erek timbangan

Ratapan Ksatria

Hilang Minat ke Apartemen, Konsumen Meikarta Kekeh Minta Refund******

Sejumlah konsumen Apartemen Meikartamengatakan tidak lagi menginginkan huniannya diserahkan. Mereka memilih pengembalian uang (refund) yang sudah mereka serahkan secara cashkepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek, maupun secara kredit kepada bank.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (18/1).

Aep menjelaskan konsumen yang membeli apartemen Meikarta baik secara cashmaupun kredit tak kunjung menerima unit yang awalnya dijanjikan pada 2018-2020 lalu. Sampai saat ini hunian tersebut masih mangkrak dan sebagian masih berbentuk tanah.

"Kami terus secara persuasif mendatangi pihak Meikarta, tapi tetap dihadapkan dengan salesnya. Kebetulan manajemen nya tidak mau turun. Dengan kata-kata 'kami komitmen akan terus melanjutkan pembangunan'. Seperti itu terus, tetap tidak ada kepastian penyelesaian unitnya," ujar Aep.

Menanggapi kasus Meikarta tersebut, Komisi VI DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen Meikarta dan mengawal penyelesaian hak konsumen dengan stake holder terkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU.

Komisi VI DPR juga akan segera mengundang pihak Meikarta untuk membahas kasus tersebut.

"Komisi VI DPR RI mengusulkan rapat gabungan Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX bersama mitranya untuk menyelesaikan masalah korban penipuan Apartemen Meikarta untuk melawan kezaliman oligarki," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Corporate Communication Lippo Karawaci Paulus, tetapi yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Wanita Pedang Cang Lei

Serikat Buruh Protes Isu Jalan Berbayar: Seperti Dipalak Pemprov DKI******

Asosiasi Serikat PekerjaIndonesia (ASPEK Indonesia) memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing(ERP).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai kebijakan ini sebagai bentuk "pemalakan" oleh Pemprov DKI. Ia juga melihat kebijakan ini tidak akan efektif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Kebijakan ini justru terkesan lebih karena keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menarik dana dari masyarakat, secara cepat dan paksa. Pengguna jalan seperti "dipalak" oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Mirah lewat keterangan tertulis, Jumat (20/1).

Rencana ini, dipandang Mirah, akan membebani biaya untuk setiap mobilitas masyarakat Jakarta yang sedang mencari rezeki.

Ia mencontohkan dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) hanya angkutan umum berpelat kuning yang kebal terhadap ERP. Artinya, ojek onlinedan kendaraan kurir yang jumlahnya jutaan akan terbebani biaya ERP ini.

"Saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak terjadinya PHK massal, sebaiknya pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat," sindirnya.

Mirah mengaku telah menerima keluhan dari sejumlah anggota asosiasinya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek onlinedan kurir. Ia mengungkapkan keluhan ini datang dari kelompok yang paling mungkin terdampak.

"Kasihan masyarakat kecil, beban hidupnya menjadi semakin berat," tegasnya.

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP diberlakukan secara bertahap di 25 ruas jalan di Ibu Kota.

Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta menargetkan regulasi ERP selesai tahun ini. Hingga kini regulasi terkait ERP, yakni Rancangan Perda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih dibahas bersama DPRD DKI.

"Sampai 25 titik nanti bertahap," kata Heru di Jakarta kemarin.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan, ERP membidik mobil pribadi dan sepeda motor termasuk ojek online (ojol).

Terkait ojol, dia mengungkapkan, pengecualian salah satunya berlaku untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan angkutan umum. Sedangkan ojek daring tidak memiliki plat kuning, namun berpelat hitam.

Usulan Dishub DKI, pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

Vox Media PHK 130 Karyawan, Susul Langkah NBC hingga Buzzfeed******

Vox Media, pemilik situs web Vox dan The Verge serta New York Magazine, dan platform daringnya memangkas karyawan atau PHKterhadap 7 persen dari total pekerjanya, sekitar 130 orang dari 1.900 staf grup.

Keputusan Vox Media melakukan pemangkasan jumlah pekerja mengikuti langkah CNN, NBC, MSNBC, Buzzfeed hingga Washington Post, yang telah mengumumkan PHK pada musim dingin ini di tengah kekhawatiran penurunan ekonomi.

Mengutip CNA, CEO Vox Media Jim Bankoff mengumumkan rencana PHK pada Jumat (20/1).

Memo tersebut, yang dikonfirmasi ke AFP oleh Vox Media, mengatakan karyawan yang terkena dampak akan diberitahukan untuk diberhentikan dalam 15 menit ke depan. Itu berarti sekitar 130 dari 1.900 staf grup.

Meghan McCarron, seorang jurnalis pemenang penghargaan yang menghabiskan lebih dari sembilan tahun di Eater, sebuah situs web makanan milik Vox Media, men-tweet pada Jumat bahwa masuk dalam daftar korban PHK, saat hamil 37 minggu.

"Saya dan mitra saya sangat bersemangat untuk menjadi orang tua," tulis McCarron.

"Saya tidak bisa benar-benar memproses jumlah ketidakpastian yang kita hadapi sekarang," tambahnya.

Seorang juru bicara Vox mengatakan kepada AFP mengatakan mereka tidak dapat mengomentari kasus-kasus tertentu, tetapi karyawan mendapat tawaran paket pesangon yang kompetitif, termasuk pembayaran pesangon tambahan untuk mereka yang akan cuti melahirkan dalam waktu dekat.

Wartawan yang diberhentikan dari organisasi lain dalam beberapa pekan terakhir juga menggunakan Twitter untuk mengungkapkan kemarahan, kekecewaan, atau rasa terima kasih kepada rekan mereka, sambil mulai mencari pekerjaan baru.

"Saya akan memikirkan langkah saya selanjutnya. Saya seorang reporter data tetapi saya juga menulis dan memproduksi," cuit Emily Siegel, yang diberhentikan setelah lima tahun sebagai reporter investigasi di NBC.

"Saya ingin terus melakukan pekerjaan ini. (Pesan langsung) saya terbuka," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia seni bela diri

Wamenaker Tinjau PT GNI Usai Bentrokan Maut******

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor meninjau PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah setelah terjadi kerusuhan pekerja beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungannya, Afriansyah bertemu dengan manajemen perusahaan. Ia menyampaikan agar segera perusahaan segara melakukan perbaikan, baik di sektor hubungan industrial, maupun lainnya yang terkait ketenagakerjaan.

"Tadi kita dengarkan juga, bahwa pihak manajemen menerima masukan dan menerima arahan dari kami, dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperbaiki K3-nya, hubungan antara pekerja dengan manajemen, semua akan dilakukan, dan mudah-mudahan ini pelajaran yang berharga buat kita," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (20/1).

Menurutnya, keberadaan investasi seperti dari industri nikel sangat berharga karena dapat menunjang perekonomian Indonesia, terutama ekonomi masyarakat di Morowali Utara.

Meski demikian, Afriansyah menekankan bahwa jika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan, maka Kementerian Ketenagakerjaan tidak segan-segan melakukan langkah-langkah hukum.

Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada manajemen perusahaan agar mau mendengarkan setiap aspirasi dari pekerja. Sementara kepada pekerja, ia meminta agar dalam menyuarakan aspirasi dilakukan secara bijaksana dan menjauhi aksi-aksi yang berpotensi anarkis.

[Gambas:Video CNN]

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

PUPR: Banyak Salah Kaprah, Rumah Tahan Gempa Juga Bisa Rusak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan banyak salah kaprah soalrumah tahan gempa. Meski berstatus tahan gempa, rumah tersebut tetap bisa rusak.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur menjelaskan dalam Indonesia Property Outlook 2023 bahwa kualitas rumah menjadi salah satu sorotan pemerintah. Hal itu terlihat dari banyak rumah yang terdampak bencana alam gempa bumi.

"Tetapi banyak yang salah kaprah bahwa rumah tahan gempa adalah yang bergeming terhadap gempa, bukan begitu. Rumah tahan gempa mungkin rusak, tetapi penghuni di bawahnya punya waktu untuk meloloskan diri dari reruntuhan," katanya di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, saat ini sudah ada 6 unit rumah tahan gempa dengan teknologi rumah instan sederhana sehat (Risha) yang selesai dibangun di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian, 54 unit terinstal, 50 unit tertutup atap, dan 82 tertangani serta siap proses pembangunannya.

Kini, Direktorat Jenderal Perumahan PUPR mengebut pembangunan tahap dua rumah tahan gempa di Cianjur, Jawa Barat. Sebanyak 151 unit rumah dengan teknologi Risha akan dibangun di Desa Cipeujeuh dan Desa Murnisari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur di atas lahan 1,9 hektare.

"Kami berharap proses pembangunan Risha ini bisa segera selesai dan masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi bisa segera direlokasi," kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Senin (16/1).

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jiwa yang melahap

YLKI Terima 200 Ribu Aduan Tahun Lalu, Terbanyak soal Jasa Keuangan******

Yayasan Lembaga Keuangan Indonesia (YLKI) mencatat aduan konsumen paling banyak terjadi di sektor jasa keuangansepanjang 2022.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi memaparkan pada 2022 terdapat 882 kasus aduan individu dan 32 persen di antaranya adalah keluhan jasa keuangan. Hal ini juga ditunjukkan oleh lebih dari 200 ribu aduan kelompok soal jasa keuangan.

"Ini satu fenomena yang kita sayangkan dan kita mendorong agar ini jadi perhatian serius oleh regulator khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena pengaduan jasa finansial masih sangat dominan," kata Tulus dalam konferensi pers daring, Jumat (20/1).

Dalam lima tahun terakhir, jasa keuangan terus menjadi sektor yang paling banyak mendapat aduan konsumen di YLKI.

Secara berurutan dari 2018-2022, jasa keuangan mendapatkan keluhan sebesar 50 persen, 46,2 persen, 33,5 persen, 49,6 persen, dan 39 persen.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan sektor e-commerce, perumahan, listrik, dan telekomunikasi yang hanya berkisar 1 persen hingga 20 persen.

Salah satu penyebabnya adalah jasa keuangan meliputi banyak aspek seperti pinjaman online, bank, uang digital, asuransi, leasing, dan investasi.

Dari 39 persen total keluhan itu, didominasi oleh pengaduan pinjol ilegal sebesar 44 persen. Kemudian disusul oleh perbankan 25 persen, dan diikuti uang elektronik, asuransi, dan investasi.

"Terakhir ada investasi, kerugiannya sangat tinggi. Kerugian bagi konsumen mencapai triliunan, karena yang terlibat investasi nggak cuma 1-2 orang tapi ratusan dan ribuan orang terlibat," ucapnya.

Untuk pinjaman online, para konsumen mengadukan cara penagihan yang berlebihan, permohonan keringanan, dan informasi tidak sesuai.

"Pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh regulator terkait jasa keuangan (dibandingkan) dengan tingginya pengaduan yang diterima YLKI, ini menandakan belum efektif untuk menangani masalah yang masuk, khususnya pinjol ilegal," tegas Tulus.

[Gambas:Video CNN]