan di Singapura pada 14 Juni 2021 dan dimiliki oleh Oakswood Group Ltd., sebuah perusahaan investasi milik Ms. Lim Shu Hua Chery.

Sebagai informasi, industri nikel di Indonesia meningkat pesat setelah larangan ekspor nikel mentah oleh Jokowi untuk mendorong lebih banyak perusahaan smelter membangun pabrik domestik untuk memprosesnya, terutama untuk baterai.

Hal ini membantu meningkatkan nilai ekspor produk nikel negara tersebut menjadi hampir US miliar tahun lalu, lebih dari sepuluh kali lipat nilai satu dekade lalu.

Dewa segala alam

Luhut: Turis Nakal Tak Dibutuhkan di Bali******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan buka suara soal ulah nakal beberapaturis asingdi Bali. Ia mengatakan Bali tidak membutuhkan wisatawan asing yang nakal melanggar aturan karena itu hanya akan mengganggu ketertiban di Pulau Dewata.

"Jadi, mengenai turis (bermasalah), kami sudah bicara dengan Pak Gubernur (I Wayan Koster) turis-turis yang nakal itu tidak diperlukan di Bali. Kalau Bali ini dikotori turis-turis yang nakal dan banyak sampah, itu akan merusak Bali," kata Luhut seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/3).

Oleh karena itu, ia menyampaikan pemerintah pusat mendukung seluruh langkah dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan hukum, serta norma yang berlaku di Pulau Dewata.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan ia telah rapat bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu, perwakilan dari Imigrasi di wilayah Bali, dan jajaran terkait membahas masalah wisatawan asing yang meresahkan masyarakat karena bertindak ugal-ugalan, dan melanggar aturan hukum di Indonesia.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Bali menginisiasi terbentuknya satuan tugas terpadu, yang nantinya bakal mengawasi dan menindak warga negara asing, termasuk wisatawan, yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.

"Kemarin (8/3) saya rapat dengan Pak Kapolda, Pak Kakanwil Kemenkumham Bali, semua jajaran terkait untuk mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan turis dan warga negara asing di Provinsi Bali. Kemarin sudah diidentifikasi, dan akan ada penanganan secara terpadu," kata Koster.

Ia mengatakan satuan tugas terpadu itu bakal mulai bekerja bulan ini.

"Ya dalam waktu dekat, bulan ini," kata Gubernur Bali.

Ia menambahkan satuan tugas terpadu, yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, kantor Imigrasi di Bali, Satpol PP, saat ini masih melacak dan mendalami beberapa kasus turis asing, atau warga negara asing, secara mendetail.

"Ini kami masih mendalami agar (mereka) bisa di-tracing(lacak) sampai detail apa masalahnya," kata Koster.

[Gambas:Video CNN]

Dalam beberapa bulan terakhir, kasus WNA dan turis asing yang bermasalah menjadi sorotan publik. Terutama mereka yang melanggar aturan hukum di Indonesia, misalnya mengendarai motor tanpa kelengkapan surat dan helm, berkendara ugal-ugalan, membuat KTP palsu, dan menyalahgunakan izin tinggal dan bekerja secara ilegal.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Barron Ichsan pada minggu ini menyampaikan sepanjang Januari sampai dengan pekan kedua Maret 2023 ada 22 warga negara asing (WNA) di Bali yang ditindak oleh Imigrasi karena melanggar aturan administrasi keimigrasian.

Dari jumlah itu, Barron menyebut WNA Rusia menjadi pelanggar terbanyak dengan jumlah 5 orang.

"Selama 2023 ini ada 22 orang WNA yang terkena tindakan administrasi keimigrasian. 5 di antaranya warga negara Rusia, memang dari negara itu menjadi yang tertinggi," kata Barron saat jumpa pers di Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, Rabu (8/3).

Untuk kasus teranyar, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mendeportasi seorang warga negara Rusia berinisial SR yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia dengan bekerja sebagai fotografer di Bali.

SR dideportasi kembali ke negaranya, Kamis, sekitar pukul 13.00 WITA, melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Kitab Neraka

Pengusaha Akui Minta Menaker Terbitkan Aturan Potong Upah 25 Persen******

Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menuding Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalang di balik penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, di mana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pemotongan upahburuh 25 persen.

"Ini gara-gara Apindo memang, usulan Apindo, saya sudah baca itu surat. Ini asli usulan Apindo, bukan Kadin. Selalu upah murah, upah murah. Mana yang katanya (pabrik) tutup? Nggak ada, yang ada relokasi. Wajar itu relokasi, nanti juga balik lagi kok kalau industri normal," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit membenarkan memang ada usulan dari pihak pengusaha untuk memuluskan permenaker tersebut. Ia mengatakan industri tekstil dan sepatu yang mengusulkan hal itu kepada Ida.

Ia mengatakan turunnya pesanan tersebut karena permintaan dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa menurun drastis. Fenomena ini masih terus akan berlanjut sampai akhir 2023.

Lihat Juga : PT MSU Akhirnya Kembalikan Uang 114 Pembeli Apartemen Meikarta

"Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah banyak terjadi dan untuk mengurangi terjadinya PHK massal, beberapa asosiasi tersebut mengusulkan daripada PHK, lebih baik khusus untuk eksportir yang order-nya turun drastis bisa diberikan fleksibilitas jam kerja, seperti yang diatur oleh Permenaker tersebut," imbuhnya.

Ia juga meminta agar setiap muncul kebijakan tidak langsung dikritik tanpa tahu latar belakang. Menurutnya, memotong upah lebih manusiawi dibandingkan memangkas jumlah karyawan.

"Lebih manusiawi mana yang langsung PHK atau mencoba bertahan walaupun dengan 75 persen upah sebab belum tentu juga pabrik punya order.

Pertentangan antara buruh dan Apindo ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 diatur tentang kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya yang berorientasi ekspor dan terdampak perubahan ekonomi global.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi Pasal tersebut.

Menaker menegaskan penyesuaian upah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Aturan ini baru akan berlaku enam bulan setelah terbitnya Permenaker, yang berarti bisa diterapkan September 2023.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Aogu

4 Bandara di Yogyakarta dan Semarang Tak Terdampak Erupsi Merapi******

Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia Rosedi mengatakan bandara di Yogyakarta hingga Semarang dalam keadaan aman terkendali usai erupsi Gunung Merapi, Sabtu (11/3).

Pernyataan itu terungkap usai AirNav berkoordinasi dengan pihak Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA), Bandar Udara Adi Sutjipto di Yogyakarta, bandar udara Adi Sumarmo di Boyolali, dan Bandar Udara Ahmad Yani di Semarang..

Mereka juga sempat mengeluarkan peringatan kepada maskapai dengan No. ASHTAM (Volcanic Ash Notam): VAWR3871 pada pukul 05.35 UTC/12.35 WIB.

Gunung Merapi kembali muntahkan awan panas guguran (APG) ke arah Kali Bebeng/Krasak hari ini, pukul 12.12 WIB.

Dalam rekaman visual Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) gunung teramati dengan jelas hingga kabut 0-II.

Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 50-100 meter di atas puncak kawah.

Di samping itu juga teramati 1 kali guyuran lava dengan jarak luncur 1.500 meter ke barat daya suara guguran dua kali dengan intensitas sedang dari Pos Babadan.

Sementara itu, berdasarkan laporan dari Pos Pengamatan Gunung Merapi di Babadan, awan panas guguran tersebut memicu abu vulkanik yang mengarah ke barat laut-utara.

Petugas Pos Babadan di Magelang, Yulianto, mengatakan area itu mulai terdampak abu vulkanik cukup tebal.

"Kalau Pos Babadan saat ini sudah pasti terdampak APG. Ini cukup tebal," kata dia.

Yulianto juga telah menerima laporan beberapa lokasi yang terdampak abu vulkanik.

Beberapa di antaranya Desa Mangunsuko, Desa Dukun, Desa Paten dan Desa Sengi di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

Selain itu, Desa Wonolelo dan Desa Krogowanan di Kabupaten Magelang. Kemudian, Desa Klakah dan Desa Tlogolele di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Namun, sejauh ini belum ada laporan warga yang mengungsi imbas erupsi tersebut.