58 togel

Sang pangeran sedang bertani di langit

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]

Penata rambut terbaik di dunia peri

Pemerintah Sudah Suntik Garuda Rp7,5 T******

Pemerintah menyuntikkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun untuk PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk dari APBN 2022untuk mengakselerasi pemulihan kinerja usaha maskapai BUMN itu.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan dana itu akan digunakan untuk pemulihan lini operasional penerbangan, termasuk restorasi armada pesawat.

"Kami optimistis realisasi PMN ini akan semakin memperkuat langkah Garuda untuk terus mengakselerasikan proses restrukturisasi, yang kami proyeksikan dapat rampung pada akhir tahun ini," kata Irfan dalam keterangan pers, Selasa (20/12).

Menurutnya, dana PMN menjadi batu loncatan bagi Garuda Indonesia sebagai national flag carrierdi tengah momentum pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor pariwisata.

"Tentunya, kontribusi tersebut diselaraskan dengan komitmen Garuda untuk terus memperkuat fondasi keberlangsungan usaha yang berorientasi pada fokus profitabilitas dan optimalisasi good corporate governance di seluruh lini bisnisnya," tegas Irfan.

Pemerintah resmi menambah PMN kepada Garuda senilai Rp1 triliun sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk.

PP ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan pada 12 Desember 2022. Pemerintah total menggelontorkan dana Rp7,5 triliun kepada BUMN penerbangan ini pada 2022.

PMN tersebut ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan. Modal ini disuntikkan setelah perusahaan menang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

[Gambas:Video CNN]

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

KAI Operasikan Kereta Api Sribilah Premium pada Masa Angkutan Nataru******

PT KAI (Persero) Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara mengoperasikan Kereta Api(KA) Sribilah Premium relasi Medan-Rantauprapat (PP) pada masa angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Secara rinci, pada 29, 30, 31 Desember 2022 dan 2, 3, 4 Januari 2023. "KA Sribilah Premium merupakan KA tambahan, makanya nomor keretanya pake F belakangnya, artinya fakultatif," ungkap Manager Humas Divre I Sumut, Anwar Solikhin, Selasa (20/12).

"Jadi kereta api ini jalannya hanya di waktu waktu tertentu, karena pada tanggal-tanggal tersebut diprediksi tinggi volume penumpangnya," lanjutnya.

"KA Sribilah Premium kami operasikan untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan pelanggan KA di masa libur Natal dan Tahun Baru. Bagi pelanggan yang ingin melakukan perjalanan dengan KA Sribilah Premium dapat memesan tiket melalui aplikasi KAI Access atau channel online lainnya yang bekerjasama dengan KAI," jelasnya.

Adapun jadwal keberangkatan KA Sribilah Premium sebagai berikut:

-U58F keberangkatan dari Stasiun Medan
Medan: 10.25 WIB
Tebing Tinggi: 12.34 WIB
Kisaran: 14.10 WIB
Tiba di Stasiun Rantauprapat: 16.23 WIB

-U57F keberangkatan dari Stasiun Rantauprapat
Rantauprapat: 17.25 WIB
Kisaran: 19.48 WIB
Tebing Tinggi: 21.12 WIB
Tiba di Stasiun Medan: 23.05 WIB

Di sisi lain, menyusul diterbitkannya Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3984/2022 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Libur Hari Raya Natal Tahun 2022 Dan Tahun Baru 2023, PT KAI Divisi Regional I Sumut memberlakukan aturan terbaru naik KA mulai 19 Desember 2022.

Dalam SE Kemenkes tersebut disampaikan pelanggan kereta api dengan usia 6-12 tahun yang belum vaksin dapat naik kereta api, dengan syarat memiliki surat keterangan belum mendapat vaksinasi dari puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan tertentu atau harus didampingi oleh orang dewasa yang telah mendapatkan vaksinasi booster.

Berikut persyaratan lengkap perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh dan lokal mulai 19 Desember 2022:

*Syarat Naik KA Jarak Jauh*

1. Usia 18 tahun ke atas:
a) Wajib vaksin ketiga (booster)
b) WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri, wajib vaksin kedua
b) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

2. Usia 6-12 tahun:
a) Wajib vaksin kedua
b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin
c) Tidak/belum divaksin harus memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari puskesmas/fasilitas pelayanan Kesehatan dengan alasan tertentu, atau harus didampingi oleh orang tua/orang dewasa yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap selama melakukan perjalanan. Dalam hal orang tua/orang dewasa pendamping belum mendapatkan vaksinasi lengkap karena alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter penanggung jawab pelayanan sesuai dengan ketentuan protokol Kesehatan bagi pelaku perjalanan

3. Usia 13-17 tahun:
a) Wajib vaksin kedua
b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin
c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

4. Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif rapid tes antigen atau RT-PCR namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan

*Syarat Naik KA Lokal dan Aglomerasi*

a) Vaksin minimal dosis pertama
b) Tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen atau RT-PCR
c) Tidak atau belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah
d) Pelanggan dengan usia 6-12 tahun belum divaksin harus memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan tertentu, atau harus didampingi oleh orang tua/orang dewasa yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap selama melakukan perjalanan. Jika orang tua/orang dewasa pendamping belum mendapatkan vaksinasi lengkap karena alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter penanggung jawab pelayanan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan
e) Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan

Pelanggan KA juga tetap diwajibkan dalam kondisi sehat dan menggunakan masker selama dalam perjalanan kereta api dan saat berada di stasiun. Masker yang digunakan merupakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu.

"Untuk membantu masyarakat melengkapi persyaratan vaksin tersebut KAI telah bekerjasama dengan TNI/Polri, dinas kesehatan, dan pihak-pihak lainnya dengan menyediakan layanan vaksinasi bagi pelanggan. Khusus di wilayah Divre I Sumut layanan vaksinasi terdapat di Klinik Mediska Medan setiap Senin, Rabu, Jumat," bebernya.

[Gambas:Video CNN]

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

Kemenhub Sebut KCIC Belum Beri Data Lengkap soal Konsesi Kereta Cepat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan data PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum lengkap untuk mengajukan perpanjangan masa konsesi kereta cepatJakarta Bandung (KCJB) menjadi 80 tahun.

"Belum lengkap. Kami masih menghimpun juga terhadap data-data juga kenapa bisa nambah, apa masalah konsesinya," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal di Stasiun Gambir, Kamis (22/12), dikutip dari detikcom.

Risal mengatakan Kemenhub masih harus mempelajari pengajuan penambahan masa konsesi kereta cepat yang diajukan KCIC.

"Kembali lagi pada data yang mereka kirim. Kalau mereka (KCIC) belum kirim data untuk kami bisa menghitung ulang, mungkin tidak jadi konsesikan tambah waktu 80 tahun, ya kami menunggu itu," jelasnya.

Sebelumnya, KCIC meminta Kemenhub memperpanjang konsesi KCJB dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Permohonan perpanjangan konsesi ini telah dilayangkan KCIC lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 ke Kementerian Perhubungan.

Di lain sisi, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah.

Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek KCJB mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Dwiyana juga menyinggung revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Penyumbang revenue sebelumnya berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

[Gambas:Video CNN]

Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

Pengusaha Heran PHK 919 Ribu, Tapi Catatan Pemerintah 10 Ribu******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengatakan data pemerintah terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai dengan dataBPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja yang mengalami PHK mencapai 919 ribu orang sepanjang Januari-November 2022.

Sedangkan pemerintah mencatat PHK baru mencapai 10 ribu pekerja.

Anton menjelaskan data PHK mencapai 919 ribu orang milik BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK. Sedangkan total pekerja yang mencairkan dana JHT secara keseluruhan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.

Anton mengatakan data PHK tersebut adalah yang paling minimal karena tidak semua pekerja yang terkena PHK mencairkan dana JHT. Ada juga pekerja terkena PHK yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat data tersebut, Anton meminta pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk tidak mengabaikan gelombang PHK. Ia pun membantah bahwa isu PHK sengaja didengungkan karena penetapan UMP 2023.

"Kita bawa masalah ini (PHK) ke pemerintah jauh sebelum penentuan UMP (2023)," ujar Anton.

[Gambas:Video CNN]

Master Kartu Permainan

Opini Bank Dunia vs Pemerintah soal Beras Indonesia Termahal se******

Bank Dunia (World Bank) dan pemerintah Indonesia berbeda pendapat soal harga berasdi Indonesia.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya 'Indonesia Economic Prospects Desember 2022' menyebut harga beras di Indonesia paling mahal di antara negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) lainnya.

Mahalnya harga beras di Indonesia dipicu oleh dukungan harga pasar bagi produsen di bidang pertanian, yang terdiri dari kebijakan yang menaikkan harga domestik untuk produk pertanian pangan.

Namun, laporan tersebut langsung dibantah oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Ia mempertanyakan dasar perhitungan dan kapan data tersebut diambil oleh Bank Dunia.

"Menurut para pakar yang ada, tidak betul itu! Terus, mengambil sampling-nya atau random sampling statistiknya di mana? Kapan?," katanya di sela-sela rapat kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Jakarta.

Menurutnya, waktu pengambilan data menjadi penting. Sebab, kalau Bank Dunia mendata pada saat musim tanam, memang tidak ada panen. Ketiadaan ini membuat harga beras tinggi.

"Kalau di saat kita lagi menanam, ya nggak ada lagi panen, tentu harga juga melakukan dinamika," ucapnya.

Ia juga meragukan data Bank Dunia lantaran berbeda dengan temuan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Menurut badan pangan di bawah naungan PBB itu, beras Indonesia justru tergolong murah.

"Data FAO kita nomor 2 (paling rendah). Yang mana yang dipakai (untuk sampling statistiknya)?" jelasnya.

Senada dengan Syahrul, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan perhitungan harga beras di Indonesia harus dilihat berdasarkan rata-ratanya karena musiman.

Ketika masuk musim liburan tahun baru atau lebaran, harga beras pasti naik, tapi saat musim panen justru turun.

"Kalau indikasi secara keseluruhan tidak yang termahal, tidak. Iya mungkin juga bukan yang termurah, mungkin yah, tapi agak murahlah di atas termurah mungkin yah. Tapi bukan yang termahal," ujar Ma'ruf usai membuka Konferensi Islam Asean kedua, yang digelar di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (22/12).

Ma'ruf mengklaim kebijakan pemerintah terkait beras sudah cukup baik. Kebijakan itu termasuk pengadaan, kualitas, dan distribusi beras.

"Ini sebenarnya sudah sangat baik sekali, semuanya sudah berjalan, pengadaan dan semua. Sehingga dua tahun, kita bahkan tidak impor beras. Sekarang pun sebenarnya cukup, cuman cadangan. Jadi ada impor itu katanya hanya untuk cadangan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]