dewajudi

Lin Han Lin Yao

Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan******

Partai Buruh menilai pembuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencoba tampil beda dengan isi UU Cipta Kerja. Alih-alih disambut baik, isi Perppu Ciptaker malah semakin menyesatkan.

"Terkait isu upah minimum danoutsourcing, nampaknya si pembuat perppu ingin ada perbedaan dengan UU Cipta Kerja, tetapi justru menyesatkan, membingungkan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Niat baik, tapi salah," tegas Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Padahal, Iqbal mengatakan serikat buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan pembahasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Omnibus Law tersebut.

"Partai buruh menolak isi perppu tentang upah minimum karena apa yang ditulis dalam isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 justru membuat tidak adanya kepastian hukum, menjadi tidak jelas. Ada empat poin ketidakjelasan itu," ungkap Iqbal.

Pertama, di dalam UU Ciptaker dikatakan gubernur dapat menetapkan kenaikan UMK, hal tersebut tidak berubah di Perppu Ciptaker. Ia beranggapan UMK bisa naik atau tidak sesuai keinginan gubernur. Partai Buruh meminta kata-kata "dapat" dihilangkan menjadi "gubernur menetapkan UMK".

Kedua, di UU Ciptaker disebutkan kenaikan upah minimum berdasarkan atau sama dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Iqbal menganggap di dalam Perppu Ciptaker makin tidak jelas karena kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, variabel indeks tertentu tidak jelas.

"Ketiga, ada pasal di perppu berbunyi, 'Dalam keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan tertentu, formula kenaikan upah minimum bisa berubah'. Ini kan kacau, masa dalam satu UU, pasal sebelum dan setelahnya bertentangan," jelasnya.

Menurut Partai Buruh, aturan tersebut seharusnya spesifik menyebut perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum dapat menangguhkannya dengan pembuktian melalui laporan kerugian perusahaan dua tahun berturut-turut secara tertulis.

Keempat, Partai Buruh tidak setuju dengan penghapusan upah minimum sektoral di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker. Menurut Iqbal, upah minimum sektoral harus tetap ada seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, soal outsourcing, Iqbal mengatakan apa yang dijelaskan dalam Perppu Cipta Kerja tidak berubah dari Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal outsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker. Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcingdiikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing. Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok.

Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Panggil para pahlawan

Luhut Sebut BYD Group dan Tesla Siap Investasi Mobil Listrik******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan produsen mobil China BYD Group dan produsen mobil Amerika Serikat (AS) Tesla sudah masuk tahap final untuk berinvestasi dalam fasilitas produksi kendaraan listrik(EV) di Indonesia.

"Semua pemain besar mobil (listrik) dunia akan masuk ke kita. BYD Group yang nomor satu dunia, nomor dua Tesla, Hyundai dan seterusnya, ini semua sudah memfinalisasi perjanjian-perjanjian dengan Indonesia," ujar Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah 2023, Selasa (17/1).

Luhut menambahkan BUMN holding industri pertambangan MIND ID juga sudah menandatangani perjanjian dengan produsen baterai asal China, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL), untuk pembangunan baterai kendaraan listrik.

"Kalau berjalan semua sesuai rencana maka baterai pertama lithium kita akan bisa produksi pada 2025 dan di 2027 kita mungkin salah satu tiga besar dunia yang akan memproduksi lithium baterai juga termasuk mobil EV," tandas Luhut.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan pemerintah masih terus berdiskusi dengan Tesla terkait rencana pembangunan pabrik di Indonesia. Namun, ia mengaku belum bisa membeberkan detail pembicaraan yang telah dilakukan.

"Ya mereka berminat, kita berminat," kata Luhut di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (13/1).

Luhut berkata pemerintah telah menyiapkan insentif investasi terkait rencana pembangunan pabrik Tesla. Dia menilai insentif itu cukup menarik dibandingkan dengan tawaran negara lain.

Wacana soal pembangunan pabrik Tesla di Indonesia sudah bergema sejak tahun lalu, saat Jokowi bertemu Musk pada pertengahan Mei di markas SpaceX di Texas, Amerika Serikat.

"Yang kita inginkan semua adalah mobil listriknya, bukan baterainya. Buat Tesla, kami mau mereka membangun mobil listrik di Indonesia," kata Jokowi pada Agustus 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Aku, si penjelajah bayangan

Bupati Sumenep Minta Menkeu Bikin Tol atau Reaktivasi Kereta di Madura******

BupatiSumenepAchmad Fauzi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membangun jalan toldi Pulau Madura. Jika tidak memungkinkan, ia meminta mengaktivasi kembali kereta api yang ada di wilayahnya.

Menurutnya, ini merupakan aspirasi yang disampaikan oleh seluruh warga Pulau Madura dan disepakati oleh empat kabupaten yang ada di wilayah tersebut.

"Saya mau sampaikan aspirasi orang Madura ingin ada tol, tapi karena tol informasinya tidak memungkinkan, maka kami minta kereta, reaktivasi kereta," ujarnya saat kunjungan Sri Mulyani ke Sumenep, Kamis (2/2).

"Kami sudah bersurat dengan presiden ajak bupati lain se-Madura. Ini ingin kami sampaikan ke Bu Menteri dan Pak Menteri, untuk diperjuangkan disampaikan ke Pak Presiden," jelasnya.

Pulau Madura memang memiliki jalur kereta api sepanjang 225 kilometer yang sudah lama tidak aktif. Padahal Fauzi menilai jika diaktifkan kembali bakal meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.

Lihat Juga : Jokowi Janjikan Konsesi Nikel ke Tesla-Elon Musk Agar Investasi di RI

Terkait hal ini, Sri Mulyani mengakui memang infrastruktur di Indonesia masih sangat kurang. Saat ini pemerintah terus membangun, namun tak bisa dilakukan sekaligus karena ada prioritas yang sudah ditetapkan.

"Proyek-proyek yang memang sudah merupakan prioritas tinggi biasanya masuk kepada proyek strategis nasional (PSN). Di situ kita mendukung melalui pembelian tanahnya kemudian menggunakan instrumen perpajakan untuk memberi insentif-insentif," jelasnya.

Kandati begitu, ia berjanji akan terus membangun infrastruktur hingga menuju wilayah Timur. Para pimpinan di unit Kementerian Keuangan akan diminta untuk melihat proyek prioritas yang bisa segara dibangun dari Pulau Madura.

"Nah saya sekarang sudah menginstruksikan kepada seluruh Kanwil Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama-sama kanwil BC (bea cukai) bisa membantu bahkan ikut di dalam mempertemukan kegiatan ekonomi dengan pembiayaan nya," imbuhanya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah yang ikut dalam kunjungan kerja itu turut memberikan sinyal positif. Menurutnya, ia memang sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait permintaan tersebut.

"Saya sudah bicara dengan Pak Mahfud MD.Insyaallahakan ada investor dari Jepang untuk rel kereta api di Madura dalam satu dua tahun ini. Percayalah," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Permainan online Raja Fajar

Pemerintah Klaim Investasi KEK Capai Rp113 T di 2022******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim realisasiinvestasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah tembus angka Rp113,2 triliun per 2022.

Ia juga mengatakan keberadaan KEK berhasil membuka lapangan kerja bagi 55.678 orang.

"Sampai dengan 2022, realisasi investasi adalah Rp113,2 triliun, jumlah lapangan kerja sebesar 55.678 orang. Komitmen investasinya Rp214 triliun, di mana untuk 2023 komitmen investasi sebesar RP61,9 triliun," ungkap Airlangga dikutip dari keterangan resmi, Jumat (13/1).

Selain itu, KEK berbasis pariwisata seperti KEK Mandalika, KEK Lido, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, dan KEK Singhasari turut memberikan kontribusi.

Airlangga, yang juga Ketua Dewan Nasional KEK, menyebut peningkatan investasi juga terjadi di KEK Nongsa yang mampu menarik investasi untuk data center, digital, serta industri film.

Lihat Juga : Jokowi Usai 2 Jam Ngemal di Kokas: Saya Senang Perekonomian Hidup

Kata Airlangga, dari 19 KEK yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah, masih terdapat beberapa KEK yang perlu didorong agar dapat berkembang secara signifikan, antara lain yakni KEK Morotai, KEK Sorong, KEK MBTK, dan KEK Likupang.

Ia menjelaskan beberapa hambatan dalam pengembangan KEK antara lain masalah penguasaan dan pengelolaan lahan, kurangnya kemampuan badan usaha pengembang dalam penyediaan pendanaan, serta kurangnya kapasitas manajemen dan belum adanya rencana bisnis dalam menarik investasi.

Tantangan lainnya, masih minimnya dukungan infrastruktur dari pemerintah serta belum optimalnya pemberian fasilitas fiskal dan kemudahan di KEK.

Dewan Nasional KEK sudah memberikan arahan untuk melakukan fasilitasi penyelesaian hambatan yang ada, serta memberikan asistensi dalam proses pemanfaatan fasilitas dan kemudahan. 

Tak hanya itu Dewan Nasional KEK juga meninjau penyesuaian regulasi, peningkatan sistem OSS, peningkatan SDM, dan memberikan dukungan infrastruktur kepada KEK yang prospektif.

Airlangga pun menambahkan dewan menyiapkan skema pembiayaan melalui Skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan dukungan tersebut, ia berharap KEK dapat meningkatkan realisasi investasi sebesar Rp61,9 triliun, menyerap 78.774 pekerja pada 2023.

[Gambas:Video CNN]

luar biasa mulia

Melihat Isi UU Baru UE yang Buat RI******

Hubungan dagang Indonesia-Malaysiadengan Uni Eropamemanas dipicu oleh kelahiran undang-undang baru yang disepakati parlemen dan pemerintahan negara di kawasan itu untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Maklum, RI dan Malaysia merupakan dua negara produsen sawit terbesar dunia. Setelah undang-undang itu disepakati, RI dan Malaysia mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Benua Biru tersebut.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas rencana dan masalah tersebut. 

"Statemen akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Lalu seperti apa isi uu Uni Eropa tersebut sehingga RI-Malaysia harus 'mencak-mencak' hingga mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Uni Eropa?

Mengutip keterangan pers yang disampaikan Parlemen Uni Eropa, undang-undang baru ini akan menjamin konsumen Eropa bahwa produk yang mereka beli tidak berkontribusi pada kerusakan dan degradasi hutan, termasuk hutan primer yang tak tergantikan.

Memang, uu tersebut tak melarang negara pengekspor sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengekspor barang dagangan mereka ke Uni Eropa. Hanya saja, perusahaan pengekspor harus bisa memperlihatkan bukti bahwa barang yang mereka jual tidak merusak hutan, hingga menghilangkan hak asasi manusia.

Menurut teks yang disepakati, dilansir dari European Parliament, meskipun tidak ada negara atau komoditas yang dilarang, perusahaan tidak akan diizinkan untuk menjual produk mereka di UE tanpa pernyataan bebas dari deforestasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh anggota parlemen.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan juga harus memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan dari negara produksi, termasuk hak asasi manusia dan bahwa hak-hak masyarakat adat yang bersangkutan telah dihormati.

Beberapa produk yang tetap bisa diekspor tapi harus memenuhi syarat mencakup, sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai dan kayu. Produk lain yang juga berhubungan dengan produk-produk tersebut, seperti kulit, coklat dan furniture juga harus sesuai aturan saat diekspor.

Bukan hanya itu, selama pembicaraan, anggota parlemen juga menambahkan karet, arang, produk kertas cetak dan sejumlah turunan minyak sawit lainnya. Bahkan Parlemen juga menetapkan definisi degradasi hutan yang lebih luas.

Hal ini mencakup konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman.

Komisi akan mengevaluasi selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya aturan ini. Evaluasi dilakukan untuk, memastikan apakah aturan bisa diperluas ruang lingkupnya ke lahan berhutan lain.

Selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya aturan ini, Komisi juga akan mengevaluasi perluasan ruang lingkup ke ekosistem lain. Termasuk lahan dengan stok karbon tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, serta komoditas lainnya.

Aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Negara-negara di UE sepakat melawan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan memastikan bahwa serangkaian produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan gundul di mana pun di dunia.

Analisis DNA

Agar aturan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik, otoritas UE akan memiliki akses ke informasi relevan yang disediakan oleh perusahaan, seperti koordinat geolokasi, dan melakukan pemeriksaan. Mereka dapat, menggunakan alat pemantau satelit dan analisis DNA untuk memeriksa asal produk.

Komisi juga akan mengklasifikasikan negara, atau bagiannya, ke dalam risiko rendah, standar, atau tinggi dalam waktu 18 bulan sejak peraturan ini berlaku. Hukuman untuk ketidakpatuhan harus proporsional dan jumlah maksimum denda ditetapkan sekurang-kurangnya 4 persen dari total omzet tahunan di UE dari operator atau pedagang yang tidak patuh.

Menantu setingkat dewa

Bahlil Soal Diberi Target Investasi Rp1.400 T oleh Jokowi 2023: Berat******

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan targetinvestasiyang ditetapkan 2023 sebesar Rp1.400 triliun tidak mudah dicapai. Target itu diberikan Presiden Joko widodo sebagai syarat agar pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas angka 5 persen.

"Ini pekerjaan yang sangat berat sekali. Kenapa saya katakan sangat berat, karena krisis ekonomi global ini di depan mata," ujar Bahlil di Kabupaten Badung, Bali, dikutipAntara, Sabtu (7/1).

Menurutnya, pandemi covid-19 yang masih masuk fase pemulihan, serta ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, telah berdampak terhadap investasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Faktor eksternal inilah yang membuat target investasi sulit digapai.

"Tapi begitu stabilitas kita tidak dijaga dengan baik bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami nasib yang sama seperti apa yang dialami oleh Inggris," ungkapnya.

Untuk itu saat ini pihaknya sedang membahas strategi-strategi pencapaian target investasi pada tahun 2023. Salah satu strategi yang dilakukan adalah fokus pada hilirisasi.

Ia menambahkan pihaknya juga optimis dapat mencapai target investasi pada tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar Rp1.200 triliun.

"Insya Allah akan mencapai target. Tetapi berapa, itu yang akan kami umumkan di pertengahan bulan Januari nanti," tambah Bahlil.

[Gambas:Video CNN]