tafsir mimpi 00

Zaman kuno

Pemerintah Akan Permudah Syarat Pendaftaran Waralaba******

Pemerintah akan mempermudah syarat pendaftaran waralaba. Hal itu akan mereka lakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Direktur Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno menyebutkan melalui revisi ini, syarat pelaku usaha mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan diperpendek.

"Demi memajukan bisnis waralaba kita, nah yang direvisi itu ialah pada syarat untuk pelaku usaha mendapat STPW dari sebelumnya minimal lima tahun, dipersingkat menjadi tiga tahun saja," katanya, Rabu (11/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan syarat lima tahun justru menjadi penghambat keinginan pelaku usaha mikro dalam negeri menjalankan skema bisnis waralaba.

Sementara itu berdasarkan data Kemendag tercatat pada 2021 ada sebanyak 31.188 gerai usaha mikro di dalam negeri yang beroperasi dan mampu menyerap sebanyak 53.670 tenaga kerja. 

Itu meningkat 40 persen ketimbang 2020.

Namun, ia menyebutkan, dari jumlah gerai usaha tersebut saat ini tercatat baru sebanyak 142 waralaba dalam negeri yang memiliki STPW. Padahal katanya, masih banyak usaha yang potensial untuk menjalankan skema bisnis tersebut.

"Lisensi ini langkah awal menuju waralaba, buktinya meski demikian tahun ini sudah tumbuh lima persen (Penerbitan STPW). Jadi ini merupakan solusi supaya pengusaha pemula dan menciptakan iklim usaha yang positif," kata dia.

Septo pun berharap, pelaku usaha tidak hanya tumbuh mengembangkan bisnis waralaba dengan membuka cabang di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM Indonesia yang membuka waralaba di luar negeri hingga 2023 mencapai 1.241 unit.

Di antaranya seperti Kopi Kenangan (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Amerika Serikat), Martabak Bossku (Malaysia dan Singapura), Ayam Geprek Bensu (Malaysia dan Singapura), Soto Betawi H Mamat (Malaysia dan Singapura).

"Potensi ini sangat terbuka lebar, seiring kemajuan teknologi informasi pelaku usaha dalam negeri pun kian kreatif dan inovatif kita dukung mereka," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi

Kemenperin Pelototi 1.025 Industri di DKI, Banten, Jabar Buntut Polusi******

Tim inspeksi pengendalian emisi gas buang sektor industri di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang dibentuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memelototi 1.025 perusahaan di wilayah tersebut buntut tingginya polusiudara belakangan ini.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin, Eko S. A. Cahyanto mengatakan dari 1.025 perusahaan tersebut, hampir sebagian besar memiliki boiler untuk proses produksi maupun energi.

"Selain itu, perusahaan juga (sebenarnya) melaporkan aktivitas industrinya, termasuk menyampaikan titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan emisi," jelasnya dalam pernyataan resmi di website Kementerian Perindustrian, Kamis (7/9) kemarin.

Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan asosiasi industri agar dapat membantu kebijakan pemerintah mengatasi polusi udara.

"Untuk industri yang belum melakukan pelaporan, unit-unit kerja di Kemenperin yang membina industri telah memiliki jadwal untuk melakukan pengecekan dan verifikasi di lapangan," pungkas Eko.

Selain sosialisasi, pihaknya juga melakukan kunjungan lapangan dan memasang alat pemantau emisi di sejumlah industri. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan mutu udara di wilayah konsentrasi industri.

"Alat tersebut dipasang di beberapa lokasi hingga Desember 2023, sesuai dengan masa tugas tim inspeksi. Kita minta manajemen perusahaan menyediakan listrik dan Wi-Fi untuk pemasangan alat ini agar bisa kita tarik terus datanya," ujarnya.

Eko menjelaskan pemasangan dilakukan agar emisi industri dapat dimonitor secara realtime.

Polusi udara meningkat di Jakarta dan sekitarnya belakangan ini. Untuk mengatasi itu, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan.

Salah satunya menerapkan sistem kerja dari rumah bagi PNS di DKI Jakarta.

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Teten Ungkap Kelemahan UMKM Sehingga Kalah Saing dengan Produk Impor******

Menteri Koperasidan UKM Teten Masduki mengatakan 97 persen lapangan kerja di Indonesia diserap oleh UMKM.

Namun, produk UMKM masih sulit bersaing di pasar global.

"UMKM kita masih skalanya ekonomi subsisten, skala untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak produktif. Produknya juga masih belum punya daya saing, apalagi daya saing global," kata Teten di acara Indonesia Digital MeetUp 2023, Kamis (5/10).

"Dan kita kaget-kaget kalau kemudian kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang masuk lewat platform global maupun juga lewat perdagangan biasa," imbuh Teten.

Lebih lanjut, Teten mengatakan UMKM Indonesia bukannya tidak mau beradaptasi dengan perdagangan digital. Sebanyak 22 juta UMKM disebut telah berdagang online, tetapi tetap sulit bersaing karena masuknya barang impor yang sangat murah.

Karenanya, Teten, meminta agar pedagang lokal tidak disalahkan.

"Pasar seperti Tanah Abang bahkan pasar becek yang jualan sayur, jualan sembako, sudah online. Jadi jangan salahkan mereka belum shifting (ke online). Mereka sudah shifting," katanya.

Ia menduga ada dua cara produk impor murah bisa masuk ke pasar dalam negeri. Pertama karena praktek dumping yakni mengekspor barang dari negara asalnya untuk dijual ke Indonesia dengan harga lebih murah untuk menguasai pasar.

Kedua, barang impor bisa masuk melalui jalur tak resmi. Teten mengatakan hal tersebut terlihat dari data Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan ada impor dari China yang tak tercatat.

"Berarti ada yang lewat jalur ilegal. Ini yang mau kita benahi," katanya

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan abadi

BUMN Bina Karya Disuntik Modal Negara Demi Muluskan Proyek IKN******

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan anggaran Rp500 miliar dari pos cadangan pembiayaan untuk memodali BUMNPT Bina Karya (Persero) demi memuluskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Modal diberikan ke Bina Karya dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Ini adalah bentuk PMN, capex pertama. Ini adalah BUMN yang nanti dikonversi menjadi Badan Usaha Milik Otorita IKN (BUMO)," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Selain ke Bina Karya, pemerintah juga akan menggelontorkan modal negara untuk sejumlah BUMN. Jika ditotal, PMN tunai tahun ini yang diusulkan diambil dari pos cadangan pembiayaan menyentuh Rp4,51 triliun.

Dari jumlah itu, Rp3 triliun di antaranya dialokasikan kepada IFG selaku induk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang ditugaskan menyelesaikan kasus eks Jiwasraya.

Lalu, Rp1,01 triliun diinjeksikan kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney. Ia mengatakan suntikan duit negara ini digunakan untuk restrukturisasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yakni untuk menjaga kualitas infrastruktur KEK Mandalika dan pembangunan serta pengembangan KEK Sanur.

Penjelasan Sri Mulyani itu sempat dikritik Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB Bertu Merlas. Ia menilai lebih baik suntikan Rp500 miliar itu diberikan kepada PT Telkom Indonesia Tbk ketimbang Bina Karya.

"Kenapa tidak kita ini kasih PMN ke PT Telkom? Kita tidak banyak pertanyaan. Apa gunanya si Bina Karya ini dikasih pekerjaan seperti itu (infrastruktur telekomunikasi), tidak sesuai dengan pekerjaannya," kritik Bertu.

Akan tetapi, Menkeu Sri Mulyani menegaskan PMN tersebut memang diperlukan Bina Karya. Ani, sapaan akrabnya, menekankan bahwa perusahaan pelat merah ini akan menjadi kelengkapan Otorita IKN.

"Jadi memang mission akan berubah dan itu akan sebagai ekuitas awal sehingga mampu menjalankan tugas dalam rangka kerja sama, terutama badan usaha lain, baik privateserta BUMN dalam dan luar negeri. Itu sebagai kelengkapan Otorita IKN," balas Ani.

[Gambas:Video CNN]

Yuan Zun

Investasi Asing ke Ekosistem Kendaraan Listrik RI Capai Rp640 T******

Menteri Investasi/ Kepala BKPMBahlil Lahadalia melaporkan total investasiuntuk ekosistem kendaraan listrik di RI mencapai US miliar atau setara Rp640,13 triliun (asumsi kurs Rp15.241 per dolar AS) sepanjang 2020-2023.

"Kita sudah mampu berkomunikasi dan berkomitmen dengan investor khususnya FDI (investasi asing langsung) sebesar US miliar lebih untuk ekosistem EV (electric vehicle)," ujar Bahlil dalam acara Asean Business & Investment Summit 2023 di Jakarta, Sabtu (2/9).

Dalam paparannya, ia merinci besaran investasi itu berasal dari beberapa perusahaan besar kelas internasional. Tercatat, LG Energy Solution Korea Selatan menempatkan US,8 miliar.

Selanjutnya, dari Ford Amerika Serikat sebesar US,5 miliar dan dari Volkswagen (VW) Jerman sebesar US miliar.

Menurut Bahlil, peningkatan pesat investasi ke sektor EV ini merupakan penegasan bahwa bukan lagi saatnya investor datang untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia saja.

Ia mengatakan para investor itu berinvestasi membangun pabrik di Tanah Air. Dengan begitu, masyarakat juga dapat merasakan manfaatnya.

"Negara- negara lain itu telah maju duluan dan menurut pandangan saya itu masa lalu. Dari kebesaran dunia. Namun, masa depan dunia sekarang ada pada kawasan ASEAN," tegas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi dunia baru

Kemenperin Pelototi 1.025 Industri di DKI, Banten, Jabar Buntut Polusi******

Tim inspeksi pengendalian emisi gas buang sektor industri di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang dibentuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memelototi 1.025 perusahaan di wilayah tersebut buntut tingginya polusiudara belakangan ini.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin, Eko S. A. Cahyanto mengatakan dari 1.025 perusahaan tersebut, hampir sebagian besar memiliki boiler untuk proses produksi maupun energi.

"Selain itu, perusahaan juga (sebenarnya) melaporkan aktivitas industrinya, termasuk menyampaikan titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan emisi," jelasnya dalam pernyataan resmi di website Kementerian Perindustrian, Kamis (7/9) kemarin.

Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan asosiasi industri agar dapat membantu kebijakan pemerintah mengatasi polusi udara.

"Untuk industri yang belum melakukan pelaporan, unit-unit kerja di Kemenperin yang membina industri telah memiliki jadwal untuk melakukan pengecekan dan verifikasi di lapangan," pungkas Eko.

Selain sosialisasi, pihaknya juga melakukan kunjungan lapangan dan memasang alat pemantau emisi di sejumlah industri. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan mutu udara di wilayah konsentrasi industri.

"Alat tersebut dipasang di beberapa lokasi hingga Desember 2023, sesuai dengan masa tugas tim inspeksi. Kita minta manajemen perusahaan menyediakan listrik dan Wi-Fi untuk pemasangan alat ini agar bisa kita tarik terus datanya," ujarnya.

Eko menjelaskan pemasangan dilakukan agar emisi industri dapat dimonitor secara realtime.

Polusi udara meningkat di Jakarta dan sekitarnya belakangan ini. Untuk mengatasi itu, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan.

Salah satunya menerapkan sistem kerja dari rumah bagi PNS di DKI Jakarta.