judi bola bonus new member 251Jutaan kata 548352Orang-orang telah membaca serialisasi
《mamybet》
Menteri KKP Bongkar 2 Dalih Jokowi Buat PP Ekspor Endapan Pasir Laut******
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka-bukaan soal alasan Presiden Jokowi menerbitkan aturan pengelolaan dan pembukaan kembali ekspor pasir laut hasil sedimentasi.
Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam Pasal 6 beleid tersebut, pemerintah memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk menyedot pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.
Sakti menjelaskan alasan pertama, maraknya reklamasi di Tanah Air. Ia mencontoh reklamasi itu seperti yang terjadi di Jawa Timur, dekat IKN, Batam, Jakarta, hingga Banten.
"Dari mana nih barang, jangan-jangan satu- dua pulau hilang. Itu lah filosofi kemudian diterbitkannya (PP Nomor 26 tahun 2023) di kami," ujarnya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI, Senin (12/6).
Menurut Sakti, PP Nomor 26 Tahun 2023 itu dapat mengatur penggunaan pasir untuk reklamasi. Dalam beleid itu, pasir laut yang digunakan harus dari hasil sedimentasi.
Adapun penentuan apakah pasir laut hasil sedimentasi atau bukan, akan ditetapkan oleh tim riset khusus.
Alasankedua, posisi Indonesia yang berada di tempat berputarnya arus. Sakti menyebut peristiwa oseanografi itu mengakibatkan sedimentasi.
Dengan kata lain, sedimentasi di Indonesia kerap terjadi, sehingga terjadi pendangkalan. Selain itu, sedimentasi juga terjadi di muara sungai.
Dengan begitu, pendangkalan pun terjadi di muara sungai hingga pelabuhan-pelabuhan. Menurutnya, pendangkalan itu berbahaya bagi alur pelayaran dan merusak lingkungan.
Oleh karena itu, pasir laut dari hasil sedimentasi harus dibersihkan.
"Filosofi pp ini adalah salah satunya ini barang yang merusak lingkungan karena kalau dia menutupi terumbu karang, menutupi padang lamun, ya itu sudah pasti merusak lingkungan," kata Sakti.
Nah, untuk mendetailkan mekanisme pemanfaatan pasir laut sedimentasi itu, Sakti mengatakan pihaknya akan menerbitkan peraturan menteri (Permen) kelautan dan perikanan.
Aturan ia targetkan selesai tahun ini.
[Gambas:Video CNN]
"Harus (selesai tahun ini), kami harapkan begitu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6).
Sakti menuturkan peraturan teknis itu akan sangat detil karena menyangkut pelaksanaan. Karenanya, pihaknya pun akan melibatkan banyak pemangku kepentingan.
"Dalam hal ini mitra kerja, para pakar dan ahli, untuk kemudian supaya tidak ada keliru, karena itu kan menyangkut pelaksanaannya tidak boleh salah," imbuhnya.
Sakti menegaskan PP Nomor 26 tahun 2023 tadi tidak bisa dijalankan kalau peraturan menteri kelautan dan perikanan belum keluar. Ia menambahkan kelak dalam peraturan menteri yang sedang ia susun, pihaknya juga akan mengatur harga ekspor dari pasir laut hasil sedimentasi.
Lihat Juga :Jusuf Hamka Akan Denda Negara 2 Persen per Bulan Buntut Utang Rp800 M |
Menteri KKP Bongkar 2 Dalih Jokowi Buat PP Ekspor Endapan Pasir Laut******
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka-bukaan soal alasan Presiden Jokowi menerbitkan aturan pengelolaan dan pembukaan kembali ekspor pasir laut hasil sedimentasi.
Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam Pasal 6 beleid tersebut, pemerintah memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk menyedot pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.
Sakti menjelaskan alasan pertama, maraknya reklamasi di Tanah Air. Ia mencontoh reklamasi itu seperti yang terjadi di Jawa Timur, dekat IKN, Batam, Jakarta, hingga Banten.
"Dari mana nih barang, jangan-jangan satu- dua pulau hilang. Itu lah filosofi kemudian diterbitkannya (PP Nomor 26 tahun 2023) di kami," ujarnya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI, Senin (12/6).
Menurut Sakti, PP Nomor 26 Tahun 2023 itu dapat mengatur penggunaan pasir untuk reklamasi. Dalam beleid itu, pasir laut yang digunakan harus dari hasil sedimentasi.
Adapun penentuan apakah pasir laut hasil sedimentasi atau bukan, akan ditetapkan oleh tim riset khusus.
Alasankedua, posisi Indonesia yang berada di tempat berputarnya arus. Sakti menyebut peristiwa oseanografi itu mengakibatkan sedimentasi.
Dengan kata lain, sedimentasi di Indonesia kerap terjadi, sehingga terjadi pendangkalan. Selain itu, sedimentasi juga terjadi di muara sungai.
Dengan begitu, pendangkalan pun terjadi di muara sungai hingga pelabuhan-pelabuhan. Menurutnya, pendangkalan itu berbahaya bagi alur pelayaran dan merusak lingkungan.
Oleh karena itu, pasir laut dari hasil sedimentasi harus dibersihkan.
"Filosofi pp ini adalah salah satunya ini barang yang merusak lingkungan karena kalau dia menutupi terumbu karang, menutupi padang lamun, ya itu sudah pasti merusak lingkungan," kata Sakti.
Nah, untuk mendetailkan mekanisme pemanfaatan pasir laut sedimentasi itu, Sakti mengatakan pihaknya akan menerbitkan peraturan menteri (Permen) kelautan dan perikanan.
Aturan ia targetkan selesai tahun ini.
[Gambas:Video CNN]
"Harus (selesai tahun ini), kami harapkan begitu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6).
Sakti menuturkan peraturan teknis itu akan sangat detil karena menyangkut pelaksanaan. Karenanya, pihaknya pun akan melibatkan banyak pemangku kepentingan.
"Dalam hal ini mitra kerja, para pakar dan ahli, untuk kemudian supaya tidak ada keliru, karena itu kan menyangkut pelaksanaannya tidak boleh salah," imbuhnya.
Sakti menegaskan PP Nomor 26 tahun 2023 tadi tidak bisa dijalankan kalau peraturan menteri kelautan dan perikanan belum keluar. Ia menambahkan kelak dalam peraturan menteri yang sedang ia susun, pihaknya juga akan mengatur harga ekspor dari pasir laut hasil sedimentasi.
Lihat Juga :Jusuf Hamka Akan Denda Negara 2 Persen per Bulan Buntut Utang Rp800 M |
KPPU dan Mahfud Singgung Orang Kaya RI Makin Kaya******
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan bahwa orang kayadi Indonesia semakin kaya dan meninggalkan para kelompok miskin. Ini menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin tinggi.
Ketua KPPU M. Afif Hasbullah menyebut sudah 23 tahun KPPU berdiri, tetapi masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak mendukung persaingan usaha secara adil. Afif menyebut lebih banyak ruang bagi pelaku usaha besar dan dominan ketimbang para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Prinsip persaingan usaha belum menjadi alat utama di dalam penyusunan kebijakan di negeri ini. Padahal, kebijakan ini merupakan kunci dan basis utama suatu lingkungan bisnis yang kompetitif dan menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Afif menyebut kesenjangan ekonomi yang semakin lebar tercipta sejak masa pandemi Covid-19. Selain itu, ia mengatakan Indonesia dihantui ancaman krisis pangan global, oligarki, hingga aksi merger dan akuisisi lintas negara.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung soal tingkat kemiskinan di Indonesia yang pada September 2022 lalu menyentuh angka 9,57 persen. Mahfud menyebut angka tersebut naik tipis dari Maret 2022 sebesar 9,54 persen.
Lalu, ia mengutip data indeks gini ratio Indonesia. Mahfud mengatakan indeks gini ratio digunakan untuk mengukur kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia.
"Indeks gini ratio 0,381 pada semester II 2022 (September), kesenjangan antara jumlah orang kaya dan miskin. Teorinya semakin kecil indeks kita semakin bagus. Teorinya kalau gini ratio bisa mencapai 0,500, tidak ada negara yang bisa bertahan. Oleh sebab itu, Libya, Tunisia, Mesir yang pemerintah jatuh itu, rakyatnya tidak tahan," ungkapnya.
Mahfud mengklaim pemerintah saat ini sedang berupaya terus menurunkan indeks gini ratio tersebut. Ia juga mengharapkan peran KPPU untuk mendukung upaya tersebut.
(skt/wiw)Label:cara pinjam di ovo、slot dadunation、voucher gratis ongkir jd id
Terkait:pinjol resmi、bca368、buku mimpi 97、master prediksi togel sdy、situs slot gacor bonus new member 100、angka capung 4d、rtp dragon222、perisaiqq、rtp cipit88、petirslot
bab terbaru:gaspol189(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi kembali melemah pada perdagangan Kamis (8/6) ini.
Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal indeks saham masih menunjukkan momentum bearishatau tren pelemahan.
Menurut Ivan, pelemahan di bawah level 6.542 akan membuka jalan IHSG menuju 6.509.
"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bearish," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.
Ia pun memproyeksi IHSG bergerak di rentang support6.542 dan resistance6.767 hari ini.
Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG memiliki kecenderungan bergeraksidewaysatau datar dengan potensi tekanan yang masih akan membayangi hingga beberapa waktu mendatang.
Di sisi lain, gerak IHSG juga masih ditopang oleh fundamental perekonomian RI yang terjaga stabil.
"Ini terlihat dari data perekonomian yang telah terlansir, namun fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan turut mewarnai pola gerak IHSG dalam jangka pendek," imbuh William.
Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.598 dan resistance6.789 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni INDF, JSMR, ASII, AKRA, SMRA, UNVR, TLKM, dan WIKA.
Sebelumnya, IHSG ditutup menguat tipis 0,83 poin atau minus 0,01 persen ke level 6.619 pada akhir perdagangan Rabu (7/6) kemarin. Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,1 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18 miliar saham.
[Gambas:Video CNN]
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan sampai saat ini pemerintah belum juga membayar utangselisih harga minyak goreng (rafaksi) sebesar Rp344 miliar. Padahal, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah memberikan hasillegal opinion(LO) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Hasil LO tersebut mewajibkan Kemendag untuk membayar utang minyak goreng kepada pengusaha sesuai dengan kesepakatan pada 2022 lalu, saat harga minyak goreng naik signifikan.
Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan pihaknya bahkan belum menerima keterangan resmi apapun dari pemerintah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan tentang adanya keputusan Kejagung tersebut.
Selain itu, Roy menyatakan sangat kecewa dengan pernyataan Zulikfli Hasan atau Zulhas, pada rapat kerja dengan VI DPR RI pada 7 Juni 2023 lalu. Zulhas mengatakan LO Kejagung tentang pembayaran rafaksi tidak cukup substantif sehingga perlu dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang kepada BPK Dan BPKP.
"Aprindo sangat menyayangkan pernyataan Mendag ini padahal sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa jika LO sudah keluar dengan perintah bayar, maka akan segera dibayarkan," jelas Roy.
Menurutnya, jika memang ada ketidakcocokan data maka seharusnya sejak awal dilakukan klarifikasi antara data verifikator dengan data produsen dan Aprindo. Bukan malah memverifikasi data ke BPK ataupun BPKP.
Lihat Juga :![]() |
"Jargon kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah sepertinya terjadi dalam kasus rafaksi ini. Kami memprediksi praktek mengulur waktu yang tidak dengan komitmen dan pertanggungjawaban jelas menjadi signal serius atau tidaknya pemerintah melalui Kemendag, hendak menyelesaikan utang rafaksi migor kepada peritel modern Aprindo di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan sudah menerima surat hasil putusan Kejagung mengenai LO. Isinya mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.
"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).
Meski sudah ada putusan dari Kejagung, namun Kemendag belum bisa memastikan berapa nilai pembayaran yang akan diganti kepada peritel, termasuk Aprindo
"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Yang klaim secara sesuai dengan mekanisme yang mengklaim seharusnya produsen, produsen mengklaim Aprindo," jelasnya.
Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Itu adalah total gabungan utang untuk ke produsen minyak goreng dan peritel.
Jumlah ini tentu berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng nilainya mencapai Rp1,1 triliun.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) dikabarkan meminta Kementerian Perhubungan menerbitkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungmeski stasiun kereta itu belum lengkap alias rampung semua.
Mengutip Reuters, Kamis (8/8), informasi itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.
Karena ketidaksiapan tersebut, Kementerian Perhubungan dan tiga konsultan proyek tersebut; Mott Macdonald, PwC, dan Umbra dikabarkan menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia-China memulai operasi komersial penuh proyek bernilai US,3 miliar pada Agustus mendatang.
Pasalnya, semua konstruksi belum selesai.
CNNIndonesiaberupaya menghubungi Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati untuk mengkonfirmasi masalah tersebut. Tapi, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.
Sementara itu, di tengah kabar penolakan operasi dari Kemenhub, KCIC menegaskan Kereta Cepat akan mulai dioperasikan pada Agustus 2023 sebagai hadiah kemerdekaan ke-78 Indonesia.
Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pada tahap awal KCJB akan dilakukan soft launching. Nantinya masyarakat dapat mencoba layanan KCJB dengan tujuan untuk memperkenalkan moda transportasi dengan kecepatan hingga 350 km/jam ini.
"Masyarakat nantinya bisa mencoba menggunakan layanan KCJB dari Halim ke Padalarang, termasuk di dalamnya mencoba integrasi KCJB dengan LRT Jabodebek yang menghubungkan Stasiun KCJB Halim ke semua Stasiun pelayanan LRT Jabodebek serta KA Feeder yang mengintegrasikan Stasiun KCJB Padalarang dengan Stasiun KAI Bandung dan Cimahi," ujar Emir melalui keterangan resmi, Kamis (8/7).
Ia menyebut masa pengenalan operasional KCJB tersebut direncanakan akan diterapkan sampai September 2023. Adapun terkait tata cara dan skema pendaftaran untuk masyarakat dapat menggunakan jasa KCJB dalam masa pengenalan operasional tersebut sedang dibahas dan akan segera diumumkan.
Emir menuturkan pada masa pengenalan tersebut, stasiun yang akan melayani naik turun penumpang jumlahnya masih terbatas dan akan ditambah secara bertahap.
[Gambas:Video CNN]
Selanjutnya, pengoperasian KCJB akan dijalankan secara normal sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Emir menuturkan saat ini KCIC sedang berfokus pada testing dan commissioning KCJB menggunakan CIT atau kereta inspeksi.
Setelah sebelumnya seluruh aliran listrik pada jalur dimatikan guna penyempurnaan prasarana, pada pertengahan Juni 2023 diharapkan kereta inspeksi sudah mulai diujicobakan dengan kecepatan hingga 300 km/jam.
Lihat Juga :Kronologi Jusuf Hamka Bisa Tagih Utang Rp800 M ke Pemerintah |
Emir menyebut kecepatan kereta inspeksi akan terus ditambah secara bertahap melalui pengujian yang kini tengah dilakukan. Kecepatan akan ditambah dari yang saat ini 180 km/jam, 300 km/jam, 350 km/jam, hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km/jam.
Setelah tahapan tersebut dapat dilalui, diharapkan di pertengahan Juli 2023 KCIC akan melakukan trial run menggunakan rangkaian EMU atau kereta penumpang. Di sana akan dilakukan pengetesan menyesuaikan dengan jadwal operasional KCJB sehari-hari nantinya.
"KCIC bersama seluruh stakeholder akan terus melakukan percepatan pembangunan dengan tetap mengutamakan keselamatan untuk dapat menyelesaikan proyek strategis nasional ini sesuai target-target yang telah ditetapkan," tutup Emir.
(mrh/agt)Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono mengirim pesan singkat alias SMS kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar segera mencairkan dana Rp14,6 triliun untuk perbaikan jalan rusak di Lampung Cs.
Basuki mengatakan sudah mengusulkan anggaran sebanyak itu ke Kemenkeu pada Senin (5/6) lalu, untuk perbaikan 573 ruas jalan di seluruh Indonesia, termasuk yang sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara.
Ia mengatakan dokumen pengajuan anggaran tersebut ditandatangani langsung olehnya dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Saat ini, dokumen tersebut ada di Kemenkeu dan ia meminta untuk segera dipercepat.
Nantinya, anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan jalan di 32 provinsi. Basuki merinci ada 573 ruas jalan dengan panjang 2.873 km dan jembatan 2.363 meter.
Ia berharap duit Rp14,6 triliun itu bisa segera cair dalam dua minggu ke depan. Dengan begitu, target Presiden Jokowi memulai perbaikan jalan pada awal Juli 2023 bisa dilaksanakan.
"Sambil diusulkan ini, kami kerja lagi buat sisanya, sisa prioritas yang lain. Masing-masing provinsi," ungkap Basuki.
Kini, ia bersama Suharso tengah menyusun prioritas jalan-jalan berikutnya untuk diperbaiki dengan sisa anggaran Rp18,1 triliun. Ini sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan ketentuan terbaru untuk naik pesawat terbang per 12 Juni 2023.
Hal itu tertuang Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara pada Masa Transisi Endemi Covid-19.
Terkait hal itu, VP Corporate Communications AP II Cin Asmoro memastikan 20 bandara yang dikelola perusahaan akan mematuhi ketentuan tersebut.
Berdasarkan SE 16/2023, penumpang pesawat rute domestik dan internasional dianjurkan tetap melakukan vaksinasi covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.
Kemudian, penumpang diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat. Penumpang pesawat dianjurkan tetap memakai masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko covid-19.
Sementara, bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan covid-19 dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan virus tersebut.
"Sesuai SE Nomor 16/2023, penumpang pesawat dianjurkan membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha jalan tolJusuf Hamka menantang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyanidan jajarannya untuk memasukkan namanya sebagai obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) jika memang perusahaanya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), mempunyai utang kepada negara.
Obligor BLBI adalah pemilik bank yang mendapat dana BLBI yang ditujukan untuk membantu bank tersebut agar tidak kolaps saat krisis moneter.
"Kalau ada utang BLBI, masukin dong kami dalam daftar obligor yang mendapatkan BLBI atau ada utang BLBI. Kan keren," katanya kepada CNNIndonesia, Senin (12/6).
Jusuf menegaskan CMNP tidak ada utang hingga ratusan miliar ke negara terkait BLBI, sebagaimana klaim Kemenkeu. Bahkan, Jusuf mengaku siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti memiliki utang tersebut.
"Bohong, mana ada (utang CMNP ratusan miliar ke negara), periksa saja. Enggak bener itu, kalau ada sudah ditagih dan ini enggak ada penagihan apa-apa. Jadi, jangan asal bunyi. Citra Marga (CMNP) tidak pernah punya utang BLBI. Kalau CMNP ada utang, saya ganti 100 kali lipat," tegasnya.
"Tolong dong jangan diputar balik, Ibu ku, Ibu Menteri (Sri Mulyani) yang saya hormati, yang saya banggakan. Enggak kasihan kali sama rakyat. Masa begini, diputar-putar, digocek melulu," imbuh Jusuf.
Lihat Juga :![]() |
Bos jalan tol itu meminta dipertemukan langsung dengan Sri Mulyani untuk membahas kebenaran utang negara Rp800 miliar kepadanya. Pasalnya, ia curiga Sri Mulyani dibisiki yang tidak benar oleh bawahannya agar tidak membayar utang tersebut kepadanya.
"Ketemu, buat konpers bersama. Jangan ada dusta lah, terbuka. Kalau CMNP ada utang BLBI, CMNP akan bayar 100 kali lipat, enggak usah ribet," tantang Jusuf.
"Jadi pejabat itu harus amanah, omongannya harus jujur. Saya yakin Ibu Menteri dikasih informasi bohong oleh anak buahnya. Ibu Menteri pasti amanah," sambungnya.
Ia kemudian menyoroti dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menurutnya, belum ada pihak Kemenkeu yang menghubunginya meski sudah diperintahkan Mahfud membayar utang tersebut.
Jusuf mengaku kecewa dengan pernyataan Kemenkeu yang malah menyerang balik dirinya. Namun, ia mengaku pasrah dan berharap uang Rp800 miliar miliknya bisa kembali sebelum rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai di 2024.
"Kita berdoa sajalah, kita tonton Republik ini. Jokowi orang yang amanah, Bu Menteri orang yang amanah. Mudah-mudahan bisa selesai zaman Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Bu Menteri," tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan ada tagihan utang negara kepada grup Citra milik Jusuf, yakni terkait aset BLBI.
"Kami sendiri masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan di bawah grup Citra. Enggak ingat angkanya, ratusan miliar. Terkait BLBI juga," kata Rionald di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)《mamybet》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,nusa88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mamybet》bab terbaru。