dinamit4d

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

Jelang Operasi Agustus Besok, Pembangunan Kereta Cepat Capai 94 Persen******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebut pengujian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus dilakukan jelang target operasional pada 18 Agustus 2023.

Manager Corporate Communications KCIC Emir Monti mengatakan pembangunan nyaris rampung 100 persen. Selain itu, penyempurnaan prasarana juga dikejar.

"Saat ini pembangunan KCIC telah mencapai 94 persen. Pembangunan dan penyempurnaan prasarana serta pengujian KA Cepat terus kami lakukan," kata Emir kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/7).

"Secara paralel, KCIC juga terus melakukan testing and commissioning(tes fungsi) KA Cepat, menyelesaikan pembangunan stasiun dan aksesibilitasnya, serta menyusun tata cara dan skema terkait uji coba oleh masyarakat pada masa praoperasi KA cepat," katanya.

Sebelumnya, sempat beredar jadwal operasional kereta cepat bakalan molor dari target. Dalam laporan yang beredar, Kemenhub dan tiga konsultan menolak kereta cepat beroperasi komersial pada 18 Agustus mendatang.

Dilaporkan Reuters, Kamis (8/6), Kemenhub dan tiga konsultan proyek tersebut, Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menolak proyek bernilai US,3 miliar itu beroperasi sesuai target KCIC. Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

Lihat Juga : Luhut soal Rencana Investasi Tesla di RI: Saya Ketemu Elon Bulan Depan

Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023. Dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

Belakangan, isu itu dibantah Kemenhub. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan kereta cepat tetap beroperasi sesuai rencana, yakni Agustus 2023.

"Enggak, Agustus tetap, uji coba KA Cepat," katanya seperti dikutip detikcom, Minggu (11/6).

Ia menegaskan untuk operasi komersial menunggu informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Bantahan serupa dilontarkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Ia menegaskan kereta cepat tetap akan beroperasi sesuai jadwal, yakni 18 Agustus mendatang. Luhut malah mempertanyakan siapa dan dari mana isu operasional KCJB mundur tersebut muncul.

"Siapa bilang (mundur). Nggak pernah, nggak ada itu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jumat (9/6).

Ia memastikan uji coba akan tetap dilakukan pada 14-16 Juni 2023 ini, sedangkan operasional akan berlangsung pada 18 Agustus 2023. Hanya saja, kata Luhut, pada saat operasional ini akan dilaksanakan secara gratis untuk masyarakat yang ada di sekitar stasiun. Sedangkan, operasional secara komersial belum ditetapkan.

"Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km per jam," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan segala bencana

Luhut Sebut KPK Sudah Temukan Perusahaan yang Ekspor Nikel Ilegal******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri sudah menemukan pelaku ekspor 5 juta ton bijih nikel secara ilegal ke China.

"Pak Firli bilang 'saya sudah dapat'," kata Luhut, Senin (24/7).

Kendati, dia belum mengetahui apakah perusahaan yang mengekspor nikel secara ilegal adalah korporasi asal Indonesia atau asal China.

"Itu tidak susah menelusuri sumbernya dari mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa dan berangkat dari mana. Kita bisa trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace," katanya.

Selain dengan sistem, Luhut mengatakan pemerintah juga sudah mempunyai satuan tugas (Satgas) laut untuk mendeteksi dan mengatasi penyelundupan.

Lihat Juga : Luhut soal Tesla Investasi di Malaysia: Saya Mau Ketemu Elon

Informasi mengenai dugaan penyelundupan 5 juta ton bijih nikel disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut mendapat informasi penyelundupan terjadi ke China dan sudah berlangsung sejak 2021 lalu.

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria dugaan itu muncul setelah pihaknya mengecek data dari Negeri Tirai Bambu.

"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/6).

Lihat Juga : Dewi Kam Jadi yang Paling Tajir dari 10 Wanita Terkaya di ASEAN

Dian tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

"Dari Indonesia, saya enggak menyebut dari IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park), tentunya dari Sulawesi dan Maluku Utara karena hanya dua daerah inilah penghasil nikel terbesar," ungkapnya.

Dian mengatakan selama ini sebenarnya banyak pihak yang melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya ekspor ilegal, seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Namun, ternyata masih terjadi ekspor ilegal ke negara lain. Dian mengatakan KPK bisa mengusut lebih jauh jika ada dugaan korupsi dari praktik ekspor ore nikel ilegal tersebut.

[Gambas:Video CNN]

jalan dewa permainan

Bappebti Siapkan Sistem Pasar Lelang Komoditas******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah menyusun mekanisme Pasar Lelang Komoditas(PLK).

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengungkapkan mekanisme itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.

Nantinya, Bappebti mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam PLK yakni pemilik barang, pembeli, dan pelaksana lelang, serta bank.

"Permasalahan dari petani tembakau adalah mereka merasa harganya terlalu murah sehingga mereka rugi. Dibandingkan dengan costnya itu enggak menutupi," katanya dalam konferensi pers di Double Tree by Hilton, Jakarta Pusat, Kamis (3/8).

Sementara itu, pembeli atau industri mengeluhkan komoditas yang dijual tidak sesuai standar mereka sehingga memberikan harga yang murah kepada petani.

Oleh karena itu, Bappebti mengembangkan PLK yang mempertemukan banyak pemilik barang dengan banyak pembeli. Kemudian barang yang dijual juga harus sudah sesuai standar.

"Ketika sudah standardisasi maka banyak penjual akan ketemu oleh banyak pembeli dalam suatu rantai atau penyedia lelang. Ini nanti diharapkan harga akan terbentuk dengan wajar," katanya.

Bappebti dengan Badan Kebijakan Perdagangan saat ini disebut sedang menyiapkan regulatory impact assessmentterkait kebijakan penguatan tata kelola PLK.

Adapun komoditas yang ditransaksikan melalui PLK akan diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan berdasarkan masukan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Pengusaha Cemas Jokowi Wajibkan Dolar Parkir di RI Mulai 1 Agustus******

Pengusaha komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia cemas dengan aturanDevisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tersebut mewajibkan para eksportir untuk menyimpan dolar atau DHE di perbankan selama tiga bulan dengan jumlah minimal 30 persen mulai 1 Agustus 2023.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan aturan tersebut pasti akan mengganggu keuangan perusahaan. Pasalnya, uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.

Kendati, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.

Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan aturan ini nantinya para pengusaha yang bersangkutan bisa mengikuti dan tidak memberatkan.

"Kami berharap agar dalam pembahasan peraturan pelaksanaan, para eksportir SDA juga diminta masukan secara teknis agar peraturan pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan sedapat mungkin bisa mengurangi beban arus kas perusahaan," jelasnya.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.

Meski demikian, Gapki juga sepakat untuk mengikuti aturan yang ditetapkan ini. Namun, bila saat pelaksanaannya nanti dirasa memberatkan, maka akan mengajukan revisi kepada pemerintah terutama untuk besaran nilai yang harus ditahan.

"Ya kita ikuti terlebih dahulu, apabila dalam pelaksanaan ternyata kinerja ekspor terganggu, kita memohon agar kebijakan segera direvisi, minimal perubahan besarannya diubah," pungkas Eddy.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Pesawat Monster

Pelni Kerek Harga Tiket Kapal 23 Persen usai 10 Tahun Tak Naik******

PT Pelni (Persero) menaikkantarif tiket untuk kapal penumpang rata-rata sebesar 23 persen dari harga sebelumnya sejak 1 Juni 2023.

Direktur Utama Pelni Tri Andayani mengatakan kenaikan terjadi karena dalam waktu 10 tahun tidak ada penyesuaian tarif.

Dalam hal ini, ia mengatakan kenaikan tarif untuk masing-masing rute berbeda.

Dia mengatakan kenaikan tarif ini tidak memberikan dampak pada penurunan penumpang.

"Peningkatan tarif penumpang per 1 Juni itu tidak berdampak, karena memang 10 tahun tidak mengalami penyesuaian," katanya.

Lihat Juga : Gegara India, Eksportir Vietnam-Thailand Ingin Harga Beras Naik

"Dan regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan memandang bahwa itu hal yang wajar," imbuhnya.

Ia menambahkan meski tarif naik namun jumlah penumpang terus melonjak sampai Juli. Padahal, jumlah penumpang setelah Lebaran biasanya turun.

"Fluktuasi dari Januari sampai Juni bahkan sampai Juli terus meningkat," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Surgawi yang Agung

Teten Sentil Zulhas Karena Revisi Aturan Perlindungan UMKM Macet******

Menteri Koperasidan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyentil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Sentilan terkait revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dilaksanakan Kemendag di era M Lutfi yang justru macet sejak era Menteri Zulkifli Hasan.

Padahal, revisi ini penting segera diselesaikan demi melindungi UMKM lokal dari dampak Project S TikTok.

"Maka, ketika saya diprotes oleh teman-teman UMKM, ya saya teriak aja. Saya udah dipanggil oleh Pak Presiden, nanti Pak Presiden lewat Pak Pratikno (Mensesneg) akan segera menyelesaikan masalah ini," sambungnya.

Teten menjelaskan revisi permendag tersebut diperlukan karena tak lagi relevan dengan kondisi kekinian. Dasar dari usulan ini, kata Teten, adalah Project S TikTok Shop mengancam UMKM lokal. Katanya, tak sedikit barang impor yang dijual di marketplace yang membunuh UMKM lokal.

Teten menyebut algoritma TikTok dapat membaca perbincangan atau kebiasaan penggunanya, sehingga dapat menjadi data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

Dijelaskan Teten, TikTok merupakan media sosial yang tergabung dengan platform e-commercedi dalamnya, sehingga menjadi platform socio commerce. Sementara Permendag yang sekarang ini hanya mencakup perdagangan die-commerce, bukan socio commerce.

"Ini perlu diantisipasi segera, karena ini ancaman bagi pelaku UMKM. Karena dengan kekuatan algoritma. TikTok itu penggabungan tiga hal, yaitu social media, cross border e-commerce, dan ritel online," ujar Teten.

"TikTok, antara medsos dengan TikTok shop-nya itu satu tempat. Apalagi ritel online-nya langsung mendatangkan produk mereka ke dalam negeri dengan harga murah. Kita ambil kasusnya di Inggris. Inggris kurang apalah produknya, keok sekarang," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Teten mengusulkan melalui revisi Permendag agar ritel onlinetak lagi diperbolehkan. Pasalnya, situasi sekarang ini hanya menciptakan ketidakadilan bagi UMKM lokal yang harus mengurus izin edar BPOM sertifikasi halal, SNI, membayar pajak, dan sebagainya.

Ia menyatakan pihaknya tidak menolak produk-produk luar negeri. Kendati demikian, dia menyebut caranya mesti lewat jalur impor biasa. Dengan kata lain, barang itu baru dapat dijual apabila telah mengantongi izin di Indonesia.

"(Usulan) kedua, kita harus ada usulan yang jelas di Permendag itu. Kalau e-commerce,socio commerce,dan lain sebagainya, itu hanya platform, hanya lapak. Nggak boleh mereka jualan produknya sendiri. Kalau mereka jual produk sendiri, brand-nya sendiri, algoritmanya akan mengarahkan ke produk mereka," paparnya.

"Mau UMKM on boardingdi situ, merchant-merchantkita onlinedi e-commerce, kalau algoritmanya mengarahkan ke produknya milik mereka atau perusahaan afiliasinya, nggak mungkin bisa bersaing," lanjut dia.

Ketiga, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Teten mengusulkan pembatasan barang impor yang dijual di e-commerceuntuk yang tidak diproduksi di Indonesia saja dan memiliki nominal minimal US0.

"Itu cara kita mem-protectekonomi kita," pungkas Teten.

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Zulkifli Hasan terkait keluhan Teten tersebut. Namun hingga kini, belum ada tanggapan dari Zulkifli Hasan

Bantahan TikTok

TikTok Indonesia sendiri buka suara ihwal tudingan merugikan UMKM lokal lewat Project S. Saat dikonfirmasi, TikTok mengklaim program tersebut tidak ada di Indonesia, meski tak secara eksplisit menyebut Project S.

"Kami ingin mengklarifikasi bahwa Inisiatif e-commercesebagaimana tercantum di dalam artikel di atas tidak tersedia di Indonesia," demikian keterangan resmi TikTok Indonesia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/7).

Selain itu, perusahaan juga membantah soal bisnis lintas batas (cross-border) di TikTok Shop Indonesia.

"TikTok Indonesia berkomitmen untuk memberdayakan penjual lokal dan UMKM di Indonesia, dan akan terus berinvestasi di Indonesia," tuturnya.

Platform milik ByteDance, China ini mengklaim pemberdayaan dilakukan dengan menjalankan  Program TikTok Jalin Nusantara yang telah diumumkan pada acara TikTok SEA Impact Forum.

CNNIndonesia.com pun menyinggung soal TikTok lewat Project S diduga bisa membaca kebiasaan konsumen RI dan tudingan DPR soal Rp426 triliun yang mengalir ke China.

Namun, TikTok Indonesia enggan mengomentari hal itu.

"Di TikTok Shop Indonesia itu tidak ada bisnis lintas batas. Tapi di sini kita minta tolong kita tidak pernah bilang tidak ada produk lintas batas. Yang kita katakan adalah tidak ada bisnis lintas batas di Tiktok Shop Indonesia," tutur perusahaan.