indo slot gaming

Bintang Xianwu

Menhub soal Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan perpanjangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga Surabaya akan terealisasi pada periode pemerintahan selanjutnya.

Berdasarkan pembahasan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi menyebut proyek kereta cepat sampai Surabaya dilakukan setelah kereta cepat dari Jakarta sampai Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, rampung sepenuhnya.

"Iya tetap dilanjutkan (sampai Surabaya)," kata Budi di Lapangan Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta, dikutip dari Antara,Senin (31/7).

Kemenhub sebelumnya mengonfirmasi proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya akan dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Artinya, tak jadi dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan proyek kereta semi cepat yang didepak dari PSN memiliki spesifikasi berbeda dengan KCJB.

"Proyek Kereta Jakarta-Surabaya (yang mau dihapus dari PSN) ini adalah proyek KA Semi Cepat. Berbeda dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah dalam tahap menjelang operasi," ucap Adita kepada detikcom, Kamis (27/7).

"KA Semi Cepat diusulkan dikeluarkan dari PSN mengingat dalam PSN sudah ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diteruskan sampai Surabaya," lanjutnya.

Sementara Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dihapus dari PSN adalah karena belum ada kejelasan soal pihak yang bakal memodali proyek itu.

Tak hanya itu, Wahyu mengatakan proyek ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan jangka waktu yang tidak sebentar.

[Gambas:Video CNN]

Anjing kimia di dunia lain

Erick Thohir Angkat Wakapolri Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad******

Menteri BUMNErick Thohir menunjuk Wakil Kepala Polri Komjen. Pol. Agus Andrianto menjadi Wakil Komisaris Utama PT Pindad menggantikan Komjen. Pol. Gatot Eddy Pramono.

Penunjukan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN SK-243/MBU/08/2023 dan nomor: 009/KRUPS/LEN-PINDAD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pindad.

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose berharap masuknya Agus di jajaran komisaris PT Pindad bisa membuat perusahaan yang dipimpinnya semakin kuat.

Sementara itu merespons penunjukan tersebut, Agus berjanji akan menjalankan amanah baru yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

"Akan kami jalankan amanah tersebut sebaik-baiknya. Perlu belajar dan belajar terus untuk setidaknya bisa memberikan warna guna tumbuh dan berkembangnya industri pertahanan dan keamanan dalam negeri," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kisah promosi Tiandao

INDEF Bandingkan Kinerja Sektor Manufaktur Era Jokowi dengan SBY******

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menyebut kinerja sektor manufaktur Indonesia menurun signifikan sejak pandemi covid-19.

Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi sektor manufaktur terhadap PDB turun menjadi 18,25 persen pada kuartal II/2023.

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Thailand, bahkan Afrika Selatan, penurunan sektor manufaktur Indonesia terjadi sangat cepat.

Berly mengatakan sektor industri dalam perekonomian sangat signifikan karena dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang tingkat pendidikannya lebih rendah (SD hingga SMA). Serapan tenaga kerja itu dapat menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Pada kesempatan itu, ia membandingkan kinerja manufaktur era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.

Pada era SBY, untuk periode 2004 hingga 2009, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas tercatat tumbuh sebesar 5,10 persen. Kinerja itu meningkat pada periode kedua masa kepemimpinannya (2009-2014) sebesar 6,10 persen.

Sedangkan proporsi ekspor industri pengolahan pada era SBY tercatat sebesar 43,70 persen pada periode pertama dan 36,80 persen pada periode kedua.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Sementara itu, pada era Jokowi, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas hanya tumbuh 4,7 persen pada periode pertama (2014-2019) dan melambat menjadi hanya 2,10 persen pada periode kedua (data 2019 hingga 2022).

Proporsi ekspor industri pengolahan di era mantan walikota Solo ini justru tercatat lebih tinggi, yaitu mencapai 44,40 persen pada periode pertama dan 45,80 persen pada periode kedua.

Berly mengatakan perlambatan yang tajam pada periode kedua Jokowi tersebut memang turut dipengaruhi oleh pandemi covid-19.

"Jadi pertumbuhannya (di era Jokowi) turun, tapi proporsi ekspornya cenderung meningkat," jelas Berly.

Adapun, berdasarkan data investasi, rata-rata investasi langsung industri pengolahan di era Jokowi tercatat lebih tinggi, pada periode pertama mencapai US,42 miliar dan periode kedua sudah mencapai US,42 miliar.

Sementara pada era SBY, rata-rata investasi langsung industri pengolahan hanya sebesar US,65 miliar pada periode pertamanya dan sebesar US,62 untuk periode kedua.

[Gambas:Video CNN]

mitos horor

Menhub Tanggapi Kritik DPR Soal LRT Jabodebek yang Tak Sampai Bogor******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi  buka suara soal kritik proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang tak sampai ke Bogor.

Menurutnya, proyek LRT akan tetap direncanakan sampai ke Bogor, Jawa Barat. 

Namun, perpanjangan rute LRT Jabodebek sampai ke Bogor itu akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Hal ini karena butuh proses untuk merealisasikan LRT sampai ke kota hujan itu.

Ia mengaku bukan tak ingin melanjutkan sampai ke Bogor, tetapi dia menyesuaikan kemampuan keuangan yang ada agar proyek tersebut selesai dan tak terbengkalai.

Sebab, kata Budi, kebutuhan untuk melanjutkan proyek LRT ke Bogor tak masuk dalam prioritas anggaran Kemenhub pada 2024.

"Belum (masuk prioritas 2024)," tuturnya.

Lihat Juga : Pertamina Ungkap Rencana Hapus Pertalite Mulai 2024

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mempertanyakan penamaan LRT Jabodebek yang menurutnya tidak sampai wilayah Bogor.

Ia protes lantaran penamaan itu tak sesuai dengan kenyataan yang tidak memasukkan Bogor dalam proyek LRT tersebut.

"Karena ada Bogornya, Pak. Padahal sebenarnya Jadebek harusnya LRT itu. Warga Bogornya protes ke saya karena LRT-nya belum sampai Bogor, tapi namanya Jabodebek," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

Harga Pangan Kompak Landai Kecuali Beras dan Minyak Goreng Curah******

Harga pangan kompak melandai pada pekan pertama September 2023, kecuali berasdan minyak goreng curah.

Mengutip laman resmi Bank Indonesia bi.go.id/hargapangan, Senin (4/9), rata-rata harga beras nasional naik sekitar Rp200 per kg. Harga beras kualitas super I saat ini dijual Rp15.300 per kg lebih tinggi dari harga pekan lalu Rp15.100 per kg.

Beras kualitas super II dijual 14.750 per kg lebih tinggi Rp200 dari harga awal minggu lalu Rp14.500 per kg.

Beras kualitas bawah I dijual Rp12.750 per kg naik dari sebelumnya Rp12.600 per kg. Begitu juga dengan beras kualitas bawah II naik dari Rp12.250 per kg menjadi Rp12.500 per kg.

Sedangkan untuk minyak goreng curah naik tipis dari Rp15.400 per kg menjadi Rp15.450 per kg.

Sementara itu, harga rata-rata nasional untuk telur ayam berada di level Rp28.950 per kg, lebih rendah dibandingkan dengan awal pekan lalu (29/8) sebesar Rp30.800 per kg.

Harga daging ayam ras segar turun dari Rp35.750 per kg menjadi Rp34.900 per kg.

Bawang putih ukuran sedang dijual dari Rp40.350 per kg pekan lalu menjadi Rp39.650 per kg. Bawang merah ukuran sedang turun dari Rp30.150 per kg menjadi Rp28.400 per kg.

Cabai merah besar dijual dari Rp45.750 per kg menjadi Rp44.900 per kg, cabai merah keriting anjlok dari Rp47.450 per kg menjadi Rp43.900 per kg, cabai rawit merah turun dari Rp45.950 per kg menjadi Rp39.700 per kg.

Daging sapi kualitas I dijual dari Rp138.200 per kg menjadi Rp137.550 per kg, daging sapi kualitas II dijual dari Rp129.250 per kg menjadi Rp128.050 per kg.

Minyak goreng kemasan bermerek I turun dari Rp21.250 per kg menjadi Rp21.050 per kg, minyak goreng kemasan bermerek II turun dari Rp19.800 per kg menjadi Rp19.750 per kg.

[Gambas:Video CNN]