syaur 254Jutaan kata 502694Orang-orang telah membaca serialisasi
《web slot paling gacor》
Bahlil Usul Negara Penghasil Nikel Punya Wadah Seperti OPEC******Denpasar, CNN Indonesia--
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengusulkan untuk mendirikan organisasi negara-negara penghasil nikel seperti The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).
Hal tersebut ia lontarkan saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng di sela-sela rangkaian KTT G20, Selasa (15/11).
Pertemuan tersebut juga mencari peluang kerja sama kedua negara dan kolaborasi untuk optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan.
Bahlil mengatakan selama ini negara-negara industri produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Akibatnya, negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.
"Melalui kolaborasi tersebut, kami harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," ungkap Bahlil melalui keterangan resmi, Selasa (15/11).
Ia juga menyampaikan komitmen untuk mendukung penyelesaian perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement Indonesia Canada CEPA).
Lihat Juga :Hari Ini Puncak Kepulangan Pesawat VVIP dari KTT G20 |
Bahlil berjanji akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk mengakselerasi penyelesaian Indonesia-Canada CEPA tersebut.
Sementara itu, Mary menyampaikan pekerjaan rumah selanjutnya bagi kedua negara adalah untuk bekerja bersama dan mengeksplorasi peluang kolaborasi dimaksud.
Menurutnya, kedua negara sudah memiliki visi yang sejalan terkait optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan serta memberikan benefit secara ekonomi. Pemerintah Kanada juga menginisiasi transisi ekonomi ke arah ekonomi hijau berkelanjutan, terutama dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan hijau.
"Pada prinsipnya, kami meyakini bahwa kolaborasi perlu dilakukan dengan partner yang dapat dipercaya, dan Indonesia termasuk partneryang tepat," ungkap Mary.
Ia menambahkan terkait dengan keberlanjutan negosiasi CEPA dengan Indonesia, pemerintah Kanada akan menciptakan sebuah kerangka yang akan memberikan investor kepastian dalam melakukan usahanya di Indonesia.
Melihat hal itu, Mary optimistis dapat meningkatkan kepercayaan dan minat investor asal Kanada dalam berinvestasi di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Pj Gubernur DKI Apresiasi Jepang dan Inggris Dukung Proyek MRT Jakarta******Jakarta, CNN Indonesia--
Pemerintah saat ini tengah menargetkan perluasan trayek MRT Jakarta agar bisa menjangkau lebih banyak wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat di Ibu Kota.
Upaya itu dilakukan lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dengan Jepang dan Inggris untuk proyek pengembangan MRT Jakarta, dalam rangkaian Presidensi G20 di Bali, Senin (14/11) kemarin.
Penandatanganan ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wakil Menteri untuk Kerja Sama Luar Negeri Jepang Satoru Mizushima, serta Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins.
Heru berharap, lewat kerja sama ini proyek pengembangan MRT ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Sehingga dapat semakin memudahkan perjalanan masyarakat di Jakarta.
"Dan makin banyak masyarakat yang beralih ke transportasi umum untuk lingkungan berkelanjutan," tambahnya.
Adapun penandatanganan ini, yakni Memorandum of Cooperation (MoC) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East-West Line Phase 1. Kemudian Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Inggris tentang Kerja Sama Pembangunan MRT Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Menhub Budi Karya mengatakan, saat ini banyak negara yang berkeinginan untuk melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya MRT.
"Jepang dan Inggris merupakan dua mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi," ucap Budi.
Budi berharap, nota kesepahaman ini menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta yang dapat menjadi solusi mengurangi kemacetan. Pun juga diharapkan MRT Jakarta menjadi moda transportasi publik yang ramah lingkungan sehingga mampu mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara bersih.
Pada kesempatan tersebut, Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Owen Jenkins mengungkapkan kebanggaannya karena Inggris telah ambil bagian dalam pengembangan transportasi kereta di Indonesia. Termasuk proyek MRT Jakarta east-west fase pertama dan proyek LRT Jakarta.
Menurutnya, Inggris selalu siap untuk mendukung Kemenhub RI dan Pemerintah DKI Jakarta untuk mengembangkan fase-fase MRT berikutnya, termasuk melalui Expression of Interest dari UK Export Finance untuk menyiapkan pendanaan sebesar US,25 miliar.
"Kami siap untuk berkolaborasi dengan seluruh mitra untuk membawa kerja sama ini ke tahap selanjutnya," ujar Owen.
Sementara itu, Wakil Menteri untuk Kerja Sama Luar Negeri Jepang, Satoru Mizushima mengatakan, negaranya telah berpartisipasi pada pembangunan MRT Jakarta koridor selatan-utara (Lebak Bulus - HI) yang telah diresmikan oleh Presiden RI pada Maret 2019.
Ia meyakini, dengan adanya pengalaman kerja sama kedua negara dalam membangun MRT, pihaknya juga akan dapat membantu untuk memfasilitasi pembangunan MRT selanjutnya, yaitu koridor timur-barat (east-west).
"Saya berharap kelanjutan kerja sama ini akan semakin meningkatkan kerja sama kedua negara ke depannya di sektor perkeretaapian," ucapnya.
(osc/osc)Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******Jakarta, CNN Indonesia--
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.
"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).
Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.
"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.
Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.
Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.
Lihat Juga :Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP-UMK, Tuntut Upah di Atas Inflasi |
Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.
Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.
Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.
Lihat Juga :Jumlah Terbaru Karyawan Kena PHK: 79.316 Orang |
"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.
"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.
Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.
[Gambas:Video CNN]
Label:gacor bosku slot、situs judi slot gacor hari ini、kredit kredivo
Terkait:cartel4d、mimpi erek erek、trik menang main domino gaple、slot gacor slot、rtp abowin88、abkslot、slotaladin、cara pinjam uang ke bank bca tanpa jaminan、slot maxwin terbaru、pinjol legal 2023
bab terbaru:link slot mudah maxwin(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《web slot paling gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara agar dapat uang banyakHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《web slot paling gacor》bab terbaru。