slot games gacor

Putri Duyung Telah Jatuh

bravotogel login

Emisi CO2 penggunaan energi global catat rekor tertinggi pada 2023******

Moskow (ANTARA) - Emisi karbon dari penggunaan energi secara global mencapai rekor tertinggi 37,4 miliar ton tahun lalu, kata Badan Energi Internasional (IEA) pada Jumat.

Namun, pertumbuhannya pada tahun itu lebih lambat daripada 2022 berkat meningkatnya penggunaan teknologi energi bersih.

"Emisi CO2 energi global meningkat 1,1 persen pada 2023, meningkat 410 juta ton (Mt) dan mencatat rekor tertinggi 37,4 miliar ton (Gt). Peningkatan ini (lebih rendah jika) dibandingkan dengan penambahan 490 Mt pada 2022 (1,3 persen)," kata IEA dalam laporan emisi tahunannya.

Batu bara menyumbang lebih dari 65 persen peningkatan emisi pada 2023, menurut laporan itu.

Diperkirakan, anjloknya penggunaan pembangkit listrik tenaga air secara global akibat kemarau menjadi salah satu faktor penyumbang kenaikan emisi CO2 tahun lalu sehingga emisi bertambah 170 juta ton.

Pada saat yang sama, meluasnya penggunaan tenaga surya, tenaga angin, tenaga nuklir, pompa uap, dan kendaraan listrik ikut mencegah peningkatan penggunaan energi berbahan fosil sehingga emisi dari energi perlahan-lahan berkurang, kata IEA.

"Antara 2019 dan 2023, total emisi dari energi meningkat sekitar 900 Mt. Tanpa penerapan lima teknologi energi bersih utama sejak 2019… pertumbuhan emisi mungkin akan naik tiga kali lipat," tulis laporan itu.

Negara-negara dengan ekonomi terbesar mencatat penurunan drastis emisi CO2 tahun lalu hingga mencapai angka terendah dalam 50 tahun, bahkan ketika produk domestik bruto (PDB) mereka meningkat.

Mereka dan China juga menyumbang 90 persen jumlah pembangkit listrik tenaga surya dan angin, dan 95 persen penjualan kendaraan listrik pada 2023 secara global, kata IEA.

Sumber: Sputnik
Baca juga: Singapura akan kenakan retribusi promosikan sustainable aviation fuel
Baca juga: Koridor energi bersih terbesar di dunia catatkan kenaikan listrik
Baca juga: Kapasitas energi bersih di Qinghai terpasang lampaui 51 juta kilowatt
 

Penerjemah: Anton Santoso
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Sekilas tentang melampaui

cara dapat uang banyak dan cepat

Negara G20 perkuat kerja sama atasi tantangan perekonomian global******

berbagai tantangan ekonomi, kesehatan, dan geopolitik telah memperparah salah satu permasalahan utama dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparan

Jakarta (ANTARA) - Negara-Negara Kelompok 20 (G20) sepakat secara konsisten memperkuat semangat multilateralisme melalui kerja sama untuk mengatasi tantangan perekonomian global. "Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tantangan ekonomi, kesehatan, dan geopolitik telah memperparah salah satu permasalahan utama dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparan," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat. Kondisi tersebut dapat menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, khususnya di negara berkembang. Hal itu mengemuka dalam pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) di bawah Presidensi G20 Brasil, yang berlangsung pada 28-29 Februari 2024 di Sao Paulo, Brasil. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Perry Warjiyo memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut. Pada forum tersebut, Perry mengatakan bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal telah membawa kinerja perekonomian Indonesia menjadi yang terbaik di antara negara berkembang. Ia juga menyoroti koordinasi kebijakan fiskal-makroprudensial yang telah dilakukan. Pada saat kebijakan fiskal memberikan prioritas insentif pada sektor tertentu, kebijakan makroprudensial melengkapi dengan turut memberikan insentif likuiditas yang dialokasikan kepada bank yang memberikan pinjaman ke sektor-sektor tersebut sehingga turut mendorong pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, Perry juga menyoroti tiga tren digitalisasi di sektor keuangan, yaitu digitalisasi di sistem pembayaran dan digitalisasi di perbankan juga industri keuangan, serta digitalisasi melalui konektivitas cross-border payments. Dari tren tersebut, ia menuturkan lima peran pembuat kebijakan di G20, yakni, rethink and reviewkonsolidasi industri perbankan dan pembayaran, baik dari sisi transaksi, interkoneksi, kapasitas, manajemen risiko, dan teknologi informasi; serta memperkuat regulasi dan supervisi, termasuk manajemen risiko dan keamanan siber. Selanjutnya, regulasi kepemilikan dan privasi data, baik data publik, data kontraktual, maupun data pribadi; serta cross-border governance, baik dari sisi teknis, regulasi dan supervisi, nilai tukar dan capital flows. Kemudian, literasi keuangan dan edukasi, antara lain perlindungan konsumen dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Pertemuan pertama FMCBG di bawah Presidensi Brasil membahas berbagai agenda penting yang dipayungi oleh tema utama presidensi, “Building a Just World and a Sustainable Planet", yaitu peran kebijakan ekonomi dalam mengatasi ketidaksetaraan (inequalities), perkembangan perekonomian global, sektor keuangan dan kebijakan perpajakan internasional untuk abad ke-21, serta global debt dan pembangunan berkelanjutan. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral sepakat bahwa perekonomian global berubah secara cepat, namun masih dibayangi oleh ketidakpastian. Selain itu, ketegangan geopolitik yang semakin meluas berisiko meningkatkan ancaman perekonomian kedepan. Oleh karena itu, G20 sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama internasional. Dalam pembahasan terkait agenda sektor keuangan, para gubernur bank sentral sepakat bahwa penting untuk memanfaatkan potensi teknologi digital, termasuk aset kripto, Central Bank Digital Currencies, dan cross-border payments, namun tetap mengedepankan regulasi untuk mengantisipasi risiko yang melekat. Pertemuan perdana untuk tingkat menteri keuangan dan gubernur itu dihadiri oleh seluruh anggota G20, termasuk African Union yang telah menjadi anggota tetap G20, negara undangan (Angola, Mesir, Nigeria, Norwegia, Portugal, Spanyol, Singapura, Swiss, dan Uni Emirat Arab), serta sejumlah organisasi internasional.

Baca juga: BI berkomitmen perkuat posisi Indonesia di kancah internasional
Baca juga: G20 sepakat pererat koordinasi atasi tantangan ekonomi global
Baca juga: BI kembangkan sistem pengawasan transaksi berbasis kecerdasan buatan

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

paluqq

Belanja Produk Segar Berlaku Diskon 20% Setiap Hari di Transmart******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kabar gembira buat masyarakat Indonesia! Kini belanja produk segar berlaku diskon 20 persen setiap hari di Transmart.

Transmart memberikan diskon 20 persen untuk beragam produk segar, mulai dari daging, sayuran, buah, hingga makanan beku lainnya.

Lihat Juga : Belanja Tanpa 'Worry', Kini Transmart Diskon 20% Setiap Hari!

Diskon spesial 20 persen ini berlaku setiap hari di semua gerai Transmart Indonesia tanpa batasan minimal belanja asalkan bertransaksi menggunakan Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega/Mega Syariah.

Anda cukup download aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store di hp masing-masing. Kemudian registrasi akun dan upgrade ke Allo Prime supaya bisa klaim diskon belanja di Transmart.

Atau bisa juga mengajukan pembuatan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan melalui booth yang tersedia di gerai Transmart.

Jadi, tunggu apa lagi? Mampir ke Transmart terdekat sekarang juga, karena cuma Transmart yang siap memenuhi kebutuhan produk segar keluarga Indonesia setiap hari dengan harga lebih terjangkau!

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Api Es

kode server ml thailand

PT PP Setop Sementara Pembangunan Gedung BSI Buntut Retak Kantor ESDM******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Pembangunan Perumahan Tbk alias PT PP menyetop sementara pembangunan gedung Bank Syariah Indonesia (BSI) yang membuat kantor Kementerian ESDM retak.

Sekretaris Perusahaan PT PP Bakhtiyar Efendi mengatakan pihaknya menyetop sementara pembangunan tersebut sejak Selasa (30/1). Kontraktor proyek BSI Tower itu juga mengevaluasi dan meminta pendampingan Kementerian PUPR untuk mitigasi lanjutan.

"Kami saat ini tengah mengevaluasi bersama ahli geoteknik dan didampingi oleh PUPR dalam mengantisipasi settlement ini agar terkendali ke depannya. Tentunya, kami juga akan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM untuk meminimalkan dampak dan mengembalikan kondisi bangunan Gedung Heritage (ESDM)," ungkapnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (1/2).

Mereka mengklaim sudah menyosialisasikan pembangunan tersebut dengan Kementerian ESDM. Perusahaan juga menyebut sudah memitigasi risiko pergerakan tanah dengan menempatkan inclinometer, monitoring settlement secara berkala, menggunakan sistem dinding penahan tanah secant pile sesuai karakteristik tanah di lokasi, serta mempertahankan dinding penahan tanah existing.

"PT PP tetap berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan prosedur keselamatan bangunan dan memperhatikan lingkungan sekitar sesuai pedoman Quality, Health, Safety, dan Environment," tegas Effendi.

"Oleh karena itu, kami bersama ahli geoteknik didampingi juga oleh PUPR akan melakukan evaluasi secara lebih mendetail, merencanakan perkuatan pekerjaan basement untuk menghindari penurunan tanah dan dampak terhadap bangunan sekitarnya, terutama Gedung Heritage Kementerian ESDM. Kami juga berkomitmen untuk selalu kooperatif dengan semua stakeholder di proyek pembangunan BSI Tower ini," tutupnya.

Pembangunan BSI Tower itu memang membuat permukaan tanah turun sehingga timbul retakan di beberapa titik. Akibatnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif terpaksa pindah ruang kantor sementara hingga April 2024.

Menurut Kepala Biro KLIK Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, Kementerian PUPR tengah mengidentifikasi mendalam dampak dari pembangunan Gedung BSI terhadap kantor Kementerian ESDM.

Ia menyebut pembuktian penelitian itu akan melihat apakah kerusakan yang timbul membahayakan atau tidak, juga untuk memudahkan proses restorasi.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

maniak kecepatan

rajawin88

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

akun demo slot bonanza

Litbang Kemenag siapkan Policy Brief KUA melayani semua agama******

Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis

Jakarta (ANTARA) - Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Balitbang Diklat Kementerian Agama tengah menyiapkan policy briefdan naskah akademik kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kantor layanan semua agama. "Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis, melainkan bagaimana melahirkan fleksibilitas layanan yang menjangkau umat," ujar Kepala Balitbang Diklat Kemenag Amien Suyitno dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Suyitno menekankan pentingnya penggunaan data sebagai landasan kebijakan, termasuk terkait revitalisasi kantor urusan agama. Optimalisasi peran KUA ini telah dicanangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejak awal 2021. Fokus revitalisasi bukan hanya pada fasilitas fisik, tetapi juga fleksibilitas layanan.

Baca juga: Kemenag-Kemendagri segera berkoordinasi soal penyesuaian regulasi KUA
Baca juga: Guru Besar UIN Jakarta beri catatan rencana KUA untuk semua agama Kebijakan yang digulirkan Menag, kata Suyitno, merupakan terobosan solusi agar layanan pemerintah dapat menjangkau umat secara luas dan mendekati umat. Ia memandang selama ini tidak sedikit umat yang kesulitan melakukan pencatatan pernikahannya di kantor yang aksesnya cukup jauh. "Semua berpikir demi melayani umat. Maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pencatatan nikah agama selain Islam di KUA. KUA itu bukan kantor urusan agama Islam, tetapi itu kantor urusan agama," katanya. Suyitno memaklumi adanya pro-kontra dalam sebuah kebijakan. Menurutnya, itu adalah hal biasa. Maka dari itu, Balitbang Diklat perlu melakukan pendalaman dengan mengkaji dari berbagai aspek. Sejumlah aspek yang dikaji meliputi regulasi, termasuk diskusi dengan beberapa ahli, praktisi, dan tokoh berbagai agama. Hasilnya, bisa dirumuskan menjadi policy brief. "Dari situlah yang akan kita formulasikan sebagai policy briefuntuk mendukung kebijakan tersebut," kata dia.

Baca juga: Menko PMK dukung penuh usulan KUA untuk semua agama
Baca juga: DPR ingatkan siapkan regulasi soal KUA jadi tempat nikah semua agama

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024