petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot paling mudah maxwin

pinjaman uatas 287Jutaan kata 323890Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot paling mudah maxwin》

Ratusan napi koruptor salurkan hak pilih di TPS Lapas Sukamiskin******

Ratusan napi koruptor salurkan hak pilih di TPS Lapas Sukamiskin
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar saat menggunakan hak pilihnya di TPS khusus, Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Rubby Jovan/aa.
“Saya melihat antusiasme dari mereka dan kami juga mengimbau agar betul-betul menyalurkan aspirasi mereka sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebaikan bangsa dan negara, termasuk mantan wali kota Bandung yang baru masuk,”
Kota Bandung (ANTARA) - Sebanyak 287 orang narapidana korupsi antusias menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) khusus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat,

Kepala Lapas Sukamiskin, Wachid Wibowo mengatakan pata warga binaan mulai mengantre di TPS sejak pukul 08.00 WIB dan mereka terlihat antusias untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pesta demokrasi ini.

“Saya melihat antusiasme dari mereka dan kami juga mengimbau agar betul-betul menyalurkan aspirasi mereka sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebaikan bangsa dan negara, termasuk mantan wali kota Bandung yang baru masuk,” kata Wachid saat ditemui di Bandung, Rabu.

Wachid menjelaskan bahwa selain narapidana tindak pidana korupsi, TPS khusus Lapas Sukamiskin juga menjadi tempat pemilihan bagi narapidana umum.

“Warga binaan kami berjumlah 326 orang itu terdiri dari 287 nya tindak pidana korupsi (tipikor), dan sisanya adalah pidana umum,” kata dia.

Dia mengungkapkan bahwa yang masuk DPT di lapas tersebut tidak semua warga binaan yang masih mendekam, melainkan ada juga beberapa yang telah bebas dan masih terdaftar sebagai pemilih di Lapas Sukamiskin.

“Kalau di kami hunian itu variatif ada yang sudah bebas ada juga yang masuk, jadi sejauh ini kordinasi dengan KPU Kota Bandung dan Bawaslu berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

Wachid menjamin semua tahanan bebas memilih calon tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Semua warga binaan diperkenankan memilih figur yang memang sesuai hati nurani.

“Kami disini seluruh pegawai di Lapas Sukamiskin dengan Kementerian Hukum dan HAM adalah abdi negara yang memang wajib untuk netral dalam pemilihan ini,” kata Wachid.

Berdasarkan pantauan ANTARA, terlihat beberapa narapidana kasus korupsi yang telah menggunakan hak pilihnya, antara lain mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Djoko Susilo, mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, mantan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanegara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar hingga mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

BPBD DKI catat banjir di tujuh RT dan 21 ruas jalan kawasan Jakarta******

BPBD DKI catat banjir di tujuh RT dan 21 ruas jalan kawasan Jakarta
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI memonitor banjir di Jalan Strategi Raya, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (14/2/2024). ANTARA/HO-BPBD DKI
Kami mencatat terjadi peningkatan genangan dari tiga RT menjadi tujuh RT atau 0,022 persen dari 30.772 RT di Jakarta
Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat banjir dan genangan  di tujuh rukun tetangga (RT) dan 21 ruas jalan kawasan Jakarta hingga pukul 06.00 WIB.

"Kami mencatat terjadi peningkatan genangan dari tiga RT menjadi tujuh RT atau 0,022 persen dari 30.772 RT di Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji  di Jakarta, Rabu.

Isnawa menambahkan kenaikan genangan dan banjir juga terjadi di ruas jalan yakni  dari enam menjadi 21 ruas jalan.

Menurut dia penyebab banjir dan genangan lantaran hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (13/02) hingga Rabu (14/02).

Isnawa juga merinci tujuh RT yang mengalami genangan dan banjir di kawasan Jakarta Barat terdiri dari satu RT di Kelurahan Joglo, Kembangan yang banjir dengan ketinggian 110 cm, dua RT di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk dengan ketinggian 130 cm.

Lalu, dua RT di Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan ketinggian 95 hingga 100 cm dan satu RT di Kelurahan Kembangan Utara dengan ketinggian 40 hingga 60 cm.

Satu RT di Jakarta Selatan juga mengalami banjir di kawasan Pela Mampang dengan ketinggian 30 cm.

"Penyebabnya lantaran curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut," jelasnya.

Kemudian, rincian 21 ruas jalan yang banjir yakni Jalan Ciledug Raya, Cipulir, Jakarta Selatan dengan ketinggian 20 cm, Jalan Bungur Besar Raya (Depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan ketinggian 15 cm, dan Jalan Cempaka, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm.

Lalu, Jalan Deli, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm, Jalan Mengkudu, Lagoa, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, Jalan Mindi, Lagoa, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, Jalan Mangga Dua Raya (Seberang WTC Mangga Dua) Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Koja Jakarta Pusat dengan ketinggian 30 hingga 40 cm.

Jalan Menteng, Lagoa, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, Jalan Kramat Jaya (Depan Islamic Center), Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 hingga 20 cm, dan Jalan Bhayangkara, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm.

Jalan MH Thamrin (Depan Sarinah), Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat dengan ketinggian 15 hingga 20 cm, Jalan Medan Merdeka Selatan (Depan Patung Kuda Monas), Gambir, Jakarta Pusat dengan ketinggian 15 hingga 20 cm, Jalan Gunung sahari selatan, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara dengan ketinggian 30 cm, Jalan Perumahan Taman ratu RW 13, Duri kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan ketinggian 20 cm, dan Jalan Mahoni, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 20 cm.

Kemudian, Jalan Mangga (Taman Mangga), Tugu utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 40 cm, Jalan Walang Permai (Depan RSUD Tugu Koja), Tugu utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, Jalan Perumahan green garden RW 04 ( MCD), Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan ketinggian 15 cm.

Lalu, Jalan jelambar baru raya, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan ketinggian 10 hingga 50 cm, Jalan Plumpang semper, Tugu Selatan selatan, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, dan Jalan Yos Sudarso (Depan Hotel Altira) Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm.
Baca juga: KPU Jakbar waspadai 50 TPS di lokasi rawan banjir
Baca juga: Legislator minta DKI mitigasi masalah di 2.481 lokasi TPS rawan banjir
Baca juga: BMKG tetapkan 15 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Kapolri harap masyarakat tempuh jalur resmi bila tak puas hasil pemilu******

Kapolri harap masyarakat tempuh jalur resmi bila tak puas hasil pemilu
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memberikan keterangan kepada wartawan usai mengecek kesiapan pasukan pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK
Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengharapkan masyarakat menggunakan jalur-jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah bila tidak puas atau tidak terima dengan hasil pemungutan suara Pemilu 2024. "Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK," kata Sigit usai pengecekan personel pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta, Rabu. Jenderal polisi bintang empat itu menjelaskan Bawaslu, KPU dan MK adalah lembaga atau institusi yang didirikan pemerintah menyelenggarakan pemilu, termasuk bila ada protes terkait hasil pemungutan suara yang tidak sesuai harapan masyarakat atau kelompok tertentu. "Itu tentunya himbauan kami gunakan jalur-jalur yang ada, namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan," katanya. Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan pihaknya bersama TNI dan pemangku kepentingan terkait lainnya sudah mengantisipasi potensi yang mungkin terjadi usai pengumuman hasil pemungutan suara. Antisipasi dilakukan berupa persiapan personel, sarana-prasarana, serta langkah-langkah pengamanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi, pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini," ujarnya. Sigit siap mengamankan apabila masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu lalu menempuh jalur turun untuk turun ke jalan. "Ada wadahnya silahkan digunakan namun demikian TNI-Polri siap apabila seandainya itu kemudian turun ke jalan dan kemudian mau tidak mau ini tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat lain yang tentunya kami semua dalam posisi siap menghadapi segala kemungkinan," kata Sigit.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Kapolri pastikan pemungutan suara aman terkendali

Baca juga: Panglima-Kapolri cek kesiapan pasukan pengamanan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:maxwin 200 perak

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
shopee cicilan tanpa kartu kredit
situs slot yg sedang gacor
link judi slot
game slot terbaru dan terpercaya
maxwin x1000
buana99
cara menaikan limit kredivo
dapat saldo dana
naga138 rtp
Daftar isi semua bab
Bab 1 pinjol berizin ojk
Bab 2 jw001 slot
Bab 3 pastijp
Bab 4 buku mimpi 2d bergambar lengkap
Bab 5 slot gacor 2022 resmi
Bab 6 metaslot88
Bab 7 prediksi togel radio sydney
Bab 8 situs bonus new member 100 persen
Bab 9 pinjol kirim ke dana
Bab 10 aplikasi pembiayaan kredit
Bab 11 voucher lazada gratis ongkir
Bab 12 slot online terbaru
Bab 13 oregon 06 paito harian
Bab 14 cara meminjam pinjaman online
Bab 15 indocuan88
Bab 16 pmg88
Bab 17 situs wd vip
Bab 18 klik dapat uang
Bab 19 link slot gacor 2023
Bab 20 game slot yang lagi gacor sekarang
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5325bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

erek erek 2d 96
KPU Jaktim beri tambahan waktu pencoblosan bagi TPS terdampak banjir
Salah satu tempat pemungutan suara (TPS) 158 mengalami banjir akibat hujan mengguyur wilayah Jakarta di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Syaiful Hakim/aa.
Kami minta KPPS untuk dibuatkan catatan kejadian khusus dan lakukan pelayanan sepanjang surat suara masih tersedia
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur memberikan penambahan waktu kepada warga yang ingin mencoblos surat suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang terdampak banjir. "Karena TPS terkena banjir dan terlambat buka, maka ada penambahan waktu sesuai dengan dimulainya pemungutan suara," kata Ketua Divisi Teknis KPU Jaktim Carlos Paath ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. Dia mencontohkan bagi TPS yang mulai pemungutan suara pada pukul 09.00 WIB, maka diberikan penambahan waktu hingga pukul 15.00 WIB. Dia pun meminta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk membuat catatan kejadian khusus, seperti kasus banjir. "Kami minta KPPS untuk dibuatkan catatan kejadian khusus dan lakukan pelayanan sepanjang surat suara masih tersedia," kata Carlos. Ketua Satgas BPBD DKI Korwil Jakarta Timur Sukendar mengatakan sebanyak empat TPS di wilayah Jakarta Timur yang terdampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Rabu dini hari. Empat TPS itu berada di Kecamatan Cakung, yakni 3 TPS di Kelurahan Cakung Timur (3 TPS) dan satu TPS 60 RT 07/RW 05 Kelurahan Rawa Terate. "Ketinggian air di Rawa Terate mencapai 80 sentimeter (cm), dan di Kelurahan Cakung Timur mencapai 60 cm. Namun, saat ini sudah surut seiring berhentinya guyuran hujan di kawasan tersebut," kata dia.
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Korwil Jaktim tengah membantu warga yang ingin mencoblos menggunakan perahu karet akibat TPS 60 mengalami banjir akibat hujan mengguyur wilayah Jakarta di Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Rabu (14/2/2024). ANTARA/HO-BPBD DKI Jakarta
 Pihaknya pun mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi kotak suara yang berada di TPS 60 Kelurahan Rawa Terate. Bahkan, petugas BPBD pun membantu masyarakat yang ingin datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan perahu karet. "TPS 60 terpaksa dipindah ke lokasi lain yang lebih aman karena airnya cukup tinggi," kata Sukendar.
Baca juga: KPU Jakarta sebut 18 TPS lakukan pemilihan susulan karena banjir
Baca juga: 34 TPS di Kota Tangerang terdampak banjir
Baca juga: Wali Kota Semarang: 12 TPS terdampak hujan

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Peri Mengejar Monster

cara biar dapat uang cepat
KPU Sorsel musnahkan kelebihan surat suara pada H-1 pencoblosan
KPU Sorong Selatan musnahkan kelebihan surat suara di halaman Kantor KPU setempat, Selasa(13/2/2024). ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu/am.
Sorong Selatan (ANTARA) - Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) memusnahkan kelebihan surat suara untuk Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, hingga Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sorsel pada H-1 pencoblosan Pemilu 2024, Selasa.

Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan Muhammad Rusdi di Sorsel, Selasa, mengatakan bahwa pemusnahan surat suara ini penting karena terdapat kelebihan surat suara pada Pemilu 2024.

Rusdi lantas memerinci kelebihan surat suara, yakni surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI sebanyak 9 lembar, berikutnya 476 surat suara DPR RI, 6 lembar surat suara DPD RI.

Selain itu, kata dia, ada kelebihan surat suara yang ikut dimusnahkan sebanyak 55 lembar surat suara DPRD Provinsi Papua Barat Daya dan 1.458 surat suara DPRD Kabupaten Sorong Selatan.

Dari jumlah surat suara DPRD,  tercatat 1.458 lembar yang terdiri atas Daerah Pemilihan (Dapil) 2 sebanyak 64 lembar, Dapil 3 sebanyak 216 lembar, dan Dapil 4 sebanyak 7 lembar.

"Surat suara yang dimusnahkan tersebut sebelumnya diisi dalam lima dus, selanjutnya dibakar dan disaksikan langsung oleh Kapolres Sorong Selatan AKBP Gleen Rooi Molle," ujarnya.

Pejabat lainnya yang hadir dalam acara pemusnahan tersebut, antara lain, anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya Muhamad Gandhi Sirajudin bersama Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan Yonece Kambu.

KPU Kabupaten Sorong Selatan telah menetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 37.715 pemilih terdiri atas 19.959 laki-laki dan 17.756 perempuan yang tersebar di 200 TPS pada 15 distrik dan 122 kelurahan.

Baca juga: KPU Sorsel mulai distribusikan logistik Pemilu 2024
Baca juga: KPU Sorsel: Daerah pesisir pantai jadi prioritas distribusi logistik

Berdasarkan data KPU RI, daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pemburuku yang ganas

karyaqq
Kemenkes siapkan PSC 119 guna persiapan kegawatdaruratan saat pemilu
Arsip foto - Tim medis memeriksa kondisi kesehatan anggota TNI/Polri saat pengamanan penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat kecamatan di Sekretariat PPK Talun, Blitar, Jawa Timur, Senin (22/4/2019). ANTARA FOTO/Irfan Anshori/aww/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengupayakan persiapan dalam menghadapi kegawatdaruratan di bidang kesehatan saat Pemilu 2024 untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) .

Adapun upaya persiapan tersebut meliputi kesiapan fasilitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan Public Safety Center (PSC) 119. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Dr. Sumarjaya mengatakan telah menyiapkan fasilitas serta mobilisasi tenaga dan PSC 119.  

“Kesiapan kegawatdaruratan saat ini kita mempunyai PSC namanya, jadi merupakan respons cepat, ya. Memberikan respons kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga petugas jika terjadi hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan kesehatan,” kata Dr. Sumarjaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sumarjaya mengatakan, PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan. Saat ini, ujarnya, ada 352 PSC yang membantu penanganan kesehatan dalam kecelakaan atau situasi kritis ini di seluruh Indonesia.

Dia melanjutkan, Kementerian Kesehatan juga mempunyai Emergency Medical Tim (EMT). Tim yang dibentuk untuk memberikan pelayanan medis kesehatan saat kegawatdaruratan kesehatan ini memiliki memiliki 13.000 tenaga cadangan kesehatan (TCK).  

​​Tiap TCK-EMT, ujarnya, memiliki formasi lengkap, termasuk dokter, perawat, tenaga farmasi, tenaga logistik, tenaga administrasi, dan pengemudi ambulans. Saat ini, terdapat 458 TCK-EMT yang telah tersebar di Indonesia.

“Jadi, ini kesiapsiagaan berbasis EMT di mana tenaga kesehatan cadangan ini memiliki formasi lengkap ada dokternya perawatnya dan itu sudah tersebar ke seluruh Indonesia,” lanjut Dr. Sumarjaya.

Dia menambahkan, pada hari pemungutan suara, puskesmas akan buka dengan sistem rujukan. Jika terjadi kegawatdaruratan di tempat pemungutan suara (TPS), masyarakat dapat menghubungi PSC 119.

“Yang merespons cepat di TPS itu nanti adalah 119. Jadi, pertolongan pertamanya jika terjadi kegawatdaruratan, baru nanti akan langsung ke tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan, apakah nanti itu bisa di puskesmas ataupun ke rumah sakit,” ujarnya.

Dalam pernyataan yang sama, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer dr. Obrin Parulian mengatakan, Kementerian Kesehatan menyediakan seluruh bidang kesehatan secara lintas program guna mendukung anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya. Khusus Pemilu 2024, ujarnya, layanan kesehatan seperti puskesmas dibuka selama 24 jam dengan mekanisme yang dikoordinasikan bersama untuk pemeriksaan kesehatan.

“Kita juga siagakan seluruh fasilitas layanan kesehatan kalau nanti ada permasalahan di lapangan sudah ada tim dari pusat krisis dan jejaringnya yang siap. Kemudian, kita di puskesmas, di rumah sakit, siap untuk memberikan pelayanan khusus untuk Pemilu ini. Puskesmas pun kita diadakan 24 jam,” kata dr. Obrin.

dr. Obrin menjelaskan, sistem layanan kesehatan saat ini sudah stabil. Kementerian Kesehatan juga sudah memiliki sistem dan melakukan kesiapsiagaan untuk melayani 5.741.127 anggota KPPS yang tersebar di 820.161 TPS.

Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia dr. Nida Rohmawati mengatakan, anggota KPPS dapat menjaga kesehatan dengan menerapkan 4C, yakni cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga.

“C yang pertama adalah cukup tidur minimal 6-8 jam sehari. C yang kedua cukup minum 6-8 gelas setiap hari karena dehidrasi kekurangan minum itu menjadi faktor risiko terjadinya kesakitan dan kematian. C yang ketiga cukup makan jangan hanya makan snack tapi lupa makan. C yang keempat adalah cukup olahraga, minimal olahraga 30 menit sehari,” kata Nida menjelaskan.

Dia juga menganjurkan untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi kafein dan minuman manis serta tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman berenergi.

Baca juga: Kemenkes pastikan fasyankes siaga 24 jam saat pemilu

Baca juga: Akses ke empat TPS di Tangerang terendam banjir

Baca juga: Jokowi dan Iriana mencoblos di TPS 10 Gambir

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Saya adalah dewa yang gila

dapat uang gratis langsung masuk rekening bri
Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian
Arsip Foto - Aliansi Mogok Makan Untuk Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menggelar konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (6/8/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz/am.
Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Phoenix tidak akan kembali

hohotogel
Ganjar Pranowo mengaku semeleh menjelang "coblosan"
Capres Ganjar Pranowo menyapa wartawan yang sudah menunggu di kediamannya di Kalasan Residence C-01, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024). (ANTARA/I.C. Senjaya)
Semarang (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku semeleh atau berserah menjelang pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu.

Ganjar bertolak dari kediamannya di Kalasan Residence C-01, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, sekitar pukul 08.00 WIB.

Tidak ada aktivitas khusus dari Ganjar sebelum ke TPS.

"Tadi rencana mau lari, tapi hujan; jadi nggakjadi," katanya.

Menurut dia, beberapa tetangga di sebelah kiri dan kanan rumahnya datang menunggu kepulangannya pada Selasa malam (13/2).

Baca juga: Hujan guyur sebagian Kota Semarang jelang waktu pencoblosan

Ganjar bersama cawapres Mahfud MD sudah meniatkan diri dengan perjalanan selama masa kampanye.

"Urusan seperti ini kita mesti semeleh," katanya.

Ganjar Pranowo dijadwalkan mencoblos di TPS 11 Kelurahan Lempongsari, Kota Semarang.

Pemungutan suara Pemilu 2024 dijadwalkan digelar pada 14 Februari 2024.

Masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya pada pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPRD kabupaten dan kota, DPRD provinsi, DPR RI, serta DPD RI.

Baca juga: Ganjar Pranowo dan keluarga dijadwalkan mencoblos di TPS 11

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Moli

prediksi togel kamboja hari ini
Kapolri harap masyarakat tempuh jalur resmi bila tak puas hasil pemilu
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memberikan keterangan kepada wartawan usai mengecek kesiapan pasukan pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK
Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengharapkan masyarakat menggunakan jalur-jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah bila tidak puas atau tidak terima dengan hasil pemungutan suara Pemilu 2024. "Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK," kata Sigit usai pengecekan personel pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta, Rabu. Jenderal polisi bintang empat itu menjelaskan Bawaslu, KPU dan MK adalah lembaga atau institusi yang didirikan pemerintah menyelenggarakan pemilu, termasuk bila ada protes terkait hasil pemungutan suara yang tidak sesuai harapan masyarakat atau kelompok tertentu. "Itu tentunya himbauan kami gunakan jalur-jalur yang ada, namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan," katanya. Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan pihaknya bersama TNI dan pemangku kepentingan terkait lainnya sudah mengantisipasi potensi yang mungkin terjadi usai pengumuman hasil pemungutan suara. Antisipasi dilakukan berupa persiapan personel, sarana-prasarana, serta langkah-langkah pengamanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi, pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini," ujarnya. Sigit siap mengamankan apabila masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu lalu menempuh jalur turun untuk turun ke jalan. "Ada wadahnya silahkan digunakan namun demikian TNI-Polri siap apabila seandainya itu kemudian turun ke jalan dan kemudian mau tidak mau ini tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat lain yang tentunya kami semua dalam posisi siap menghadapi segala kemungkinan," kata Sigit.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Kapolri pastikan pemungutan suara aman terkendali

Baca juga: Panglima-Kapolri cek kesiapan pasukan pengamanan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024