silperbola 602Jutaan kata 346233Orang-orang telah membaca serialisasi
《daftar ojk resmi 2022》
Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******Jakarta, CNN Indonesia--
Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.
Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.
Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?
Lihat Juga :Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD |
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.
"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).
Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.
Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.
Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.
Lihat Juga :Darma Mangkuluhur, Anak Tommy Soeharto yang Buat Lapangan Golf Rp1,2 T |
"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.
"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.
Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.
Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.
"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.
Lanjut ke halaman berikutnya...
Faisal Basri Sebut 15 Menteri******Jakarta, CNN Indonesia--
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengomentari para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang malah ikut berkampanye di Pemilu 2024.
Menurut Faisal, tindakan para menteri tersebut membuat mereka tidak fokus untuk bekerja.
"Tahun ini, Anda bayangkan 15 menteri atau wakil menteri gak kerja, mereka jadi tim sukses," kata Faisal dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 di Jakarta, Rabu (7/2).
Tak hanya itu, Faisal juga menyinggung nama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang lebih getol kampanye. Faisal menilai seharusnya para menteri tersebut mundur.
"Sudah klotokan gak karu-karuan, gak mundur, gak malu lagi. Pokoknya sudah gak ada yang kerja ini menteri-menteri," ucapnya.
Faisal menilai dalam keadaan tersebut secara tidak langsung investor pun bakal wait and seeuntuk berinvestasi di Indonesia.
Menurutnya, para investor bakal menunggu sampai Pemilu selesai dan ada presiden baru terpilih.
"Pengusaha niscaya akan menunda misalnya investasi tahun ini, niscaya akan dia tunda sampai jelas hasilnya," ucap Faisal.
Selain yang disebutkan Faisal di atas, tercatat ada beberapa menteri lain yang terlibat kampanye salah satu paslon tertentu. Terbaru ada Menteri BUMN Erick Thohir yang ikut hadir dalam kegiatan bersama capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Begitu juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), ia terang-terangan kampanye mendukung Prabowo.
Selain itu, ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) Azwar Anas yang ikut berkampanye bersama capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Jokowi sendiri tak mempermasalahkan menteri hingga kepala daerah untuk berkampanye.
Namun, ia mewajibkan menteri hingga wali kota mengajukan cuti saat hendak berkampanye di hari kerja. Jika kampanye dilakukan pada hari libur, menteri hingga wali kota tak perlu mengajukan cuti.
Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pengajuan cuti menteri, gubernur, wali kota/bupati untuk kampanye Pilpres 2024.
"Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan Cuti," bunyi pasal 31 ayat (3) PP 53/2023.
[Gambas:Video CNN]
Label:voucher murah、tafsir mimpi 56、slot terbaru dan gacor
Terkait:judi 138 slot、pembiayaan multiguna kredivo adalah、trik slot gacor hari ini modal receh、judi slot88、pinjaman jumbo kredivo ditolak、slot yang baru、pinjaman selain kredivo、unggul4d、erek2 melahirkan、top prediksi togel hk
bab terbaru:slot gacor siang hari(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《daftar ojk resmi 2022》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara bayar angsuran di kredivoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《daftar ojk resmi 2022》bab terbaru。